cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 35   36   37   38   39 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik: Strategi Inovasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Riyadi, Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 3 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i3.361

Abstract

Pada dasarnya apa yang menjadi tugas dan fungsi pemerintahan dalam suatu negara akan mengkerucut pada dua hal penting yang memiliki karakteristik pelayanan, yakni: menyelenggarakan dan menyediakan jasa pelayanan publik (public service) dan menyediakan barang-barang publik (public goods). Untuk mengatasi kelemahan yang telah menjadi fenomena umum dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, maka diperlukan upaya-upaya serius dan sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Dalam hal pelayanan, pemerintah tidak hanya perlu membangun dan mengembangkan berbagai aturan, sistem, dan institusi-institusi pelayanan semata, tetapi juga harus membangun suatu pengelolaan keluhan atau pengaduan yang muncul dari masyarakat (customers) terhadap masalah pelayanan publik. Penyelesaian masalah pengaduan masyarakat, sebenarnya bukan hanya sebatas bagaimana menyelesaikan permasalahan yang diadukan, tetapi perlu menjadikan hasil pengaduan tersebut sebagai sumber informasi yang sangat berharga bagi organisasi untuk mengetahui kelemahan atau kekurangannya, sehingga dimungkinkan untuk dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi secara efektif.
Pemilihan Presiden 2004 Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 3 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i3.489

Abstract

Semangat kehidupan demokrasi di Indonesia direspon dan dilaksanakan dengan cepat oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Setelah cukup sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil rakyat, dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden secara langsung. Artinya rakyat secara lansgung memilih calon presidennya dan tidak lagi melalui Parlemen. Walaupun hal ini bukan suatu yang baru terjadi karena sudah sejak lama pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan langsung, tak urung juga merupakan suatu kejutan karena dianggap terlalu cepat dilaksanakan
Pengembangan SDM Iptek (peneliti dan perekayasa) sebagai kunci keberhasilan Riset dan Teknologi di Indonesia Setiawati, Asih
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i1.143

Abstract

This study focuses on researcher human resources of government research and development institutions in Indonesia, who are facing the issues of low research and development outputs and minimum impacts to the market. Employing post-positivism paradigm,  qualitative data collection method, it aims to examine the ideal development of future researcher HRs. The findings indicate that the research and development institutions had good awareness of the concept of human resource development, giving opportunities for researchers to learn. However, it is also revealed that the institutions were not on the right track in developing human resources, which includes trainings and development, and career and organization development. This research recommends the establishment of leader (management), both as the head of the program/team that acts as a team of change and a framework of integrated human resource development, comprising individual development aspects, career, and organizations accurately implemented using particular stages from analysis, design, implementation and evaluation. The need to conduct needs analysis of training and development. It has been  identified that prior to the analysis of training and development, track records of researchers, businesses with their databases, and activities of development and evaluation are needed as feedback for the team of change in the available human resource development theory.
Fungsi Sistem Pengendalian dalam Menunjang Keberhasilan Pengelolaan Dana BUMN Nujiana, Nugraha Lili
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i2.619

Abstract

Rendahnya kinerja keberhasilan pengelolaan dana BUMN, sperti ditunjukan oleh ROA yang hanya 2,56% pertahun sesungguhnya tidak sesuai dengan tuntutan reformasi yang saat ini sedang berkembang. Untuk itu administrasi keuangan (finacial Management) menawarkan konsep sistem pengendalian manajemn (management control system ) sebagai konsep yang bermakna sebagai suatu proses dan struktur yang tertata secara sistematik yang digunakan manajemen untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi organisasi/perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Optimalnya pelaksanaan konsep ini diyakini akan mampu menunjang keberhasilan pengelolaan dana BUMN. Dan hal ini pada giliran berikutnya akan sejalan prinsip-prinsipnya Good Coorparate Governance yang telah dicanangkan Kantor Menteri Negara BUMN selama ini.
Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Ella, Susy
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i1.329

Abstract

Bureaucratic reforms in the public service sector have been an important issue that demanded success, because this sector related to be community and has direct impact to them. However, public views on public services in Indonesia over the years are quite bad. Public service often describes as a sluggish, expensive and unfriendly. In order to fix that situation, government made some great effort to improve the quality of public services, such as through formulate and implementing service standards. Standards of service is expected to provide certain gurantees to the public in obtaining quality services that suit their needs. In others side, it can also lead to omproving government’s performance so the bureaucratic reforms in the public service sector can be achieved.
Membangun Kebijakan Adaptif Menuju Dynamic Governance Muttaqin, Muhammad Afif
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i1.773

Abstract

Saat ini dunia mengalami perubahan cepat di lingkungan strategis yang serba bergejolak, kompleks, dan tidak pasti di era VUCA. VUCA (votality, uncertainity, complexity, dan ambiguity) merupakan suatu kondisi tidak dapat diprediksi dan berubah cepat sehingga model saat ini dianggap tidak mampu lagi menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian (Mack et al., 2015). Amalia (2020) menambahkan kondisi VUCA semakin diperparah kehadiran wabah Covid-19 yang menyebabkan munculnya masalah di semua sektor kehidupan. Pemerintah dituntut mampu beradaptasi dan merespon perubahan tersebut agar dapat mengatasi berbagai permasalahan dengan cepat. Pemerintahan dinamis (dynamic governance) masih menjadi jawaban yang relevan dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini. Neo dan Chen (2007) memaknai dinamis ini pada kondisi adanya berbagai ide dan persepsi baru, perbaikan terus menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel, serta munculnya inovasi-inovasi yang kreatif. Dengan demikian konsep dynamic governance dapat dijelaskan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan proses perumusan dan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan jangka panjang (Rahmatunnisa, 2019).
Otonomi Desa Dan Modernisasi Pemerintahan Desa Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i1.416

Abstract

Indonesia hitherto is still looking for a right model in managing rural government auntonomy. Currently rural i s a spearhead and also a regency government’s spearhead in rural’s service and developments, thus is existence is needed and comprehended. However, rural government typically has not get recognizable position in National Administration System. Rural often recognized only as an institution of society, not an official institution, then again all matters dealt with are official matters. These problems must be elucidated before establising rural government in the future, therefore profesisionalism and accountabilities of a rural government could be assured.
Konsep "Capacity Building" sebagai Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan Daerah Nujiana, Nugraha Lili
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i4.544

Abstract

Gerakan perempuan di Indonesia dapat dikatakan sangat heterogen. Pada dasarnya gerakan tersebut dapat dilihat dari isu yang dikembangkan. Misalnya, gerakan peremmpuan yang memperjuangkan hak asasi manusia, gerakan yang lebih populer dan kelompok feminis. Di samping itu terdapat ratusan kelompok peremupuan yang sebagian besar bergerak pada tataran praktis, sementara hanya sedikit kelompok yang bergerak di tataran startegis. Dengan dukungan internasional, terutama PBB, gerakan perempuan menjadi sangat penting dalam kehidupan transisi demokrasi. Perubhan konstitusi yang lebih berperspektif gender dan partai politik untuk mengadopsi tuntutan dari gerakan perempuan.
Overlapping Kebijakan Mengenai Penetapan Jumlah Kebutuhan PNS (Perbandingan Permenpan & RB No. 26 Tahun 2011 dan Perka BKN No. 19 Tahun 2011 Wulandari, Putri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i1.253

Abstract

In 2011, one year after GDRB applied, overlapping regulation in the area of the state apparatus is still going on. Two central agencies are the Civil Service Agency (BKN) and the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Ministry of PAN and RB) each issued a policy regarding the determination of the number of civil servants needs. BKN through Perka BKN No. 19 Tahun 2011 made the general guidelines for the preparation of the need to make civil servants, while the Ministry of PAN and RB through Penmen PAN and RB No, 26 Tahun 2011 made a number of guidelines for the calculation of the Civil Service needs for the area. Both of these policies are both aiming to get a number of needs of Civil Servants (PNS) which correspond to the real conditions in each agency. This article explain about where the overlapping and contradictions two policies issued by the central agencies.
Strategi Pengembangan Potensi Desa dengan Pembuatan Klaster di Wilayah Kabupaten Bandung Fitriani, F. Laksmi; Kurniawan, Iwan; Ahmad, Fandi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 2 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i2.202

Abstract

The government provides stimulus in order to accelerate village-potential development through planned programs. However, development programs could not meet the target due to inability to maintain the diversity of current potentials. This study aimed to create village clusters in the Bandung Regency area based on village potentials and plan strategies to develop villages based on their clusters. The research used a mixed method approach (quantitative and qualitative). The sampling technique used non-probability sampling, namely saturated sampling. Data collected using secondary data from BPS, interview, and documentation. The data analyzed used cluster analysis with Two Step Clusters technique. The result was that villages in the Bandung Regency were categorized into five clusters. These clusters were based on demographic, geographic characteristics, and availability of public facilities, i.e. school, health, religious, market, bank/cooperation, leisure center, and tourism object. In addition, development strategy for the first cluster was promoting participative development plans. Second cluster needed development plans that strengthened human resource capacity, social capital, and public services. Finally, the third, fourth and fifth clusters had a similar strategy which focused on building financial, tourism, and leisure sectors to create more business areas. 

Page 37 of 55 | Total Record : 550

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue