cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutikman
Contact Email
sutikman@civitas.unas.ac.id
Phone
+6285782450075
Journal Mail Official
njl@civitas.unas.ac.id
Editorial Address
Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
National Journal of Law
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : 26862778     EISSN : 26862751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
National Journal of Law is a journal that publishes legal science articles, namely among others in the fields of civil law, criminal law, state administrative law, constitutional law, Business Law including all procedural law, as well as regarding cyber law, international law. Merupakan jurnal yang mempublikasikan artikel ilmu hukum, yaitu bidang perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, konstitusi termasuk semua hukum acaranya, maupun mengenai cyber Law, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
KETIDAKJELASAN UNSUR-UNSUR KESALAHAN DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM PTUN Muhammad, Cipta Tazky
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2023

Abstract

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 penggunaan asas-asas umumpemerinta han yang baik, penerapannya didasarkan atas ketentuan pasal 14 jo. Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992 ,hal ini disebabkan pasal 53 ayat 2 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan dimasukannya asas-asas umumpemerintahan yang baik dalam ketentuan undang-undang, dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik dianggap telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. Implilaksi dari Undang-Udang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan alasan gugatan atau beroepsgrunden yaitu dimasukannya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), bahkan dalam perkara di PTUN dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Putusan hakim. Asas adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan tidak mempunyai sanksi sedangkan Norma adalah hukum konkrit dan mempunyai sanksi. Norma hukum yang unsur-unsurnya jelas atau konkrit saja yang dapat dijadikam dasar pertimbangan suatu perbuatan yang salah atau benar. Penelitian ini merupakan penelitiannormatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, asas dan norma, dasar gugatan, dasar putusan hakim, unsur-unsur suatu ketentuan. Before the enactment of Law No. 9 of 2004 on the use of general principles of good governance, its implementation was based on the provisions of Article 14 jo. Article 27 of Law Number 14 of 1970 concerning the Principles of Judicial Power and Instructions of the Supreme Court (Juklak) dated March 24, 1992 Number: 052/Td.TUN/II/1992, this is due to Article 53 paragraph 2 of Law Number 5 The year 1986 did not explicitly include the general principlesof good governance as one of the reasons to challenge the State Administrative Decree, with the inclusion of general principles of good governance in the provisions of the law, thus the general principles of good governance are considered to have been a strong legal basis. The implication of Law No. 9 of 2004 on the procedural law of the State Administrative Court is related to the reasons for the lawsuit or beroepsgrunden, namely the inclusion of general principles of good governance (AAUPB) as one of the reasons that can be used to challenge the State Administrative Decree (Article 53 paragraph 2 letter b of Law No. 9 of 2004), even in the Decision of the Administrative Court judge, it is used as one of the basic considerations of the Decision. Principles are general and abstract rationale and have no sanctions, while norms are concrete laws and have sanctions. Legal norms whose elements are clear or concrete that can be used as the basis for considering an act that is wrong or right. This research is normative research with a statutory approach. Keywords: General principles of good governance, principles and norms, the basis of the lawsuit, the basis of the judge's decision, the elements of a provision
KEDUDUKAN AKTA PENGGABUNGAN (MERGER) DALAM PENDIRIAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. PADA MASA PANDEMI COVID-19 GUNA PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN Tanjung, Albert
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2024

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nonalam yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronan Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sejak munculnya kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, masa pandemi ini masih belum berakhir. Meski demikian, tidak menghalangi keberadaantransaksi-transaksi yang ditujukan kepada perputaran ekonomi masyarakat. Berlandaskan perbuatan hukum, sehingga menimbulkan efek legal terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dibutuhkan kesepakatan dari para pihak yang berkepentingan berdasarkan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti halnya dalam penggabungan (merger)antara PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan PT. Bank BNI Syariah, Tbk. ke dalam PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Untuk memenuhi keabsahan, dibutuhkan keberadaan Akta Penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris. Akta inilah yang kemudian menjadi dasar dari terbentuknya PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Bersifat otentik dan wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimanayang ditentukan oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga memiliki pembuktian yang sempurna dalam kondisi apapun. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini dirumuskan masalah bagaimana bentuk pemenuhan syarat sah perjanjian di dalamakta penggabungan (merger), serta bagaimana akta penggabungan (merger) dalam pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan disajikan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa pemenuhan syarat sah perjanjian dalam Akta Penggabungan dapat dipastikan dengan adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta dimaksud, kecakapan para pihak dalam bertindak hukum yang dalam hal ini dapat ditinjau berdasarkan akta perubahan terkahir tiap-tiap Perseroan Terbatas, hal tertentu dimana yang menjadi objek adalah penggabungan Perseroan Tebatas itu sendiri (merger) dan sebab yang halal sebagai parameter bahwa klausul-klausul di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu, Akta Penggabungan berkedudukan sebagai dasar dari pendirian PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., sepanjang akta tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlakuk. UtamanyaPasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kata Kunci: Akta Penggabungan, Penggabungan, Syarat Sah Perjanjian.  The Covid-19 pandemic is a non-natural disaster stipulated based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning Stipulation of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National Disaster. Since the emergence of the first case on March 2 2020, this pandemic period has not ended. However, this does not prevent the existence of transactions aimed at the economic cycle of society. Based on legal actions, thus creating a legal effect on every transaction made. It requires an agreement from the interested parties based on good faith by taking into account the applicable provisions. As in the merger (merger) between PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. and PT. Bank BNI Syariah, Tbk. into PT. Bank BRI Syariah, Tbk. To fulfill the validity, it is necessary to have the Deed of Merger drawn up before a Notary. This deed later became the basis for the formation of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. Is authentic and must fulfill the legal requirements of the agreement as stipulated by Article 1320 of the Civil Code, so that it has perfect evidence under any circumstances. Based on this description, this studyformulated the problem of how to fulfill the legal requirements of the agreement in the deed of merger (merger), as well as how the deed of merger (merger) in the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. during the Covid-19 pandemic. Based on this research it was found that the fulfillment of the legal requirements of the agreement in the Deed of Merger can be ensuredby the agreement of the parties as set forth in the form of the intended deed, the ability of the parties to act legally which in this case can be reviewed based on the latest amendment deed of each Limited Liability Company, certain matters where the object is the merger of the Limited Liability Company itself (merger) and legal reasons as a parameter that the clauses in it are notcontrary to laws and regulations, public order and decency. Besides that, the Deed of Merger serves as the basis for the establishment of PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., as long as the deed fulfills the legal requirements of the agreement as stipulated by the applicable laws and regulations. Primarily Article 1320 of the Civil Code as a legal requirement for an agreement. Keywords: Deed of Merger, Merger, Legal Terms of Agreement.
KAJIAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KERJA Antara ARTIS DAN dan RUMAH PRODUKSI (Studi Kasus Jefri Nihol dan Falcon Picture) Christina, Linda; Surajiman, Muhamad Pasca
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2025

Abstract

Tulisan ini berjudul Kajian Hukum Akibat Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Kerja Antara Artis dan Rumah Produksi (Studi Kasus Jefri Nichol dan Falcon Picture). Masalah yang diteliti adalah akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kerja antara Artis dan Rumah Produksi, serta penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kerja antara kasus Jefri Nichol dan FalconPicture. Perjanjian kerja yang diatur dalam perundang-undangan khususnya di industri hiburan, seringkali menghadapi masalah, mulai dari ketidakmampuan salah satu pihak hingga hal-hal yang dilarang oleh ketentuan isi perjanjian kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja antara Jefri Nichol dengan Falcon Picture sertaupaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja tersebut. Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kepustakaan, dan menggunakan metode analisis kualitatif dalam menganalisis bahan hukum. Penelitian ditemukan bahwa telah terjadi wanprestasi yangdilakukan oleh Jefri Nichol kepada Falcon Picture. Dimana Jefri Nichol tidak memenuhi kewajibannya serta melakukan hal yang dilarang dalam isi ketentuan kontrak kerja. Selain itu, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutuskanuntuk mengabulkan gugatan Falcon Picture serta menghukum Jefri Nichol untuk membayar ganti rugi. Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Kerja, Penyelesaian Sengketa This paper is entitled Legal Review Due to Defaults on Working Agreements Between Artists and Production House (Case Study of Jefry Nichol and Falcon Picture). The problems under study are the legal consequences of default on the work agreement between Jefri Nichol and Falcon Picture, as well as the settlement of default disputes on the work agreement between JefriNichol and Falcon Picture. Employment agreements stipulated in legislation, especially in the entertainment industry, often face problems, ranging from the incompetence of one party to things prohibited by the provisions of the content of the employment agreement. The purpose of this study is to find out the legal consequences breach of contract in the employment agreement between JefriNichol and Falcon Picture as well as efforts to resolve the breach of contract dispute in the employment agreement. This research is normative using a statutory approach. The data collection technique used is the collection of literature data, and uses qualitative analysis methods in analyzing legal materials. The results of the study found that there has been a default of contract done by Jefri Nichol to Falcon Picture. Where Jefri Nichol did not fulfill his obligations and did things prohibited in the terms of the employment contract. In addition, in the settlement of the dispute that occurred the South Jakarta District Court Judge has decided to grant Falcon Picture'slawsuit and sentence Jefri Nichol to pay damages. Keywords : Default of contract, Employment Agreement, Dispute Resolution.
PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI DPD RI TERHADAPRAPERDA DAN PERDA DALAM RANGKA HARMONISASI LEGISLASI NASIONAL DAN DAERAH Wiyono, Bambang; Darusman, Yoyon Mulyana; Susanto, Susanto
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v7i2.2026

Abstract

The existence of laws and regulations at the regional level is essentially a resultof the implementation of the principle of decentralization in the administration of local government. According to Article 1 point 8 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Law Number 23 of 2014), decentralization is the handover of Government Affairs by the Central Government to autonomous regions based on the principle of autonomy. At the same time, in an effort to strengthen the principle of decentralization, the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia was born. The idea of forming the DPD is the desire for reform due to the social, economic and political crisis that has occurred since 1997 which led to demands for amendments to the 1945 Constitution. laws and principles of the rule of law. In this research, specialists who are taken and used are descriptive analysis, it is said to be descriptive because this research is described in detail and detail, factual and dynamicabout the research studied in this study. This research will explore how the function of monitoring and evaluating Raperda and Perda owned by DPD RI. As stated in Article 249 paragraph (1) letter j, namely: monitoring and evaluating draft regional regulations and regional regulations. The addition of this authority may be an implication of the Constitutional Court (MK) Decision Number 137/PUU- XIII/2015  and Number 56/PUU-XIV-2016 which states that the rules are unconstitutional in Law No. cancellation of legislation. After the Constitutional Court's decision, the Central Government (Minister of Home Affairs or the Governor) has no authority to cancel regional regulations. The regulation and practice of supervision of regional regulations and regional regulations is carried out through preventive supervision and repressivesupervision. Preventive supervision is carried out by the Central Government through the following instruments: consultation or facilitation or evaluation of the draft regional regulation before it is approved by the regional head (executive preview) Keywords: DPD RI, MD3 Law, Raperda, Perda, Monitoring, Evaluation
10.47313 ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI Chandra Tirta, Chandra
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3854

Abstract

Satwa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sumber daya alam dan sangat berharga nilainya bagi siklus kehidupan sehingga keberlangsungannya perlu dijaga. Diantara satwa liar dan dilindungi yang banyak menjadi incaran para pelaku kejahatan ini adalah Harimau Sumatera. Seperti halnya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Ngawi, Terdakwa Warsito yang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan dan menyimpan kulit serta bagian-bagian lain satwa yang dilindungi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pemidaan untuk pelaku diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar. Untuk Pertimbangan Hakim pada perkara tersebut tidak maksimal dalam memberikan denda dan pidana bagi pelaku Animals are an inseparable part of natural resources and are very valuable for the cycle of life, so their sustainability needs to be maintained. Among the wild and protected animals that are often targeted by criminals is the Sumatran tiger. As in the case of the Ngawi District Court decision, Defendant Warsito was legally and convincingly guilty of committing the criminal act of trading and storing skins and other parts of protected animals. The conclusion of this thesis is that punishment for perpetrators is regulated in Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems, GovernmentRegulation Number 7 of 1999 concerning Preservation of Protected Plants and Animals, Government Regulation Number 8 of 1999 concerning Utilization Types of Wild Plants and Animals. For the judge's consideration in this case, it was not optimal to impose fines and penalties on the perpetrator
10.47313 PENGUSAHA TIDAK PATUHI PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 Erdevi, Dita; Ahmad Sobari, Sobari
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3855

Abstract

Pemberian Upah bagi buruh/pekerja merupakankewajiban dari pengusaha, serta pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja. Dalam PP 36 Tahun 2021 gubernur wajib menentukan besaran UMP bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, pemprov DKI Jakarta menetapkan SK GUB 1517 tahun 2022, namun penetapannya terdapat cacat yuridis, tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta masih banyak buruh yang mendapatkan Upah dibawah UMP. Adapun kesimpulan ini yaitu penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta pengusaha yang memberikan upah dibawah UMP dikarenakan faktor ekonomi perusahaan yang turun akibat covid-19. The provision of wages for workers / workers is Obligations from employers, as well as the government that are required to provide protection, and legal certainty for workers/workers. In PP 36 of 2021 the Governor is required to determine the amount of UMP together with the Provincial Wage Council, the DKI Jakarta Provincial Government determines the Governor's Decree 1517 in 2022, but the determination is juridical defects, not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, and there are still many workers who receive wages under the UMP. The conclusion from this the determination of the DKI Jakarta UMP in 2022 is not in accordance with the laws and regulations and is not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, as well as entrepreneurs who provide wages under the UMP due to the economic factors of the company that dropped due to COVID-19.
10.47313 PERAMPASAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Zikril Akbar Tanjung, Zikril
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3856

Abstract

Perampasan aset ialah bentuk pemberantasan dalam mengurangi angka kejahatan korupsi pada Indonesia yang ketentuan nya telah terdapat dalam kitab Undang-Undang aturan Pidana (KUHP) tentang pidana tambahan. Penerapan perampasan aset telah dilakukan dalam banyak kasus korupsi tetapi jumlah aset yang dirampas cenderung tidak sepadan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang sudah di korupsi. Prosedur perampasan aset akibat tindak pidana korupsi pada Indonesia ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana, KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 wacana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Selain itu, ada pula instrumen aturan internasional yg diadopsi untuk memperkuat upaya perampasan aset asal tindak pidana korupsi, mirip UNCAC yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang angka 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi konvensi Persatuan Bangsa-bangsa Anti Korupsi di tanggal 18 April 2006. Indonesia membutuhkan pengaturan yg memilki kekuatan hukum yang lebih bertenaga dan mempunyai prosedur khusus mengenai prosedur penyitaan aset dan harta kekayaan yg diduga diperoleh asal akibat tindak pidana korupsi. dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif buat segera mendorong pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset. Asset seizure is a form of eradication in reducing the number of corruption crimes in Indonesia whose provisions have been contained in the Criminal Code (KUHP) concerning additional crimes. The application of asset seizure has been carried out in many cases of corruption but the amount of assets seized tends to be out of sync or commensurate with the amount of state financial losses that have been corrupted. The procedure for asset seizure due to corruption in Indonesia is in the criminal code, KUHAP, Law No. 20 of 2001 jo. Law No. 31 of 1999 discourse on the Eradication of Corruption and Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. In addition, there are also international regulatory instruments adopted to strengthen efforts to seize assets from criminal acts of corruption, such as UNCAC which was ratified by the Government of Indonesia into Law number 7 of 2006 concerning the ratification of the United Nations Convention Against Corruption on April 18, 2006. Indonesia needs an arrangement that has more powerful legal force and has special procedures regarding procedures for confiscation of assets and assets allegedly obtained from corruption crimes. It may be suggested to the Government and legislature to immediately encourage the discussion and passage of the Asset Forfeiture Bill.
10.47313 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DALAM DUNIA DIGITAL MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Aprilia Silvi Suciana, Aprilia
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3857

Abstract

Hak cipta adalah hak pribadi, dan alasannya adalah bahwa ciptaan berasal dari ciptaan pencipta. Sebuah karya yang lahir dari pemikiran dan kreativitas penciptanya. Hak Cipta harus muncul dari kreativitas manusia, bukan sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau hasil kreativitas manusia Dengan adanya perkembangan tersebut maka hukum hak cipta harus terjadi sebuah perkembangan, dahulu perlindungan ciptaan hanya pada ciptaan fisik, kini diperlukan perlindungan ciptaan digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana perkembangan teknologi digital serta dampak pada karya hak cipta Digital? dan 2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam dunia Digital? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan kesimpulan pada penelitian ini adalah Pentingnya HKI bagi karya-karya yang dibuat agar tidak menjadi sia-sia. Teknologi digital saat ini adalah suatu alternatif bagi para penghasil / pencipta untuk mempublikasikan hasil karyanya. Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, para pencipta sebaiknya melakukan usaha preventif dengan mendaftarkan hasil karya/ciptaannya secara legal kepada pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta, Untuk mengatasi hal tersebut hukum perlu berkolaborasi dengan teknologi, dalam hal ini teknologi yang digunakan ialah teknologi pengaman. Undang- Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta telah memiliki beberapa pengaturan tentang teknologi pengaman yang perlindungannyan mencakup perlindungan hak moral dan hak ekonomi. Copyright is a personal right, and the reason for this is that the creation comes from the creator's creation. A work born of the thought and creativity of its creator. Copyright must arise from human creativity, not something that already exists outside the activities or results of human creativity with these developments, copyright law must occur a development, formerly the protection of creation only on physical creation, now requires the protection of digital creation. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the development of digital technology and the impact on Digital copyright works? and 2. How is the Implementation of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the Digital World? This research uses normative juridical methods and the conclusion of this research is the importance of IPR for works created so as not to be in vain. Digital technology today is an alternative for producers/creators to publish their work. Given the rapid development of technology, the creators should make preventive efforts by registering their works/creations legally to the government to prevent Copyright infringement, to overcome this law need to collaborate with technology, in this case, the technology used is security technology. Law No.28 of 2014 on copyright already has some arrangements on security technology whose protection includes the protection of moral rights and economic rights.
10.47313 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR GUGATAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA DI PTUN Muhammad Fath Yahuza Sanyeto, Sanyeto
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i1.3858

Abstract

Dalam Era Demokrasi dan keterbukaan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Dengan timbulnya keterbukaan perilaku aparatur negara akan mendapat sorotan dari masyarakat. Pejabat Tata Usaha Negara harus memperhatikan AAUPB Ketika membuat sebuah kebijakan. Pihak yang dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan Keputusan tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu AAUPB dapat digunakan sebagai landasan menggugat atau memutus sebuah perkara, AUPB sendiri bisa dijadikan sebagai alat uji namun tidak adanya sanksi dari AUPB tersebut sehingga para pelanggar seringkali lolos dari penegakan hukum, dan AUPB sebagai sebuah asas masih bersifat abstrak tanpa kejelasan unsur-unsur secara rinci yang menjadi ukuran sebuah kesalahan bagi pejabat tata usaha negara. In the Age of Democracy and Openness, the General Principles of Good Government are interesting to examine. With the emergence of openness, the behaviour of the state apparatus will receive attention from the public. State Administration Officials must pay attention to AAUPB when making a policy. Parties whose interests are harmed can file a lawsuit to annul the state administrative decision in the state administrative court. The conclusion of this thesis are that AAUPB can be used as a basis for suing or deciding a case, AUPB itself can be used as a test tool but there is no sanction from the AUPB so violators often escape law enforcement, and AUPB as a principle is still abstract without clarity of detailed elements that are a measure of a mistake for state administrative officials
10.47313 AKTUALISASI FAST TRACK LEGISLATION DI BERBAGAI NEGARA SERTA PENGADOPSIAN METODENYA PADA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Juliantz Ilham Prasetyo, Juliantz
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v8i2.3859

Abstract

Sejak Oktober 2019 sampai Desember 2020 dalam kurun waktu 2 tahun dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin, proses pembentukan undang-undang banyak mendapatkan sorotan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembuatan Undang-Undang yang bersifat Fast-Track Legislation atau biasa disebut pembentukan Undang-Undang yang dilakukan secara cepat dan terlihat tergesa-gesa. Fast-Track Legislation (FTL) merupakan sebuah cara dalam membahas rancangan Undang-Undang secara Cepat, mekanisme ini dibuat dalam hal merespon situasi genting baik yang bersifat alam maupun non alam. Terdapat beberapa negara yang telah mengadopsi mekanisme legislasi jalur cepat seperti negara United Kingdom, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Ekuador, negara-negara tersebut sudah mengadopsinya dan membuat payung hukum khusus untuk penggunaan metode fast track legislation. berbeda dengan di Indonesia yang tidak mengenal konsep tersebut, tetapi beberapa undang-undang yang menggunakan metode fast track legislation ini, maka dari hal itu banyak kegaduhan akibat tergesa-gesanya para legislator dalam menggunakan metode tersebut. From October 2019 to December 2020 within 2 years under the administration of President Joko Widodo and Vice President Ma'aruf Amin, the process of forming laws received much attention. This is because there is a Fast-Track Legislation or commonly called the formation of laws that are carried out quickly and look hasty. Fast-Track Legislation (FTL) is a way to discuss draft laws quickly, this mechanism is made in terms of responding to critical situations both natural and non-natural. There are several countries that have adopted fast-track legislation mechanisms such as the United Kingdom, New Zealand, the United States and Ecuador, these countries have adopted it and created a special legal umbrella for the use of fast track legislation methods. Unlike in Indonesia which does no recognize the concept, but some laws that use the fast track legislation method This, therefore, caused a lot of noise due to the haste of legislators in using this method

Page 6 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019