cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 32   33   34   35   36 
Evaluasi Dan Pengembangan Model Coaching Dalam Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pada Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Nurhayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i1.207

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (membandingkan antara seharusnya dan praktek yang terjadi) praktek coaching yang dilaksanakan dalam diklatpim Tingkat II, dan merekomendasikan model coaching yang tepat untuk diterapkan dalam Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Pada Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II. Dari hasil penelitian diperoleh hasil antara lain: Penunjukan coach pada diklatpim tingkat II selama ini adalah penugasan pembimbingan peserta diklatpim dengan label “coach”, penunjukan coach belum didasari atas kejelasan kompetensi dan kualifikasi. Pemahaman para coach terhadap aspek-aspek coaching selama ini masih lemah, baik coach ataupun peserta masih belum paham membedakan antara coaching, mentoring, dan counselling karena sebelum penugasan dan pelaksanaan bimbingan mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan dan pengarahan tentang coaching, mentoring dan counselling secara mendalam, dan mereka baru menjadi coach sejak adanya diklatpim pola baru. Sebagian besar coach belum memiliki keterampilan coaching yang semestinya. Sebagian besar coach melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat teknis dari persoalan yang dihadapi peserta, dan hampir setengah dari mereka melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat adaptif. Hal itu terjadi karena selama ini mereka kurang mendapat penjelasan dan pelatihan bagaimana membedakan antara masalah tehnis dan tantangan adaptif yang selaras dengan inovasi pada level dan scoping diklatpim tingkat II. Untuk menyiapkan prototipe model dan Tehnik coaching dalam diklatpim tingkat II Model Coach-Mentor Kontinum dipandang lebih akomodatif terhadap situasi dan kondisi diklatpim tingkat II saat ini, selain itu model coach-mentor kontinum lebih fleksibel dan bisa menjadi media pembelajaran yang kuat untuk menjadi coaching yang sebenarnya (Coach as a coach=Great Coach). Logical Level Alignment dan Outcome Frame merupakan alat/instrument yang sangat sederhana dalam coaching tapi cukup kuat untuk menggali inovasi dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan (adaptif) peserta pada diklatpim tingkat II. Selain sederhana juga fleksibel dan dimungkinkan untuk digunakan pada setiap jenjang diklatpim.
Amandemen UUD 1945 dan Reformasi Kelembagaan Politik Hidayat, Syarifudin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.628

Abstract

Puncak reformasi politik di Indonesia secara konstitusional ditandai oleh amandemen pasal-pasal dalam UUD 1945. Alasan utama perlunya amandemen konstitusional ini adalah bahwa norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945 memiliki kelemahan pokok berupa terjadinya pelemahan struktural atas lembaga-lembaga politik, khususnya MPR dan DPR. Oleh karena itu, agenda pokok amandemen UUD 1945 perlu diarahkan kepada reformasi kelembagaan politik tersebut. Disamping itu, hubungan fungsional antar lembaga politik (misalnya dalam perumusan peraturan perundangan yang melibatkan Presiden dan DPR ) serta mekanisme pertanggung-jawaban Presiden, juga perlu dibenahi.
Meningkatkan Layanan Informasi Melalui Kreativitas dan Komunikasi yang Baik Dalam Mendukung Kegiatan Kehumasan PKP2A I LAN Permana, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 2 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i2.338

Abstract

Para pegawai pranata humas belum secara optimal melaksanakan tugas layanan informasi. Mengingat jabatan fungsional yang terkait dengan kegiatan layanan informasi ini menjadi tugas pokok dalam rangka menjadikan atmosfer dalam berorganisasi lebih komunikatif dan informati. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya pegawai pranata humas mengakses informasi yang up to date, kurangnya komunikasi antar pranata humas dan belum optimalnya kreatifitas untuk selalu melakukan layanan informasi baik kepada pihak atau pihak eksternal organisasi.
Pengembangan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sektor Publik Enni Iriani
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.466

Abstract

Fast dramatic and unpredictable change of world has a wide consequences on the changing role of government, citizens, organisations and society. This requires both public and private organisations to reform themselves and their management system so as to get to their highest capacity. In terms of regional government, organizational capacity is the ability and competency of government as well as the efficiency in planning, implementing, managing and evaluating policies, strategies or programs designed for the impacts on the society. In the framework of the organizational capacity, human resource management devellopment is an important dimension for develoving the internal capacity of organization. The article begins with an explanation of the backgrounds that shows the importance for develoving the organizational capacity of public sector, then continues by presenting some HR experts experiences, their principles and methodsin meansuring and evaluating HRM capacity in their countries. It finally discuss some normative but applicative prescriptions for develoving the internal.
Analisis Pemetaan Potensi Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Rejeki, Putri Wulandari
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i1.60

Abstract

Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang wilayahnya langsung berbatasan darat dengan Malaysia ialah Kabupaten Sanggau. Dilihat dari struktur ekonominya, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor merupakan tiga sektor utama penopang perekonomian Sanggau. Untuk mengetahui apakah ketiga sektor tersebut merupakan sektor unggulan di Kabupaten Sanggau, dibutuhkan analisis yang mendalam untuk mengetahuinya. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen akan dilakukan pemetaan potensi daerah di kabupaten ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peroleh hasil sebagai berikut. Sektor Konstruksi dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masuk ke dalam sektor unggulan (Kuadran I). Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Industri Pengolahan masuk ke dalam sektor berkembang (Kuadran II). Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; serta Sektor Jasa Lainnya masuk ke dalam sektor potensial (Kuadran III). Sementara Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Sektor Real Estate; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial masuk ke dalam sektor terbelakang (Kuadran IV). Adapun rekomendasi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Sanggau adalah melalui promosi dan ekspansi untuk sektor unggulan, intensifikasi untuk sektor yang masih berkembang, dan ekstensifikasi untuk sektor potensial.
Pembaharuan. Produk Hukum Daerah Dlaam Rangka Penataan Sistem Manajemen Pemerinta Daerah Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.596

Abstract

Secara substansioanal UU Nomor 22 tahun 1999, tentang pemerintahan daerah memilki semangat baru yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dalam rangak peningkatan mutu pelayanan umum di daerah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU yang baru tersebut, harus dipahami akan menimbulkan impliksi-implikasi tertentu, baik secara politis, administratif, maupun yuridis. Dari ketiga implikasi dari berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tersebut, terhadap aspek politis maupun administratif telah dilakukan banyak pengkajian maupun pembahasan, sedang aspek hukumnya relatif belum dikaji secara lengkap. Oleh karena itu, aspek hukum inilah yang akan diuraikan dalam kajian ini, dalm kaitannnya dengan upaya menciptakan tertib administrasi pemerintahan di daerah dan efisiensi penyelenggaraan otonomi.
Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional (Agus Pramusinto, Wahyudi Kumorotomo) Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.305

Abstract

Proses reformasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah membawa babak baru dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Reformasi yang ditandai dengan perubahan tatanan sistem politik, munculnya partai politik baru serta tuntutan pemerintahan yang profesional, transparan, responsif dan akuntabel ternyata dalam implementasinya ibarat jauh panggang dari api. Banyak persoalan yang muncul dalam membangun kelembagaan instrumen demokrasi. Sejumlah persoalan seperti derajat pelembagaan partai politik yang rendah, kurangnya profesionalisme birokrasi, praktek korupsi serta kuatnya tarikan kepentingan politik menyebabkan upaya untuk membangun kelembagaan politik dan birokrasi yang profesional menjadi sulit tercapai. Berpijak pada persoalan itu dan bertepatan dengan Dies Natalis Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada (MAP- UGM) Yogyakarta yang ke – 15 pada tahun 2008 digelar seminar yang melibatkan politisi, pakar, praktisi, birokrat dan pengamat yang selama ini menggeluti masalah politik dan pemerintahan untuk mencari formulasi atas beragam persoalan tersebut. Makalah hasil seminar itu kemudian dibukukan dan diberi judul Governance Reform di Indonesia : Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional.
Cover JWK 26 (1) 2023 Nugroho, Hendra
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i1.842

Abstract

Kebijakan Publik Bernama Ujian NasionalKebijakan Publik Bernama Ujian Nasional Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i2.434

Abstract

Berlandaskan kepada 5 kunci sukses kabinet “SBY_KALLA” (kejelasan visi/clear vision kebijakan yang tepat/right, kepemimpinan yang efektif/effective leadership, manajemen yang cermat/prudent management, dan pemerintahan yang baik/good governance), kemudian ditindak lanjuti dengan agenda 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu di bidang keamanan, keadilan dan demokratisasi serta kesejahteraan. Secara teoritis kelima kunci sukses ini sangat epat, namun sudah dapat diprediksi sebelumnya, pasti hal ini akan sangat berat dan masih banyak hambatan bahkan ancaman yang akan dihadapi, sementara kelemahan didalam masih banyak, sedangkan kekuatan kita masih kecil, sehingga belum mampu meraih kesempatan yang ada secara maksimal.
Rangkap Jabatan Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.562

Abstract

Rangkap jabatan? apa anehnya? Banyak orang yang memiliki beberapa jabatan, sebagai direktur suatu perusahaan, sebagai presdir perusahaan lain lagi dan sebagai ketua suatu organisasi dst. Orang ternyata tidak terlalu mempersoalkannya. Namun apa yang terjadi seandainya rangkap jabatan itu adalah sebagai pejabat negara dan sebagai ketua parpol ? Persoalan inilah yang kemudian menjadi sangat ramai dibicarakan

Page 34 of 55 | Total Record : 550

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue