Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Articles
550 Documents
Pokok-pokok Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Kompetensi Personel Untuk Perbaikan Kualitas Pelaynan
Kantiningsih, Elis
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.636
Aspek kualitas merupakan kunci utama bagi keberhasilan daya saing organisasi pada era millenium ketiga. Hal ini terutama ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusianya. Dengan kata lain, kepuasan pelanggan sesungguhnya terletak pada dimensi yang berhubungan dengan hal-hal yang bersentuhan langsung dukungan SDM. Dalam hubungan inilah maka petugas pelayanan perlu secara terus menerus diberdayakan. Upaya pemberdayaan personel ini perlu ditempuh sejak dari pla rekritmen, pelatihan dan pengembangan, serta promosi SDM-nya.
Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (Studi Tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Murung Raya)
Faozan, Haris;
Zulpikar, Zulpikar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 1 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v12i1.346
This study was aimed at anlizing the arrangement of the Regional Organizational Apparaturs of Murung Raya Regency based on Government Regulation No. 41 Year 2007 concerning Regional Organizational Apparatus. The study analysed the exsisting condition, local needs, and related rules of laws, and vision and mission of the regional government of Murung Raya Regency.
Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik
Saputro, Hendra Nugroho
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v26i1.823
Dalam era keterbukaan informasi dan revolusi industri 4.0, inovasi dalam pelayanan publik menjadi isu strategis. Pemanfaatan teknologi IoT memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dengan mudah memperoleh informasi dan layanan publik. Organisasi publik harus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, dan responsif sesuai dengan harapan masyarakat. Inovasi pelayanan publik menjadi jalan alternatif bagi pemerintah dalam memecah kebuntuan birokrasi dan pelayanan publik yang memiliki banyak permasalahan. Inovasi pelayanan publik diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip perbaikan efektivitas, peningkatan efisiensi, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui buku “Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publikâ€, Hadi Prabowo memberikan beberapa catatan tentang pentingnya inovasi pelayanan publik bagi organisasi publik dan bagaimana cara mengimplementasikannya.
Innovations In Public Service Delivery Indonesia
Awang Anwaruddin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 3 (2006)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v9i3.433
Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah telah memicu berbagai pemerintah kabupatend an kota untuk melakukan pembaharuan dalam pelayanan publik. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sebagai realisasi salahsatu amanat kebijakan tersebut untuk mendesentralisasikan pelaksanaan pelyanan publik agar lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari kajian terhadap berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa inovasi pada umumnya dilakukan pada komponen-komponen organisasi, ketatalaksanaan dan sistem pelayanan. Namun demikian, beberapa daerah tampak memfokuskan pada pelayanan untuk masyarakat miskin. Prioritas terhadap jenis pelayanan serta keberhasilan inovasi dalam bidang pelayanan publik dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola tanggung jawab dan tantangan baru untuk membangun daerahnya.
Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v5i2.561
Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan ini mencoba mengkaji probabilitas revisi dari sisi untung dan ruginya. Namun yang pasti penulis menolak revisi yang menyangkut semangat, paradugma dan nilai dasar dari kebijakan desentralisasi; sementara isi aturan yang tercermin dalam pasal-pasal atau ayat-ayat dapat ditolerir untuk dirubah sepanjang didukung oleh kebutuhan empirik tentang hal tersebut.
Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholis Madjid (Mohammad Monib)
Pratiwi Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 2 (2012)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v15i2.271
Hak Asasi Manusia (HAM) acapkali menjadi diskursus kontroversial di di negara-negara berpenduduk mayoritas islam. Daiam konteks banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang kian tak tertangani, pernikiran Nurcholish Madjid atau Cak Nur dalam buku ini telah dielaborasi secara komprehensif sebagai jalan tengah pernaharnan kontekstual terhadap teks keagamaan. Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, antarmanusia dan semesta alam menetapkan sejumlah anjuran, kewajiban dan konsekuensi. Beberapa dari anjuran, kewajiban dan konsekuensi yang diatur dalarn teks keagamaan tidak jarang berpolemik dengan HAM dalam pandangan universal. HAM merupakan hak hidup primordial yang tidak dikaitkan dengan kewajiban apapun dari Tuhan. Sedangkan para penentang HAM modern berpendapat, manusia berpusat pada pengabdian total kepada Tuhan melalui ajaran agama.
Comparative Study Management Of Training (MOT) Between Blended Learning And Fully Online Learning Methods
Susanty, Yunni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v24i2.697
The COVID 19 pandemic also has an impact on the education and training aspects of the State Civil Apparatus. MOT training in Puslatbang PKASN LAN, which was originally carried out by blended learning in 2019, has been changed to fully online learning in 2020, as an effort to reduce the spread of the COVID 19 virus. The purpose of this study is to find out whether there are differences on the learning outcomes between MOT participants in 2019, which attended by 30 people, and MOT participants in 2020, which attended by 25 people. Data processing and analysis techniques in this study using quantitative methods. The statistical test used is the non-parametric statistical test using the Mann Whitney U test. The sampling technique used was total sampling, where all members of the population were used as samples. The results revealed that there was no difference in the learning outcomes of MOT participants between those using the blended learning method and those using the fully online learning method. Based on this information, fully online learning is very possible to be applied. Nevertheless, the Training Institution must pay attention to the availability of facilities and infrastructure that support the learning process electronically. Also, the limited interaction between lecturers and participants when doing online learning should be balanced with the ability of lecturers to convey material with technology-based learning techniques. In this case, the roles of all parties will determine the optimal achievement of the fully online learning process.
Tinjauan Dan Implementasi Birokrasi Di Indonesia
Miftah Toha
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v10i3.401
Lembaga pendahuluan pemerintah menurut penjelasan dari pemerintah telah banyak mengalami perubahan, akan tetapi secara strategis penulis memandangnya belum banyak dilakukan reformasi yang menyeluruh. Penulis sering mengatakn rancang bangun (grand design) reformasi birokrasi pemerintah belum ada. Adapun yang dilaksanakan adalah reformasi yang tidak ada sambungannya antara satu reformasi dengan reformasi yang lain dalam birokrasi pemerintah. Sebagai contoh reformasi pelayanan publik antara satu departemen dengan departemen lain tidak ada sambungannya, demikian pula antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lain tidak ada kaitannya. Sehingga ada daerah yang sudah baik pelayanannya tetapi pemerintah daerah lain tidak ada perubahan. Ini menunjukkan pelaksanaan reformasi yang tidak menyeluruh.
Konseptualisasi Desentralisasi Dalam Kerangka Public Sector Reform di Indonesia
Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v6i2.529
Desentralalisasi sebagai salah satu usaha public sector reform dapat menimbulakn dampak negatif tetapi juga dapat menimbulkan dampak positif. Dengan semakin dekatnya pemerintah dengan rakyat akan mendororng peningkatan kualitas pelayanan dampak positif yang bisa timbul tapi desentarlisasi juga meinmbulakn disintegrasi dan ketidak merataan antar daerah semakin megagga. Fenomena yang timbul sekarang desentralisasi justru menimbulkan pemerataan KKN baik pusat maupun di daerah baik di eksekutif maupun di legislatif, desentralisasi pun menimbulkan tumbuhnya raja-raja kecil yang haus akan keuasaan dan kekayaan.
Analisis Pemetaan Potensi Daerah Provinsi Jawa Barat Dengan Menggunakan Metode Klassen
Wulandari , Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31845/jwk.v17i1.238
lncreased regional competitiveness can be done through a process of carq'ul planning. The planning process is done through an analysis can outline the potential of supporting the competitiveness of the region into the region in the implementation ofdevelopment. One technique that can be used to determine the potential ofan area is to use the method ofKlassen. With this method for mapping potential of West lava Province is concluded that the Province of West lava has an advantage in Sector Trade, Hotels and Restaurants. Sector Potential in West lava Province is Agriculture and Processing Industry Sector. Meanwhile, Growing Sector in West lava Province is Sector Electricity, Gas and Water Supply, Sector Building (Construction), Transport and Communiaztion Sector, Financial Sector Real Estate and Services Company, as well as the servicls sector. Retarded sector that currently exists is the Mining and Quarrying sector.