cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sutikman
Contact Email
sutikman@civitas.unas.ac.id
Phone
+6285782450075
Journal Mail Official
njl@civitas.unas.ac.id
Editorial Address
Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
National Journal of Law
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : 26862778     EISSN : 26862751     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
National Journal of Law is a journal that publishes legal science articles, namely among others in the fields of civil law, criminal law, state administrative law, constitutional law, Business Law including all procedural law, as well as regarding cyber law, international law. Merupakan jurnal yang mempublikasikan artikel ilmu hukum, yaitu bidang perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, konstitusi termasuk semua hukum acaranya, maupun mengenai cyber Law, hukum internasional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP HARTA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT Rachmat, Runarianu; Suherman, Suherman
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.921

Abstract

Abstrak Meminta bantuan melalui lembaga kepailitan bertujuan untuk menciptakan keadilan, yaitu pemerataan debitur kepada kreditor dalam rangka pelunasan. Dalam hal ini kreditur separatis sebagai kreditur, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan jaminan material lainnya berpotensi mengalami kerugian terkait tindakan debitur yang menjual objek jaminan fidusia kepada pihak lain. Selain itu, adanya ketentuan penangguhan pelaksanaan dan pembatasan jangka waktu pelaksanaan jaminan fidusia yang terdapat dalam undang-undang kepailitan juga menjadi hal lain yang merugikan para vredit separatis. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor separatis selaku kreditor pemegang jaminan material dan membahas upaya-upaya yang dapat dilakukan kreditor untuk mendapatkan pemenuhan haknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa UU Jaminan Fidusia dan UU Kebangkrutan harus bisa saling bersinergi agar lelag bisa tercipta untuk para pihak dan tidak ada tumpang tindih dalam penerapan pasal dan kebutuhan. untuk revisi Pasal-pasal yang dianggap ambigu dalam UU Kepailitan terkait dengan status kreditor separatis sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditor separatis. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kepailitan, Kreditur, Debitur Abstract Asking for help through a bankruptcy institution has the goal of creating justice, that is representing an equitable distribution of debitors to creditors within the framework of repayment. In this case the separatist creditor as the creditor, the fiduciary collateral, mortgage, and other material collateral will potentially suffer losses related to the actions of the debitor who sold the object of fiduciary collateral to another party. In addition, the existence of suspension proviions on execution and limitation of the duration of execution of fiduciary guarantees contained in the bankcruptcy law also becomes another matter that harms separatist vreditors. This study discusses legal protection for separatist creditors as creditors holding material security and discusses the efforts that can be done by creditors to get the fulfillment of their rights. This type of research is normative juridical research. In the discussion of this paper, it can be concluded that the Fiduciary Security Law and the Bankruuptcy Law must be able to synergize with each other so that lelag certainly can be created for the parties and there is no overlap in applying the article and the need for revision of the Articles which are considered ambiguous in Bankruptcy Law relating to the status of separatist creditors so as to provide legal certainty for separatistcreditors. Keywords : Fiduciary Guarantee, Bankruptcy, Creditor, Debitor
PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK PADA PERSIDANGAN PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA Sudarsono, Sudarsono; Izroiel, Rabbenstain
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.922

Abstract

Alat bukti elektronik merupakan jenis alat bukti baru dalam pemeriksaan perkara, yang dihasilkan oleh zaman teknologi informasi (gelombang ketiga) saat ini. Sementara, prosedur pembuktian di pengadilan masih menggunakan hukum acara konvensional yang dihasilkan pada zaman percetakan/industri, sehingga belum mengatur konsep dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga belum mengatur secara detail perihal pemeriksaan alat bukti elektronik. Untuk itu, dilaksanakanlah penelitian hukum normatif ini, yang hasilnya mempreskripsikan bahwa alat bukti elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik merupakan alat buktiyang sah, yang verifikasinya adalah dengan mengkonfirmasi pendaftaran Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Adapun alat bukti elektronik yang tidak dihasilkan melalui Sistem Elektronik, verifikasinya harus melalui audit forensik teknologi informasi. Konsep, jenis dan prosedur verifikasi alat bukti elektronik secara normatif yang dihasilkan penelitian ini sangat jelas, tegas dan mudah diaplikasikan, sehingga dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata dan tata usaha negara. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Sistem Elektronik, Verifikasi Alat Bukti Elektronik.
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Sahidin, Ihtisab Afandi
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1112

Abstract

AbstrakImplementasi, Pertanggungjawaban Presiden, Sistem Ketatanegaraan dan Amandemen UUD NRI 1945. Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945 serta untuk Mengetahui akibat hukum pertaanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif dengan mempelajari peraturan-peraturan di bidang Sistem ketatanegaraan dan pasal-pasal dalam undang-undang serta kaitannya sebagai bahan Hukum Primer dan buku-buku ilmiah sebagai bahan Hukum Sekunder Hasil Penelitian menunjukan bahwa pertanggungjawaban Presiden mempunyai dua macam arti , yaitu pertanggungjawaban dalam arti politik dan pertanggungjawababn dalam hukum. Pertama, Pertanggugjawaban dalalm arti politik terjadi ketika Presiden mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Kalau dia tidak terpilih lagi, berarti pertanggungjawabannya tidak diterima dan Pertanggungjawaban dalam hukum terjadi, apabila DPR berpendapat Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berat. Dalam hal ini,DPR meminta Mahkamah konstitusi untuk memerikasa, mengadili dan memutus. Sistem pertanggungjawaban hukum Presiden dapat dikatakan mengarah ke pranata impeachment, yaitu meminta pertanggungjawaban Presiden karena adanya dugaan pelanggaran hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban hukum. Namun, tidak tertutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban politis, berupa pidato Presiden dihadapan DPR sehubungan dengan fungsi pengawasannya.AbstractImplementation, Accountability of the President, State Administration System and Amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Research Objectives: To determine the responsibility of the President after amendment to the 1945 Constitution and to determine the legal consequences of the responsibility of the President after the amendment of the 1945 Constitution. Research Methods: The research method used is the juridical normative research method by studying regulations in the field of constitutional systems and articles in law and their relation as primary law material and scientific books as secondary law material. The results showed that the responsibility of the President has two kinds of meanings, namely accountability in the political sense and accountability in the law. First, accountability in a political sense occurs when the President runs for a second term. If he is not reelected, it means that his accountability is not accepted and accountability in law occurs, if the DPR is of the opinion that the President has committed a serious violation of the law. In this case, the DPR asks the Constitutional Court to examine, hear and decide. It can be said that the President's legal accountability system leads to impeachment institutions, namely holding the President accountable for alleged violations of the law. So it can be said that the form of accountability is legal responsibility. However, it is possible to have political accountability, in the form of a speech by the President before the DPR in connection with his oversight function.
KESADARAN HUKUM WARGA ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI TERHADAP HUKUM ADAT SEBAGAI CERMINAN KEPATUHAN PADA HUKUM POSITIF Tanjung, Albert
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1113

Abstract

Abstrak Hukum asli bangsa Indonesia adalah Hukum Adat yang keberadaan dan keberlakuannya dipatuhi secara turun-temurun. Bercorak religio magis, tradisional, kebersamaan, kontan dan sederhana yang bersumber pada agama dan kepercayaan. Disamping agama, paham animisme dan dinamisme ikut mempengaruhi peraturanperaturan yang ada terhadap kesadaran dan kepatuhan terhadap Hukum Adat. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada prinsipnya mengamatkan bahwa Hukum Adat merupakan salah sumber hukum di Indonesia, sehingga harus dipatuhi dan ditaati. Patuh terhadap Hukum Adat secara otomatis patuh kepada Hukum Positif. Dinilai sebagai suatu hal yang sakral dan filosofis, menimbulkan kesadaran kepada masyarakat agar Hukum Adat ditaati dan pantang untuk dilanggar. Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mempraktekkannya. Mereka meyakini bahwa kejujuran adalah yang utama dan kepatuhan terhadap ketentuan Adat merupakan suatu kewajiban. Setiap pelanggaran ada akibatnya dan akan berakibat buruk terhadap individu maupun keluarga yang bersangkutan. Sebagai turunan dari ketentuan UUD 1945, kepatuhan ini menjadi cerminan bahwa kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi tidak hanya terhadap Hukum Adat melainkan juga kepada Hukum yang berlaku nasional. Sebagaimana permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu bagaimanakah sinergisitas antara kesadaran hukum terhadap Hukum Adat dengan kepatuhan pada hukum positif dan bagaimanakah kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi terhadap Hukum Adatnya sebagai cerminan kepatuhan pada hukum positif. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang disajikan secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, kesadaran terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Adat sangat erat relevan dengan kepatuhan masyarakat pada kepatuhan hukum positif dan kesadaran hukum Warga Adat Kasepuhan Sinar Resmi Terhadap Hukum Adatnya merupakan cerminan dari kepatuhan masyarakat kepada hukum positifAbstract The original law of the Indonesian people is the Customary Law whose existence and enforcement has been obeyed for generations. Pattern of Religio magical, traditional, togetherness, cash and simple that comes from religion and belief. Aside from religion, animism and dynamism also influence existing regulations on awareness and compliance with Customary Law. Article II Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution) in principle safeguards that Customary Law is a source of law in Indonesia, so it must be obeyed and obeyed.Compliance with Customary Law automatically complies with Positive Law. Assessed as a sacred and philosophical matter, raising awareness to the community so that the Customary Law is obeyed and abstinence to be violated. Indigineous peoples Kasepuhan Sinar Resmi in the Sirna Resmi Village, Cisolok District, Sukabumi District, West Java Province practice it. They believe that honesty is the main priority and adherence to the provisions of the Customary Law is an obligation. Every violation has consequences and will have a negative effect on the individual or family concerned. As a derivative of the provisions of the 1945 Constitution, this obedience is a mirroring that the legal awareness of Indigenous peoples Kasepuhan Sinar Resmi is not only about Customary Law but also to national law. As the problem raised in this study, namely how is the synergy between legal awareness of Customary Law with compliance with positive law and how legal awareness of Indigenous Peoples Kasepuhan Sinar towards their Customary Law as a mirroring of compliance with positive law. The research method used in this study is a normative juridical method that is presented qualitatively. From this study it can be concluded, awareness of the implementation of the provisions of Customary Law is very closely relevant to public compliance with positive legal compliance and how legal awareness of the Indigenous Peoples Kasepuhan Sinar Resmi Against Customary Law is a reflection of community compliance with positive law.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI DKI JAKARTA Hamrin, Hamrin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1114

Abstract

AbstrakProstitusi online atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online) merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dalam sistem peardilan pidana terhadap pelaku prostiusi melalui media online dan menganalisis penegakan hukum yang ideal terhadap pelaku prostitusi melalui media online di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif penderkatan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,sekunder, tersier dan analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.Penegakan Hukum dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku prostitusi online harus terus dilakukan dalam rangka memberikan efek jera bagi para pelaku prostitusi online. Persolan prostitusi online menjadi salah satu faktor yang dapat merusak tataran generasi mudah seluruh Indonesia hal ini tentu sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ke depan, Oleh karena itu pemerintah semestinya memfokuskan pada bagaimana persolan-persoalan ini tentu sangat menarik untuk menjadi perhatian serius ketidak jelasakan aturan hukum terkait penindakan prostitusi Online terus merusak tataran bangsa. Dengan demikian Perda terkait penindakan prostitusi online mestinya menjadi perhatian serius guna melindungi para generasi muda. Begitu juga penegakan hukum prostitusi online di DKI Jakarta harus ada perda yang tegas agar semua pihak yang terlibat dapat dijerat demi memberikan efek jera untuk semua pihak.AbstractOnline prostitution or prostitution that is carried out in a network (online / online) is an act of sexual intercourse with another person using a "transaction" in which the transaction process can be carried out using electronic media. The formulation of the problem in this paper is how to enforce the law in the criminal justice system against prostitutes through online media and to analyze the ideal law enforcement against prostitutes through online media in DKI Jakarta. This research uses a normative juridical approach, conceptual, and case studies. Sources of legal materials used are primary, secondary, tertiary legal materials and the analysis of legal materials is qualitative analysis. Based on the results of the research, it shows that 1. Law enforcement in the criminal justice system against online prostitutes must continue to be carried out in order to provide a deterrent effect for online prostitutes. The problem of online prostitution is one of the factors that can damage the level of the younger generation throughout Indonesia, this is of course closely related to the development of the nation in the future, therefore the government should focus on how these problems are of course very interesting to pay serious attention to the unclear legal rules related to it. Online prostitution enforcement continues to destroy the national level. Thus the regional regulation related to the enforcement of online prostitution should be a serious concern in order to protect the younger generation. Likewise, online prostitution law enforcement in DKI Jakarta must have a strict local regulation so that all parties involved can be charged in order to provide a deterrent effect for all parties.
PENGATURAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Farhan, Muhammad; Mustakim, Mustakim
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1115

Abstract

ABSTRAKKedudukan dan wewenang yang dimiliki DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia masih dianggap lemah dibandingkan dengan DPR. Akar permasalahannya yaitu UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan dalam berpijaknya lembaga negara belum mengatur lebih jelas peranan dan fungsi DPD dalam badan legislatif serta aturan dalam undang-undang yang masih banyak mendiskriminasikan DPD. Akibatnya DPD berada di bawah hegemoni DPR dalam pembentukan undang-undang. Sehingga penelitian ini menimbulkan masalah, antara lain: Apakah pengaturan kewenangan DPD telah memberikan prinsip keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Bagaimana konsep yang seharusnya pada kewenangan DPD sehingga mewujudkan prinsip keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Metode penelitian penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif.Adapun hasil dari penulisan ini yaitu pengaturan kewenangan DPD belum memberikan prinsip keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.ABSTRACTThe position and authority of DPD in the system of state regulation in Indonesia is still considered weak compared to the DPR. The root of the problem is the NRI Constitution of 1945 as the basis in the basis of state institutions have not set more clearly the role and function of DPD in the legislature and the rules in the law that still discriminate a lot of DPD. As a result DPD is under the hegemony of the DPR in the formation of legislation. So this research raises problems, among others: Has the regulation of the authority of DPD provided the principle of balance in the system of state regulation in Indonesia? What is the concept that should be on the authority of DPD so as to realize the principle of balance in the system of state regulation in Indonesia? This method of writing research is normative juridical research. The result of this writing is that the regulation of the authority of DPD has not provided the principle of balance in the system of state regulation in Indonesia.
KOLABORASI PELAKU USAHA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PRO PERSAINGAN USAHAMASA PANDEMI COVID-19 Syafrida, Syafrida; Marbun, M T
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1116

Abstract

AbstrakCorona virus diaseases-Covid-19 yang berasal dari Wuhan Tongkok mulai berjangkit di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 dan berlangsung hingga sampai saat ini merupakan wabah yang bersifat Global yang melanda hampir diseluruh negara di dunia baik negara besar maupun negara kecil. Dampak pandemi Covid19 sangat dirasakan pada bidang kegiatan masyarakat antara lain sektor ekonomi, parawisata, perhotelan, transportasi dan pendidikan. Akibat pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, merumahkan tenaga kerja, merampingkan usaha usanyanya bahkan ada yang sampai gulung tikar karena tidak mampu menanggung biaya operasional perusahaan, omset yang penjualan dan daya beli masyarakat menurun dratis. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat bertahan selama masa pandemi Covid-19, maka perusahaan dapat melakukan kolaborasi dalam menjalankan kegiatan usaha baik berupa barang maupun jasa. Kolaborasi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan maupun badan usaha berbadan hukum mapun tidak berbadan hukum. Kolaborasi dilakukan dengan membuat perjanjian kolaborasi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan mengikuti ketentuan hukum Persaingan usaha. Kolaborasi pro persaingan usaha dan tidak boleh menghambat perdagangan dan melakukan kegiatan usaha yang mengarah kepada monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kolaborasi dalam menjalankan kegiatan usaha dilakukan dengan membuat perjanjian kolaborasi. Kolaborasi dapat dicapai melalui beragam perjanjian termasuk Joint Venture, kesepakatan lisensi, atau aliensi strategis. Kolaborasi muncul dari beragam keahlian atau sumberdaya yang berbeda, sehingga dapat mendorong menurunkan harga, peningkatan kualitas produk atau masuknya produk baru lebih cepat ke pasar.AbstractCorona virus diaseases-Covid-19 originating from Wuhan Tongkok began to spread in Indonesia in early March 2020 and has continued until now as a global outbreak that has hit almost all countries in the world, both large and small countries. The impact of the Covid-19 pandemic has been strongly felt in the fields of community activities, including the economic sector, tourism, hospitality, transportation and education. As a result of the Covid-19 pandemic, many companies have laid off work relations, laid off workers, streamlined their business businesses, and some even went out of business because they were unable to bear company operational costs, sales turnover and people's purchasing power decreased drastically. Efforts that can be made by companies to survive during the Covid-19 pandemic, companies can collaborate in carrying out business activities in the form of goods and services. Collaboration can be carried out by individual companies or business entities with legal or non-legal entities. Collaboration is carried out by making a collaboration agreement based on P: origin 1320 of the Civil Code and following the provisions of business competition law. Collaboration is pro-business competition and must not hamper trade and conduct business activities that lead to monopoly and unfair business competition. Collaboration in carrying out business activities is carried out by making a collaboration agreement. Collaboration can be achieved through a variety of agreements including joint ventures, licensing agreements, or strategic alliances. Collaboration arises from a variety of different expertise or resources, so that it can push down prices, increase product quality or enter new products faster into the market.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT LINGKAR TAMBANG Latif, Udin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1117

Abstract

AbstrakTulisan dengan judul “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Tambang” ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dan pemenuhan haknya, terutama bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya telah dieksploitasi sumber daya alamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif terdapat sejumlah regulasi yang mengatur tentang Pengakuan dan pemenuhan masyarakat hukum adat. Namun secara empiris belum terealisasi sebagaimana mestinya, belum adanya korelasi antara das sollen dan das sein. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, terutama pemerintah daearah yang di daerahnya terdapat entitas masyarakat hukum adat. Secara praktis penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terutama bagi pihak perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, terutama di wilayah masyarakat hukum adat. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Masyarakat Hukum Adat.AbstractThe article entitled "Legal Protection and Fulfillment of the Rights of Indigenous People in the Mining Circle" this article raises the issue of legal protection for indigenous peoples and the fulfillment of their rights, especially for indigenous peoples whose customary rights have been exploited for natural resources. The method used in this research is normative juridical. The results of this study indicate that normatively there are a number of regulations governing the recognition and fulfillment of indigenous peoples. However, empirically it has not been realized as it should be, there is no correlation between das sollen and das sein. The results of this study are expected to provide input for the government, especially regional governments where there are customary law community entities. Practically, this writing is also expected to provide input and serve as evaluation material for the government, especially for companies that exploit natural resources, especially in areas of customary law communities.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAKU MUTU UDARA DAN BAKU MUTU AIR LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Yamin, Yamin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1118

Abstract

AbstrakLingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-udangan, konseptual kasus, filsafat dan sejarah, adapun bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU No. 32 Tahun 2009, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Baku mutu udara adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambient (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara). Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut). Berdasarkan putusan 110 PK/Pid.Sus-LH/2018 Mahkamah Agung telah mengadili perkara tersebut dalam hal ini majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonni sihotang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).AbstractEnvironment is a spatial unit with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, which affect the continuity of life and the welfare of humans and other living creatures and can affect their lives. The legal research method used is the normative juridical method with statutory approaches, case conceptuals, philosophy and history, while the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and the data analysis used is qualitative analysis. The results of the study show that based on Article 1 Number 13 Law no. 32 of 2009, what is meant by environmental quality standards is the limit or level of living things, substances, energy, or components that exist or must exist and / or pollutant elements whose existence is tolerable in a certain resource as an element of the environment. Air quality standard is a measure of the limit or content of substances, energy, and / or components that are or should be present and / or pollutant elements that are tolerated in ambient air (Article 1 Number 7 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Air Pollution Control. ). Protection of marine quality is based on seawater quality standards, standard criteria for marine damage and marine quality status (Article 3 of Government Regulation Number 19 of 1999, concerning Control of Marine Pollution and / or Destruction). Based on the decision of 110 PK / Pid.Sus-LH / 2018, the Supreme Court tried the case, in this case the panel of judges sentenced the defendant Jonni sihotang to imprisonment for 3 (three) years and paid a fine of IDR 5,000,000,000.00 ( five billion rupiah).
TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKIBAT COVID-19 Rahayu, Khanti; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v4i1.1119

Abstract

ABSTRAKWabah covid-19 menyebabkan banyak kerugian di kalangan masyarakat yang berdampak pada kehidupan. Indonesia salah satu negara yang terjangkit virus covid-19, hal ini menjadi dampak yang merugikan negara maupun masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan agar dapat memutus penyebaran covid 19. Salah satu dampak yang terjadi akibat covid 19 yaitu pemutusan hubungan kerja. Pemutusan Hubungan Kerja bagi pekerja/buruh merupakan awal kesengsaraan karena sejak saat itu penderitaan akan menimpa pekerja itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh beberapa perusahaan kepada pekerja/ buruh dengan alasan Force majeure atau keadaan memaksa. Pemutusan Hubungan Kerja menjadi jalan terakhir dalam penyelesaian masalah ini.ABSTRACTThe Covid-19 outbreak caused many losses in the community which had an impact on life. Indonesia is one of the countries affected by the covid-19 virus, this is a detrimental impact on both the state and society. The government issued a large-scale social restriction policy that aims to cut the spread of Covid 19. One of the impacts that occurs due to Covid 19 is termination of employment. Termination of employment for workers / laborers is the beginning of misery because since then suffering will befall the worker himself and his family with loss of income. Termination of employment carried out by several companies to workers / laborers on the grounds of Force majeure or coercive circumstances. Termination of employment is a last resort in solving this problem.

Page 3 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2024): Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Volume 8, Nomor 1, Tahun 2024 Vol. 7 No. 2 (2022): Volume 7, Nomor 2, September 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Maret 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, September 2021 Vol. 4 No. 1 (2021): Volume 4, Nomor 1, Maret 2021 Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 1 (2019): Volume 1 Nomor 1 September 2019