cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 5   6   7   8   9 
Desa dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Setiawan, Wawan Dharma
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i2.440

Abstract

Desa ada sejak Negara Republik Indonesia merdeka, tumbuh dan berkembang dengan sejarah yang berbeda-beda yaitu berasal dari satu keturunan sebagian keturunan yang selanjutnya disebut dengan Desa Genealogis dan Desa yang tidak berdasarkan keturunan atau campuran disebut dengan Desa Teritorial. Setelah merdeka Desa tetap tumbuh dan berkembang dan pada periode tertentu oleh Pemerintah di universalkan sehingga mengganggu pertumbuhan dan kemandirian, karena pada dasarnya desa ada karena adanya kepentingan bersama dari satu masyarakat persekutuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
KINERJA IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DI DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL Nilawati, Evi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 19, No 2 (2016)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v19i2.4

Abstract

Penelitian kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melalui BantuanKeuangan Khusus (BKK), bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja implementasiprogram tersebut dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informandiambil dengan cara purposive sampling dan data didapatkan melalui data sekunder,observasi, maupun wawancara mendalam (indepth interview). Penelitian ini dilakukan diDesa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kinerja implementasi Program Pengentasan Kemiskinan melaluiBKK telah berorientasi pada pendekatan kepatuhan (compliance), artinya dalamimplementasinya sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana tertuangpada Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati tentang Pengentasan Kemiskinan melaluiBKK. Program tersebut telah mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi masyarakatanggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatmiskin. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi programpengentasan kemiskinan melalui BKK dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan (fisik,sosial, dan ekonomi), hubungan antar organisasi, sumber daya untuk implementasiprogram, dan karakteristik pelaksana. Meskipun sampai saat ini Program BKK belumdapat dikatakan mampu mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan karena keterbatasandana pada masing-masing RTS dan pelaksanaan program yang baru berjalan 2 (dua)tahun, namun setidaknya program tersebut telah mampu menggerakkan sosial ekonomimasyarakat anggota RTS menuju ke arah peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
Implikasi Pemberlakuan UU.No 22 Tahhun 1999 terhadap Kelembagaan Daerah (Kasus di 4 Kabupaten dan 3 Kota di Jawa Barat Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.568

Abstract

Inefisiensi kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, merupakan kenyataan lain dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan di Indonesia. Banyak sekali yang semestinya tidak ada tetapi dibentuk juga, sebenarnya tidak melahirkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih baik. Hasil kajian yang dilakukan menunjukan bahwa walaupun persepsi pejabat daerah menunjukan adanya suatu kesepakatan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penataan kelembagaan, tidak dilakukan oleh semua daerah, sehingga implikasi lingkup beban dan volume kerja yang dimiliki oleh kelembagaan yang identik dalam nomenklaturnya, tidak serta merta mempunyai bobot dan volume kerja yang berbeda. Demikian juga, terdapat nonmenklatur kelembagaan yang berbeda, nmaun bobot dan volume karyawan relatif sama. Dilihat dari dimensi ini, penataan kelembagaan daerah belum dilakukan secara efisien, efektif dan berkeadilan.
Menguji Komitmen Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Konteks Akuntabilitas Pemerintahan; Studi Kasus Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i1.278

Abstract

The government's efforts to achieve good governance in accordance with public demand have been realized, by the issuance of Law no. 14 of 2008 on Public Information. Follow-up of the enactment of Law no. 14 In 2008 it was the establishment of the Public Information Committee at the central, provincial and regency / city. The fundamental reasons of public disclosure are none other than to encourage public bodies at all levels of an organization or unit is more transparent to the public (society). Moreover, the principle of transparency is a part of good governance. This study aims to determine the type of information requested by the community and what the barriers faced by those that took him to the realm of mediation and adjudication non-litigation at the Information Commission's Central Java province. The primary data used in this study is dispute information submitted to the Commission of Public Information of Central Java Province. Techniques of data collection conducted by an interview of Commissioner KIP to obtain further information regarding general dispute information submitted by the applicant as a community. The conclusion is still a lot of public bodies are not ready to fully open in providing information requested by the community. This is because the nature of the bureaucracy that had been closed. They also worry if the information requested by the public will be abused to their interests.
Decentralization and Governance in Indonesia Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 2 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i2.729

Abstract

Dua dekade lebih telah menjadi jangka waktu terlaksananya desentralisasi di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Banyak studi telah mengevaluasi berbagai sisi dari desentralisasi di Indonesia seperti dampak desentralisasi fiskal, meningkatnya partisipasi masyarakat pada era desentralisasi, serta dampak desentralisasi terhadap pelayanan publik. Buku yang ditulis oleh beberapa mahasiswa jenjang doktoral pada Universitas Groningen, Belanda ini menawarkan sisi yang berbeda yakni reformasi dan proses demokratisasi pada masa desentralisasi dan dampaknya pada masyarakat yang lebih berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.Dalam menyajikan pembahasannya, buku ini dibagi ke dalam tiga bagian yakni refleksi teori mengenai desentralisasi untuk masyarakat berkelanjutan, desentralisasi dalam pembuatan kebijakan, dan tantangan dalam implementasi desentralisasi di perkotaan dalam mewujudkan masa depan berkelanjutan.
Penataan Kelembagaan Birokrasi Pemerintahan Di Indonesia Suhady, Idup
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.408

Abstract

Penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan di Indonesia sebagai suatu topik bahasan ditilik dari berbagai fokus memiliki dimensi cukup luas baik dari segi kurun waktu, juga sangat panjang perjalanan historisnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terbatas ini dan dalam kaitannya dengan tema tentang Reformasi Birokrasi Pemerintahan di Daerah, Upaya Perwujudan Good Local Governance, akan dibatasi uraiannya, terutama mengenai hal-hal yang dipandang penting dan itu pun secara garis besarnya.
Pokok-pokok Implementasi Berbagai Konsep Manajemen Pemberdayaan, Organisasi dan Kepemimpinan Masa Depan Bagi Organisasi Publik (Supra Struktur Politik) Dan Bagi Organisasi Sosial Lainnya (Infrastruktur Politik)n(Bagian I) Ibrahim, Amin
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.536

Abstract

Berbagai konsep manajemen-organisasi dan kepemimpinan kontemporer yang telah berhasil baik di berbagai negara, mestinya dapat juga diterapkan di Indonesia asalkan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan diterapkan secara bertahap. Serangkaian penelitian terhadap Pemerintah Daerah (kasus kota bekasi) kiranya dapat melahirkan sejumlah konsep pemberdayaan bagi peningkatan kinerja supra struktur politik terutama birokrasi.
Studi Terhadap Proses Reformasi Birokrasi Di Pemprov Banten Dan Pemprov Jawa Barat Prayitno, Budi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 16, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v16i2.245

Abstract

Bureaucratic reform is one of the government programs that are projected to improve the performance of services to the community. Suck we all know, the public demand for the bureaucracy that serves the expectations of many parties. So far, the focus of bureaucratic reforms directed to government agencies at the central level. Subsequently, in 2013, in addition to government institutions at the central level, some regions consist of provinces, districts, and the city also became a pilot project under the supervision of bureaucratic reforms Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. A pilot project areas bureaucratic reform policy is Jabar Banten provincial government and the provincial government. The results showed that the challenges faced by local governments are quite varied. There are many factors that cause this, factors such as leadership, bureaucratic mindset, and regional characteristics.
Sistem Informasi dan Akuntabilitas Publik di Tingkat Desa (Studi tentang Penerapan Sida Samekta dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul) Nilawati, Evi; Bawono, Septiono Eko; Harvitrananda, Primanadia
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i1.170

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the village information system (VIS) Sida Samekta in achieving public accountability in Karangwuni Village, Rongkop Sub-District, Gunungkidul Regency. This research employs a qualitative descriptive approach. Data were obtained through secondary data, observation, focused group discussion, and in-depth interviews. The finding indicates that VIS was entirely effective for achieving its purpose, presenting poverty data, supporting citizen journalism, strategic suitability in customer satisfaction, and having certain values, such as inclusiveness, public literation, ease of information access, and innovation. This research shows that the effectiveness of the information system has achieved public accountability in legal accountability, program accountability, and financial accountability. This research suggests, in order to improve VIS Sida Samekta, it needs village policy and budget support, data integration, expanded stakeholder cooperation, and local government role in implementing Sida Samekta Award.     
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Antar Daerah Perbatasan Hidayat, Dayat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.376

Abstract

Amanat Undang-Undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah dimaknai, bahwa kesejahteraan rakyat menjadi muara dari segala daya usaha, termasuk dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah. Prinsip kesejahteraan adalah menjaga keserasian hubungan antardaerah dan hubungan yang serasi antardaerah dengan pemerintah yang ditunjukkan dengan adanya kerjasama sehingga kegiatan tersebut melahirkan kesejahteraan bersama, tidak terjadi ketimpangan dan masih tetap lestarinya kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kerjasama antarsusunan pemerintahan daerah menjadi sesuatu yang sangat penting. Terlebih lagi kerjasama tersebut dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu kerjasama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelayanan diimplementasikan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan antarpemerintah daerah yang disandarkan pada konstruksi yang profesional dan saling menguntungkan dalam bentuk badan kerjasama pelayanan. Dengan demikian kepentingan pelayanan masing-masing pemerintah daerah kepada masyarakatnya dapat dijembatani dengan efektif.

Page 7 of 55 | Total Record : 550

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue