cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 21   22   23   24   25 
Lembaga Pengawasan Pemerintahan sebagai Penangkal Korupsi Diharma, Diharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.549

Abstract

Korupsi dipandang sebagai penyakit sosial karena korupsi ini sangat merugikan masyarakat yang sejajar dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, prostitusi, penyalahgunaan narkotik dan kriminalitas lainnya. Ada tiga bentuk korupsi, yang ternyata mempunyai kaitan dengan masalah politik, pemerintahan dan hukum. Ketiga bentuk korupsi tersebut adalah korupsi epidemis, korupsi terencana, dan korupsi pembangunan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.
Framing Media Massa Dalam Pilgub Jabar Budi Prayitno
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i1.258

Abstract

Faucets democracy that is currently underway has given a tremendous effect in many aspects, especially in the context of political and press freedom. These two aspects are very concerned when we noticed lately. However, the dynamics of the political parties have become food for the print and electronic media in any preaching. No exception is mass media attention in every event of political contestation at all levels, both at the provincial, district / city. Role of the press as a means of political communication to form a self image of the candidate is believed to bring sufficient influence on the preferences of voters in 26 districts/cities in West Java Province. This study aims to determine how the frame (framing) reporting by mainstream media outlets that the authors consider to have influence in the province of West Java. Media is used as an analytical tool is Mind and Sept tar Indonesia West Java edition. Both authors use this medium as an analysis of the material because it has a special column that reported the development of the West Java guvernour election.
Menuju Pemerintahan Elektronik Yang Transformatif Pratiwi Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i2.689

Abstract

Sejak kampanye 2019, pemerintahan Jokowi telah menggalakan visi Indonesia digital melayani. Visi tersebut telah dibidani dengan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur Rencana Induk SPBE Nasional dan integrasi layanan elektronik. Sistem pemerintahan elektronik yakni transformasi pelayanan publik baik secara internal dan eksternal melalui teknis operasional tupoksi dan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan dan partisipasi dalam pemerintahan (Salleh & Ahmad, 2006). Meski demikian, sejak virus korona ditetapkan sebagai pandemi pada pertengahan Maret 2020 lalu, beberapa pelayanan publik seperti sistem belajar mengajar dan pengajuan izin dilakukan dari jarak jauh atau menggunakan piranti digital. Meski demikian, banyak instansi pemerintah yang mengakui bahwa beberapa pengguna layanan tidak dapat mengakses piranti digital karena keterbatasan infrastruktur dan kemampuan menggunakanya (Walton & Rahemtulla, 2020). Selain itu, penerapan pelayanan publik elektronik atau e-government di Indonesia juga mengalami sejumlah tantangan antara lain perbaikannya yang masih tergantung pada dukungan finansial dan budaya birokrasi yang kurang mendukung (Aritonang, 2017). Permasalahan keramahan pada pengguna juga telah diprediksi sebelumnya (Sukmasetya, Santoso, & Sensuse, 2018).
Reformulasi Pengukuran Kinerja Pegawai Pemerintah Daerah Awang Anwaruddin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.389

Abstract

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhituntutan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Di samping itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pencapaian tujuan utama kebijakan otonomi daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja yang baik dari pegawai pemerintah daerah. Dalam kaitan ini, Davis dan Newstorm (1985) mengidentifikasi adanya dua faktor signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai, yakni kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Kemampuan ditentukan oleh pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skills), sementara motivasi terbentuk oleh sikap (attitude) SDM yang bersangkutan dan situasi kerja."
Konfigurasi Politik, Karakter Kebijakan Dan Penanggulangan Kemiskinan Haryati, Eny; Nasikun, J; Tjokrowinoto, Moeljarto
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 4 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i4.517

Abstract

Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara baru yang lahir pasca Perang Dunia II sebagai hasil proses dekolonisasi adalah merumuskan model masyarakat yang diinginkan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya, karena negara-negara iru perlu melakukan pembangunan, yaitu a concious and institutionalized attempt at sociental development. Tantangan selanjutnya dalam perjalanan mewujudkan kondisi nasional yang dianggap lebih baik itu adalah bagaimana negara tersebut mampu mengarahkan pembangunan padaa terwujudnya ‘pertumbuhan ekonomi’ yang tinggi sekaligus terciptanya ‘pemertaan’.
Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat) Pupung Puad Hasan
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v17i2.226

Abstract

Fiscal decentralization is a form of delegated authority of the central government to local governments in matters of financial management. Local governments are given the authority to explore potential sources of local revenue in accordance with applicable regulations. Submission sources of revenue for local governments in the region should ideally be able to encourage selffinance its expenditure. Minimum local governments are able to finance expenditures of local government employee nevertheless remains dependent on central government transfers, it is shown by the local government is still dependent on the balance of funds by the central government through the DAU, DAK and other legal equalization funds. This study aims to determine the level of regional dependency on the central government decentralization era during his journey in the past 10 years (2001-2011). The sample in this study are some regencies/districts and cities in the Province of West Java. The results showed that the degree of independence of local government is still low, which means dependence on the central government is still high. Some areas even shows for local income can not afford to finance recurrent expenditure.
Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istemewa dan Desa Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.647

Abstract

Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. Bahkan, desa yang menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi akan dikembalikan kepada otonom aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa (cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat disimpulkan bahwa prosfek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun 1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam wacana publik saat ini.
Efektifkah Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah dengan memperbaharui Sistem Remunerasi? Yudiantarti Safitri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i4.357

Abstract

National development is an essential pillar of human resources, if it’s quality is substandard then the national development will also be substandard. Civil servants are a key component to the national development thus the government must devote more resources in order to maintain top quality performance. It is a general consensus that low Civil Servants wages is the root cause of corruption that exist today in the government. For this reasons in late 2007 the following bureaucratic reformation began in the treasury department: organizational restructuring; streamlining business processes; improving human resource management; and overhauling remuneration. According to ordinance Number 48 year 1999 “government employee salaries are based upon merit as define in section 7 number (1): All government official have the right to adequate compensation based on their position and responsibilities; and number (2): the salary must both motivate the employees and provide them with financial prosperity.” One goal of the bureaucratic reformation is to fix the remunerasi system; plus the hopes are to improve civil servant motivation and performance. But the question is whether the remuneration system can eliminate corruption from the governmental environment.
Paradigma Pembangunan Dan Kapabilitas Aparatur Hidayat, Syarifudin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 4 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i4.485

Abstract

Paradigma pembangunan adalah cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang dipergunakan dalam penyelenggaran pembangunan dalam arti pembangunan baik sebagai proses maupun sebagai metode untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejateraan rakyat.paradigma pembangunan mengalami perkembangan yang pertama diawali dengan paradigma pertumbuhan kedua pergeseran dari paradigma pertumbuhan menjadi paradigma kesejahteraan ketiga adalah paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia.
Menakar Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia Masrully Masrully
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 1 (2019)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i1.141

Abstract

The number of work accidents, especially in government projects at the end of 2017 until the beginning of 2018, indicates that the occupational safety and health (OSH) is still a issue that needs to be studied its implementation in Indonesia. BPJS Employment data shows that the number of work accidents in Indonesia over the past 3 years is indeed fluctuative, but still quite high. These facts and data make the issue of OSH important to be reviewed in its implementation. Because the issue of OSH has actually been regulated by the government through Undang-Undang No. 1 of 1970 concerning Occupational Safety. This policy has been implemented for almost half a century. For this reason, the paper tries to review the performance of OSH policy implementation in Indonesia. The method used is desk research. The performance of OSH policy implementation was measured using the policy implementation theory proposed by Ripley and Franklin. Data is collected by literature study methods from report documents, websites, mass media, and official publications issued by authorized institutions. The research also analyzes the factors that cause high work accidents in Indonesia and formulates strategies to solve them. The study concluded that the performance of OSH policy implementation was still low. This can be seen from the low compliance of the target group and the realization of policy objectives. Factors that cause the low performance of policy implementation are due to weak regulation, weak supervision, low level of compliance, weak commitment, and incorrect mindset about K3. For this reason, research recommends improving the K3 Act, increasing the number of labor inspectors, and implementing programs. improve public mindset, especially target groups about K3. 

Page 23 of 55 | Total Record : 550

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue