cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga
Contact Email
justlaw@sains.ac.id
Phone
+6282163978899
Journal Mail Official
justlaw@sains.ac.id
Editorial Address
Jl. Akses Tol No.50, Gandasari, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 11650
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Science and Theory of law
Published by Universitas Sains Indonesia Publishing
ISSN : -     EISSN : 30892414     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTLAW atau Journal Science and Theory of Law merupakan jurnal akademik untuk studi ilmu hukum yang diterbitkan oleh Universitas Sains Indonesia Publishing. JUSTLAW berfokus pada berbagai subdisiplin ilmu hukum yang mencakup Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Kenegaraan, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Hukum Islam, dan lain lain. JUSTLAW juga menerima tulisan-tulisan yang mencakup topik interdisipliner antara hukum dan bidang ilmiah lainnya seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Hakekat Penggunaan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Perumahan Antara Developer Dan Konsumen Widhy Andrian Pratama; Sitti Khadijah Nurfajri; Gunawang
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of a Sales and Purchase Agreement (PPJB) plays a crucial role as the initial step before the creation of a Sale and Purchase Deed. The existence of a PPJB does not prevent the parties from transacting, even though the transfer of land rights has not yet occurred at the time of signing the PPJB. This is because the transfer of land rights must be through a Sale and Purchase Deed, and the PPJB serves as the entry point for establishing the Sale and Purchase Deed. This PPJB is intended to bind the seller and buyer, which is usually done by developers to facilitate the property buying and selling process. This research aims to deepen theoretical understanding and broaden perspectives on various social phenomena and humanitarian issues. This research applies a normative juridical approach with a focus on literature studies as the basis for analysis. The stages of research implementation include identifying legal issues, reviewing relevant literature, and applying legal analysis systematically and purposefully. The collection of legal materials is carried out through searching various appropriate reference sources using the literature study method. Therefore, we can conclude that the standard clauses generally contain provisions that have the potential to harm consumers, including by limiting consumer rights, shifting developer responsibilities, or even exempting developers from legal responsibility. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, specifically Article 18, any standard clause that contradicts the provisions of the regulation and causes harm to consumers is declared to have no binding legal force. Therefore, the application of standard clauses by developers must be carried out carefully and within the applicable legal corridor in order to maintain a balanced position between business actors and consumers
Implementasi Pembinaan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Robby Prima Panggabean
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. LPKSM belum optimal melaksanakan salah satu tugasnya, yaitu kegiatan menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, padahal Kesadaran Konsumen yang tinggi merupakan senjata yang ampuh dalam Perlindungan Konsumen. Salah satu upaya untuk berkembangnya LPKSM adalah Pemerintah mengadakan Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola LPKSM. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah pembinaan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat melalui Pendidikan atau koordinasi pelaksanaan kegiatan LPKSM, sedangkan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat melalui Bimbingan Teknis. Adapun pembinaan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau secara kolaborasi antara Pemerintah dengan LPKSM, sedangkan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM dapat diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui Implementasi Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola LPKSM.
Problematika Penetapan Kerugian Negara Pasca Eksekusi Pidana Korupsi La Ode Aindo; La Ode Mbunai; Jimmy Himawan
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan kerugian negara merupakan elemen penting dalam sistem hukum keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, ketentuan ini menimbulkan persoalan serius ketika kerugian negara yang telah dipulihkan melalui eksekusi pidana korupsi tidak serta-merta menghapus piutang daerah dalam neraca pemerintah daerah. Persoalan ini semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menggeser paradigma delik korupsi dari delik formil berbasis potential loss menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara bersifat nyata dan pasti (actual loss). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dan disharmoni kewenangan yang menyebabkan beban ganda serta ketidakpastian hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya penegasan normatif dan sinkronisasi kelembagaan antara BPK dan Jaksa Eksekutor agar pemulihan kerugian negara berjalan efektif dan adil.
Upaya Pencegahan Perlakuan Diskriminasi Berlapis Terhadap Perempuan Dengan Disabilitas Robby Prima Panggabean
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perlakukan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hukum Penyandang Disabilitas termasuk bukan hukum  yang baru, namun perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas masih ada di Indonesia. Dalam perspektif filosofis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa dan Negara Indonesia. Dalam perspektif ideologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia. Dalam perspektif Yuridis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dalam perspektif sosiologis, Diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas bertentangan dengan hukum. Adapun kesimpulan dalam Penelitian ini adalah melaksanakan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hal kesetaraan bagi perempuan dengan disabilitas melalui edukasi dan sosialiasi. Jadi penelitian hukum ini fokus kepada untuk mengetahui upaya pencegahan perlakuan diskriminasi berlapis terhadap perempuan dengan disabilitas.
Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Transaksi Bisnis Digital La Ode Mbunai; Azet Hutabarat; Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Mahendra Maskhur Sinaga; Jon Sembiring
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) in digital business transactions has brought about significant changes in the way companies conduct their economic activities, particularly in terms of improving efficiency, automation and data-driven decision-making. However, the rapid uptake of this technology has not been matched by an adequate legal framework in Indonesia. This study aims to analyse the legal implications of AI use in digital business transactions, particularly regarding legal certainty, liability, and consumer protection. The method employed in this study is a normative legal approach using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, analysed qualitatively through a literature review. The results of the study indicate that existing regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), the Civil Code, and the Consumer Protection Law, do not yet specifically address the autonomous and adaptive characteristics of AI, thereby creating a legal vacuum (rechtsvacuum). Furthermore, AI is not recognised as a legal entity; consequently, liability for any resulting losses is attributed to the parties involved such as developers, users and service providers under an approach of collective liability and the principle of strict liability. From a consumer protection perspective, the use of AI also poses risks relating to algorithmic transparency and data security. Therefore, there is a need to establish a specific, adaptive and comprehensive legal framework to provide legal certainty and ensure protection for all parties within Indonesia’s digital business ecosystem.
Tinjauan Sistematis Penerapan Artificial Intelligence dan Big Data Untuk Klasifikasi Identifikasi Kasus dan Prediksi Putusan Hakim Ali Muhammad; La Ode Mbunai; Muhammad Hasan Abdullah; Achmad Chotib; Suminah
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to systematically analyze the application of Artificial Intelligence and Big Data in legal case classification and judicial decision prediction. The study employs a Systematic Literature Review by examining relevant publications on the use of artificial intelligence technologies in the legal domain. The review focuses on the methods employed, dataset types and characteristics, preprocessing techniques, feature extraction methods, and factors affecting model performance. The findings show that methods used for case classification and judicial decision prediction include Machine Learning, Natural Language Processing, Support Vector Machine, Deep Learning, BERT, LSTM-CNN, Contrastive Learning, Knowledge Graph, Graph Contrastive Learning, Large Language Model, Multi-Task Learning, AdaBoost, and Explainable Deep Learning. The datasets are predominantly composed of legal documents, case texts, judgment texts, case facts, appeal cases, and structured judicial data. Data representation is performed through NLP, BERT, Deep Learning models, Fact Elements, Knowledge Graphs, and graph-based approaches. Preprocessing techniques are not reported consistently across the reviewed literature. Model performance is influenced by dataset quality and characteristics, data representation, algorithm and model architecture selection, completeness of case facts, relationships among legal elements, and the ability of models to capture legal context. The findings indicate a methodological development from Machine Learning and NLP toward Deep Learning, large language models, and graph-based approaches for supporting case analysis and judicial decision prediction. The review also emphasizes interpretability for responsible legal analysis and judicial decision support systems.
Tata Kelola UU Ketenagakerjaan di Indonesia (Analisis UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, Dan Putusan MK NO. 168/PUU-XXI/2023). Zahra Malinda Putri; S.H.S Ulil Albab; Syaiful Bahari; Yusup Suparman
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 13 of 2003 concerning Manpower constitutes the primary legal framework governing labor law in Indonesia. Following the enactment of the Job Creation Law, significant changes have been introduced to the Indonesian labor law system. Various changes in labor regulations, including those concerning the employment of foreign workers, wage regulations, fixed-term employment agreements (PKWT), and termination of employment, are considered to have caused losses and injustice to Indonesian workers. This study aims to provide a perspective on labor regulations in Indonesia that are more equitable and proportional for Indonesian workers. The research employs a normative-qualitative method through a literature review, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data as supporting evidence. The findings indicate that the Job Creation Law has largely overlooked aspects of justice for Indonesian workers by facilitating greater involvement of foreign workers, eliminating the time limit for fixed-term employment agreements (PKWT), establishing potentially biased wage-setting mechanisms, and allowing unilateral termination of employment by employers. This study recommends that the government reformulate the Manpower Law and separate it from the Job Creation Law.
Hak Asasi Manusia Kaitannya dengan Penolakan Donor Darah Sesuai Hukum Kesehatan di Indonesia Suminah; Leony Ciputri; Kimberly Ciputri; Nabila Asy-Syifa Taufik
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Blood donation constitutes an essential humanitarian parctice conducted voluntarily and without coercion, providing a critical source of blood for patients requiring transfusion. Despite its humanitarian nature, blood donation requires a rigorous screening process to ensure that prospective donors meet established eligibility criteria. This screening is essential to maintain the quality and safety of donated blood and to minimize the risk of transfusion-transmitted infection and other adverse health outcome in recipients. This article aims to examine the principles governing safe and appropriate blood donation practices and to analyze appropriate approaches to communicating donor deferral decisions while respecting human rights. This study employed a qualitative descriptive method through a review of relevant literature, books, and applicable laws and regulations. The finding indicate that blood donation should be conducted in accordance with the principle of humanity, safety, and respect for the rights of both donors and blood recipients. Only individuals who fulfill the established health and eligibility criteria should be permitted to donate blood. In cases of permanent donor deferral, the decision should be communicated clearly, respectfully, and transparently, while ensuring that the donor’s human rights and dignity are upheld.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law Vol. 2 No. 02 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law