cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 34   35   36   37   38 
Standar Kompetensi Aparatur Pemerintah; Urgensi, Model Dan Proses Penyusunannya Amalia, Shafiera
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.296

Abstract

Nowadays, quality human resource becomes capital of an organization, which influences performance. Both public and private organizations need competency based human resources management to gain and maintain competent employees. Competency standard is essential for assessing employee’s competency. Therefore, in order to implement competency based human resources management, competency standard is the very first thing to create and it must be used in human resources management processes, like recruitment, placement promotion and development. Some model are used to create Competency Standard, but Indonesian Human Resourches Management has not already decided the model to create competency standard. It causes the model of competency standard one of government organization may different with another organization. Thus, the model of competency standard have to be decided as a guideline to create competency standard for Indonesian Government Apparatus. This way, quality human resources will be gained and maintained, and eventually they will help organization increase its performance.
Newgotiation Untuk Pemimpin Publik Seni Bernegosiasi Untuk Hasil Yang Lebih Baik Sulistianingsih, Sulistianingsih
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i2.793

Abstract

Pelayanan publik bagi sebagian besar pegawai negeri merupakan sebuah upaya yang terhormat untuk melayani komunitas, kota, distrik, kabupaten, negara bagian, atau negara sendiri. Mendapatkan kepercayaan publik merupakan suatu perasaan spesial bagi semua yang melayani di kantor pemerintah, terutama di kantor pejabat terpilih. Namun sangat disayangkan, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi penurunan kepercayaan publik dengan performa perilaku yang paling mengerikan dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin publik. Atas dasar isu tersebut, tim penulis menawarkan buku yang ringkas dan mudah dibaca mengenai wawasan untuk bernegosiasi bagi para pemimpin publik dengan mengembangkan topik akademis dan praktis yang secara langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik perilaku, kebiasaan, maupun keterampilan para pelayan publik yang sukses dalam seni dan ilmu negosiasi.
Peran Serikat Buruh/Pekerja Dalam Menciptakan Kestabilan Usaha dan Daya Saing Ekonomi untuk Menciptakan Lapangan Kerja Pakpahan, Muchtar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 4 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i4.425

Abstract

Angka pengangguran saat ini sudah tinggi, dan cenderung terus bertambah. Bila keadaan ini tidak diatasi, akan menimbulkan masalah sosial yang berat, dan kemudian dapat membahayakan negara. Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, salahsatu kebutuhan Indonesia adalah investasi. Demikian pula agar para investor bergairah menambahkan modalnya di Indonesia yang dibutuhkan adalah kestabilan usaha dan daya saing ekonomi.
Benchmarking Suatu Cara Pendekatan Managerial Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Setiawan, Budi; Adianto, Handoyono
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.553

Abstract

Bencmarking sudah menjadi ungkapan marak pada tahun 1990-an, tetapi apakah benar demikian? Mungkinkah benchmarking hanyalah mode lain dari manajemen? Apakah model yang terakhir? Ataukah mungkin mewakili baik evolusi maupun revolusi di dalam pola pemikiran bisnis? Tidak diragukan, bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya penting bagi pembaca dan bagi semua orang yang berkiprah dibidang peneletian pengkajian manajemen. Dan tidak menutup kemungkinan model benchmarking ini dapat diaplikasikan di masa saat kita sednag berhadapan dengan permasalahan yang sedemikian kompleks dan penuh tantangan untuk memperbaiki kondisi persaingan yang semakin berat.
Profesionalisme Dan Reformasi Birokrasi Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i2.263

Abstract

Badan Anggaran DPR di penghujung tahun ini akhirnya menyetujui usulan remunerasi bagi 19 Kementerian/Lembaga pada tahun 2012 dari 25 Kementerian/ Le mbaga yang mengajukan usulan remunerasi. Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para PNS yang ada di ke- 19 Kementerian/lembaga yang telah disetujui, termasuk juga PNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Program reformasi birokasi yang digalakkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi di jajaran negeri dengan memberikan kompensasi atas kinerja memang membutuhkan proses yang panjang. Termasuk LAN yang hams mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi. Sekedar mereview, secara garis besar, proses pelaksanaan reformasi birokrasi dimulai dari pengajuan usulan reformasi birokrasi oleh Kementerian/Lembaga kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional akan melakukan penilaian kelengkapan dan verifikasi lapangan. Hasil Penilaian akan disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.
Pembangunan Kemandirian Desa Berbasis Masyarakat melalui Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Blora PURWASIH, AJI RAYI; Astuti, Retno Sunu
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.685

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pembangunan kemandirian desa yang berorientasi pada keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana desa yang disalurkan kepada masing-masing desa di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan sumber data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa dokumentasi yang mencakup dokumen resmi dari instansi terkait dan penelitian relevan yang terdahulu. Teknik analisis data yang menjadi pedoman peneliti meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data atau penyusunan kerangka konseptual, penyajian dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan secara mendetail. Hasil pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk menunjang pembangunan kemandirian desa dijalankan melalui pemberdayaan masyarakat. Kabupaten Blora memiliki peluang dalam pengelolaan dana desa yang diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan meninjau indikator keberhasilan pada peningkatan kesadaran masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan (musrenbangdes); pengembangan dan penguatan daya masyarakat dengan dana desa untuk prioritas kegiatan optimalisasi pengelolaan sumberdaya desa; dan perlindungan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah dan kelembagaan desa sebagai pendamping dengan menetapkan kebijakan dan program kegiatan masyarakat melalui dana desa. Ketercapaian penggunaan dana desa yang berasal dari APBN ditujukan sebagai dukungan yang bersifat dinamis bagi desa dalam membangun kemandirian yang bertumpu pada masyarakat.
Mendorong Reformasi Birokrasi Publik Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.393

Abstract

Gelombang tuntutan perubahan kehendak publik dalam segenap ranah kehidupan sosial politik, ekonomi, budaya, hukum, termasuk reformasi birokrasi, semakin nyaring disuarakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kehendak tersebut, merupakan bagian integral dari tuntutan reformasi dalam kehidupan negara bangsa (nation state) ini, bahkan kehendak tersebut menggumpal dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan kemasyarakatan, reformasi birokrasi publik merupakan suatu keharusan yang menuntut adanya kualitas dalam setiap aktivitas aparatur pemerintahan. Reformasi terutama dalam konteks refungsionalisasi birokrasi publik bahkan merupakan kebutuhan bagi masyarakat modern. Dengan perkataan lain, pembahasan birokrasi memang menarik, terutama ketika wacana demokratisasi menjadi krusial di era reformasi dalam upaya pemberdayaan atau penguatan civil society yang memang menjadi keharusan zaman, yang selama ini kita sadari bahwa pada rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan di luar negara “terpenjara” atau dipinggirkan oleh keangkuhan dan hegemoni kekuasaan
The Role Of Agriculture and Rural Development in Proverty Alleviation Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 3 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i3.521

Abstract

Masalah kemiskinan di Negara Berkembang agaknya akan menjadi masalah yang abadi. Meskipun bank dunia telah mencangkan program pengurangan separo jumlah penduduk miskin di dunia hingga 2015. Namun berbagai kesulitan di lapangan membuat pesimis akan keberhasilan program tersebut. Salah asatu masalah utama yang dibahs dalam tulisan ini adalah fakta terjadinya kesenjangan atau ketidakmerataan, terutama antar negara dan antar daerah. Untuk itu disarnkan agar kebijakan pengentasan kemiskinan lebih difokuskan ke desa dengan membangun pertanian yang lebih maju. Di samping itu, program pengembangan SDM dan atau pemberdayaan masyarakat hendaknya juga mendapat prioritas.
Kerangka HAM Bagi Kebijakan Pengendalian Tembakau Mulyana, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 17, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v17i2.230

Abstract

Production and consumption of cigarettes in Indonesia is very high have an alarming number of parties will be disruption of the right to health and public health. Some have urged the government to take steps to tobacco control. Steps to accede to the Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) becomes an important effort exerted pro-tobacco control group. But the discourse of tobacco control for this still dwell on health issues as such. Not many people who put human rights as an effective instrument in the issue of tobacco control. In fact, besides the presence of a large wedge issue between tobacco control discourse and the discourse of human rights, the human rights approach also provides a reporting mechanism to ensure the operation of norms in international human rights treaties. Committee of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) has issued recommendations to the Indonesian government to ratify the FCTC. Government of Indonesia, which became a state party to the ICESCR, should comply to that recommendation. Steps to accede to the treaty was not done in the era of old government (2009— 2014). Now the hope to ratify the treaty was based on the new government's commitment (2014— 2019) which campaigned for the protection of the rights of vulnerable groups, especially children. Accession FCTC is a form of government commitment on tobacco control in order to protect public health and the right to healt.
Aspek Pengawasan Dalam Pembangunan (Telaah Kritis Terhadap Konsep Dan Model Pengawasan Di Indonesia) Supriatna, Ento
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i1.651

Abstract

Krisis yang melanda Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja birokrasi yang menurut Weber dianggap sebagai salahsatu organisasi yang paling dominan dalam pemerintahan di negara berkembang. Sementara itu aspek pengawasan merupakan salahsatu dari empat dimensi perilaku organisasi yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Evaluasi dan analisis atas model pengawasan ini perlu difokuskan dalam tiga aspek, yaitu: kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau sistem administrasi, serta aspek perilaku aparatur pemerintah.

Page 36 of 55 | Total Record : 550

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue