Articles
25 Documents
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Abdurrohman Akbar, Firman Muhammad]]>;
<![CDATA[Amelia, Erika]]>;
<![CDATA[Rodoni, Ahmad]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i1.2
<![CDATA[Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk memperbaiki kejahilan. Salah satunya dengan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi. Rasulullah SAW mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti, masalah kemasyarakatan, masalah hukum, politik, juga masalah perniagaan atau ekonomi. Masalah perekonomian umat yang menjadi salah satu hal yang sangat di perhatikan oleh Rasulullah SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengeluarkan sekaligus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan. langkah dalam penentuan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang sangat signifikan, sekaligus cerdas dan diluar espektasi pada masa itu, sehingga Islam menjadi sebuah agama dan negara yang dapat berkembang dengan pesat, karena bisa berkembang dalam jangka waktu yang relative singkat. Sistem ekonomi yang Rasulullah SAW terapkan menggunakan berdasarkan dengan prisn-prinsip ekonomi yang ada di dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an menjadi sumber-sumber utama dalam ajaran Islam. Islam telah menentukan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari di berbagai aspeknya, termasuk pada bidang ekonomi.]]>
<![CDATA[ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG SOVEREIGN GREEN SUKUK ]]>
<![CDATA[Afifah Zahra, Inas]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i1.3
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbath hukum fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang sovereign green sukuk atau dalam konteks lebih umumnya adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kajian pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penetapan fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) digunakan metode istinbath hukum manhaji dengan metodologi istishlahi atau maslahah al-mursalah. Adapun secara substansi dalam perspektif maqhasid syariah di transaksi keuangan Islam dimana bertujuan yaitu untuk menjaga harta (hifz maal), penerbitan sovereign green sukuk atau SBSN termasuk jenis kebutuhan sosial dengan level maslahah tahsiniyat atau tersier. Penelitian ini juga memberikan saran kepada DSN-MUI agar segera menerbitkan fatwa khusus terkait sovereign green sukuk atau green sukuk sebagai dukungan atas konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Developmennt Goals (SDGs) dan tambahan regulasi untuk penerbitan instrumen keuangan syariah berwawasan lingkungan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.18 TAHUN 2019 TERHADAP KEMANDIRIAN PESANTREN ]]>
<![CDATA[Asy’ari Akbar, Muh]]>;
<![CDATA[Maulana, Akbar]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i1.4
<![CDATA[Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Lahirnya UU 18 tahun 2019 tentang Pesantren menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Ekonomi dan Koperasi Bapak H. Ujang Saepudin, S.T, S.Pd.I serta pengelola unit usaha. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pemikiran induktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bagaimana Peran undang-undang pesantren dalam Perekonomian Pesantren dalam studi kasus Unit Usaha Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin.]]>
<![CDATA[TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI KAKAK KANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KELURAHAN JATI WARINGIN ]]>
<![CDATA[Gunawan, Tri]]>;
<![CDATA[Adhim, Fauzan]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i1.5
<![CDATA[Keyakinan masyarakat Jati Waringin tentang dampak dari pernikahan melangkahi kakak kandung tidak memiliki dasar yang jelas melainkan merupakan budaya-budaya lisan yang turun temurun yang masih dilestarikan, karena adanya fakta yang menyerupai dampak yang ditakutkan tersebut, hal yang seperti itu bisa saja merupakan suatu hal yang kebetulan, bisa saja terjadi pada siapapun walaupun tidak dengan pernikahan dengan melangkahi kakak kandung. Larangan menikah sebelum kakak menikah boleh saja dilanggar, karena juga terlihat ada masyarakat yang melanggar. Namun tidak berdampak apa-apa pada rumah tangganya dan tidak seperti yang dikhawatirkan tersebut. Dalam hal meminta izin kepada orang tua atau kepada kakak hal itu hal yang wajar, sebagai bentuk kesopanan adik terhadap kakak kandungnya. Selain yang tercantum dalam mahrom nikah semuanya boleh di nikahi jika memenuhi syarakat dan rukun nikah.]]>
<![CDATA[POLIGAMI SIRRI (Antara Maslahat dan Mafsadat) ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Wilnan]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 1 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i1.6
<![CDATA[Perbuatan Poligami Sirri menjadi sebuah penomena di kalangan masyarakat bahkan menjadi bahan perdebatan dalam menilai maslahat atau tidaknya perbuatan tersebut di kalangan masyarakat umum maupun para fukoha. Sebagian berpendapat bahwa perbuatan itu sah dan boleh dilakukan selama memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan untuk kemaslahatan.. Sebagian lagi berpendapat bahwa perbuatan poligami sirri, walaupun sah secara agama namun lebih banyak mengandung mafsadat dari pada maslahat. Sebagian lagi berpendapat poligami sirri bertentangan dengan hukum positif dan berdampak negative terhadap pihak perempuan dan anak. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui maslahat dan mafsadat nikah poligami siri dan membandingkan antara maslahat dan mafsadat tersebut agar dapat membuat prioritas mana yang diutamakan. Hasil dari penelitian ini adalah kecilnya atau sedikitnya maslahat dan banyaknya mafsadat yang diakibatkan karena perbuatan poligami yang dilakukan secara sirri.]]>
<![CDATA[ANALISIS NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM SERAT WULANGREH KARYA SRI SUSUHUNAN PAKUBUWONO IV ]]>
<![CDATA[Iskandar, Maulana]]>;
<![CDATA[Mukminin, Amir]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.7
<![CDATA[Sri Susuhunan Pakubuwono IV menuliskan petuah-petuah yang penuh dengan sarat makna nilai karakter di dalam serat Wulangreh. Penelitian konten yang didukung dengan analisis deskriptif ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis bait-bait tembang yang menyiratkan beberapa nilai karakter dari 18 nilai karakter yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Hasil penelitian menujukkan beberapa nilai yang terkandung di dalam serat Wulangreh yaitu, religius, cinta damai, kerja keras, cinta tanah air dan gemar membaca.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM MEWUJUDKAN TAYANGAN TELEVISI YANG EDUKATIF DAN RAMAH ANAK ]]>
<![CDATA[Rosyid Ridho, Muhammad]]>;
<![CDATA[Dwi Wahyuni, Ruslina]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.8
<![CDATA[Artikel ini akan mengkaji tentang kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen dalam mewujudkan tayangan televisi yang edukatif dan ramah anak, Dalam artikel ini akan dibahas tentang lembaga negara idependen di Indonesia, independensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara independen serta peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mewujudkan tayangan yang edukatif dan ramah anak. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif analisis merupakan metode dalam penelitian ini dan pendekatanya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari artikel ini yaitu Sebagai lembaga independen yang menangani tentang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia memiliki kewenangan agar terciptanya tayangan yang berunsur edukatif dan ramah anak. Minimnya tayangan terhadap anak, menjadikan anak-anak menonton konten dewasa yang sarat akan kekerasan, sehingga Komisi Penyiaran Indonesia perlu memberikan pengawasan terhadap konten-anak tersebut. Dalam menjalankan pengawasan program tayangan televisi, Komisi Penyiaran Indonesia berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya dan pemerintah, juga kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Asy’ari Akbar, Muh]]>;
<![CDATA[Abdurrohman Akbar, Firman Muhammad]]>;
<![CDATA[Lazuardi, Afried]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.9
<![CDATA[Dalam sejarah peradaban manusia, terdapat beberapa bentuk sistem ekonomi yang telah ditemukan, seperti sistem ekonomi kapitalis, marxis, atau sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah berkembang sejak lama, sementara sistem ekonomi Islam baru dikembangkan dalam tiga dekade terakhir. Sistem ekonomi yang telah berkembang sejauh ini mengacu pada sistem ekonomi Eropa. Hal ini karena istilah sistem ekonomi Islam belum dikenal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbankan dan keuangan Islam dalam perspektif sejarah pembentukan hukum Islam mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman dinasti Abbasi. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa dinasti Abbasi, prinsip-prinsip perbankan sudah terlihat permukaannya, yaitu selama pemerintahan al-Muqtadir. Selama zaman Nabi Muhammad hingga masa Umayyah, hal ini tidak dikenal sebagai bank, tetapi fungsinya dilakukan menggunakan kontrak sesuai dengan syariah.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMUNIKASI DI RUMAH TAHFIZ NIDAA’UL QURAN WONOGIRI DALAM MENINGKATAN HAFALAN SANTRI ]]>
<![CDATA[Muhammad Adiba, Mirza Azkia]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.10
<![CDATA[Menghafal Al-Qur’an membutuhkan strategi komunikasi untuk mencapai target hafalan santri, Strategi intinya ialah planning serta pengelolaan buat menggapai target. Strategi komunikasi ialah suatu cara atau karya seni berbicara yang dilakukan seorang ustadz dengan tujuan untuk mendapatkan efek atau dampak pada santri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sekaligus menjelaskan strategi komunikasi yang digunakan ustadz pada Rumah Tahfidz Nidaa’ul Quran Wonogiri Penelitian ini bertempat di Rumah Tahfidz Nidaa’ul Qur’an Bulusari Rt 01/04 bulusulur wonogiri dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan non statistik. Adapun hasil penelitian adalah (1) starategi komunikasi yang dilakukan oleh ustadz ialah strategi komunikasi membimbing, strategi komunikasi pengulangan dan murojaah hafalan Al-Qur’an, strategi komunikasi memotivasi dan menentukan target hafalan. (2)strategi komunikasi ustadz RTNQ dalam meningkatkan hafalan Qur’an santri yang lambat dalam proses menghafal Al-Qur’an adalah pendekatan dengan santri, pendekatan dengan orang tua, memberikan reward kepada santri.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Wilnan]]>;
<![CDATA[Krishnani, Ririh]]>;
<![CDATA[Mukhid, Zaenal]]>
<![CDATA[ Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.70367/arrasyiid.v1i2.11
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena masih tingginya angka perceraian dan adanya indikasi kelalaian orang tua dalam pemenuhan hak nafkah terhadap anak pasca perceraian. Menurut UU Perkawinan dan KHI, seorang anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tua pasca perceraian sekaigus menjadi kewajiban orang tua terutama ayah. Al-Qur’an juga menetapkan bahwa kewajiban nafkah anak diamanatkan kepada ayah. Namun faktanya masih terjadi kelalaian orang tua terutama seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban nafkah untuk anaknya, termasuk di Kelurahan Serua Kecamatan Bojongsari Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nafkah anak pasca perceraian di kelurahan serua terdapat 3 tipe: Pertama, nafkah tetap terpenuhi yakni nafkah terpenuhi secara rutin sampai anak tumbuh dewasa. Kedua, nafkah terpenuhi hanya sebagian yakni seorang ayah dalam memberikan nafkah tidak dapat ditentukan waktunya. Ketiga, nafkah anak tidak terpenuhi yakni seorang ayah tidak dapat memberikan nafkah secara terus menerus, bahkan ada yang tidak memberikan nafkah sama sekali.]]>
