cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 12   13   14   15   16 
Kebijakan Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah Kustiningsih, Elis
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.396

Abstract

Pandangan yang mengemukakan didalam masyarakat pada pelaksanaan otonomi daerah ini adalah pentingnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi demikian sesuai dengan fungsi utama Pemerintah Daerah yaitu memberikan perlindungan masyarakat (protective function), pelayanan masyarakat (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Langkah strategis untuk menentukan kinerja pelayanan Pemerintah Daerah adalah melakukan identifikasi terhadap produk (output) yang dihasilkannya. Dalam hubungan ini perlu untuk diketahui tentang bagaimana output dihasilkan dan bagaimana proses untuk memperoleh output tersebut. Dua pertanyaan tersebut merupakan landasan untuk mengetahui sampai sejauhmana kinerja Pemerintah Daerah dalam memperoleh produk yang dimilikinya.
Pengelolaan dan Pelayanan Kawasan Perkotaan Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.524

Abstract

Wilayah perkotaan berperan makin penting dalam pembangunan nasional. Sumbangannya terhadap pembangunan nasional bertambah besar di samping dampak negatif yang juga besar terhadap munculnya masalah-masalah yang dihadapi bangsa indonesia. Di sisi lain tampak peranan wilayah pedesaan, yang semakin tertinggal jauhu dibanding wilayah perkotaan.oleh karena itu banyak penduduk pedesaan yang meninggalkan daerahnya dan memasuki perkotaan dengan berkembangnya daerah perkotaan menyebabkan beban kota semakin berat dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah juga semakin tinggi. Sehingga pemerintah juga perlu bekerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kawasan perkotaan.
Bonus Demografi dan Inovasi Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v17i1.233

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memproyeksikan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 mendatang berjumlah 305,6 juta jiwa. Iumlah ini meningkat 28,6 persen dari tahun 2010 yang sebesar 237,6 juta jiwa. Bonus demografi tersebut dapat menjadi kekuatan di masa depan dengan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, namun bonus demografi tersebut dapat membuahkan permasasalahan-permasalahan jika tidak dapat dikelola dengan baik. Dalam konteks pembangunan daerah, bonus demografi akan membawa sejumlah konsekuensi yakni meningkatnya kebutuhan akan pangan, pekerjaan, pendidikan yang lebih merata dan berkualitas serta urbanisasi yang juga akan berdampak pada lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat
Arah Kebijakan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah Nirwandar, Sapta
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.654

Abstract

Dewasa ini tuntutan dan aspirasi tentang otonomi daerah ditengah-tengah masyarakat sangat kuat, dan ditindaklanjuti oleh MPR wujud TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Hal ini jelas membawa implikasi yang luas, salahsatunya adalah perlunya penyesuaian aspek kelembagaan aparatur pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Dalam hal ini, kebijaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 1974 perlu direvisi, dengan sasaran tertatanya organisasi pemerintahan yang bercirikan: kejelasan visi dan misi, flat atau datar, ramping dan tidak banyak pembidangan, pengembangan jejaring organisasi, strategi learning organization, pengembangan jabatan fungsional, serta organisasi bervariasi.
Penyalahgunaan Kekuasaan di Dalam Organisasi Kerja Wahyuadianto, Agus
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 3 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i3.364

Abstract

Power abuse is a misuse of power which is granted to person. If it was informal usually will not make huge effect, but if it was a power is given by government then the destruction effect will broader because it is connected with more people. We can take Attorney Urip Tri gunawan who senteced 20 years and imprisoned and Rp 500 million penalties, for taking bribery worth US$ 6,000 for Bantuan Likuiditas Bank Indonesia II case. He used his power as the investigator chieff for that case to win the accused. This action can be categorised as organisational politic as well. Because he tried to fulfil his personal aims, even though they were contradicted with his organisation aims, in this case General Attoney. Organisational politic happens in every organisation in various intensity. But it gives more negative effects than the positive ones. Therefore it thas to be controlled from destroy organisation performance and keep the organisational misbehaviour called, workplace psychopath. This term refer to psychopathic activity inside organisation which destroy personnel psychologically.
Kinerja Kebijakan Ekonomi Jawa Barat dan Sektor Unggulan Masing-masing Kabuapten/Kota Perode 1998-2002 Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.492

Abstract

Dampak krisis ekonomi yang dialmai Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, cukup berpengaruh pada perekonoman daerah Jawa Barat. Ini terlihat dari fluktuatifnya pertumbuhan sektor-sektor. Namun ditingkat Kabupaten/kota beberapa sektor menunjukan prospek pertumbuhan yang cukup baik sebagai sektor unggulan. Penentuan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan didasarkan pada kontribusinya pada PDRB,banyaknya tenaga kerja yang terserap dan jumlah kredit yang dialokasikan.
Triple Helix Inovasi Pemerintahan Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.171

Abstract

Strategi Manajemen Untuk Menghadapi Tantangan Perubahan Lingkungan Organisasi Lestari, Endang Wirjatmi Tri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.622

Abstract

Perubahan organisasi merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan dalam menghadapi perkembangan global yang telah mengarah pada intelektual sebagai kapital (Sullivan, 2000). Oleh sebab itu kemampuan melakukan desain sebuah strategi sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Bila kita sadari adanya kompleksitas (Floos:1999:7) dari organisai, maka ibarat orang yang buta dan penyusunan srategi adalah gajahnya. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai proses learning. Untuk melihat kompleksitas tersebut, organisasi dapat memanfaatkan sistemic thinking dengan melalui belajar dari ahl-hal yang tidak diketahui. Masing-masing kita dalam mengungkapkan misteri tentang binatang itu, memegang satu bagian tertentu atau lainnya. Isu strategis yang diutarakan adalah usaha organisasi meraih fit (kesesuain)anatara apa yang dikerjakan dan apa yang diperlukan lingkungan organisasi daat ini, sementara pada saat bersamaan mempersiapkan dirinya sendiri bagi suatu lingkungan baru esok hari.
Meningkatkan Kapasitas Sistem Administrasi Pemerintah Untuk Kepentingan Bangsa Dan Persaingan Global Gedeona, Hendrikus
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 2 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i2.332

Abstract

Global competitive and change era not only demand government bereaucracy being more self-introspection, but also capable to enhance government administration system capacity which has quality and ability to complete. Government administration system enhancing strategy must be done in individual, group, organization and management contexts as a sustainability system to in crease competency and ability to solve problem. Implementation of this strategy will be success if supported by outer shifs and inner shifs in the contects of four components said early before.
Membangun Demokrasi Dan Good Local Governance Melalui Pilkada Langsung Anwaruddin, Awang
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 3 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i3.460

Abstract

The first direct election for the head and vice-head of local government in Indonesia—or Pilkada Langsung—was successfully started in the Kutai Kertanegara regency at the beginning of June 2005. The same election will be held immediately by 225 provinces, regencies and cities all over the country. It is too early to say that other elections will gain the same succes as different areas in Indonesia perform different characteristics. The tigh competition coloring the election may also trigger the conflicts among the supporters of the candidates. However, we hope that the spirit to enhance democracy and to develope good local governance through the direct election will be able to eliminate the facing contraints. The discussion developed in this paper will cover the legality and mechanism of the election, efforts to enhance democracy and good local governance that will result in the recommendation to achieve a succesfull direct election.

Page 14 of 55 | Total Record : 550

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue