cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Rifqy Ramadhan
Contact Email
Muh.rifqy.ramadhan@unanda.ac.id
Phone
+6285298754924
Journal Mail Official
Jurnaltociungjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sultan Hasanuddin No. 13 Kota Palopo
Location
Kota palopo,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Andi Djemma Palopo
ISSN : 2828383     EISSN : 2828383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Selamat datang di situs OJS Universitas Andi Djemma, Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum, yang memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih pada eksplorasi teori dan praktik di bidang Hukum secara menyeluruh. Dengan semangat untuk memperkaya dan menyebarkan pengetahuan mengenai Hukum di Indonesia kepada masyarakat luas, sehingga segala artikel yang ada dalam Jurnal To Ciung dapat diunduh secara gratis. Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal akademik double-blind review untuk studi Hukum yang diterbitkan oleh LP2M Universitas Andi Djemma, Fakultas Hukum, Universitas Andi Djemma. Maka dari itu, Jurnal To Ciung mengharapkan kepada para mahasiswa, peneliti, akademis maupun praktisi untuk memasukkaa naskah yang berkualitas, original, dan ditulis sesuai ketentuan pada fokus topik mengenai bidang hukum yang menjadi focus kajian yang dilakukan diantaranya seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Pemda dan Pemdes, Hukum Internasional, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, Hukum Agraria dan/atau yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan secara berkala, dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus) dan setiap penerbitan hanya akan menerbitkan maksimal 7 (tujuh) artikel. Tertarik untuk mengirimkan naskah ke jurnal ini? Baca ketentuan penulisan, mendownload template, serta baca author guidelines. Segara untuk register terlebih dahulu dan log ini dan mulai lah untuk melalui proses. Langkah selanjutnya untuk membaca ketentuan dalam publikasi jurnal termasuk untuk biaya publication fee.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2026): 2026" : 5 Documents clear
HAKIKAT PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Ismail, Ismail; Salmi; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/jn9d7543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan Hakikat Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, bertujuan untuk memberikan pengaturan hukuman mati yang diatur dengan mekanisme baru yang mengedepankan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan unsur kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM), dengan kajian pengaturan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang  Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP,hakikat penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hukum pidana,eksistensi dan implikasi hukuman mati pasca KUHP baru.
ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA(Studi Penelitian Kantor PMD Kab. Luwu Timur) Rahman Idris, Andi Fathur; Salmi; Laola Subair; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/kcyjj561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya keberadaan DPMD sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan data empiris melalui wawancara dan dokumentasi di lingkungan DPMD. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lainnya dengan implementasi peran DPMD di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa, serta penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran DPMD dalam pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi regulasi, serta sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri, akuntabel, dan berkeadilan.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH KETERSEDIAAN ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo) Achmad Said Fadli; Abdul Rahman Nur; Hisma Kahman; Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/8pw17040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ketersediaan anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palopo. Pembinaan narapidana merupakan salah satu fungsi utama lembaga pemasyarakatan dalam rangka reintegrasi sosial, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, terutama anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan dokumentasi dari sumber-sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari aspek frekuensi kegiatan, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pembina, maupun keberlangsungan program. Meskipun Lapas Palopo telah menunjukkan pemanfaatan anggaran secara efisien melalui berbagai program pembinaan seperti kegiatan kerohanian dan pertanian mandiri, kondisi over kapasitas dan keterbatasan dana tetap menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembinaan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan anggaran pembinaan dan sinergi dengan pihak eksternal diperlukan untuk mendukung efektivitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP PENYIMPANGAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSFEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI TENGAH KABUT EPISTEMIK Fachruddin, Andi Juana; Haedar Djidar; Abdul Rahman Nur; Kasmad Kamal
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/rdmvj030

Abstract

Penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan penyimpangan pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi isu sentral dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, terutama ketika proses pembuktian di lapangan kerap terhalang oleh kabut epistemik berupa ketidakjelasan informasi, tumpang tindih regulasi, serta kompleksitas teknis pengadaan. Asas ultimum remedium menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata dilakukan, namun dalam praktiknya sering terjadi kriminalisasi atas kesalahan administratif karena rendahnya kualitas data, minimnya kejelasan standar, dan subjektivitas auditor maupun aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asas ultimum remedium seharusnya diterapkan untuk membatasi penggunaan hukum pidana, sekaligus menelaah bagaimana kabut epistemik mempengaruhi penilaian atas adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas ultimum remedium secara konsisten dapat meningkatkan kepastian hukum, mengurangi ketidakpastian epistemik, serta mendorong penggunaan instrumen administratif sebagai mekanisme korektif utama. Penataan regulasi, peningkatan kapasitas teknis aparatur, dan transparansi sistem pengadaan menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa sanksi pidana hanya digunakan pada tindakan yang benar-benar memenuhi karakteristik tindak pidana koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demikian, asas ultimum remedium berfungsi bukan hanya sebagai prinsip penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menembus kabut epistemik yang selama ini menghambat objektivitas dan akurasi penilaian dalam penyelesaian perkara pengadaan pemerintah.
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALOPO TERHADAP PENGULANGAN TINDAK PIDANA Ardhi Mahardika; Haedar Djidar; Salmi; Burhanuddin
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/7w1tk541

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo dalam perspektif hukum pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana (residivisme). Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya menekankan pada aspek pembinaan sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial bagi narapidana. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala yang menghambat efektivitas pembinaan, terutama terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak pidana berulang kali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum normatif dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo belum sepenuhnya efektif karena terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum adanya program pembinaan khusus yang difokuskan pada residivis. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum berjalan optimal di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIA Palopo masih belum mampu menekan angka residivisme secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pembinaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penambahan fasilitas pendukung, serta penerapan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada pemulihan narapidana secara holistik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): 2026 Vol. 5 No. 2 (2025): 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 4, No 1 (2024): Vol 4, No 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024 Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 1 (2022): Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2021): Agustus 2021 More Issue