cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wuri Indri
Contact Email
wacanakinerja@gmail.com
Phone
085374604103
Journal Mail Official
wacanakinerja@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kiara Payung KM. 4, 7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45366 Telp. (022) 7790048-7790044-7790049-7782041-7782042 Fax. (022) 7790055-7782178
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Published by Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 14114917     EISSN : 26209063     DOI : 10.31845/jwk
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
This journal focuses on disseminating problems and issues in public administration and public policy. Published journal article of Jurnal Wacana Kinerja covers areas, including: Public sector human resource management; Public sector organization; Public sector management; Public sector innovation; Public service; Public policy; Local government; and Governance.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 550 Documents
 6   7   8   9   10 
Kebijakan Kepegawaian di Era Otonomi Daerah Sedarmayanti, Sedarmayanti
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 7, No 1 (2004)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v7i1.504

Abstract

Pegawai yang harus dimiliki oleh daerah, selain harus memiliki jiwa dan moral yang kuat untuk membangun secara mandiri, juga menuntut adanya kualitas yang tinggi sehingga dapat membantu daerah untuk lebih berkembang. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya jiwa dan mental pegawai yang mampu membangun kesadaran yang tinggi bahwa tugas utama pegawai adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah menuntut kualitas pegawai yang dapat diandalkan. Untuk itu maka peran pegawai pada semua tingkat sangat strategis karena pola pikir dan sikap mental mereka menentukan kualitas pelayanan, kinerja dan kemampuan bersaing organisasinya di era otonomi daerah dan di era globalisasi dewasa ini.
Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Di Kota Bandung Tahun 2007 – 2011 Nugraha, Nugraha; Surochman, Arief
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 18, No 2 (2015)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v18i2.213

Abstract

Permasalahan penelitiaan ini adalah belum optimalnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung, yang dindikasikan adanya penetapan target pajak jauh di bawah potensi pajak yang ada. Penelitian dilakukan dengan dua tahap, pertama, menganalisis potensi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang didasarkan pada data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), selama tahun 20072011. Kedua, dengan menganalisis kontribusi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah- di Kota Bandung. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak dari Pajak Penerangan Jalan. Sementara perhitungan kontribusinya didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dibandingkan dengan penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah. Untuk itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, dan data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan (PT. PLN APJ) Kota Bandung. Dengan mengacu kepada hasil perhitungan potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan, menunjukan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung belum tercapai secara optimal. Artinya masih ada kehilangan potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum terpungut oleh kota Bandung, dan jumlahnya cukup besar. Untuk itu ada baiknya Pemerintah Kota Bandung melakukan penetapan target Pajak Penerangan Jalan yang lebih mendekati potensi Pajak Penerangan Jalan yang sesungguhnya.
Pendekatan Penataan Kelembagaan Kawasan Perkotaan Dawud, Joni
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 4, No 1 (2001)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v4i1.593

Abstract

Perlunya penataan kelembagaan pengelola kawasan perkotaan dilatarbelakangi oleh kondisi yang ada dewasa ini dimana disatu sisi kawasan perkotaan tumbuh begitu cepat tanpa terkendali, di lain sis pengelola kawasan perkotaan tidak dilakukan secara profesional oleh suatu lembaga tertentu yang memiliki otoritas memadai. Hal tersebut tidak mendapat pengaturan yang jelas dalam UU Nomor 22 tahun 1999 bahkan Kota Administratif yang bisa dilakukan salah satu bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan menurut UU 5 Tahun 1974 telah dihapuskan.
Analisis Kemampuan Fiskus Dalam Pemeriksaan Pajak Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Tahyu, Dadang
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 14, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v14i1.302

Abstract

Regarding the importance of public awareness in achieving tax compliance, it required a competent tax administration. The competence of tax authorities are an important factor in determining taxpayer compliance, especially in the self assessment system. Lack of ability from tax authorities will have an impact on the low rate of taxpayer compliance in meeting its obligations. Therefore, in this context required a deep understanding of the tax authorities within the framework of the ability to see taxpayer compliance. Besides the ability of tax authorities, there is important factor that determine tax compliance, namely the tax audit. Tax audit is part of the tax administration that has functions to assess taxpayer compliance both formal and material. For taxpayers with low compliance rate is expected to do another inspection, to provide positive motivation for subsequent periods that goes along with the main purpose of the tax audit which is to keep the taxpayer compliance in taxation obligations. That way, the examination has a positive impact on taxpayer compliance in implementing the taxation obligation, namely to prevent the smuggling of tax by the taxpayer under investigation. Aspect capability of tax authorities, tax audits and tax compliance has a correlation to one another that are connected in a tax administration with self-assessment tax system
Strategi Value Delivery Process pada Pemasaran Digital di Sektor Publik Hasan, Pupung Puad; Hurriyati, Ratih; Dirgantari, Puspo Dewi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 26, No 1 (2023)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v26i1.787

Abstract

The purpose of this study is to find out how the digital marketing process in public sector organizations is carried out and also to find out how public sector organizations deliver value (value delivery process) through digital marketing processes, especially through social media platforms, and what strategies are most appropriate for public organizations in delivering value. The digital marketing process studied in this study was carried out at the National Civil Apparatus Competency Mapping and Training Center (Puslatbang PKASN) National Institute of Public Administration Republic of Indonesia. To find out the digital marketing process carried out by the Puslatbang PKASN LAN, a social media analysis was carried out using the infact social media analytic application. The results of the analysis found that the digital marketing process through social media has not really been carried out effectively and optimally. This is illustrated by the results the Instagram account @puslatbang_pkasn which shows that the value is 1.04 posts per month and engagement is 0.01, which means it is still low and content is dominated by ceremonial content. Then to determine the most appropriate strategy in carrying out the value delivery process, an analysis was carried out using the analytical hierarchy process (AHP) method. The experts involved in filling out the AHP method amounted to 5 experts who were experts in public sector marketing and social media influencer. The results of the analysis with AHP found that social media platforms in order of priority: Instagram 0.78, Facebook 0.14, and Twitter 0.06. Meanwhile, the best content in delivering value is educational content of 0.48, program info content of 0.20, Q&A content of 0.14 and the rest is quiz content, popular memes and ceremonial content.
Evaluasi Kebijakan Publik Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Cirebon Permana, Ipik
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 3 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i3.431

Abstract

Sebagai bagian inti dari sistem ekonomi kerakyatan, sampai saat ini sistem pertanian dan pangan nasional belum mampu memecahkan masalah-masalah pertanian. Kebijakan pupuk bersubsidi menyebabkan terjadinya kelangkaan dan kenaikkan harga pupuk. Akibatnya daerah-daerah seperti Cirebon yang merupakan daerah penghasil beras dan penghasil beberapa komoditas unggulan tanaman pangan dan holtikultura di Jawa Barat, belum dapat berproduksi secara optimal. Karena begitu kompleks, masalah perpupukan nasional tidak bisa diselesaikan secara parsial, namun harus dipertimbangkan secara menyeluruh baik aspek politik, ekosistem, ekonomi, sosial, budaya dan kelembagaan. Adapun pokok kelemahan yang terjadi dari pola pemberian subsidi kepada industri pupuk yaitu sebagai berikut: 1) kelangkaan pupuk terjadi karena otoritas yang diberikan kepada Menperindag saat ini pincang, 2) kebijakan subsidi gas yang diberikan kepada pabrik dan jalur distribusi, 3) subsidi gas tidak langsung dibayar pemerintah (Departemen Keuangan), 4) perbedaan antara harga pupuk domestik dan internasional yang cukup tinggi.
Fenomena dan Dinamika Otonomi Daerah Pasca Restrukturasi Kelembagaan (Kasus Dinas Pasar-BP Parkir Kota Bandung, dan Dinas Olahraga Propinsi Jawa Barat) Utomo, Tri Widodo W
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 2 (2002)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i2.559

Abstract

Hanya dalam satu tahun semenjak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 secara efektif dan sejak ditetapkannya Perda SOTK di berbagai daerah, telah muncul ide yang bermuara pada peninjauan ulang program restrukturisasi kelembagaan. Disatu sisi, upaya ini positif sebagai satu bentuk treatment dan penyerangan organisasi. Namun disisi lain, frekuensi yang terlalu sering dalam penataan organisasi juga mengindikasikan adanya ketidakmatangan dalam formulasi kebijakan publik. Untuk itu, terhadap kasus Dinas Pasar-BP Kota Bandung dan Dinas Olahraga Jawa Barat, lebih baik dipikirkan alternatif kebijaka yang lebih moderat, dalam arti tidak perlu merubah format kelembagaan yang sudah eksis namun dapat mendorong kinerja yang lebih tinggi.
Pengaruh Diklat dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Perempuan; Studi di Pemerintah Kota Bandar Lampung Farida , Ida
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 15, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v15i2.269

Abstract

The opportunity of women employees to continue their education to higher level is often hampered by internal organizational problems and family problem, as well as opportunities for training, in addition, career development for women employees is also not so smooth as copared to men employees. In this case , the performance of women employees can be better with balancing formal education, training and career development of women employees. The research method used in this research is explanatory survey. This method is used because the researcher does not only describe the empirical facts that existed in the field, but also analyze and explain the influence between variables, which include analysis of the influence of formal education , training and career development of female employee performance , through hypothesis testing. The results indicate that there is significant effect of Formal Education, Training and Career Development on Women Employee Performance. The biggest influence of these variables is the variable of formal education, while the smallest effect is the career development. Based on this research, the findings from this study is that the biggest influence on the performance of women employees within the Government of Bandar Lampung is related to the factor of formal education, namely to increase employee awareness to attend the step by step and continuous formal education, so as to create a fair opportunities between men and women employees. In fact, female employees have the same professionalism with men, although the extent of women employees is more easily challenged by their personal features.
Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan Andari, Rosita Novi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 24, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v24i1.713

Abstract

Buku “SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan” ini menyuguhkan gagasan baru dari A. Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan pengarusutamannya dalam konteks pembangunan desa untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia yang dinarasikan secara baik, jelas, dan sistematis. Buku ini menjadi sangat menarik untuk disimak lebih lanjut mengingat sejak awal diumumkan sebagai Menteri pada bulan Oktober 2019, penulis sudah memiliki motivasi dan keyakinan yang kuat untuk mengambil peran strategis dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh penulis diawal buku bahwa akar permasalahan pembangunan desa di Indonesia ada di desa dan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia serta mewujudkan Indonesia maju harus dimulai dari desa. Motivasi dan keyakinan kuat penulis itulah yang mendorong munculnya gagasan penulis untuk melokalkan konsep SDGs dalam pembangunan desa atau “SDGs Desa” sebagaimana dikenalkan pada buku yang diterbitkan setahun setelah penulis menjabat sebagai Menteri. Selain itu, buku ini juga merupakan bagian dari seri buku Trilogi SDGs Desa yang membahas mulai dari konsep, metode pengukuran, dan hasil-hasil SDGs Desa sehingga untuk memperoleh pemahamaan lebih utuh maka buku ini sangat layak disimak sejak awal (Seri 1).
Startegi Management Application To Encourge Bureaucracy Reform Sardjudin, Karhi Nisjor; Komariah, Yuyun
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 3 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i3.399

Abstract

Sumber daya aparatur pemerintahan merupakan unsur vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Khusus bagi pemerintah daerah, kebutuhan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan semakin mengemuka semenjak kebijakan otonomi daerah diterbitkan tahun 1999. Dalam konteks tata kelola daerah (local governance), kinerja sumber daya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan semakin mengemuka semenjak kebijakan otonomi daerab diterbitkan tahun 1999.

Page 8 of 55 | Total Record : 550

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

1998 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28, No 2 (2025) Vol 28, No 1 (2025) Vol 27, No 2 (2024) Vol 27, No 1 (2024) Vol 26, No 2 (2023) Vol 26, No 1 (2023) Vol 25, No 2 (2022) Vol 25, No 1 (2022) Vol 24, No 2 (2021) Vol 24, No 1 (2021) Vol 23, No 2 (2020) Vol 23, No 1 (2020) Vol 22, No 2 (2019) Vol 22, No 1 (2019) Vol 21, No 2 (2018) Vol 21, No 1 (2018) Vol 20, No 2 (2017) Vol 20, No 1 (2017) Vol 19, No 2 (2016) Vol 19, No 1 (2016) Vol 18, No 2 (2015) Vol 18, No 1 (2015) Vol 17, No 2 (2014) Vol 17, No 1 (2014) Vol 16, No 2 (2013) Vol 16, No 1 (2013) Vol 15, No 2 (2012) Vol 15, No 1 (2012) Vol 14, No 2 (2011) Vol 14, No 1 (2011) Vol 13, No 2 (2010) Vol 13, No 1 (2010) Vol 12, No 2 (2009) Vol 12, No 1 (2009) Vol 11, No 4 (2008) Vol 11, No 3 (2008) Vol 11, No 2 (2008) Vol 11, No 1 (2008) Vol 10, No 4 (2007) Vol 10, No 3 (2007) Vol 10, No 2 (2007) Vol 10, No 1 (2007) Vol 9, No 4 (2006) Vol 9, No 3 (2006) Vol 9, No 2 (2006) Vol 9, No 1 (2006) Vol 8, No 4 (2005) Vol 8, No 3 (2005) Vol 8, No 2 (2005) Vol 8, No 1 (2005) Vol 7, No 4 (2004) Vol 7, No 3 (2004) Vol 7, No 2 (2004) Vol 7, No 1 (2004) Vol 6, No 4 (2003) Vol 6, No 3 (2003) Vol 6, No 2 (2003) Vol 6, No 1 (2003) Vol 5, No 4 (2002) Vol 5, No 3 (2002) Vol 5, No 2 (2002) Vol 5, No 1 (2002) Vol 4, No 4 (2001) Vol 4, No 3 (2001) Vol 4, No 2 (2001) Vol 4, No 1 (2001) Vol 8, No 2 (2000) Vol 3, No 3 (2000) Vol 3, No 2 (2000) Vol 3, No 1 (2000) Vol 5, No 3 (1999) Vol 5, No 2 (1999) Vol 5, No 1 (1999) Vol 3, No 1 (1998) Vol 2, No 1 (1998) Vol 1, No 1 (1998) More Issue