cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutikman
Contact Email
sutikman@civitas.unas.ac.id
Phone
+6285782450075
Journal Mail Official
njl@civitas.unas.ac.id
Editorial Address
Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
National Journal of Law
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : 26862778     EISSN : 26862751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
National Journal of Law is a journal that publishes legal science articles, namely among others in the fields of civil law, criminal law, state administrative law, constitutional law, Business Law including all procedural law, as well as regarding cyber law, international law. Merupakan jurnal yang mempublikasikan artikel ilmu hukum, yaitu bidang perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, konstitusi termasuk semua hukum acaranya, maupun mengenai cyber Law, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN ETIKA KEDOKTERAN Abdul Hakim Aziz
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.669

Abstract

Euthanasia menjadi persoalan yang rumit karena menyangkut hak hidup,hak asasi manusia, moralitas, kode etik profesi dan hakekat manusia.Meskipunmanusia dianugerahi kebebasan untuk bertindak dan berbuat, namun kebebasantersebut tidak lantas digunakan tanpa melihat norma-norma yang ada.Bagiseorang dokter, euthanasia merupakan suatu keadaan dilematis.Konsep kematiandalam dunia kedokteran masa kini dihadapkan pada kontradiksi antara etika,moral, dan hukum di satu pihak, dengan kemampuan serta teknologikedokteran.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak untuk mati bukanbagian dari hak asasi. Mengakui hak untuk mati (dalam hal ini euthanasia) berartisama dengan menghilangkan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Olehkarena itu, hak-kewajiban asasi untuk melangsungkan kehidupan yakniberkewajiban memelihara kehidupan manusia, agar manusia menurut kodratnyadapat hidup bersama dengan orang lain secara terus menerus. Euthanasiadipandang dari segi kedokteran tidak boleh dilakukan dalam bentuk apapun, baikdalam bentuk euthanasia pasif maupun euthanasia aktif. Berdasarkan Kode EtikKedokteran yang berlaku di Indonesia dan sumpah dokter, Dokter harusmenyelamatkan kehidupan bukan untuk mendatangkan kematian, sesuai dengantujuan ilmu kedokteran itu sendiri yakni untuk menyembuhkan dan mencegahpenyakit, meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien, termasuk jugakedalam pengertiannya mendampingi menuju kematian.
PANDANGAN TERHADAP RENCANA REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Masidin Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.670

Abstract

Tulisan ini berjudul Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Masalah penelitian iniberbicara hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh, pelaksanaansistem kerja PKWT dan Outsourching, dan Pengupahan. Metode penelitian iniadalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji berbagai bahan hukumyang berkaitan dengan objek penelitian, dan berfokus pada berbagai peraturanperundang-undangan dan referensi hukum lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan kerja antara pemberi kerjadengan pekerja/buruh dalam prakteknya dapat menimbulkan hubungan yang tidakharmonis yang dapat dipicu oleh diantaranya adalah perbedaan penafsiran tentangpelaksanaan peraturan terkait ketenagakerjaan, tuntutan kenaikan upah,pembentukan serikat pekerja, tuntutan kesejahteraan, dan timbulnya solidaritaspekerja sebagai akibat perlakukan yang tidak adal terhadap salah satupekerja/buruh oleh pemberi kerja.Sistem kerja PKWT dalam pelaksanaannyadapat menimbulkan ketidak pastian hukum terkait dengan hubungan kerja,khususnya adalah mengenai siapa yang berwenang untuk memberikan sanksikepada pekerja/buruh ketika melanggar peraturan perusahaan atau perjanjiankerja. Apakah sanksi diberikan oleh perusahaan penyedia pekerja/buruh atau olehpengusaha sebagai pemberi kerja. Begitu juga tentang masa depan pekerja/buruhketika hubungan kerjanya diputus kontrak setelah selesainya jangka waktuPKWT.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA RESTITUSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG Haidir Rachman
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.671

Abstract

Restitusi diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan melampirkandokumen-dokumen persyaratan permohonan restitusi yang kemudian hakimpengadilan akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut. Permasalahandalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap penjatuhansanksi pidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orangberdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang PemberantasanTindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi danKorban?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denganmenggunakan data sekunder.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kepastian hukum terhadap penjatuhansanksi pidana restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah diaturdalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi danKorban dilakukan dengan mekanisme pengajuan restitusi sejak korbanmelaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesiasetempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindakpidana yang dilakukan. Namun demikian, dalam penerapan penjatuhan sanksipidana restitusi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusanPengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 18 Desember2015 tidak tepat oleh karena Hakim Pengadilan tidak memeriksa kelengkapandokumen permohonan restitusi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumsebelum memutuskan sanksi restitusi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum jugamelakukan kelalaian dengan tidakmelampirkan kelengkapan dokumen, sehinggaputusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 538/Pid.Sus/2014/PN.Jmb dapatmengurangi marwah kepastian hukumnya.
LEGALITAS PENYELUNDUPAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN RECEPTIO A CONTRARIO Albert Tanjung
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.672

Abstract

Indonesia merupakan negara yang mengenal Tuhan dan beragama, tercermindalam Sila ke-1 Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.Jelas disampingperaturan perundang-undangan, segala perilaku masyarakat semestinya tundukdan patuh terhadap perintah Tuhan, temasuk mengenai perkawinan. Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukanperkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dankepercayaannya itu. Bersesuaian dengan teori receptio a contrario yangmenyatakan Hukum Adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan denganhukum agama. Maraknya perkawinan beda agama dengan cara menyelundupkanhukum menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih jauh, karena tidak satupundiantara 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik,Hindu, Budha dan Konghucu) mengizinkan perkawinan demikian. Metodepenelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif yang dianalisis secarakualitatif dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil peneltian iniditemukan bahwa perkawinan beda agama mengandung penyelundupan hukum.Berdasarkan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi berdasarkan receptio acontrario tidak.
BADAN HUKUM, SEPARATE LEGAL ENTITY DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN Maulana Hasanudin Hidayat
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.673

Abstract

Tulisan ini berjudul Badan Hukum, Separate Legal Entity Dan Tanggung JawabDireksi Dalam Pengelolaan Perusahaan, Masalah penelitian ini berbicaratanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum da==Y7Unseparate legal entitiy.diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi, praktisidan masyarakat yang ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengantanggungjawab Direksi atas Perseroan yang merupakan badan hukum danseparate legal entitiy. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatifanalisi kualitatif.Dan berupa deduktif hal yang umum ke yang khusus. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum(rechtperson) yang serkaligus adalah subjek hukum.Sebagai subjek hukum,perseroan terbatas memiliki hak dan kewajiban serta tanggungjawab yang terbataspada lingkup perseroan saja.Ketika perseroan terbatas mengalami permasalahan,maka yang bertanggungjawab adalah perseroan itu sendiri, yang dalam hal iniadalah pengurusnya. Berdasarkan UUPT, pengurus perseroan terbatas adalahdireksi. Direksi Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinyaharus patuh dan taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam UUPTdan anggaran dasar perseroan.Dalam hal Direksi atau Direktur melanggarketentuan-ketentuan dimaksud, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi.
TINJAUAN HUKUM PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA Hamrin Hamrin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.674

Abstract

Tulisan ini berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia PadaPemerintahan Desa di Indonesia, Masalah penelitian ini berbicara strategipemerintah dalam meningkatkan Sumber daya Pemerintahan Desa dan Faktorfaktorapa yang menghambat pemerintah dalam meningkatkan sumber dayaPemerintahan Desa. Berdasarkan undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa,maka setiap desa diharapkan dapat melakukan peningkatan Sumber DayaManusia untuk pembangunan Desa.Metode penelitian yang digunakan adalahyurisdis normatif analisi kualitatif.Sumber data yang diperoleh yaitu data primerdan data sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untukPertama pendidikan karena merupakan proses peningkatan kualitas sumber dayamanusia (SDM) pada pemerintah Desa, Kedua sosilisasi dan pelatihan merupakansalah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan Desa danKetiga, pengawasan karena pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkanukuran kinerja baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan gunamendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telahditetapkan. Faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam MeningkatkanSumber daya Manusia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: SistemKekeluargaan dalam Perekrutan, Sarana dan Prasarana yang tidak memadai, dantingkat pendidikan yang rendah.
PENERBITAN RESI GUDANG SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG Ermasyanti Ermasyanti
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v1i1.675

Abstract

Berlimpahnya sumber daya alam merupakan suatu keungggulan yang dimilikioleh Indonesia.Namun tidak selamanya hal itu dapat dimanfaatkan secara tepat,karena beberapa faktor seperti kendala cuaca, daya beli dan permintaanmasyarakat.Dalam pertanian, ketika panen melimpah dan tidak diiringi denganpermintaan pasar yang seimbang menimbulkan kelebihan stok. Maka secaratradisional masyarakat menggunakan gudang milik pihak lain guna menyimpankelebihan tersebut, agar dapat dijual pada saat yang tepat. Namun keadaan inidimanfaatkan oleh tengkulak untuk mencari keuntungan dengan cara membelidengan harga yang jauh dari pasaran. Tidak ingin mengambil resiko terhadapturunnya kualitas atau tidak layak jualnya hasil panen ini, para petani terpaksamenjual dengan harga tersebut. Pemerintah memberikan solusi yang dikenaldengan Sistem Resi Gudang melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangnomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun2006 tentang Sistem Resi Gudang. Manfaat dari Resi Gudang adalah dapatmenstabilkan harga, dapat dialihkan dan dijadikan jaminan pelunasanutang.Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif dengan analisakualitatif.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Resi Gudang dapat digunakansebagai jaminan pelunasan utang dan ketika terjadi wanprestasi, dapat dieksekusidengan melakukan lelang umum atau penjualan langsung.
TINJAUAN HUKUM KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi Ombusdman RI) Endratno, Cucuk; Santoso, Adi Purnomo
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.815

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Kinerja Ombudsman Republik Indonesia dan Pelayanan Publik (Studi Kasus Analisis Putusan Rekomendasi Ombusdman RI). pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan. Masalah penelitian ini berbicara bagaimana peran Ombusdman RI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia dan bagaimanakah Rekomendasi Ombusdman RI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif analisi kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Peran Obudsman RI dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 begitu jelas melakukan pengawasan Pelayanan Publik di Indonesia sesuai yang diharapkan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik berupa studi pustaka, hasil observasi dan hasil wawancara terkait peran Obudsman RI dalam pengawasan pelayanan Publik maka selanjutnya data tersebut di analisis sesuai klasifikasi data dengan pertanyaan penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi mengenai peran Obudsman RI pengawasan pelayanan public di Indonesia. Sementara itu, Rekomendasi sebagai saran (suggestion). dapat juga berarti nasihat. Hubungan rekomendasi dengan tugas dan wewenang Ombudsman adalah sebagai saran atau nasihat kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara tentang apa yang harus dilakukan guna memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan masyarakat, baik itu yang sifatnya kasus demi kasus maupun yang sifatnya sistemik. Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Ombusdman RI, Pelayanan Publik. Abstract This study examines the Legal Review of the Republic of Indonesia's Ombudsman Performance and Public Services (Case Study of the Decision of the Indonesian Ombusdman Recommendation). supervision of services carried out by state and government administrators is an important element in the effort to create good, clean, and efficient government and at the same time is an implementation of democratic principles that need to be developed and applied in order to prevent and eliminate the abuse of authority by state and government officials. The problem of this research is talking about the role of the Ombusdman RI in the resolution of public service disputes in Indonesia and how the Ombusdman Recommendation RI in resolving public service disputes in Indonesia. The research method used is a normative jurisdiction of qualitative analysis. The results of the study showed that the role of the Indonesian Obudsman in Law No. 37/2008 was so clear that he carried out public service supervision in Indonesia as expected. Based on data obtained in the field in the form of literature studies, observations and interviews with regard to the role of the Indonesian Obudsman in the supervision of public services, then the data is analyzed according to the classification of data with research questions in order to provide a description of the role of the Indonesian Obudsman in supervising public services in Indonesia. Meanwhile, Recommendations as suggestions. it can also mean advice. The relationship between recommendations and the duties and authority of the Ombudsman is as advice or advice to government officials or state administrators on what needs to be done to improve services that are complained of by the community, both case by case and systemic in nature. Keywords: Legal Review, RI Ombudsman, Public Services
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA LISAN TERHADAP NAKHODA KAPAL PT. INTERNUSA BAHARI PERSADA (STUDI KASUS MA NOMOR 52 K/PDT.SUS.PHI/2018) Siddiqiyah, Arofatus; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.816

Abstract

Permasalahan tenaga kerja atau perburuhan merupakan permasalahan yang khas kita dengar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dalam hal tersebut, pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satunya. Sebagaimana yang terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Bahan hukum primer diperoleh dari UndangUndangNo. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 52 K/Pdt.Sus.PHI/2018 untuk dianalisis. Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran Abstract The issue of labor or labor is a problem that we typically hear for developing countries, including Indonesia. Related to this, termination of employment (PHK) is one of them. As happened unilateral termination of employment by companies in Indonesia. In this writing the authors use the normative legal research method. Primary legal materials were obtained from Law No. 13 of 2003 concerning manpower Act No. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes by taking related decisions, namely Decision Number. 52 K / Pdt.Sus.PHI / 2018 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation
PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA Syafrida, Syafrida
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.817

Abstract

Negara menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, produk yang masuk, beredar, diperdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan produk yang tidak halal diberikan keterangan tidak halal. Rumusan masalah, bagaimana peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan dengan mengunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian bersifat yuridis normatif. Kesimpulan, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 147-150 Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Produk Halal adalah melakukan sosialisasi, melakukan pengawasan peredaran produk halal di masyarakat. Sosialisasi dapat berupa seminar, lokakarya, diskusi, ceramah, pameran dan pendampingan baik secara langsung atau melalui media cetak. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada BPJPH yang dapat disampaikan oleh perorangan warga Negara Indonesia, badan hukum publik atau privat dan oraganisasi kemasyarakatan. BPJPH merahasiakan identitas sipelapor kecuali untuk kepentingan penegakan hukum. Pelaporan disertai dengan bukti permulaan sebagai pendukung. Setelah menyimpulkan pembahasan dari hasil penelitian, saran yang dapat penulis berikan adalah adalah agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, maka pemerintah harus genjar mensosialisasikan Undang –undang Nomor 33 Tahun 2014 beserta peraturan pendukungnnya kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan perannya sesuai ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan. Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penyelenggaraan , Jaminan Produk halal Abstract The State issues Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Article 4 of the Halal Product Guarantee Act (UUJPH) in conjunction with Article 2 of Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Implementing Regulations of Law Number 13 of 2014 concerning Halal Product Guarantee states that products that enter, circulate, trade in Indonesian territory must be halal-certified and non-halal products are given information that is not halal. Formulation of the problem, how is the role of the community in the implementation of halal product guarantees in Indonesia and how to improve the role of the community in theimplementation of halal product guarantees. The research method used is library research using secondary data in the form of primary legal materials, secondary materials and tertiary legal materials. The research is normative juridical. Conclusion, the role of the community in the implementation of halal product guarantees based on Article 147-150 of the Minister of Religion Regulation No. 26 of 2019 concerning Halal Products is to conduct socialization, supervise the circulation of halal products in the community. Socialization can take the form of seminars, workshops, discussions, lectures, exhibitions and mentoring either in person or through print media. Whereas supervision conducted by the public can be in the form of reports or complaints to BPJPH that can be submitted by individual Indonesian citizens, public or private legal entities and community organizations. BPJPH keeps the identity of the reporter confidential except for law enforcement purposes. Reporting is accompanied by preliminary evidence as a support. After concluding the discussion of the results of the research, the advice that the author can give is that the community can play an active role in the implementation of halal product guarantees, the government should be equally aware of Law No. 33 of 2014 along with supporting regulations to the public in order to provide knowledge, increase public awareness to the implementation of halal product guarantees in Indonesia and give awards to the public who have carried out their roles in accordance with the provisions specified in the legislation. Keywords: Community Role, Organization, Halal Product Guarantee

Page 1 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019