cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 33   34   35   36   37 
Tarik Ulur Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i1.272

Abstract

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diwacanakan oleh pemerintah beberapa bulan terakhir ini terns menghiasi ruang publik. Meskipun jika kita perhatikan intensitasnya mulai berkurang pascakeputusan pemerintah untuk menunda kenaikan harga BBM. Namun, bukan berarti penundaan ini iantas mengurungkan niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pemerintah tetap membuka kemungkinan untuk menaikkan harga BBM dengan memperhatikan harga minyak dunia. Pica harga minyak dunia naik melebihi Batas yang diproyeksikan dalam APBN, otomatis pemerintah mau tidak man menaikan harga BBM demi mengurangi beban APBN untuk subsidi BBM yang melonjak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, beban subsidi BBM pada APBN dipatok sebesar Rp 68,7 triliun namun realisasinya mencapai Rp. 82,4 triliun. Tabun 2011 dianggarkan Rp 96 triliun dan realisasinya mencapai Rp 165,2 triliun. Tabun 2012 dianggarkan di APBN sebesar Rp. 123,6 triliun. Beban subsidi pada tahun 2012 ini kemungkinan bisa lebih tinggi jika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Rencana pemerintah itu ternyata disambut resistensi oleh masyarakat umum, buruh dan mahasiswa yang langsung menggelar demonstrasi menentang rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dipastikan akan berdampak pada semakin beratnya beban hidup
Kajian Empiris Peran Pembimbing Sebagai Coach, Mentor Dan Konselor Untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta dalam Menyusun dan Melaksanakan Aktualisasi (Studi Kasus Pada Pelatihan Dasar CPNS Di BPSDM Aceh) Nurlia, Nurlia
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i2.699

Abstract

Abstract This study aimed to determine the role of coaches to improve participant competence in designing and implementing actualization in basic training for Civil Servant Candidates (CPNS) at the Aceh Human Resources Development Agency (BPSDM). The research method used is descriptive qualitative. The research subjects were 35 CPNS basic training participants in the 2019 Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA). The Data  were collected through field observations, document review and in-depth interviews with participants. The data then were triangulated and interpreted by connecting the data and theory. The results showed that the role of coaches were very important to improve participant competence in designing and implementing actualization using coaching, mentoring and counseling methods. In the preparation of the actualization design, it was found that 95.2% of the participants determined the actualization issue themselves (coaching method) and the remaining 4.8% were assisted by coaches, mentors and others (mentoring and counseling methods). The evaluation results of the design and the results of the actualization showed a  good value, with an average design of 89.78 and the results of actualization of 90.86. Based on the results of this study, it can be concluded that coach as coaches, mentors and counselors can improve the competence of participants in designing and actualizing the basic values of civil servants.Keywords: role of coach, participant competence, basic training, BPSDM Aceh.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran coach untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam merancang dan melaksanakan aktualisasi pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Metode penelitian yang digunakan  deskriptif kualitatif. Subjek penelitian merupakan peserta pelatihan dasar (Latsar) CPNS angkatan XIII pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019 yang berjumlah 35 orang. Data yang berkaitan dengan proses pembimbingan aktualisasi  dikumpulkan melalui observasi lapangan, telaah dokumen dan wawancara secara mendalam kepada peserta. Data tersebut kemudian triangulasi dan interpretasi dengan menghubungkan antara data dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa coach sangat berperan dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam merancang dan melaksanakan aktualisasi dengan menggunakan metode coaching, mentoring dan konseling. Pada penyusunan rancangan aktualisasi ditemukan bahwa sebesar 95,2% peserta menentukan sendiri isu aktualisasinya (metode coaching) dan sisanya yaitu sebesar 4,8% dibantu oleh coach, mentor dan lainnya (metode mentoring dan konseling). Hasil evaluasi rancangan dan hasil aktualisasi menunjukkan nilai yang baik, dengan rata-rata rancangan 89,78 dan  hasil aktualisasi 90,86. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembimbing sebagai coach, mentor dan konselor dapat meningkatkan kompetensi peserta dalam menyusun rancangan dan melakukan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS.   Kata Kunci : peran coach, kompetensi peserta, pelatihan dasar, BPSDM Aceh.
Reformasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Daerah Sedamayanti, Sedamayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.402

Abstract

Kondisi kualiatas profesionalisme rata-rata birokrasi masih belum memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah karena praktik manajemen sumber daya manusia yang belum benar. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam setiap organisasi, termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang diawaki sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utama harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi pencapaian tujuan, tidak saja profesionalisme dan pembangunan citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat pemersatu bangsa.
Pengembangan Electronic Government Di Negara-Negara Berkembang Peran dan Kesiapannya Jubaedah, Edah
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i2.530

Abstract

Electronic government merupakan suatu konsep yang dikembangkan sebagai upaya untuk mereformasi dan mentransformasi bidang pemerintahan, dengan memanfaatkan perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi . konsep tersebut berkembang dilatarbelakangi oleh 2 hal yakni pertma, kondisi pemerintahna du berbagai negara yang masih dipandang belum optimal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama di dalam bidang pelayanan kepada masyarakat; kedua kemajuan pesat bidang teknologi dan informasi yang memberikan berbagai kemungkinan dan kemudahan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Metasintesis Terhadap Pola Reformasi Birokrasi Di Negar Negara Asean Pratiwi , Pratiwi 
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 1 (2014)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v17i1.239

Abstract

Forecast about the prospects of equitable economic development in ASEAN seems to be slow to materialize. lnequality in economic and governance atmosphere are dominant obstacles. However, the last two decades, countries with highest GDPper-aapita in ASEAN did a lot of reforms in the field of Government. This research was conducted to understand patterns, influencing factors, priority programmes and the implications of bureaucracy reform in those countries. This metasyntesis method from previous research concludes that pattem of bureaucratic reform and implications on those ASEAN countries are difierent according to the intervention of the Government in the public services and the economy. Strong leadership, a clear reform vision, as well as a strong internal and external support are the four factors that afifict bureaucratic reform in those five ASEAN countries.
Alternatif Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara /daerah Indonesia (Pengamatan Empirik Pada Era Reformasi) Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v1i1.660

Abstract

Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Indonesia selama ini disadari masih banyak kelemahan, baik dalam pengelolaan manajemen maupun kinerja keuangannya. Salahsatunya disebabkan oleh fungsi sosial yang jauh lebih dominan dibanding pemupukan keuntungan. Akibatnya, terjadilah dualisme kepentingan dalam pengambilan keputusan manajemen. Untuk itu, dipandang perlu adanya program restrukturisasi perusahaan, baik dengan memanfaatkan tujuh metode privatisasi atau sebagaimana yang diatur dalam Kep. Menkeu Nomor 740/KMK.00/1989. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan batasan birokrasi dalam perusahaan, sehingga dapat memacu kreativitasnya untuk mewujudkan efisiensi dan produktivitas secara optimal.
Pelayanan Publik Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.370

Abstract

Pelayanan Publik saat ini sudah menjadi sebuah tolok ukur tersendiri dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam skala makro di kepemerintahan pusat, bentuk pelayanan publik menempatkan antara lain: department, lembaga pemerintahan non department (LPND), perusahaan penamanan modal, dan lembaga internasional sebagai stakeholder. Dalam interaksinya mereka membutuhkan pelayanan yang terstandar dan memenuhi harapan kedua belah pihak sehingga kerjasama yang saling menguntungkan tercipta dengan baik dan berkelanjutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan berbagai inovasi baru dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan format terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Competency Based Approach In Leaderdhip Training (Challenging Issues On Leadership Training For Public Sector Manager In Echeon II Conducted By National Institute of Public Administration) Abdulah, Sait
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 4 (2005)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i4.457

Abstract

Pelatihan berbasis kompetensi adalah sebuah kombinasi yang kompleks dari atribut-atribut yang terdapat dalam kriteria kinerja yang menggunakan proses belajar dan standar-standar kompetensi yang terukur. Oleh karena itu pelatihan berbasis kompetensi tidak hanya bergantung pada standar-standar performance tetapi juga melatih peserta untuk terlibat secara aktif dalam training program dan berhubungan dengan proses belajar mandiri setelah para peserta pelatihan memperoleh standar-standar kompetensi yang diterima selama pelatihan. Dalam hubungannya dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi Pembina Diklat PNS, meskipun sejak tahun 2001 telah mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang selanjutnya disebut sebagai Diklatpim namun kendala-kendala seperti ketidakjelasan konsep kompetensi, absennya standar-standar pengukuran kompetensi, lemahnya hubungan antara Diklat dengan pengembangan karir serta intervesi politik dalam peningkatan pejabat struktural menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Diklat berbasis kompetensi khususnya bagi Diklatpim TK II.
Kinerja Implementasi dan Inovasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Sururi, Ahmad
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i2.154

Abstract

Pesatnya perkembangan sektor informal Pedagang Kaki Lima di kawasan perkotaan memerlukan penanganan kebijakan yang komprehensif dan sinergis dari stakeholder kebijakan. Permasalahan yang dihadapi seperti penggunaan fasilitas umum dan ruang publik sehingga menimbulkan kemacetan, mengurangi keindahan kota dan rata-rata PKL tidak mempunyai Surat Daftar Usaha (SDU) atau ilegal merupakan agenda yang mendorong adanya kebijakan penataan dan pemberdayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang dan merumuskan strategi inovasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar Royal  Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian ini menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek informan adalah 10 (sepuluh) orang yaitu pedagang kaki lima, pengelola Organisasi paguyuban pedagang kaki lima Pasar Royal Kota Serang dan aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Kota Serang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Kesimpulan pengukuran kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Royal Kota Serang masih belum optimal dilaksanakan. Berdasarkan pengukuran indikator kinerja implementasi kebijakan. Berdasarkan indikator cakupan, akses dan kesesuaian program dengan kebutuhan kinerja implementasi kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL sudah cukup baik. Sedangkan indikator bias, indikator frekuensi dan service delivery dan indikator akses meskipun sudah dilaksanakan akan tetapi tidak dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan.  Kemudian strategi inovasi kebijakan pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di kawasan pasar Royal  Kota Serang dilakukan melalui modifikasi lima kunci prinsip inovasi kebijakan yaitu 1)Kinds of Support; 2)Management of Innovation; 3)Type of Relationship dan 4)Kind of Value Creation dan 5) dan 5)Output and outcome innovation.  
Strategi Perubahan Struktur Pemerintahan Kota Berorientasi God Governance Fernanda, Desi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 2 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i2.585

Abstract

Adanya semnagat yang diusung oleh UU terbaru tersebut, tentu akan melahirkan adanya tuntutan perubahan struktur pemerintahan maupun sikap dan perilaku atau pola tindak serta kapasitas aparatur di daeah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Struktur pemerintahan yang tidak ramping dan citra lamban, mahal serta tidak efisisen, yang sejak lam telah melekat dengan cukup kuat dalam wjah aparat dan birokrasi pemerintahan dengan sendirinya harus segera diubah. Struktur pemerintahan dan birokrasi di adaerah dituntut lebih menyesuaikan diri dengan permasalahan di daerahnya.

Page 35 of 55 | Total Record : 550

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue