cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 4   5   6   7   8 
Strategi Menghadapi Middle Income Trap: Pengalaman Dari Cina, Meksiko Dan Korea Selatan Masrully Masrully
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 1 (2022)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i1.774

Abstract

Middle Income Trap (MIT) adalah fenomena yang banyak mengancam negara-negara berkembang yang sedang berusaha membangun ekonominya. MIT dimaknai sebagai suatu situasi dimana negara-negara berpendapatan menengah (middle-income countries) sulit meningkatkan posisi mereka ke pendapatan tinggi. Dengan kata lain, negara-negara tersebut sudah berhasil lolos dari kategori miskin, tetapi stagnan di kategori berkembang, sehingga tidak berhasil mencapai negara maju. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang diramalkan atau bahkan ada yang menganggap sudah terjerat jebakan tersebut. Hal ini lah yang mendorong tim penulis menulis buku ini, untuk menawarkan bagaimana strategi yang bisa digunakan Indonesia untuk bisa menghindari atau terlepas dari jebakan tersebut.
Kebebasan Memperoleh Informasi Dalam Upaya Mewujudkan Transparansi Penyelenggaraan Pemerinthan Jubaedah, Edah
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i1.417

Abstract

Developed and developing nations around the world yet are recognizing that democracy depends on a free flow of information. International trends toward transparency encourage these nations to provide the legal and regulatory framework, the structures and condition required to guaraantee the right of access to information of their citizens. These nations aware that access to information wheter in the hands of the state of private companies providing public services, help to increase accountability and allow citizens to more fully participate in public life.
Kompleksitas Pembangunan Sumber Daya Manusia di Negara Berkembang Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 4 (2002)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i4.545

Abstract

Pada umumnya, pembangunan SDM merupakan salah satu masalah utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam setiap indikator dalam pengukuran Index Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development Index-HDY); pendidikan, harapan hidup pada waktu kelahiran, dan pendapatan perkapita; seluruh propinsi di Indonesia menunjukan gambaran yang serupa. Tulisan ini mencoba melihat situasi dan menganalisa kebijakan pada tiga aspek IPM:aspek pendidikan yang meliputi angka melek huruf dan angka partisipasi pendidikan, aspek kesehatan yang mencakup angka harapan hidup dan angka kematian, serta aspek pendapatan perkapita.
Bom Waktu Penyelenggaraan Sistem PEnsiun PNS di Indonesia Tri, Agustinus Sulistyo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i1.254

Abstract

Implementation of civil servant pension system in Indonesia is like a time bomb that could explode at any time. There are five fundamental problems identified in the implementation of civil servant pension system. The problems are the financing of the pension plan, pension fund management, pension fund management institutions, pension participants and pension benefits. The solutions of these problems must be precise and comprehensive. In an effort to reform civil servant pensions system, there are three components that must be updated, (1) the participant, (2) pension program which includes a pension program funding, investment funds, and pension benefits, and (3) institutions with authority to administer the pension plan.
Marketing Plus 2000 Siasat Memenangkan Persaingan Global Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 3 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i3.634

Abstract

Seiring dengan era globalisasi dan liberalisasi dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang perekonomian atau perdagangan, maka mau tidak mau perusahaan di dunia, yang di dalainnya termasuk Indonesia akan mencebur larut dalam Iingkungan tersebut karena kalau tidak maka akan ketinggalan jaman, tak berdaya, statis bahkan tragisnya bisa-bisa sampai lenyap dari peredaran. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan di Indonesia hares cepat mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi era AFTA dan era kompetisi global.
Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi (Otonomi Daerah) di Indonesia Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 12, No 1 (2009)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v12i1.344

Abstract

10 tahun kebijakan desentralisasi/otonomi daerah bersandarkan UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No 32 Tahun 2004 telah banyak merubah gambaran pemerintah daerah di Indonesia baik positif maupun nrgatif.
Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kinerja Pengembangan Ekonomi Baban Sobandi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2005)
Publisher : Center fo State Civil Apparatus Training and Development and Competency Mapping

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.472

Abstract

The establishment of new regional government is intended to improve the peoples welfare in that region. However, it should be noted that this establishment should cosider the gap between the urban and rural areas. It is believed that the establishment will widen the gap since the mobilization of all regional potentials to improve welfare is hindered by this regional differences. The effort to increase the economic growth of the regions can be carried out by optimizing the core potentials, and inviting investor to increase the regional revenues.
Reformasi Penerimaan Daerah Kabupaten / Kota Menghadapi Otonomi Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.602

Abstract

Digulirkannya UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan wujud kongkrit upaya pemerintah dalam melakukan reformasi keuangan daerah. Dalam kaitan ini, maka reformasi penerimaan harus ditujukan untuk mobilisasi sumber daya yang ada di daerah, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemampuan administratif keuangan daerah menuju “kemadirian” daerah. Dalam kaitan ni upaya yang harus dilakukan agar reformasi penerimaan berhasil, maka perlu rangsangan kepda subjek penerimaan dan aparat pengelolaan penerimaan tersebut.
Budaya Organisasi Dan Inovasi Pelayanan: Menyimak Pengalaman Dari Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat Safitri, Yudiantarti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i2.311

Abstract

An organization’s culture is something that created, transformed, or cared for by members of the organization. Whereas innovation can be explained as a process in which economic and social values are combined to from a science which is developed and implemented in order to increase a product, process, or new service. An innovation to an organization cannot be separated from the organization’s ability to learn. An organization’s culture needs to keep developing in order to create innovation which leads to increased performance in local government. Regency districts have developed many innovations to public service. The public service innovation that has been developed is a perfect collaboration between local governments (that tried to develop organizational cultures) and local citizens (who honor the local culture.) Positive combinations of organizational cultures and local cultures are able to create a public service innovation for sub district in Agam regency governmental area
Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Era Society 5.0 Sulistianingsih, Sulistianingsih
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 2 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i2.843

Abstract

The government encourages people with disabilities to participate as civil servants, through the policy of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 27 of 2021 concerning Procurement of Civil Servants (PNS). The involvement of people with disabilities in public services is strengthened by the Society 5.0 era, where technology is seen as a life support tool. This research aims to analyze the participation of people with disabilities as civil servants in the context of Society 5.0. The research method used is SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats). Implementation of policies regarding the procurement of civil servants in Indonesia has still not reached the target, in 2022 only 0.017% of people with disabilities will become civil servants from the targeted 2% quota. Based on this data, it is necessary to evaluate the involvement of people with disabilities as civil servants, whether the PANRB Ministerial Regulation Number 27 of 2021 has been implemented or not by the Ministries/Institutions and Regional Governments. The 2% representation of persons with disabilities must be maintained in the procurement of civil servants in the future, even if it is possible to increase the quota. Apart from that, it will be even more effective if this policy is followed by sanctions for Ministries/Institutions and Regional Governments that have not implemented the procurement of civil servants with disabilities.

Page 6 of 55 | Total Record : 550

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue