cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 51   52   53   54   55 
Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) “Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Nilawati, Evi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 21, No 1 (2018)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v21i1.65

Abstract

This research is about Management Analysis  Village Owned Enterprise “Hanyukupi”, aims to know how actualization of the management of Village Owned Enterprise “Hanyukupi”. The research used descriptive qualitative method. Informen were taken by purposive sampling and data were obstained through secondary data, observation, and indepth interviews. The result showed that  Village Owned Enterprise “Hanyukupi” has implemented the standard principles of management are planning, organizing, staffing, leadership, and controlling. Management of planning has been implemented by preparing annual working plan.  Organizing management were done by preparing article of association  and by the laws as guideline for the members. The  organization structured the organization as the guidance to mobilized all component of organization. Staffing management were done through placement  personnel based on the right man on the right place, recruitment, and development the carreer. Leadership  management were done by administering the functions of leadership implemented by the leader. Controlling management were done through effort to support Village Owned Enterprise evaluated attainment the performance of organization with effectiveness and efficient. In order to realization sustainable improvement the management of Village Owned Enterprise need  effort  improvement to be good performance, professional, and accountable with  preparing vision, mission, and goals  into  Bussiness Strategic Plan.
Rekonstruksi Paradigma Administrasi Negara Dan Aplikasinya: Orientasi Pemberdayaan Pemerintahan Daerah Riyadi, Riyadi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 2 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i2.307

Abstract

New paradigm that is currently used by the government seems to have led to the modern management approach. The direction and orientation of the State administration system which prioritizes the changes in public services is an emerging paradigm in the 21st century. The role of government in the context of classical administration (Old Public Administration) which is more to manage, control is directly centered on the government monopoly (Rowing), then shifted into the role of nature in the context of controlling the direction (steering) where the public role began to be actively involved. Shift in orientation was constructed in the context of a growing state administration towards the perspective of New Public Management (NPM). Then, development was shifted back to the government's role is to serve the public more, so the paradigm to be serving oriented. This paradigm is formulated as a perspective of the New Public Services (NPS) that are contextually much emphasized the importance of the role of government to direct all forms of execution of state administration tasks in order to realize a public service
Kebijakan Publik Dalam Pengembangan Sumber Daya Panas Bumi Sebagai Upaya Mengatasi Krisis Energi Nasional dan Meningkatkan Sumber Penerimaan Keuangan Daerah Tasrin, Krismayati
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i2.436

Abstract

Geothermal is one of the energy source than can be used as good alternative energy, because it is a renewable energy source. Long-used fossil fuel (oil and coal) as main source of energy are non renewable, while there are limited sources that will be depleted in a couple years. In addition, geothermal energy is an environmental friendly, and abundant and widespread in our country, while the use of it in electricity generation is still rarely applied except in West Java. Therefore geothermal is not only provide answer to the national energy crisis but also increase the revenue source of local governments in region where there are geothermal potentials exist and developed. To use the geothernal energy, it needs government commitment to attract the investors to put their investment and to make public policies that support a good business condition.
Mengungkap Kebijakan Negara Berkinerja Tinggi Dalam Pendidikan Pratiwi, Pratiwi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 23, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v23i1.679

Abstract

Dalam kurun beberapa waktu, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melakukan studi asesmen terhadap kinerja murid berusia 15 tahun dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan pemahaman membaca. Studi yang dimulai pada tahun 2000 tersebut dinamai The Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil PISA berwujud dalam pemeringkatan performa negara anggota OECD dan non-anggota OECD. Negara yang berada pada peringkat tertinggi merepresentasikan performa dan pemahaman murid yang cukup komprehensif pada bidang mata pelajaran yang diukur. Pada 2018, Indonesia berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang diukur. Artinya, siswa Indonesia yang menjadi sampel dalam studi tersebut kurang dapat memahami matematika, sains dan materi bacaan yang diujikan. Ini menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi tersebut. Namun, apakah PISA merupakan ukuran yang cukup komprehensif untuk mengukur kinerja pemerintah sebenarnya? Pembuat kebijakan sering mengutip hasil pemeringkatan PISA tersebut sebagai alat politis dan bahan penyusunan kebijakan. Melalui buku ini, Lucy Crehan penulisnya meninjau PISA secara kritis melalui studi etnografi di lima negara yang berada pada peringkat teratas PISA yakni Finlandia, Jepang, Singapura, Tiongkok, dan Kanada
Optimalisasi Penyelenggaraan Diklat dalam rangka Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manuasia Aparatur Gunawan, Sabar
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.510

Abstract

Banyak cara yang diambil suatuorganisasi dalam mengembangjan sumber daya manusianya tidak terkecuali di sektor publik. Para pengambil keputusan, dengan menggunakan berbagai macam teknik dan metodenya. Terus melakuakan upaya untuk meningkatkan kualitas pegawainya baik melalui diklat maupun non-diklat seperti promosi, rotasi dan kenaikan intensif. Namun dalam hal ini, focus akan ditekankan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Salah satu cara yang sering difunakan dalam mengevaluasi diklat adalah evaluasi pada tahap reactinal level, dimana penyelenggara diklat langsung mengevaluasi segera setelah diklat selesai. Kemudian hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan informasi untuk mrningkatkan kualitas program diklat di masa yang akan datang. Tetapi, apakah evaluasi semacam itu sudah cukup?
Evaluasi Terhadao Sistem Penilaian Prestasi Kerja Menurut Sistem DP3 Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.640

Abstract

Keberadaan PNS sangat dibutuhakan dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Untuk itu, terhadap PNS perlu dilakukan pembinaan yang sistematis melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat mengarahkan PNS pada tingkat kompetensi yang diinginkan adalah penerapan sistem penilaian kinerja (prestasi kerja), yang secara formal tertuang pada PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan Pekerjaan PNS , atau lebih dikenal dengan DP3. Dalam prakteknya, implementasi kebijakan tersebut mengandung banyak bias dalam berbagai variasi, anatara lain: hallo effect; liniency and severity effect;central tendency;assimilation and differential effect;first impression error; serta recency effect. Mengingat hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penyempuranaan atas sistem penilaian tersebut, sehingga kompetensi PNS diharapkan dapat lebih meningkat lagi.
Studi Tentang Modernisasi Birokrasi dalam Mengantisipasi Tantangan Global terhadap Pelaksanaan tugas Pemerintah (Studi Kasus :Asoa-Afrika-Eropa-Amerika- dan Australia) Wirijadinata, Jat Jat
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.608

Abstract

Istilah modern digunakan untuk menggambarkan keterbukaan terhadap perubahan dan mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang lebih memberikan dampak positif terhadap kehidupan baik individual dan/atau masyarakat. Di Indonesia modernisasi birokrasi sangat mendesak, akan tetapi dalam pelaksaannya hanya diwadahi dengan organisasi tunggal, padahal telah dikemukakan bahwa modernisasi adalah perubahan kekuasaan patrimonial yang otoriter secara politik, dan paternalistik. Secara kultural, menjadi kekuasaan nasional, legal dan rasional yang dikendalikan oleh mesin birokrasi yang modern, dimana birokrasi merupakan mesin teknis administratif untuk menangani kompleksitas masyarakat modern, akibat modernisasi itu sendiri.
Reformasi Keuangan Daerah Restrukturasasi dan Privatisasi di Daerah Sobandi, Baban
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 4 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i4.574

Abstract

Secara yuridis, laba BUMD merupakan komponen penerimaan daerah. Namun dalam kenyataan, BUMD yang ada bukanya mampu memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan daerah, malah justru merugi dan menyedot subsidi APBD. Permasalahan mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah keberadaan BUMD yang bersifat dilematis,disamping mempunyai misi ekonomi juga misi politis pemerintah daerah, sehingga terjadi perbedaan visi antara pemerintah sebagai pemilik (principle) dan manajemen sebagai pelaksana (agent). Keberadaan ini menyebabkan munculnya permasalahan turunan dalam hal SDM , modal, produk serta permasalahan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan restrukturisasi dan privatisasi. Dalam hal ini analisis pihak-pihak yang diuntungkan dan dirugikan serta kemauan dan dukungan politis kelayanan politis serta kepercayaan politis harus menjadi pertimbangan dalam melakukan kebijakan ini.
A Quiet Place: Exploring the Implementation of Open Innovation in Government's R&D Institution Dewi, Nanda Ika
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 25, No 1 (2022)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v25i1.751

Abstract

Berkembangnya implementasi strategi inovasi terbuka di sektor swasta menimbulkan pertanyaan, apakah strategi tersebut juga efektif untuk meningkatkan kinerja inovasi di lembaga pemerintah. Studi ini mengobservasi proses adaptasi lembaga riset pemerintah dalam menerapkan strategi inovasi terbuka dalam beberapa kegiatan risetnya. Observasi penerapan inovasi terbuka di lembaga pemerintah dipandang perlu untuk mengisi kesenjangan studi mengenai topik tersebut. Mengingat strategi ini umumnya digunakan di sektor swasta untuk mendorong kinerja inovasi. Studi ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengobservasi serta mengukur implementasi inovasi terbuka pada Badan Litbang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses adaptasi melibatkan tiga aspek, yaitu ketersediaan sumber daya, mekanisme pengetahuan, dan kapasitas kemitraan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa dua faktor yang berperan signifikan dalam implementasi inovasi terbuka adalah mekanisme pengetahuan dan kapasitas kemitraan. Salah satu pusat di Badan Litbang memiliki kapasitas kemitraan yang lebih baik karena fungsinya sebagai lembaga perantara. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan penelitian, yang tidak memerlukan riset dasar serta berada dalam jaringan kemitraan strategis, umumnya memiliki tingkat adaptasi yang lebih baik.
Peningkatan Produktivitas Pemerintah Melaluui Restrukturisasi Kelembagaan Dan Pemberdayan Partisipasi Masyarakat Ruhara, Ara
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 8, No 2 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v8i2.599

Abstract

Proses globalisasi selalu mensyaratkan kesiapan dan daya saing dari suatu neagara. Untuk itu, secara internal maupun eksternal perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Salah satu langkah internal yang menjadi pilihan penting adalah restrukturisasi, yakni setiap usaha untuk menuju organisasi yang lebih efektif, efisien lebih produktif, dibanding sebelum dilakukannya restrukturisasi. Dalam hubungan ini, restrukturisasi dapat dilakukan dengan 4 macam pendekatan, yaitu pendekatan aspek manajemen, anggaran, partisipasi masyarakat (kemitraab), serta rasio input-output, aspek partisipasi sekaigus juga merupakan sasaran social control terhadap penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia.

Page 54 of 55 | Total Record : 550

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue