cover
Contact Name
Ulfah Attamimi
Contact Email
parabela@umkendari.ac.id
Phone
+628114001924
Journal Mail Official
parabela@umkendari.ac.id
Editorial Address
Jl. KH.Ahmad Dahlan No.10 Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
ISSN : 28071336     EISSN : 27989933     DOI : https://doi.org/10.51454/parabela.v3i1
Parabela : Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal aims to publish conceptual, review, and research articles in the field of Governmental Science and promotes scholarly, theoretical, pragmatic, and contemporary research, which makes a clear conceptual and methodological contribution to existing international literature. Parabela journal covers the areas of e-government, public policy and services, legislative processes, bureaucracy, leadership, government ethics, government communication, local politics, political economy, community empowerment and is open to methodological and conceptual approaches.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2025): Maret" : 6 Documents clear
Desentralisasi Fiskal di Indonesia dan Jepang: Sebuah Studi Komparatif Buzyali Fajman Sanbigs, Laode
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/t0bazz39

Abstract

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk reformasi yang dilakukan banyak negara, termasuk Jepang dan Indonesia, dengan tujuan menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem pemerataan fiskal di kedua negara dengan fokus pada formula alokasi dana dari pusat ke daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif, melalui analisis dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan data anggaran pemerintah daerah di Jepang dan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Local Allocation Tax (LAT) di Jepang, yang menggunakan berbagai koefisien penyesuaian berbasis karakteristik lokal, lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan fiskal dibandingkan dengan sistem Dana Alokasi Umum (DAU) di Indonesia yang cenderung kaku dan kurang responsif terhadap kebutuhan riil daerah. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan reformulasi pada sistem DAU agar lebih adaptif dan mendorong pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebijakan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara Muhammad Jafar, Andi; Lanontji, Muryanto; Fahmi, Arif
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/mv0v1a82

Abstract

This study addresses public awareness of the legal provisions regarding the protection of personal data in the digital age, highlighting public understanding and attitudes towards applicable regulations in Kendari City, Southeast Sulawesi. The research employs a qualitative approach with empirical-normative methods, combining normative analysis of regulations and policies related to personal data protection with empirical testing of their implementation and social impact in society. The study reveals that although the public has a high awareness of the importance of maintaining personal data, only 40% of respondents are aware of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. The majority of the public lacks an understanding of legal concepts such as data controllers and data processing procedures. This shows a significant gap between legal awareness and understanding, which has the potential to undermine the effectiveness of implementing data protection policies. The findings indicate the need for more comprehensive education and stronger law enforcement to build public trust in digital data protection systems.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Wakatobi: Analisis Faktor Keberhasilan dan Prinsip Berkelanjutan Ode Abdul Harlan, La; Sunubi, Wahyudin; Fauzy Saputra Ode, Rian
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/731vf534

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wakatobi dengan fokus pada faktor-faktor keberhasilan dan prinsip pengelolaan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan melalui model Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan menunjukkan keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antar lembaga yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Prinsip pariwisata berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, pelayanan berbasis budaya, dan pelestarian lingkungan. Meskipun Wakatobi telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang signifikan, tantangan masih terdapat dalam partisipasi masyarakat, optimalisasi promosi digital, dan pengawasan lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata yang efektif memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk memastikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif yang menguntungkan semua pemangku kepentingan sambil melestarikan warisan lingkungan dan budaya.
Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara) Asriyati, Asriyati; Sahupala, Rahmawati; Satyadharma, Maudhy; Ode Aliatin Wuga, La
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/v2tckr19

Abstract

Komunikasi interpersonal dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi motivasi, pemahaman tugas, dan hubungan kerja antarpegawai, sehingga berdampak positif pada kedisiplinan dan produktivitas kerja. Penelitian ini mengkaji peran komunikasi interpersonal dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari pegawai dan pimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Komunikasi yang terbuka, empatik, dan dua arah mendorong pegawai untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan menunjukkan kinerja optimal. Sebaliknya, pola komunikasi yang tertutup dan otoriter cenderung melemahkan kedisiplinan dan menurunkan produktivitas.
Transformasi Birokrasi melalui Inovasi Pelayanan Publik: Kajian Literatur tentang Reformasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy, La; Thasman, Thasman; Satyadharma, Maudhy; Susanti, Neni; Hado, Hado
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/z7ysp660

Abstract

Transformasi birokrasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, dinamis, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran inovasi pelayanan publik sebagai penggerak utama transformasi birokrasi di Indonesia melalui pendekatan kajian literatur. Metode yang digunakan adalah studi literatur naratif dengan menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu, kebijakan pemerintah, dan laporan akademik yang relevan dengan tema inovasi dan reformasi birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik berperan strategis dalam mendorong perubahan paradigma birokrasi dari orientasi kekuasaan menuju orientasi pelayanan, serta memperkuat nilai akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tidak hanya menghasilkan pembaruan teknis, seperti digitalisasi layanan dan simplifikasi prosedur, tetapi juga perubahan kultural dalam pola pikir aparatur yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan infrastruktur digital, serta regulasi yang belum fleksibel masih menjadi hambatan dalam implementasi inovasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi birokrasi melalui inovasi harus dibangun secara sistemik dengan dukungan kepemimpinan visioner, budaya kerja adaptif, dan kebijakan yang responsif terhadap dinamika masyarakat digital.
Pengaduan dalam Pelayanan Publik (Suatu Tinjauan Studi) Ode Aliatin Wuga, La; Susanti, Neni; Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy, La
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 5 No 1 (2025): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/q9rs1f89

Abstract

Pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel dan responsif. Mekanisme pengaduan yang efektif tidak hanya menjadi saluran koreksi bagi penyedia layanan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur melalui pendekatan kajian pustaka yang disusun dalam model naratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaduan dalam pelayanan publik memiliki posisi strategis dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai saluran partisipatif, pengaduan memungkinkan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses evaluasi pelayanan, bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai pengawas kebijakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6