cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
RIZKI JUM'AIDIL MUSTHOFA
Contact Email
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Phone
+6283854003553
Journal Mail Official
rizkijumaidilmusthofa@gmail.com
Editorial Address
Jln William Iskandar V, Pancing, MEDAN
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
HUKUM EKONOMI ISLAM
Published by Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ISSN : 25494872     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Pasar modal syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Pasar ini menyediakan instrumen investasi seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang telah diseleksi dan diawasi oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar sesuai dengan fatwa syariah. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam, pasar modal syariah menawarkan solusi investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga halal dan etis. Selain berperan sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan, pasar modal syariah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang relevan dan penting bagi umat Islam di era modern.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 122 Documents
 2   3   4   5   6 
MODEL BAGI HASIL TRADISI TESANG PADA MASYARAKAT PETANI PADI DI TINJAU DARI HUKUM EKONOMI ISLAM Siradjuddin Siradjuddin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i2.2300

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang di-peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data yang menjadi rujukan penulis adalah Data Demografi dan Monografi Kelurahan Bontomanai 2015 serta jawaban dari 10 Narasumber dari hasil wawancaralangsung dengan para pelaku Tradisi tesang tersebut yang meliputi ketua Rukun Warga, ketua Rukun Tetangga dan para Masyarakat petani lainnya yang pengambilannya di-lakukan secara acak di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.Hasil penelitian menunjukkan Penerapan tradisi tesang jika ditinjau dari perspektif Islam sudah sesuai dengan hokum Islam dimana ter-penuhinya Prinsip dan Asas-asas ekonomi Islam, namun belum sesuai dengan syarat-syarat ekonomi Islam dimana akad harus dilakukan secara tertulis. Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tesang bagi pemilik lahan yaitu adanya pekerjaan lain, usia yang sudah tua, janda, menolong sesama (Qs. Al-Maidah ayat 2 : Dan tolong menolonglah kamu dalam me-ngerjakan kebajikan dan takwa). Sedangkan bagi petani yaitu mencari peng-hasil antam bahan dan tidak mempunyai lahan untuk digarap. Pengetahuan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai akan ekonomi Islam khususnya dibidang kerjasama lahan pertanian sangatlah minim, terlihat dari jawaban para narasumber akan kebenaran dan kondisi sebenarnya ketika penulis bertanya tentang ekonomi Islam.Kata Kunci: Bagi Hasil, Tradisi Tesang, Petani Padi
STUDI KOMPARASI OPERASIONAL PRODUK PEGADAIAN SYARIAH DAN GADAI KONVENSIONAL Muh. Ishak Agus; Syahruddin Yasen
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v2i1.1387

Abstract

AbstrakMenurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Dan masyarakat masih menganggap perusahaan syariah dan konvensional sama. Padahal jika dilihat dari segi operasional dan landasan hukumnya jelas berbeda yang dimana pegadaian syariah berpedoman pada Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 278 tentang larangan riba. Hal ini menunjukkan bahwa produk Ar-Rahn menjadi pilihan terbaik untuk nasabah dalam mengambil keputusan memilih produk gadai syariah atau ar-Rahn. Kata kunci : Nasabah, Produk Pegadaian syariah, Gadai Konvensional  AbstractAccording to the Book of the Civil Code Article 1150, pledge is the right earned by a person who has receivables on a moving good. The moving goods are handed over to the person who is indebted by a person who has a debt or by another person on behalf of the person having the debt. And society still considers sharia and conventional companies alike. Whereas when viewed from the operational point of view and the legal basis is clearly different where the shariah pawn is guided by Al-Qur'an surah Al-Baqarah verse 278 about the prohibition of usury. This shows that the product of Ar-Rahn becomes the best choice for the customer in making decision to choose the product of pawn of shariah or ar-Rahn.Keywords: Customer, Sharia Pawn Products, Conventional Pawn
Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi’i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam Al-Sharf Muh Ahsan Kamil; Muhajirin Muhajirin; Rusli Malli
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.9242

Abstract

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaannya tidak hanya dari aspek kepercayaan (aqidah) saja tetapi secara menyeluruh terkait hidup manusia yang sudah diatur dalam Alquran dan Al-Sunnah. Seiring perkembangan zaman, perilaku ekonomi manusia juga terus berkembang dan lebih kompleks, hal tersebut menuntut adanya hukum Islam yang universal dan mengikuti zaman, seperti madzhab al-Syafi’i yang terkenal dengan kitab Ar-Risalahnya dengan menetapkan sumber hukum berupa qiyas. Penelitian ini bertujuan menampilkan dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam bidang ekonomi khususnya pada transaksi al-Sharf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan qiyas mulai dari Imam al-Syafi’i hingga ke pengikutnya yang terus mengalami perubahan, serta pengimplementasian qiyas dalam sarf dipersamakan dengan pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai dan sesuai rukun dan syarat. Hukum membolehkan praktik sharf memang bukan suatu hukum yang ditetapkan oleh imam al-Syafi’i. Hukum tersebut lahir dari para ulama Syafi’iyah dan jumhur ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam, namun Imam al-Syafi’i sangat berperan penting dalam hal ini karena telah mengkodifikasi sumber hukum Islam.
Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Kredit Macet di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Temon Kulon Progo Diana Lailatus Sa'diyah; Omiga Chabiba
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v5i01.4869

Abstract

AbstrakPemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Adanya BUMDes di pedesaan diharapkan mampu untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Namun maraknya praktik kredit macet di BUMDes menjadikan tujuan awal menjadi sedikit terhambat. Penegakan hukum dalam praktiknya tidak berjalan dengan efektif meskipun ada sanksi telah diatur dalam perjanjian kredit, namun sanksi tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi alasan maraknya praktik kasus kredit macet di BUMDes dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kesepakatan pada perjanjian kredit serta untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada BUMDes menurut sudut pandang hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologi hukum, yaitu sebuah pendekatan yang berangkat dari cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari timbal balik antara hukum dan fenomena sosial dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Kredit macet dipengaruhi oleh budaya atau kultur masyarakat yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran hukum. Selain itu penyelesaian kredit macet di BUMDes lebih mengutamakan Al Urf.Kata Kunci: BUMDes; Budaya Hukum; Kesadaran Hukum.Analysis Of The Sociology Of Islamic Law Against Bad Credit in Bumdes (Village Owned Enterprises)AbstractThe government in reducing poverty needs media that are close to the community to help alleviate poverty. The existence of BUMDes in rural areas is expected to be able to shape the welfare of the community. However, the rampant practice of bad loans in BUMDes made the initial goal a bit hampered. Law enforcement in practice does not work even though there are sanctions that have been regulated in an effective credit agreement, but these sanctions are not carried out properly. This study was conducted to find out what factors are the reasons for the widespread practice of bad loans in BUMDes and to find out how the level of public legal awareness of credit agreements and to find out how to resolve bad loans in BUMDes according to the point of view of Islamic law. The method used in this research is normative sociology of law, which is an approach that departs from the branch of science analytically and empirically studying the reciprocity between law and social phenomena with primary data research obtained directly in the field. Bad loans are influenced by the culture or culture of the community that affects legal compliance and awareness. In addition, bad loans at BUMDes prioritize Al Urf.Keywords: BUMDes; Legal Culture; Legal Awareness
Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam Utia Khasanah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v3i1.2119

Abstract

Kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan semakin modernnya jaman. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat nelayan dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga keluarlah ide menjalankan usaha lain sebagai pedagang eceran. Namun terkendala tidak adanya modal yang kemudian menjadi peluang bagi rentenir untuk menjalankan bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang eceran ditinjau menurut prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan paradigma kritis. Sumber data penelitian ialah hasil wawancara terhadap rentenir dan pedagang eceran, serta data tertulis dari kantor Kelurahan Barrang Caddi Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar dan studi kepustakaan yang relevan. Pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik rentenir telah ada sejak tahun 2013 dikarenakan kebutuhan modal dan tidak adanya lembaga keuangan formal dengan proses utang piutang yang mudah dan pembayarannya menggunakan sistem cicil per hari. Praktik rentenir tidak mampu mensejahterakan pedagang eceran, hal ini dikarenakan pinjaman modal dari rentenir hanya mampu membantu pedagang eceran dalam memenuhi kebutuhan materialnya, namun tidak pada kebutuhan spiritual. Selain itu praktik riba yang dilakukan rentenir tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip keadilan, prinsip ta’awun dan prinsip maslahat.
The Effect of Boycotts on Stock Volatility: An Event Study Nur Hishaly GH; Muh Ginanjar; Muhammad Nurhadi N; Wafiq Asizah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i2.16501

Abstract

This research investigates the impact of the MUI (Majelis Ulama Indonesia) fatwa number 83 of 2023, which calls for a boycott of products affiliated with Israel, on the stock performance of targeted companies. The primary objective is to analyze market reactions to the fatwa announcement, employing an event study approach to measure abnormal stock returns before and after the announcement. Data was collected using purposive sampling from companies identified as boycott targets, including PT. Fast Food Indonesia Tbk, PT. Map Boga Adiperkasa Tbk, PT. Sarimelati Kencana Tbk, and PT. Unilever Indonesia Tbk. The findings reveal a significant decline in abnormal returns for the targeted companies following the fatwa announcement, indicating a negative investor reaction that led to increased selling activity. This study highlights the strategic implications for companies facing boycotts, emphasizing the need for risk mitigation strategies in response to consumer sentiment. Additionally, it suggests further research incorporating qualitative methods to delve deeper into investor behavior regarding such fatwas.
PENGARUH VARIABEL EKONOMİ MAKRO TERHADAP KEMISKINAN Dl KOTA PENGARUH VARIABEL EKONOMİ MAKRO TERHADAP KEMISKINAN Dl KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Siti Walidah Mustamin
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v1i1.1635

Abstract

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat penting untuk diberikan solusi dalam ekonomi, sehingga harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Penelitian ini bertüjuan mengetahüi pengaruh belanja pemerintah, inflasi, dan investasi terhadap kemiskinan (baik secara langsung maupun tidak langsung) melalui pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap terhadap kemiskinan (baik secara langsung dan tidak langsung) melalui tingkat pengangguran terbuka dan pendapatan perkapita di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai 1999-2013. Peneliüan ini menggunakan data sekunder. Model analisis yang digunakan, yaitu analisis Path dengan alasan untuk menjelaskan akihat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel sebagai variabel independen terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel dependen yang terdapat persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukan bahvva: (1) Belanja pemerintah secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; (2) Inflasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh inflasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; (3) Investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh investasi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi; dan (4) Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita.Kata Kunci: Belanja Pemerintah, Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan
Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Sistem Ekonomi Islam Erty Rospyana Rufaida; Asnidar Asnidar; Eni Novitasari; Alamsyah Alamsyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i1.14226

Abstract

Wacana ekonomi syariah dimulai dengan ide ekonomi bisnis yang tidak bergantung pada praktik riba. Sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan berbagai perangkat untuk mencapai tujuan ideal dari ekonomi syariah. Salah satu bentuk perangkat pendukungnya adalah sistem informasi, alat pengukur, dan alat pertanggungjawaban. Inilah yang dikenal dengan akuntansi syariah dengan landasan Al Quran dan Hadis. Masih banyak praktik-parktik akuntansi syariah yang tidak menerapkan secara tepat landasan tersebut. Ini mengakibatkan akuntansi Islam kehilangan unsur kemurniannya karena lebih mempraktekkan teori-teori yang ada di dalam akuntansi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi kembali landasan normatif serta historis dari akuntansi syariah. Sehingga akuntansi Islam terbentuk menjadi akuntansi yang murni berpedoman pada sumber utamanya Al Quran dan Hadis. Meteodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau Libarary Research. Riset kepustakaan salah satu bentuk metode dari penelitian jenis kualitatif. Data-data dan bahan yang digunakan untuk kajian dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal, buku, kitab dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa akuntansi Islam, atau yang juga dikenal sebagai akuntansi syariah, telah diperintahkan secara normatif dalam Al Quran. Dalam transaksi keuangan atau penyusunan laporan akuntansi diarahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Secara historis, sistem akuntansi Islam untuk pertama kalinya telah diterapkan pada zaman Rasulullah. Kewajiban perintah agar mencatat transaksi tanpa tunai yang menjadi faktor agar umat Islam pada masa itu untuk lebih memperhatikan tata cara pencatatan transaksi mereka. Hingga akuntansi syariah pun terus berkembang sampai ke zaman era modern.
Pembebasan Denda (al-Gharāmah) Pada Nasabah Wanprestasi di Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Maqāṣid asy-Syarī’ah Perspektif asy-Syāṭibī Moh. Hamzah; Wasilatur Rohmaniyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v6i02.7440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian maqāṣid asy-syarī’ah dari kebijakan pembebasan denda yang diberikan kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, dengan melalui kerangka berfikir maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī. Dimana pembebasan denda ini sudah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, dengannya untuk melihat seberapa besar implikasinya, maka maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī diyakini menjadi suatu pisau analisis yang tepat dalam kontek ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan melalui pengamatan kepustakaan, serta dengan menggunakan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini, yaitu pembebasan denda yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah wanprestasi atau bermasalah, sejatinya telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dari hasil analisis yang tajam melalui maqāṣid asy-syarī’ah teorinya asy-Syāṭibī, disimpulkan bahwa pembebasan denda yang diaplikasikan telah mencapai tujuan-tujuan syariah dan telah memberikan kemaslahatan yang sangat besar terhadap nasabah. Selain itu, asy-Syāṭibī yang telah membagi maqāṣid asy-syarī’ah menjadi tiga tingkatan, berupa ḍaruriyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah. Dengannya, pembebasan denda yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah sejatinya telah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dari nasabah tersebut, dari lima unsur ini merupakan bentuk kebutuhan pokok pada setiap orang dalam menjalani hidup yang layak dan sesuai dengan koridor Islam.AbstractThis study aims to determine how far the achievement of maqāṣid asy-syarī’ah from the policy of exemption from fines given to customers who default or have problems, through the framework of thinking maqāṣid asy-syarī’ah theory asy-Syāṭibī. Where the waiver of this fine has been applied by several Islamic financial institutions, in order to see how big the implications are, the maqāṣid asy-syarī'ah theory asy-Syāṭibī is believed to be an appropriate analytical knife in this context. This research is a type of normative legal research through literature observation, as well as by using a conceptual approach. The results of this study, namely the exemption of fines applied by Islamic financial institutions to customers who default or have problems, have actually been regulated in the National Sharia Council Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 and regulations on the Compilation of Sharia Economic Law. Then from the results of a sharp analysis through the maqāṣid asy-syarī’ah theory of asy-Syāṭibī, it is concluded that the waiver of fines applied has achieved the objectives of sharia and has provided enormous benefits to customers. In addition, asy-Syāṭibī who has divided maqāṣid asy-syarī’ah into three levels, namely ḍaruriyah, ḥājiyyah and taḥsīniyyah. With it, the exemption of fines implemented by Islamic financial institutions has actually preserved the religion, soul, mind, lineage and property of these customers, of these five elements are a form of basic needs for everyone in living a decent life and in accordance with the corridors of Islam. 
Pemahaman Nilai-Nilai Etika Konsumsi Islami terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Perbankan Syariah Supriadi Supriadi; Nur Isra Ahmad
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v4i01.3376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pengaruh pemahaman nilai-nilai etika konsumsi Islami terhadap perilaku konsumtif mahasiswa perbankan syariah UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan responden berjumlah 30 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling (simple random sampling). Metode pengumpulan data yang digunakan ialah angket tertutup dengan menggunakan skala likert. Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah melalui analisis deskriptif, prasyarat analisis, dan analisis inferensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman nilai-nilai etika konsumsi Islami mahasiswa perbankan syariah UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 70% 2) Perilaku konsumtif mahasiswa perbankan syariah UIN Alauddin Makassar berada pada kategori sedang dengan persentase sebesar 73,33% 3) Terdapat pengaruh pemahaman nilai-nilai etika konsumsi Islami terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan membandingkan t hitung dan t tabel. Nilai t hitung t tabel (12,522 1,701) dan signifkansi 0,05 (0,000 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Page 4 of 13 | Total Record : 122

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 2 (2025): Desember 2025 (In Process) Vol. 9 No. 1: Juni 2025 Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process) Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7, No 02 (2023): Desember 2023 Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023 Vol 6, No 02 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2022) Vol 6, No 01 (2022): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2022) Vol 5, No 02 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2021) Vol 5, No 01 (2021): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2021) Vol 4, No 02 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2020) Vol 4, No 01 (2020): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2020) Vol 3, No 2 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2019) Vol 3, No 1 (2019): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2019) Vol 2, No 2 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2018) Vol 2, No 1 (2018): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2018) Vol 1, No 2 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (DESEMBER 2017) Vol 1, No 1 (2017): JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH (JUNI 2017) More Issue