cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 3   4   5   6   7 
Penataan Kewenangan dan Kelembangaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksaan UU Nomor 22 tahun 1999 Tim Peneliti Perwakilan LAN Jawa Barat dan Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Bar, Tim Pene
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.643

Abstract

Seiring dengan adanya roda reformasi yang menggilas juga pada sektor pemerintahan (khususnya di daerah), maka UU Nomor 22 tahun 1974 yang selama ini menjadi pedoman telah diubah dengan UU Nomor 22 tahun 1999 yang dianggap lebih aspiratif dan demokratis meskipun sedikit cenderung liberal. Namun demikian, pergantian atau perubahan UU belum merupakan jawaban atas segala permasalahan yang terjadi selama ini, sehingga diperlukan penafsiran yang mendalam dan komprehensif agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, Perwakilan LAN Jawa Barat dan Biro Otonomi Daerah Setwilda Tingkat Jawa Barat mencoba menggali interpretasi, terutama pada aspek kewenangan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Beberapa Pendekatan dan Paradigma Baru dalam Pembangunan Buchari, Ahmad
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 4 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i4.353

Abstract

Sentralisme pembangunan nasional selama tiga dekade terakhir telah memarjinalkan arti "masyarakat lokal", yaitu satuan masyarakat lintas bayas administratif desa/kecamatan/kabupaten yang diikat oleh ragam hubungan kerjasama sosial-ekonomi sebagai basis perkembangan mandiri. Gaya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat sentralistik, "dari atas ke bawah" (top down approach), telah memandulkan inisiatif masyarakat lokal sekaligus menjauhkannya dari sumber daya sosial-ekonomi yang seharusnya menjadi hak masyarakat tersebut
Policy A Comparative Perspective On The Quality Of (A Case Of British Higher Educa) Nefi Aris Ambar Asmara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 1 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i1.481

Abstract

Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pendidikan maka diperlukan suatu pengukuran yang memadai, hal ini yang sering menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, konsep pengukuran serta indikatornya yang harusdicari melalui berbagai pemikiran, salah satunya adalah menggunakan perbandingan dengan melihatb secara comperative study yang dapat diartikan sebagai studi tentang sebab-sebab yang menimbulkan problematika dalam pelaksanaan kebijakan di bidang kependidikan dan pengajaran, serta sebab yang dapat menimbulkan persamaan dan perbedaan antara aspek yang ada di negara yang berbeda, seperti halnya yang berlaku di Inggris.
Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Fajarwati, Neri
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 22, No 2 (2019)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v22i1.165

Abstract

The existence of the village government lately has not been able to function properly. One factor is that the capacity of the village apparatus is inadequate and the skills possessed are still very limited. Minimal education and training to improve the ability of village officials is the root of the problem. This study uses descriptive qualitative methods and the approach used in this study is a qualitative approach. The purpose of writing this article is to find out the things, efforts and constraints of developing the capacity of the current village apparatus. The problem of limited budget is an obstacle in improving the quality of village officials. The lack of a budget has had an effect on programs and activities in the context of developing the capacity of village apparatus that cannot be realized. The steps that can be used are, capacity building through training for orderly village administration, manuscripts and management of official letters, village government accountability reports, Compilation of Village Expenditure Budget, Village Fund Allocation Management and Village Wealth Management and Management of Village Owned Enterprises. The need for cooperation and attention between the Central Government and the Regional Government to conduct training on an ongoing basis, especially in the village of Cibodas    
Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.611

Abstract

Penataan kembali dan pengembangann sistem informasi Diklat apartur negara akan memberikan konstribusi yang besar terhadap kelancaran, keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara . hal ini dimaksudkan untuk terwujudnya sistem administrasi negara yang makin andal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingunganstrategis. Sehingga dengan demikian Perwakilan LAN Jawa Barat merasakan perlu dilakukannya penelitian yang akan mengungkap keadaan dan kendala sitem informasi diklat yang digunakan dewasa ini. Tulisan ini merupakan intisari hasil penelitian Perwakilan Lembaga administrasi negara jawa barat.
Mengungkap Seluk Beluk Pendidikan dan Pelatihan dari Optik Administrasi di Lingkungan Birokrasi Pemerintahan Suhady, Idup
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i1.321

Abstract

Training and development has an important role in constructing and mantaining a dedicated and professional public servant. Based on organizational and management function, training and development for public servant has two main functions as a managing system of public servant career and also to support national education system. This article tries to explore training and development system in government scope, especially from administration perspective that covers institutional aspect, human resource and training management as one comprehensive package
Kelembagaan Kawasan Lindung (Studi Kasus Propinsi Riau) Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i1.449

Abstract

Pengelolaan kawasan lindung, dewasa ini menjadi sorotan penting, terutama pasca terjadinya musibah banjir, longsor, kekeringan yang disebabkan rusaknya kawasan lindung. Dengan adanya permasalahan ytersebut menyadarkan begitu pentingnya keberadaan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga dan pelindung kelestarian lingkungan hidup. Dampak Pengelolaan kawasan lindung yang tidak dilakukan secara sungguh-sungguh dan profesional akan menimbulkan kehancuran dan kerugian yang tidak bisa dihitung secara materiil.
Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 20, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v20i2.19

Abstract

The spread of hoaxes in social media has raised some concerns. Various efforts have been made by the government to minimize its distribution. However, a number of cases related to hoaxes that contain slander and hatred of the Ethnic, Religion, and Race increase over the past three years. This research seeks to find out what strategic and policy steps have been taken by the government. The results show that the government attempted to minimize the distribution of hoax by issuing a number of regulations and supporting infrastructure. That regulation is not optimal because there are some weaknesses contained in the regulation. The existing regulations only address a number of anticipatory steps that must be taken and do not address the root causes of the spread of hoax. On the other hand, the government is also not optimal in coordinating across agencies. And, the government is not optimal to provide media literacy to the community of social media users. Media Literacy is important to make media users have the ethic when interacting in cyberspace
Restruturisasi dan Pemberdayaan Instansi Pemerintah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 3 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i3.577

Abstract

Kepemerintahan yang baik (good governance) merupkan issue yang paling mengemuka pengelolaan administarsi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerinta untuk melaksanakn penyelenggaraan pemerintahan yang baik adlah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengarugh globalisasi. Pola lama penyelengagaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudh seharusnya diresponsoleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Mengungkap Potensi Riil Pajak Rumah Sewaan Di Kecamatan Jatinangor Ella, Susy; Fitria, Rizky
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i2.288

Abstract

Jatinangor Subdistrict is one area in Sumedang that has potential for rental housing business. In recent years, the number of rented house in the Jatinangor continues to increases. Therefore, the Government made the rental Sumedang District as one source pendapaten area by taxing the rental of the house. Taxation policy is set out in Local Regulation No. 52 Year 2001. Then because of the overlap among VAT and income tax, the policy was revoked in 2008 and revised to Local Regulation No. 8 Year 2010. The tax rate is set at five percent and subjected to small rented house with rooms above 10. This paper tries to analyse taxation regarding to rental potential using the data in 2008. The potential seen by taking a sample of 105 rented homes spread over four villages in the district Jatinangor. The potential is then calculated by multiplying the tax rate leases with rental income every home sampled. Data processing results of this study show that the District Jatinangor has huge potential in terms of the rental tax of Rp.921.018.638. Unfortunately, this potential cannot be excavated to the maximum by the District Government Sumedang due various barriers.

Page 5 of 55 | Total Record : 550

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue