cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 19   20   21   22   23 
Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung Dawud, Joni; Ramdani, Deni Fauzi; Abubakar, Rodlial Ramdhan Tackbir
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.683

Abstract

 The presence of Government Regulation no. 24 of 2018 affects the accountability process in public services at the Investment Service and One Stop Integrated Service, Bandung Regency and Bandung City. Seeing the readiness of the regions in responding to central policies that must be implemented immediately by adjusting all applicable regulations. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection methods used were observation and in-depth interviews. The result is that there is a dynamic in the application of accountability and requires a review of the implementation of central policies applied in the regions so that it is not counterproductive to the concept of decentralization.
Reformasi Birokrasi dan Otonomi Daerah Wawan Dharma Setiawan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.392

Abstract

Sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) dikumandangkan, Otonomi Daerah menjadi pilihan sistem utama yang diterapkan dalam perundangan penyelenggaraan administrasi negara. Hanya saja pada tataran implementasi, pilihan sistem itu dihadapkan pada berbagai kendala yang berimplikasi pada tersendatnya Hukum Administrasi Publik, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan Otonomi Daearah. Salah satu produk pilihan Sistem Otonomi Daerah termuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan otonomi yang menitikberatkan pada penguatan pemerintahan Kabupaten dan Kota, dimana pusat berfungsi memegang urusan utama, antara lain berkenaan dengan moneter, pertahanan dan keamanan, hukum, agama, dan moneter, selebihnya, wewenang diserahkan pada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Kabupaten maupun Kota
Penerapan Good Governance dalam Organisasi Kepemerintahan Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.520

Abstract

Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN (good governance and clean government). Pemerintah memainkan peranan sentral dalam membentuk framework legal institution dan regulator dimana dalam framework ini “governance system” dikembangkan. Dengan demikian maka wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat madani diharapkan dapat segera tercapai.
Mengaudit Kualitas Kebijakan Pembangunan Indonesia: Sebuah Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Pihri Buhaerah
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v17i2.229

Abstract

This study aims to audit the quality of Indonesia's development policy in the light of human rights (HAM). The audit is needed to get a full picture of the fulfillment of human rights situation in Indonesia in development. Analytical tools used to audit the quality of Indonesia's development are some key concepts in the international Covenant on ESC rights such as the maximum available resources, progressive realization, non-retrogression, and minimum core obligations. The method used in this study is a descriptive analysis and rely on secondary data through the study of literature to the works previously published research, books, journals, and official statistics from government and international agencies. Overall, the performance of Indonesia's development policy can be said to be still less qualified. The study results also show that the results do not show development maximum available resources, progressive realization, non-retrogression, and the fulfillment of minimum core obligations. As a result, the quality level of social welfare has not improved in spite of the political budget for social development from time to time.
Peranan dan Tantangan Potensi Daerah Tingkat II Dalam Era Globalisasi Mochtar, Sutarto
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.650

Abstract

Seiring dengan arus globalisasi yang makin menguat, pemerintah dituntut untuk lebih memperkuat komitmen dalam kebijaksanaan desentralisasi atau pemberian otonomi kepada daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan arah kebijaksanaan dalam mengatasi berbagai implikasi atau dampak dari proses globalisasi tersebut. Untuk meningkatkan daya saing serta kesiapan Daerah Tingkat II dalam era globalisasi ini diperlukan berbagai langkah, yaitu: mengembangkan aparatur yang berciri akuntabilitas dan transparansi, perlu membentuk kelembagaan kemitraan di daerah, perencanaan sumber daya manusia aparatur yang matang, meningkatkan kualitas koordinasi di daerah, membangun atau melengkapi sarana dan prasarana pembangunan, serta menderegulasi perijinan yang makin cepat dan ramah.
Perubahan Redaksi Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 3 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i3.360

Abstract

Selama ini banyak keluhan yang muncul apabila kita membicarakan mengenai kualitas layanan publik. Apa yang terjadi? Jawaban yang muncul antara lain adalah karena masalah sistem penyelenggaraan dan pengawasan layanan publik yang belum memadai. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menneg PAN mengeluarkan Keputusan MenPAN Nomor: 63/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diharapkan menjadi starting point dalam reformasi pelayanan publik.
Pola Kebijakan Dalam Sistem Manajemen Pengelolaan Perkotaan Entjeng, Entjeng
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 4 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i4.488

Abstract

Tulisan ini bertujuan memberikangambaran dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh sistem manajemen pengelolaan perkotaan, sehingga dapat dicari pemecahannya untuk dijadikan bahan rekomendasi dalam perbaikan pola kebijakan dalam sistem manajemen pengelolaan perkotaan di masa mendatang. Tulisan pola kebijakan permaslahan, yaitu masalah sosial dan kependudukan, urbanisasi dan sektor informal pembangunan sarana dan prasarana peluang dan sistem manajemen dan kebijakan yang terpadu.
Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) pada Kementerian Keuangan hasan ashari
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 1 (2019)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i1.136

Abstract

Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) adalah teori yang dikemukakan oleh Venkatesh, et al. (2003). UTAUT memiliki empat kostruk utama yaitu 1) ekspektansi kinerja (performance expectancy), 2) ekspektansi usaha (effort expectancy), 3) pengaruh sosial (social influence), dan 4) kondisi-kondisi pemfasilitasi (facilitating conditions). Model ini digunakan untuk meneliti Implementasi Aplikasi SIMPeL dalam proses pengadan langsung. Aplikasi SIMPeL di bangun oleh LPSE Kementerian Keuangan untuk menfasilitasi proses pengadaan langsung. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan Aplikasi SIMPeL dengan menggunakan model UTAUT.  Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori. Data diperoleh dari responden para pihak yang terkait dalam pengadaan langsung dengan menyebarkan kuisioner tertutup. Besarnya sampel sejumlah 160 responden  dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software smartPLS. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai berikut Ekspektasi kinerja (Performance Expectancy) dan Ekspektasi usaha (Effort Expectancy) mempengaruhi perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL melalui faktor Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention). Sedangkan Tingkat minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan Kondisi-kondisi Pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempengaruhi langsung perilaku penggunaan Aplikasi SIMPeL. Faktor sosial (Social Influence) tidak mempengaruhi minat penggunaan aplikasi SIMPeL (Behavioral Intention) dan penggunaan Aplikasi SIMPeL. Selain itu faktor kondisi-kondisi pemfasilitasi (Facilitating Conditions) mempunyai pengaruh sedang sedangkan yang lain kecil.
Dampak"Gender Bia" pada Pendidikan Formal Terhadap Reformasi Pengembangan SDM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Dwiputrianti, Septiana
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i2.618

Abstract

Meskipun pendidikan adalah salah satu cara peningkatan kualitas SDM dan Produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan kontribusi individu dalam perekoonomian suatu negara, namun masih banyak wanita yang belum memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Indonesia berda pada peringkat tertinggi dalam perbedaan tingkat pendidikan antara pria dan wanita di sektor pendidikan formal. Hal ini ternyata membutuhakan suatu reformasi perencanaan dan pengembangan SDM, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat segera pulih kembali.
Membangun Center of Excellent Bidang Administrasi Negara Melalui Perpustakaan PKPP A I LAN Wuri Indri Pramesti; Rina Christina
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 1 (2010)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i1.328

Abstract

In order to create a competent and professional public servant, it took some effort to give them all updated information that could support decision making process. PKP2A I LAN’s Library has so many role changes in the last few years, in accordance with LAN’s core business, library is directed to become Center of Excellence in Public Administration. This article tries to measure the readiness, changes and improvement that should be done by library. At the end there are some stragies such as building institutional repository, cooperating in ejournal acscess consortium an document delivery service that should be consider as a tools to support center of excellent

Page 21 of 55 | Total Record : 550

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue