cover
Contact Name
Ahlal Kamal
Contact Email
Ahlal.pkl@gmail.com
Phone
+6285285123236
Journal Mail Official
redaksijurnalsinergi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jermani Husein, Desa Lokbangkai RT.07 No.40 Kecamatan Banjang Kab, Lok Bangkai, Kec. Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 31090559     DOI : -
Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin adalah publikasi ilmiah yang bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran gagasan, riset, serta temuan ilmiah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, guna memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah global. Jurnal ini mencakup berbagai bidang ilmu, meliputi pendidikan, teknologi, ekonomi, kesehatan, manajemen, keagamaan, ilmu sosial dan humaniora, serta bidang-bidang terapan lainnya.Sebagai wadah akademik yang mengedepankan kualitas dan keberagaman perspektif, Sinergi menerbitkan artikel penelitian asli, tinjauan pustaka, studi kasus, serta pemikiran konseptual yang didasarkan pada metodologi ilmiah yang kuat dan analisis mendalam. Dengan berfokus pada penerapan teori dan riset dalam konteks praktis, jurnal ini tidak hanya menyasar akademisi dan peneliti, tetapi juga para praktisi, pengambil kebijakan, dan pihak-pihak terkait yang dapat memanfaatkan temuan ilmiah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan pembangunan di berbagai sektor. Diterbitkan dua kali setahun, Jurnal Sinergi berkomitmen untuk menjadi platform terbuka yang mempertemukan berbagai perspektif dari seluruh penjuru dunia. Jurnal ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memfasilitasi integrasi pengetahuan dalam rangka menghasilkan solusi inovatif, serta mendorong pemecahan masalah kontemporer di tingkat lokal, nasional, dan global. Melalui sinergi antara berbagai ilmu, jurnal ini memberikan ruang bagi ide-ide baru yang dapat memperkaya wacana akademik, memperluas cakupan penelitian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi. Sinergi juga menekankan pentingnya keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan sebagai elemen penting dalam membangun peradaban yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beradab.
Articles 346 Documents
Pengujian Fungsional Website Customer Relation Ship Management Menggunakan Standar ISO/IEC 29119 I Gusti Ngurah Nyoman Dharma Manuarsa; Niko Bilhaq Assidiqi; Chairul Anwar
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to test the functionality of the website-based Purchase Order Monitoring Application developed at PT. Dinamika Elektra Mandiri uses the ISO/IEC 29119 standard. The website that was tested is a system that is important in protecting customers and preventing them from switching to competitors or called Customer Relationship Management which is used to support the collection of customer data and the company's operational activities. The main problem that is the main reason is the lack of structured testing that refers to international standards, so potential functional errors are not systematically identified. The research method used is software testing based on the ISO/IEC 29119 standard. Research stages include test planning, test scenario design, test implementation, and evaluation of test results for system function success criteria. The test results show the function of the tested system according to the user's needs. The conclusion of this research shows that software testing based on the ISO/IEC 29119 standard is able to provide systematic and measurable testing results and help improve the quality of the tested website.   Keywords : Web Based Applications, Customer Relationship Management, ISO/IEC 29119, Software Testing, Purchase Order, System Monitoring.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji fungsionalitas Aplikasi Monitoring Purchase Order berbasis website yang dikembangkan pada PT. Dinamika Elektra Mandiri menggunakan standar ISO/IEC 29119.Website yang diuji merupakan sistem yang penting dalam menjaga pelanggan dan menghindari agar mereka tidak beralih kepesaing atau disebut Customer Relationship Management yang digunakan untuk mendukung pengeloaan data pelanggan dan aktivitas operasional perusahaan. Permasalahan utama yang menjadikan alasan utama yaitu belum adanya pengujian terstruktur yang mengacu pada standar internasional, sehingga potensi kesalahan fungsional tidak teridentifikasi secara sistemantis. Metode peneltian yang digunakan yaitu pengujian perangkat lunak berbasis standar ISO/IEC 29119 . Tahapan Penelitian meliputi perncaan pengujian, perancangan skenario uji, pelaksanaan pengujian, serta evaluasi hasil pengujian untuk kriteria keberhasilan fungsi sistem. Hasil pengujian menunjukkan fungsi sistem yang diuji sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesimpulan dari penilitian ini menunjukkan pengujian perangkat lunak berbasis standar ISO/IEC 29119 mampu memberikan hasi kerja pengujian yang sistematis dan terukur serta membantu meningkatkan kualitas pada website yang di uji.   Kata Kunci : Aplikasi Berbasis Web, Customer Relationship Management, ISO/IEC 29119, Pengujian Perangkat Lunak,  Purchase Order, Monitoring Sistem.
Ratio Decidendi Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN/Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue Kakey Khadafi Al Hafidz; Muhammad Dimas Setiadi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An independent judiciary is one of the fundamental principles of a state governed by the rule of law, where judges are required to adjudicate cases independently, objectively, and fairly. In criminal justice practice, judicial legal reasoning known as ratio decidendi plays a crucial role as it constitutes the core legal rationale that determines the operative part of a judgment. This article aims to analyze the ratio decidendi of the Panel of Judges in the Decision of the Suka Makmue District Court Number 63/Pid.B/2021/PN.Skm, which applies a restorative justice approach through the recognition of customary law settlement in the form of the peusijeuk traditional ceremony. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches to court decisions. The findings indicate that the Panel of Judges based its legal considerations on living law values within the community, the principles of restorative justice, and the doctrine of ne bis in idem to prevent the imposition of double penalty on the defendant. The application of customary law in the court’s consideration is deemed proportionate and equivalent to criminal sanctions, rendering formal criminal punishment no longer reflective of a sense of justice. Therefore, this decision demonstrates the active role of judges in exploring and applying living law within society as part of the ratio decidendi to realize substantive justice in Indonesia’s criminal justice system. Keywords: Ratio Decidendi; Restorative Justice; Judicial Independence; Customary Law. Abstrak Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum, di mana hakim dituntut untuk memutus perkara secara independen, objektif, dan berkeadilan. Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim yang dikenal sebagai ratio decidendi memegang peranan penting karena menjadi inti penalaran hukum yang menentukan amar putusan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang menerapkan pendekatan restorative justice melalui pengakuan terhadap penyelesaian hukum adat berupa prosesi adat peusijeuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, prinsip keadilan restoratif, serta asas ne bis in idem guna menghindari terjadinya double penalty terhadap terdakwa. Penerapan hukum adat dalam pertimbangan tersebut dipandang sepadan dan sebanding dengan sanksi pidana, sehingga penjatuhan pidana formal dinilai tidak lagi mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan peran aktif hakim dalam menggali dan menerapkan hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari ratio decidendi guna mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kata kunci: Ratio Decidendi; Keadilan Restoratif; Kebebasan Hakim; Hukum Adat.
Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Jual Beli Online Menyusul Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Sony Dewantara; Muhammad Fajar Alfarisi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rapid development of digital technology has transformed the landscape of trade in Indonesia, positioning electronic commerce (e-commerce) as a key component of modern transactions while simultaneously increasing the risk of personal data breaches. This article examines the legal protection of consumers’ personal data in e-commerce transactions following the enactment of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and analyzes civil liability mechanisms applicable to business actors in the event of data breaches. This study employs a normative juridical approach through the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and relevant jurisprudence. The findings indicate that the PDP Law significantly strengthens consumer legal protection by imposing clear obligations on business actors as personal data controllers, including obtaining consumer consent, implementing adequate security measures, and reporting data breaches. From a civil law perspective, consumers may pursue claims based on breach of contract or tort, allowing for compensation of both material and immaterial damages. This study concludes that the effectiveness of the PDP Law depends on the synergy between government, business actors, and consumers in fostering a secure, transparent, and privacy-respecting digital ecosystem.   Keywords: Personal Data Protection; E-Commerce; PDP Law; Civil Liability; Digital Privacy; Consumers.   Abstrak Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah pola perdagangan di Indonesia dan menjadikan perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai bagian penting dari transaksi modern. Di sisi lain, perkembangan tersebut meningkatkan risiko pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta mekanisme pertanggungjawaban perdata pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP memperkuat posisi hukum konsumen dengan menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha sebagai pengendali data pribadi, termasuk kewajiban memperoleh persetujuan, menerapkan sistem keamanan data, dan melaporkan pelanggaran data pribadi. Dalam ranah perdata, konsumen dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil dan/atau immateriil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas UU PDP memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, transparan, dan menghormati privasi.   Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; E-Commerce; UU PDP; Pertanggungjawaban Perdata; Privasi Digital.
Analisa Sistem Informasi Manajemen Servis Dan Produk PT. Indo Karya Komunika Rifqi Rahmansyah; Nur Fitriana Fahrodin
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Through the design and development of a web-based Management Information System for Fiber Optic Handling and Maintenance, this project seeks to enhance PT. Indo Karya Komunika's operational data management.  The waterfall method, which includes phases for requirements analysis, system design, implementation, testing, and maintenance, was used to construct the system.  Alpine.js for client-side interaction, Tailwind CSS for the user interface, and the Laravel PHP framework are among the technologies used.  A management information website with a diagram-based dashboard, data export to.xlsx format, and a role-based authentication system to control user access levels is the end result of this work. It can handle product, service, sales, and purchase data.   Keyword : Management Information System, Fiber Optic, Website, Waterfall, Laravel, Role-Based Authentication   Abstrak   Dengan merancang dan mengembangkan situs web Sistem Informasi Manajemen Penanganan dan Perbaikan Fiber Optic, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan data operasional PT. Indo Karya Komunika.  Analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan adalah semua langkah dalam pengembangan sistem yang menggunakan metode waterfall.  Dalam pembuatan sistem, digunakan Laravel sebagai framework PHP, Tailwind CSS untuk antarmuka pengguna, dan Alpine.js untuk interaktivitas sisi klien.  Penelitian ini menghasilkan situs web berbasis sistem informasi manajemen yang dapat menangani data tentang produk, servis, penjualan, dan pembelian. Situs web ini memiliki fitur seperti dashboard berbasis diagram, ekspor data ke format.xlsx, dan sistem autentikasi berbasis peran pengguna yang mengatur akses.   Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Fiber Optik, Website, Waterfall, Laravel, Autentikasi Berbasis Peran.
Pengembangan Video Pembelajaran Interaktif Berbasis Model Quantum Teaching Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V Sekolah DasarKhofifah Khofifah
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The motivation and learning outcomes of fifth-grade elementary school students in science, especially on the topic of energy, are still low, necessitating interactive and contextual learning media. This study aims to develop interactive learning videos based on the Quantum Teaching model and examine their effectiveness in improving students’ motivation and learning outcomes. The research method used was Research and Development (R&D) with the ADDIE model, including analysis, design, development, implementation, and evaluation stages. The subjects were 29 students of class VA at UPTD SDN 2 Karangkendal. The learning video was developed using Canva for visual design and Capcut for audio-visual editing. Expert validation results indicated that the media is feasible for use and categorized as highly feasible. Classroom implementation showed increased student motivation, active participation during learning, and improved understanding of energy concepts. The average student score increased from 68.2 in the pretest to 86.7 in the posttest. In conclusion, interactive learning videos based on the Quantum Teaching model are effective in enhancing motivation and science learning outcomes for fifth-grade elementary students.   Keywords: Interactive Learning Video, Quantum Teaching, Learning Motivation, Learning Outcomes, IPA   Abstrak Motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V sekolah dasar masih rendah, terutama pada materi energi, sehingga diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran interaktif berbasis model Quantum Teaching dan mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model ADDIE, meliputi tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Subjek penelitian adalah 29 siswa kelas VA UPTD SDN 2 Karangkendal. Video pembelajaran dikembangkan menggunakan Canva untuk desain visual dan Capcut untuk pengeditan audio-visual. Hasil validasi ahli menunjukkan media layak digunakan dengan kategori sangat layak. Implementasi media di kelas menunjukkan peningkatan motivasi belajar siswa, keterlibatan aktif selama pembelajaran, serta pemahaman konsep energi yang lebih baik. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 68,2 pada pretest menjadi 86,7 pada posttest. Kesimpulannya, video pembelajaran interaktif berbasis Quantum Teaching efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA siswa kelas V sekolah dasar.   Kata kunci: Video Pembelajaran Interaktif, Quantum Teaching, Motivasi Belajar, Hasil Belajar, IPA    
Urgensi Pendekatan Yuridis Nromatif Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Sherly Triana Khairunnisa; Khairul Ambri
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk peran advokat dalam penegakan hukum indonesia. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan HAM bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena setiap proses hukum, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan dengan oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati pengadilan. Rasa keadilan dari pengadilan agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi pengacara , maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum.  Kata kunci : peran advokat, penegakan hukum, bantuan hukum, hak asasi manusia, akses terhadap keadilan   Abstract This study aims to analyze the role of advocates in Indonesian law enforcement. Legal aid is an important instrument in the Justice System because it is a form of human rights protection for every human being, including the right to legal aid. The right to legal aid is one of the most important rights owned by every citizen because in every legal process, in general, every person who is named as an accused in a criminal case, is not possible to defend themselves in a legal process and in the legal examination of them. The provision of legal aid by Legal Aid Institutions has a very important role, namely to accompany their clients so that they will not be harassed by the authorities, as well as to defend in terms of the material which here is expected to achieve a decision that is close to the court. A sense of justice from the court so that legal aid can benefit the entire community, it needs to be done evenly by distributing it through various existing law enforcement institutions such as courts, prosecutors, lawyers' organizations, and community organizations engaged in the field of legal aid. The provision of legal aid to legal aid recipients is an effort to realize constitutional rights and at the same time as the implementation of a state of law that recognizes and protects and guarantees the rights of citizens to the need for access to justice and equality before the law. The profession of advocate is a noble profession where advocates have an important role in law enforcement in accordance with their function as law enforcers in carrying out this noble task sometimes does not always match what is expected, sometimes there are those who come from within or from outside advocates. Keywords: role of advocates, law enforcement, legal aid, human rights, access to justice
Reformulasi Status Waris dalam Keluarga Rekonstitusi (Stepfamily) di Indonesia: Tantangan dan Arah Regulasi Rika Haryanti; Nova Febiola
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing prevalence of reconstituted families (stepfamilies) in Indonesia has generated complex legal issues, particularly regarding the inheritance status of stepchildren within the country’s pluralistic inheritance law system. Under Islamic inheritance law, heirs are determined by blood and marital relations, excluding stepchildren from inheriting from stepparents. This normative framework often conflicts with social realities in which stepchildren are raised and economically dependent on stepparents. This study examines the normative and practical challenges of regulating inheritance rights in reconstituted families and explores directions for legal reform. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study finds that existing regulations, including the limited application of wasiat wajibah, have not adequately ensured fairness or legal certainty for stepchildren. An integrative reformulation incorporating Islamic law principles, customary law values, and social justice is therefore necessary to promote legal certainty, prevent family disputes, and protect the welfare of all family members.   Keywords: reconstituted family; inheritance law; family law reform   Abstrak Meningkatnya fenomena keluarga rekonstitusi (stepfamily) di Indonesia menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status waris anak tiri dalam sistem hukum waris yang bersifat pluralistik. Dalam hukum waris Islam, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan nasab dan perkawinan, sehingga anak tiri tidak termasuk sebagai ahli waris orang tua tiri. Ketentuan ini kerap tidak sejalan dengan realitas sosial keluarga rekonstitusi, di mana anak tiri dibesarkan dan bergantung secara ekonomi pada orang tua tiri. Penelitian ini menganalisis tantangan normatif dan praktis dalam pengaturan hak waris keluarga rekonstitusi serta arah pembaharuan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang ada, termasuk instrumen wasiat wajibah, masih terbatas dan belum memberikan keadilan serta kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum waris melalui pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip hukum Islam, nilai hukum adat, dan keadilan sosial guna mencegah konflik keluarga dan menjamin perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.   Kata kunci: keluarga rekonstitusi; hukum waris; pembaharuan hukum keluarga
Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Febry Arya Guntoro; Ligar Shafa Srianto
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The growth of e-commerce in Indonesia has encouraged the widespread use of standard form contracts as the primary instrument in digital transactions. These contracts are unilaterally drafted by business actors and accepted by consumers without negotiation, potentially creating an imbalance in bargaining positions. This situation raises legal issues, particularly concerning consumer protection from the perspective of civil law. This study aims to analyze the forms of civil law protection afforded to consumers in standard form contracts within e-commerce transactions in Indonesia and to examine the effectiveness of the existing regulatory framework. The research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although standard form contracts are legally recognized under civil law, the practice of including clauses that disadvantage consumers remains prevalent. Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection has imposed limitations on standard clauses and exoneration clauses; however, its implementation has not been optimal. Furthermore, inconsistencies between the Civil Code and the Law on Electronic Information and Transactions have further weakened consumer legal protection. Therefore, strengthening regulations, harmonizing legislation, and increasing consumer legal awareness are necessary to achieve fair and equitable e-commerce transactions. Keywords: consumer protection; standard form contract; e-commerce   Abstrak Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mendorong penggunaan perjanjian baku sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Perjanjian baku disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dan diterima oleh konsumen tanpa proses negosiasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi tawar. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum perdata terhadap konsumen dalam perjanjian baku pada transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji efektivitas pengaturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian baku diakui keabsahannya oleh hukum perdata, praktik pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen masih sering terjadi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan batasan terhadap klausula baku dan klausula eksonerasi, namun implementasinya belum optimal. Selain itu, ketidaksinkronan antara KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik turut melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran hukum konsumen guna mewujudkan transaksi e-commerce yang adil dan berkeadilan. Kata kunci: perlindungan konsumen; perjanjian baku; e-commerce  
Perlindungan Hukum Pekerja atas Penahanan Ijazah oleh Pengusaha di Indonesia Zulfikar Fasha; Dewan Anggoro Yusuf
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of employers excluding diplomas as a form of job security still occurs in several companies in Indonesia. This practice contradicts the principles of labor protection and freedom of work guaranteed by national labor law. This study aims to analyze legal protection for workers regarding the exclusion of diplomas, review applicable regulations, and provide recommendations for policy improvement. This research uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach. The results indicate that the exclusion of diplomas lacks a clear legal basis and contradicts Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, the Job Creation Law, industrial relations principles, and the Ministry of Manpower's Circular Letter, which prohibits the release of workers' personal documents. This practice is considered to lead to forced labor and violate workers' rights to ownership of personal documents. Therefore, strengthening labor regulations and supervision, as well as increasing employer awareness of the principles of fair industrial relations, are necessary.   Keywords: legal protection, workers, diploma retention, employment.   AbstrakPraktik penahanan ijazah oleh pengusaha sebagai bentuk jaminan kerja masih terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia. Padahal, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan asas kebebasan bekerja yang dijamin oleh hukum ketenagakerjaan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja terkait penahanan ijazah, meninjau regulasi yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan ijazah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, asas-asas hubungan industrial, serta Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan yang menegaskan larangan penahanan dokumen pribadi pekerja. Praktik tersebut dinilai mengarah pada pemaksaan kerja dan melanggar hak pekerja atas kepemilikan dokumen pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan kesadaran pengusaha terhadap prinsip hubungan industrial yang berkeadilan.   Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja, penahanan ijazah, ketenagakerjaan.
Assesment Perkembangan Bahasa Untuk Anak Tunagrahita Khairiyah Rahmah Salsabila; Siti Nur Aisyah; Adinda Nazwa Kharisma; Fadhillah Dwi Indriani; Septy Nurfadhillah
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Children with intellectual disabilities experience difficulties in intellectual functioning and adaptive behavior, which impact language development, both receptive and expressive. Language skills play a crucial role in supporting communication, social interaction, and children's learning success. Therefore, language development assessment is a crucial step in accurately identifying the abilities, obstacles, and learning needs of children with intellectual disabilities. This study aims to examine language development assessment in children with intellectual disabilities through a qualitative descriptive approach based on literature studies and empirical findings from special education practices. The results of the study indicate that systematic and ongoing language assessment can provide a comprehensive picture of children's language abilities, thus serving as a basis for developing individual learning programs and appropriate interventions. Therefore, language development assessment plays a strategic role in improving the quality of educational services for children with intellectual disabilities. Keywords: assessment, language development, children with intellectual disabilities, special education. Abstrak Anak tunagrahita mengalami hambatan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif yang berdampak pada perkembangan bahasa, baik bahasa reseptif maupun ekspresif. Kemampuan bahasa memiliki peran penting dalam menunjang komunikasi, interaksi sosial, serta keberhasilan pembelajaran anak. Oleh karena itu, asesmen perkembangan bahasa menjadi langkah krusial untuk mengidentifikasi kemampuan, hambatan, dan kebutuhan belajar anak tunagrahita secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asesmen perkembangan bahasa pada anak tunagrahita melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur dan temuan empiris dari praktik pendidikan khusus. Hasil kajian menunjukkan bahwa asesmen bahasa yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan bahasa anak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pembelajaran individual dan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, asesmen perkembangan bahasa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Kata kunci: Asesmen, perkembangan bahasa, anak tunagrahita, pendidikan khusus