cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 18   19   20   21   22 
Perubahan Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.659

Abstract

Salahsatu sektor ekonomi negara yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang berorientasi bisnis adalah BUMN dan BUMD. Secara filosofis peran BUMN/BUMD bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas dengan cara mengadakan pelayanan yang sebaik-baiknya, sekaligus memenuhi kebutuhan mereka yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka secara cepat dan berkualitas.
Mengoptimalisasi Peranan dan Fungsi Humas di PKP2A I LAN Permana, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 3 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i3.369

Abstract

Dalam sebuah organisasi khususnya dilingkup pemerintahan, fungsional humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dalam kerangka ‘win-win solutions’ antar berbagai stakeholders organisasi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari organisasi pemerintah.
Upaya Penegakan Hukum di Indonesia sebagai Bagian dari Kepemrintahan yang Bersih Setiawan, Wawan Dharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 2 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i2.497

Abstract

Dalam perjalanannya, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 masih banyak Produk hukum peninggalan penjajah belanda yang masih dipergunakan, sampai pada saat ini jika dilihat dari Administrasi Kebijakan Publik (Public Policy Analys) dari sisi Public Evaluation, kita masih banyak menggunakan model”Incremental”dalam perubahannya, artinya upaya perubahan pembaharuan dilakukan sedikit demi sedikit dari kebijakan yang telah ada.
Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA): Sebuah Tinjauan HAM Mulyana, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.206

Abstract

"Para pemimpin negara-negara ASEAN menetapkan untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) sebagai salah satu dari tiga pilar yang ditetapkan dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II). Dua pilar lainnya adalah Komunitas Politik-Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN. Pembentukan MEA dimaksudkan untuk membangun pasar dan basis produksi tunggal di ASEAN. Dengan demikian, hambatan terhadap aliran modal, barang, jasa, investasi dan pekerja terampil akan terpotong. Seluruh desain bangunan terletak pada MEA tua paradigma ekonomi neoliberal yang percaya bahwa pasar bebas akan menghasilkan efisiensi dan keseimbangan dengan cara yang dapat melejitkan pertumbuhan ekonomi, menghapus pengangguran, dan kemiskinan. Tapi bukannya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, MEA diproyeksikan untuk memperdalam kesenjangan ekonomi dan sosial dan memperluas dampak negatif tentang Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA terlalu fokus pada isu-isu ekonomi. Sementara, skema perlindungan hak asasi manusia masih sangat minim dalam MEA. Selain itu, negara-negara ASEAN belum sepenuhnya bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. pekerja migran, masyarakat adat, buruh, pengungsi dan pencari suaka, serta bisnis dan hak asasi manusia masih isu-isu penting dari hak asasi manusia bagi negara-negara ASEAN. Meskipun ASEAN telah memiliki kerangka dan mekanisme HAM regional, seperti Piagam ASEAN, Deklarasi HAM ASEAN, dan AICHR, tapi masalah pelanggaran hak asasi manusia di daerah ini harus diasumsikan tidak dapat diselesaikan, karena mandat yang lemah dan kapasitas kelembagaan AICHR. Oleh karena itu, memperkuat mandat dan AICHR kelembagaan di satu sisi dan untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam skema seluruh kebijakan nasional tentang MEA adalah kunci untuk perlindungan hak asasi manusia bagi orang-orang yang rentan terhadap risiko pasar.
Pemerintah Dan Kedaulatan Rakyat Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.627

Abstract

Seiring dengan arus globalisasi yang makin menguat, pemerintah dituntut untuk lebih memperkuat komitmen dalam kebijaksanaan desentralisasi atau pemberian otonomi kepada daerah. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menentukan arah kebijaksanaan dalam mengatasi berbagai implikasi atau dampak dari proses globalisasi tersebut. Untuk meningkatkan daya saing serta kesiapan Daerah Tingkat II dalam era globalisasi ini, diperlukan beberapa langkah, yaitu: mengembangkan aparatur yang berciri akuntabilitas dan transparansi, perlu membentuk kelembagaan kemitraan di daerah, perencanaan sumber daya manusia aparatur yang matang, meningkatkan koordinasi di daerah, membangun atau melengkapi sarana dan prasarana pembangunan, serta menderegulasi perijinan yang makin cepat dan mudah.
Remunerasi Salah Satu Faktor Penekan Angka Korupsi Muhammad Dani Ramadansyah
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 2 (2009)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i2.337

Abstract

Corruption is the biggest crime in a country. There are so many official government has been included in corruption that makes them got in jail. Government has an idea in decreasing corruption phenomena that is remuneratism. As a result, by doing so civil servant’s prosperity will be better and also will decrease a number of corruption.
Kemiskinan Dan Korupsi Dayat Hidayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.465

Abstract

Dalam 20 tahun terakhir terjadi perubahan yang dramatis atas dunia ini, dan suatu bentuk peradaban yang dramatis atas dunia ini, dan suatu bentuk peradaban baru sudah berproses pada saat dimulainya zaman milenium baru. Proses perubahan yang sangat cepat, tak terduga dan tak dapat diprediksikan ini memiliki konsekuensi yang sangat luas, baik terhadap peran pemerintah , warga negara, kelompok organisasi dan masyarakat yang juga berubah dengan cepat. Berdasarkan pilihan sendiri atau karena tekanan dan keharusan untuk beradaptasi agar dapat ‘survive’, organisasi-organisasi publik dan swasta serta sistem manajemen melakukan transformasi.
Model Inovasi Akselerasi Minat Baca yang Berkelanjutan Di Kabupaten Ciamis Krismiyati Tasrin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 1 (2018)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i1.70

Abstract

Studi menunjukkan bahwa inovasi pemerintah daerah perlu terus didorong dalam rangka untuk memperbaiki kinerja reformasi birokrasi dan menyelesaikan berbagai persoalan kontekstual yang terjadi di tingkat daerah. Sejak tahun 2014, pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, terus mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk menggalakan inovasi. Makalah ini menjelaskan desain inovasi pemerintah daerah yang berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan minat baca di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Peningkatan minat baca telah menjadi isu pengembangan strategis di Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan daerah 2014-2019. Dengan menggunakan metode studi kasus, penelitian ini berupaya menjawab persoalan rendahnya minat baca dengan membuat desain Model Stakeholders Partnership yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini, kejelasan rumusan visi dan peran masing-masing stakeholder yang terlibat, kejelasan saluran yang digunakan untuk membangun komunikasi antar pemangku kepentingan, dukungan peraturan dan pemasaran melalui media sosial merupakan faktor penting bagi inovasi pemerintah daerah yang berkelanjutan terutama dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
Akuntabilitas Sebagai Salah Satu Alat Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rangka Implementasi Otonomi Daerah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.595

Abstract

Sejak munculnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan, dan masyarakat mulai banyak menuntut nilai yang diperoleh atas pelayanan yang diberikan intansi pemerintah. Tuntutan tersebut, diutarakan karena masyarakat masih merasa belum puas atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Sampai saat ini, pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya belum dilakukan secara obyektif, hal tersebut disebabkan karena belum dilaksanakannya sistem pengukuran kinerja yang berisi keberhasilan dan kegagalan instansi pemerintah.
Retrospeksi Konsepsi Demokrasi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dede Sri Kartini
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.304

Abstract

If the wave of globalization may inspire democratic understanding and its implementation in Indonesia, then the Pancasila Democracy which has similar meaning with the broad definition of democracy will bring advantages for political, economic, and social condition. In the contemporary era, democracy that has been always elaborated was the democracy that originally came from the West. It has also been socialized only in its narrow definition; therefore, democracy is only commonly understood as political democracy. However, in broad definition of democracy – called by Held as democracy autonomy - the State has an obligation to guarantee that people have easy access not only to political affairs but also to social and economic ones. For that reason, it is necessary to examine several regional elections that have been held successfully. Democracy was not violated when provincial election budget was used for facilitating people to access their neglected economic and social rights. It is difficult to establish democracy in the midst of extreme poverty. New order had made its own interpretation to Pancasila Democracy, and nowadays a more suitable interpretation needs to be made through normative and pragmatic studies.

Page 20 of 55 | Total Record : 550

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue