cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RIZKI JUM'AIDIL MUSTHOFA
Contact Email
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Phone
+6283854003553
Journal Mail Official
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Editorial Address
Jln William Iskandar V, Pancing, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
HUKUM EKONOMI ISLAM
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 25494872     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pasar ini menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah diseleksi dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar sesuai dengan fatwa syariah. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, pasar modal syariah menawarkan solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga halal dan etis. Selain berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal syariah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang relevan dan penting bagi umat Islam di era modern.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN ETOS KERJA PETANI MUSLIM DALAM USAHA MENINGKATKAN PRODUKSI PADI PADA LAHAN IRIGASI SEDERHANA Muchlis Mappangaja
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i2.2292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui pengelolaan dan pengelohan lahan sawah irigasi sederhana di Kabupaten Gowa Sulawesi selatan. Jenis penelitian yaitu variabel kuantitatif yang digabung dengan variabel kualitatif, dengan pendekatan model PLS(Partial Least Squares),yaitu dengan peran etos kerja petani berbasis Islami(petani muslim) dapat meningkatkan produktivitas kerja petani dan akan meningkatkan produksi lahan.Hasil yang akan dicapai: Diduga produksi padi pada lahan non produktif saat sekarang(2016-2017) antara 0-3 ton/Ha/MT, dengan hasil  peneltian melalui etos kerja petani diduga akan meningkatkan produksi menjadi 5 ton/ ha /musim.Hal yang sifatnya dugaan awal dianalisis dengan pendekatan hipotesis serta melakukan pengujian statistik. Kekuatan pokok yang menjadi sasaran penelitian adalah membentuk kelompok tani di lokasi sawah yang statusnya irigasi sederhana dan pada sisi lain dukungan teknik irigasi sangat menentukan, penelitian tersebut dapat diyakini akan mendorong peningkatan produksi tanaman pangan. Beberapa potensi untuk memacu kinerja petani dalam mengusahakan lahannya yang tidak produktif menjadi produktif adalah adanya, niat, akhlaq, ilmu dan pengamalan ke empat komponen dasar tersebut , merupakan kekuatan yang sangat kuat untuk melakukan perubahan khususnya pengelolaan lahan irigasi sederhana menjadi lebih produktif, dan dari empatnya yang sangat dominan adalah perilaku akhlaq yang mulia pada para petani, karena itu sasaran utama adalah melakukan perubahan karakter melalui motivasi religi. dan budaya.Kata Kunci: Etos Kerja, Petani Muslim, Produksi Padi
The Transformation of Zakat in Indonesia: Integrating Religious Obligation and State Responsibility in Pursuit of Economic Justice Restia Gustiana; Najikha Akhyati; Maria Ulfa
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18528

Abstract

This research aims to analyze the regulation of zakat in the Indonesian legal system as well as evaluate its implementation as an instrument of community economic justice, by examining the balance between religious obligations and the role of the state in the management of zakat. The research uses normative-empirical approach with descriptive-qualitative analysis method. Primary data is obtained from the study of Law No. 23/2011 on Zakat Management, its derivative regulations, and court decisions related to zakat disputes. Secondary data include reports of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), scientific articles, and previous research on the effectiveness of zakat in economic development. Data collection is done through document study and literature review. Data analysis uses content analysis of zakat regulations and policies to identify gaps between theory and practice. The results show that zakat regulation in Indonesia has provided strong legal legitimacy, but its implementation still faces obstacles such as institutional fragmentation between BAZNAS and LAZ. Religiously, there is still low compliance of Muslim society to give zakat. In addition, Zakat has the potential to be an effective economic redistribution tool, but its distribution has not been optimal in reducing social inequality. The role of the state in supervision and standardization of zakat management needs to be strengthened to ensure transparency and accountability. This study concludes that the integration of religious obligation and state responsibility in zakat regulation has not fully achieved the goal of economic justice, so more progressive policy reforms are needed.
ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENEMPATAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BANK SYARIAH Lya Noviana A. Tonra
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i1.1638

Abstract

Penelitian Ini benujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel pendidikan dan penempatan terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Sulselbar Cab. Syariah Makassar. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejurnlah 19 orang responden yang semuanya adalah karyawan PT. Bank Sulselbar Cab. Syariah Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda pada program SPSS versi 20. Hasil dari analisis data rænunjukkan bahwa semua hipotesis dapat dibuktikan sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas kjnerja karyawan dtpengaruhl oleh pendldlkan dan penempatan. Keterbatasan penelitjan dan agenda penelitian mendatang dapat dijadikan acuan bagi para peneliti berikumya.Kata Kunci: Pendidikan, Penempatan, Kinerja Karyavan
Al-‘Urf dan Al-‘Adah: Relevansi dan Tantangannya dalam Pembentukan Hukum Ekonomi Islam Ian ian Alfian; Nurhayati Nurhayati; Tuti Anggraini; Ahmad Riyansyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i2.16326

Abstract

This research discusses the relevance and challenges of al-‘Urf and al-‘Adah in the context of rapid fintech development and globalization. Al-‘Urf, the commonly accepted customs within society, and al-‘Adah, local traditional practices, serve as secondary sources of law in Islam that provide flexibility in adapting Sharia law to social and economic changes. The advancement of technology and globalization has created new dynamics in economic practices that do not always align with classical Islamic law. Challenges such as cashless transactions, peer-to-peer lending, and digital investments often require new assessments through the principles of al-‘Urf and al-‘Adah to remain by Sharia. This research uses a qualitative approach through interviews and literature studies to identify the relevance, challenges, and solutions for applying al-‘Urf and al-‘Adah in the digital context. The research findings indicate cross-sector collaboration between scholars, academics, and business practitioners is necessary to establish adaptive Sharia standards. By recognizing new practices that do not contradict Islamic principles, al-‘Urf and al-‘Adah have the potential to strengthen justice and ethics in fintech transactions, as well as support the sustainability of the sharia economy in the global era.
Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia Muhammad Ridwan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v4i02.4616

Abstract

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satu kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa perbankan syariah. Dalam penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama menggunakan hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil berupa tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung dan hukum acara dalam KUHPerdata. Sedangkan hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini berupaya menemukan pola penyelesaian sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama, menemukan faktor penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah serta menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama. Adapun sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah ditemukan fakta yaitu; Pertama, Hakim mengadili sengketa perbankan syariah menggunakan: 1. Hukum formil berupa PERMA dan KUHPerdata, 2. Hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, PBI serta OJK. Kedua, Menemukan faktor penyebab terjadinya sengketa yaitu: 1. Faktor Norma dalam akad, pemahaman yang kaku mengakibatkan wanprestasi, keadaan memaksa dan perbuatan melawan hukum, 2. Faktor pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, 3. Faktor sosial budaya konsumtif oleh pihak perbankan dan nasabah. Ketiga, Menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah keadilan, lembaga keuangan serta kesejahteraan rakyat. Maka merekomendasikan untuk menyempurnakan hukum formil peradilan Agama, menguatkan pemahaman nasabah dan perbankan syariah pada klausul akad perjanjian, perkembangan ekonomi syariah yang berdampak kepada lembaga keuangan, nasabah dan masyarakat secara umum
Analisis Pasar Modal Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Muhammad Faishol; Ziyadatus Shofiyah; Fahad Abdillah; Fathimatuz Zuhro; Erma Arinatul Wahzulah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i02.7336

Abstract

Mempromosikan bisnis Islam di pasar ekonomi yang patuh syariah sangat menguntungkan. Kondisi ekonomi saat ini tidak seharusnya memengaruhi pasar saham. Pasar konvensional dan syariah dapat disesuaikan dengan hukum Islam dalam Muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi perbedaan mendasar harus dipertimbangkan dalam pengoperasiannya. Penelitian ini bertujuan untuk membantu umat Islam khususnya kaum millenial agar memahami apakah Pasar Modal telah sesui dengan syaria’t Islam sebagaimana Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2002. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian desk kualitatif dengan teknik penelitian lapangan atau perpustakaan. Sumber data pustaka dari penelitian ini yaitu Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2002 dan dari sumber ilmiah terkait. Sedangkan sumber data lapangan yaitu yang berkaitan langsung dengan pasar modal. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan fundamental antara pasar konvensional dan syariah menurut fatwa DSN MUI dalam hal operasional, sedangkan pasar konventional memiliki banyak spekulasi dan praktek jual beli saham yang tidak sesuai dengan hukum Islam dan dengan demikian tidak dapat mencapai tujuan kemandirian. Selain itu, Islam mengharuskan transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, investasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam berbeda dari investasi atas dasar prinsip ekonomi konvensional.
Analisis pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas Ashif Jauhar Winarto; Muhammad Lathoif Ghozali
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i01.6943

Abstract

Pada era saat ini kebutuhan sehari-hari bagi semua kalangan sangat mudah untuk didapatkan dengan cara menggunakan gadget atau smartphone sehingga bisa mengakses semua yang diinginkan oleh konsumennya sangat perlu perhatian khusus oleh umat Islam seperti hukum dalam jual beli di internet atau platform digital, dalam fluktuasi harga terdapat di platform digital tersebut sehingga terhindar dari yang dinamakan unsur riba. Ulama Jumhur berpikiran qiyas itu menjadi hujjah syariah atau sumber hukum syariah untuk hukum amal tindakan manusia dalam tingkat keempat argumen syariah. Oleh sebab itu, jika suatu peristiwa tidak memiliki hukum ditentukan dari nash atau ijma’ dan memiliki pandangan ‘illat dengan sesuatu hal yang memiliki nash. Golongan ini, oleh pakar ushl fiqh disebut dengan mutsbitul qiyas.  Penelitian ini memiliki tujuan  untuk menganalisis dan menemukan hukum fluktuasi harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja dengan menggunakan metode Qiyas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (library research). Acuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  As-Sunnah tentang mekanisme pasar dan Fatwa DSN-MUI No. 40 80 yang di dalamnya terdapat ketentuan mekanisme pasar. Fluktuasi pada harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja yang dianalisis memakai metode Qiyas terhadap sistem mekanisme pasar dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan hasil riset bahwasannya fluktuasi pada harga paket data internet di platform digital Dana dan LinkAja adalah mubah, karena memiliki kesamaan karakteristik (‘illat) dengan mekanisme pasar yang juga mengalami fluktuasi naik turunnya harga berdasarkan permintaan dan penawaran.AbstractIn the current era, daily needs for all people are very easy to obtain by using a gadget or smartphone so that they can access everything that their consumers want, they really need special attention by Muslims, such as the law in buying and selling on the internet or digital platforms, in price fluctuations. contained in the digital platform so as to avoid the so-called element of usury. Jumhur scholars think that qiyas is a source of sharia law or a source of sharia law for the law of human action in the fourth level of the sharia argument. Therefore, if an event does not have a law, it is determined from the text or ijma' and has the view of 'illat with something that has a text. This group, by ushl fiqh experts, is called mutsbitul qiyas. This study aims to analyze and find the law of price fluctuations for internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms using the Qiyas method. This research is descriptive qualitative research using a library research approach. The legal reference used in this study is the As-Sunnah on market mechanisms and the DSN-MUI Fatwa No. 40 80 in which there are provisions for market mechanisms. Fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms were analyzed using the Qiyas method on the market mechanism system in Islam. This study shows the results of research that fluctuations in the price of internet data packages on the Dana and LinkAja digital platforms are permissible because they have the same characteristics ('illat) with market mechanisms which also experience price fluctuations up and down based on supply and demand.
Relevansi Fatwa dalam Regulasi Perbankan Syariah Sebagai Landasan Operasional Perbankan Syariah Abdul Haris Simal
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v3i2.2645

Abstract

Perkembangan perekonomian di Indonesia melalui dunia perbankan kerapkali menjadi acuan. Olehnya itu, dalam operasionalnya dibutuhkan regulasi perbankan syariah, sebagaimana dapat dicermati dalam: Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan sampai pada akhirnya disahkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi, dalam pelaksanaan operasinal prinsip syariah, perbankan syariah memerlukan sebuah lembaga yang dapat mengawasi segala produknya. Sehingga dalam Undang-undang N0.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tepatnya pada pasal 26 secara tegas disebutkan bahwa bank syariah dalam operasinal produknya wajib tunduk kepada fatwa DSN-MUI. Selain itu, untuk menjamin bahwa keterkaitan fatwa DSN-MUI dapat dimasukan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah, dijelaskan dalam pasal 5, dengan jelas bahwa kewenanang KPS bertugas menafsirkan dan memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia. Dengan demikian, dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari produk peraturan Perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan Bahan-bahan pustaka sebagai bahan hukum sekunder. Kemudian, penulis memulai dengan teknik analisis data.Kata Kunci: Regulasi, Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI.
Tingkat Bunga dan Nilai Larangan dalam Al-Quran terhadap Kinerja Bank Syariah Syarifah Febriana; Hasanuddin Hasanuddin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v2i2.1622

Abstract

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat bunga berpengaruh terhadap kinerja Bank BNI Syariah Cabang Makassar dan telah sesuai dengan nilai larangan dalam Al Quran. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X1 Tingkat Bunga, X2 Nilai Larangan dalam Al Quran, dan Y Kinerja BNI Syariah.Total sampling dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan  cara penyebaran  kuesioner atau angket.  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah jumlah nasabah dan karyawan Bank BNI Syariah Cabang Makassar sebanyak 18,250 orang, dengan menggunakan rumus Sloving maka menghasilkan sampel sebanyak 100 sampel. Selanjutnya, data yang diperoleh melalui instrumenttersebut   kemudian   diolah   melalui   analisis   regresi   linear berganda dengan bantuan aplikasi Partial Least Square (PLS).Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  margin  syariah,  penjualan hasil  pertanian,  agen  dan  kesejahteraan  keluarga  petani  berpegaruh positif dan signifikan dari  hasil analisis inferensial yang menggunakan uji t dengan rumus regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel.Kata Kunci: Kinerja; Nilai Larangan; Tingkat Bunga
Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Tokopedia Nurfyana Narmia Sari; Misbahuddin Misbahuddin; Asfira Yuniar; Ibtisam Ibtisam
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i02.5682

Abstract

Cashback merupakan penawaran bagi costumer berupa poin digital atau uang digital yang akan diberikan kepada costumer jika telah membeli sebuah barang dari penjual dengan kesepakatan bersama. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan pendekatan fiqih. Penelitian tersrebut bertujian untuk menghindari suatu transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Cashback merupakan tipuan marketing dengan tujuan menarik pelanggan, cashback termasuk dalam khiyaar ghabn. Fungsi khiyar dalam hukum islam ialah jika seseorang melakukan jual beli dapat memikirikan dampak yang ditimbulkan kedepannya supaya tidak ada penyesalan dikemudian hari. Khiyaar ghabn diperbolehkan oleh ulama Hanafiyah jika tipuannya (ghabn) mengandung bujukan (taghrir). Jadi, cashback dibolehkan karena sebuah tipuan untuk membujuk pelanggan di tokopedia. pelanggan di tokopedia. Dinyatakan dalam al-Ikhtiyarat, Boleh membuat kesepakatan potongan pembayaran cicilan yang dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan satu keterangan dari Imam as-Syafi’i. Alasan Ibnul Qoyim yang membolehkan hal tersebut, karena kesepakatan ini kebalikan dari riba. Dalam transaksi riba, waktu pelunasannya ditambah dan nilai utang dinaikkan.Ulama yang mengharamkan kesepakatan ini, meng-qiyas-kan kesepakatan ini dengan riba. Padahal sangat jelas perbedaan antara orang mengatakan, “Lunasi sekarang atau ditunda dan ada ribanya.” dengan orang mengatakan, “Lunasi segera, nanti saya kasih potongan 100rb.” Bagaimana ini bisa disamakan. Sehingga tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya, tidak pula ijma’, maupun qiyas yang shahih. Cashback dibolehkan karena tidak mengandung riba dan termasuk dalam khiyar gabhn.Kata Kunci: Cashback; Hukum Cashback; Pelanggan.Analisys of Islamic Law on Cashback TokopediaAbstractCashback is a marketing ploy with the aim of attracting customers, cashback is included in khiyaar ghabn. The function of khiyar in Islamic law is that if someone makes a sale and purchase, they can think about the impact it will have in the future so that there will be no regrets in the future. Khiyaar ghabn is allowed by Hanafiyah scholars if the trick (ghabn) contains persuasion (taghrir). So, cashback is allowed because it is a trick to persuade customers on Tokopedia. customers at Tokopedia. It is stated in al-Ikhtiyarat, it is permissible to make an agreement on installment payments which is the opinion of Imam Ahmad in a history and a statement from Imam as-Shafi'i. The reason why Ibnul Qoyim allowed this was because this agreement was the opposite of usury. In usury transactions, the repayment time is increased and the value of the debt is increased. Ulama who forbid this agreement, qiyas this agreement with usury. Even though there is a very clear difference between people saying, "Pay off now or delay and there is usury." with people saying, "Pay off immediately, I'll give you a 100k discount later." How can this be equated. So that there is no evidence that shows that it is haram, nor does ijma' or qiyas that are authentic. Cashback is allowed because it does not contain usury and is included in khiyar gabhn. Keywords: Cashback; Casback law; Customers

Page 3 of 13 | Total Record : 122

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process) Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue