cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Rahman Ramadhan
Contact Email
abdulrahmanramadhan95@gmail.com
Phone
+6285162544800
Journal Mail Official
muamalahjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Basuki Rahmat, Perum. Griya Permata Buana B-03 Kec. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur 68132
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah
Published by Syamilah Publishing
ISSN : 31093752     EISSN : 31091563     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy,
Religion Economics, Econometrics & Finance
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah (E-ISSN 3109-1563 | P-ISSN 3109-3752) merupakan jurnal ilmiah nasional yang terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan November sejak tahun 2024. Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah diterbitkan dan dikelola secara independen oleh SYAMILAH PUBLISHING yang berada di bawah naungan PT. SYAMILAH LITERASI ISLAMI dan didedikasikan sebagai media publikasi karya akademik terbaik para peneliti dari kalangan akademisi dan praktisi. Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah menempatkan isu-isu seputar Ekonomi Islam, Filantropi serta Perbankan Syariah sebagai fokus kajian akademis . Artikel yang dipublikasikan Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah ditulis menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah telah terindeks di berbagai platform indeks artikel ilmiah seperti Google Scholar, dan lain-lain.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Funds Collecting Products and Risk Management with Wadiah Agreements in Shariah Financial Institutions: Produk Penghimpun Dana dan Manajemen Risiko dengan Akad Wadiah dalam Lembaga Keuangan Syariah Indah Mardiana Putri
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2024): November
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) berperan sangat penting dalam menyediakan layanan keuangan yang pedomannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, salah satunya adalah produk penghimpun  produk berupa tabungan. Salah satu akad yang digunakan dalam produk tabungan di LKS adalah akad Wadi’ah.  [1]Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai produk tabungan dengan akad Wadi’ah serta bagaimana manajemen risiko diterapkan dalam konteks ini. Produk tabungan dengan akad Wadi’ah adalah simpanan di mana LKS bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib menjaga dan mengembalikan simpanan tersebut sesuai permintaan nasabah. Dalam skema ini, nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, tetapi LKS dapat memberikan bonus yang sifatnya sukarela dan tidak dijanjikan di awal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang melarang riba (bunga). Manajemen risiko dengan akad Wadi’ah di LKS mencakup beberapa aspek, yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yang efektif, LKS dapat menjaga kepercayaan nasabah dan kelangsungan bisnisnya. Pemahaman yang mendalam tentang akad Wadi’ah dan pengelolaan risiko yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan stabilitas keuangan dalam LKS.
Wakalah Agreement in Sharia Financial Services at Bank Syariah Indonesia Bangkalan: Akad Wakalah dalam Layanan Jasa Keuangan Syariah di Bank Syariah Indonesia Bangkalan Ferly Sabrina Oktavia
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2024): November
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai makhluk sosial manusia tidak mungkin mengerjakan urusan dengan sendiri, maka dalam rangka mencapai suatu tujuan sering di perlukan pihak lain untuk mewakilinya urusan tersebut. Pekerjaan  tersebut dalam ilmu fikih disebut dengan akad wakalah ,yaitu pelimpahan kekuasaan  oleh suatu pihak  kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Disadari atau tidak praktik wakalah sering dilakukan setiap saat di mana pun dan dalam kondisi apa pun manusia beraktivitas .di dalam dunia perbankan wakalah hanya menjadi transaksi pendukung bukan sebagai transaksi utama . dalam jurnal ini saya akan memapar kan wakalah secara umum. wakalah pada aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan izin kepada bank untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti pembuatan letter of credit impor syariah & letter of credit ekspor syariah, pengumpulan dan pemindahan uang, penitipan, anjak piutang, wali amanat, investasi reksa dana syariah, giro syariah pembiayaan, dan takaful. Dalam menetapkan jalur kekuasaan, bank dan Nasabah harus dapat memenuhi persyaratan hukum. Dalam bisnis non-bank, seperti perusahaan asuransi syariah untuk penggunaan akad wakalah, biasanya digunakan wakalah bil ujrah. Dalam praktiknya, hal ini berarti perusahaan asuransi sebagai wali harus menginvestasikan uang yang diterima dan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam proses investasi dan analisa kedua dana tabbaru' tersebut, metode berikut dapat digunakan untuk menentukan ujrah waktu, mudarabah, ketentuan seperti yang telah dijelaskan di atas, dan berpedoman pada fatwa-fatwa mudarabah.
Implementation of Halal Supply Chain Management in The Sea Fish Petis Food Processing Industry Putri Tunggal: Implementasi Halal Supply Chain Manajement pada Industri Pengolahan Makanan Petis Ikan Laut Putri Tunggal Nadia Farhani
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2024): November
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Halal Supply Chain Management (HSCM) in the food management industry, especially the Putri Tunggal Sea Fish Petis product. The methods used include interviews, observations, and document analysis to evaluate the process from raw material supply to distribution. The results show that the implementation of HSCM in this company is in accordance with sharia principles, including supplier selection, production processes, and packaging that meet halal standards. The analysis revealed that commitment to halal products is essential to improve competitiveness in the market. Halal certification serves not only as regulatory compliance, but also as an effective marketing strategy. With halal certification, Petis Ikan Laut Putri Tunggal can attract more consumers, especially among the Muslim community who are increasingly concerned about halal aspects in food consumption. In addition, this study highlights the importance of continuous monitoring and evaluation in maintaining halal standards. Regularly conducted internal audits help the company to ensure that all processes remain in accordance with HSCM principles. Thus, the implementation of HSCM not only increases consumer confidence but also provides a competitive advantage for Petis Ikan Laut Putri Tunggal in the local and national markets.
Risk Management and Istishna’ Agreement Financing Products In Sharia Financial Institutions: Manajemen Risiko dan Produk Pembiayaan Akad Istishna’ dalam Lembaga Keuangan Syariah Wahyu Laila Fitriani
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2024): November
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji produk istishna’ dan manajemen risiko dalam pelaksanaan akad istishna’. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah melalui produk pembiayaan. Akad istishna’ adalah salah satu bentuk akad yang digunakan dalam produk pembiayaan LKS. Istishna’ adalah kesepakatan antara dua pihak, yaitu pembeli (mustashni’) dan penjual ( shani’), untuk pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disetujui bersama. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang dipesan, sementara pembeli wajib membayar barang tersebut. Akad pembiayaan istishna’ digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengadaan barang yang menjadi objek istishna’. Akad ini mencakup masa angsuran yang dapat melampaui periode pengadaan barang, di mana pihak bank akan mengakui pendapatan yang menjadi haknya selama periode angsuran tersebut. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk pembiayaan dalam akad istishna’ serta manajemen risiko yang diterapkan dalam konteks ini.
Implementation of Kafalah Contracts in Sharia Finance: Implementasi Akad Kafalah dalam Keuangan Syariah Inayatul Maulana Qutsi
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 1 No 2 (2024): November
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kafalah erupakan konsep penjaminan dalam sistem ekonomi Islam yang berakar pada tradisi hukum Islam. Meski berbagai mazhab fikih menafsirkannya sedikit berbeda, esensinya tetap merujuk pada jaminan atau garansi antarpihak. Al-Qur'an dan hadisabi Muhammad sallAllahu alayhi wasalam enjadi dasar hukum kafalah. Dalam konteks keuangan syariah, akad kafalah berperan sebagai mekanisme untuk mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Implementasi akad kafalah dilakukan dalam berbagai produk keuangan, seperti penjaminan pembiayaan, letter of credit syariah, dan penjaminan proyek atau kontrak. Akad ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu penjamin (kafil), pihak yang dijamin (makful 'anhu), dan pihak yang menerima jaminan (makful lahu). Penjamin bertanggung jawab untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin jika terjadi wanprestasi. Implementasi akad kafalah memiliki tantangan tersendiri, seperti pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap syariah, dan integrasi dengan regulasi keuangan. Namun, akad ini juga memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan antara para pihak, memitigasi risiko, dan memperkuat stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, mekanisme, dan manfaat implementasi akad kafalah serta dampaknya terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Dengan pengelolaan yang baik dan inovasi yang berkelanjutan, akad kafalah dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
Implementation of Digital Payment in Sharia Financial System: Accounting and Islamic Law Perspectives: Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam Rani Raudhotul Jannah; Kaela Najwa Himatul Ulya; Nur Lita Novianti
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2025): Mei
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan digital payment dalam sistem keuangan syariah, ditinjau dari perspektif akuntansi syariah dan hukum Islam. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial, penggunaan digital payment seperti e-wallet, QRIS, dan mobile banking semakin meluas, termasuk dalam transaksi ekonomi masyarakat muslim. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana praktik digital payment dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi pencatatan akuntansi maupun keabsahan akad secara fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang mengacu pada literatur-literatur relevan dalam bidang akuntansi syariah, fikih muamalah, serta regulasi keuangan digital di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa transaksi digital dapat dicatat dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah yang menekankan pada kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah. Di sisi lain, dari perspektif hukum Islam penggunaan digital payment dapat dikategorikan sebagai akad yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat muamalah serta tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Beberapa platform digital payment telah menerapkan akad seperti wadi’ah, wakalah, atau kafalah untuk menjamin kepatuhan syariah dalam operasionalnya. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penguatan regulasi dan edukasi bagi masyarakat muslim terkait digital payment berbasis syariah. Penelitian ini juga memberikan landasan konseptual bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Untuk pengembangan lebih lanjut, penelitian ini merekomendasikan studi empiris yang melibatkan pengguna dan institusi keuangan guna mengkaji efektivitas dan akseptabilitas digital payment dalam kerangka syariah secara lebih komprehensif.
Analisis Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Bintang Kartika; Anggun Okta Fitri; Muhammad Iqbal Fasa
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2025): Mei
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan sistem keuangan berbasis prinsip Islam. Regulasi yang mengatur sektor ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan, penelitian ini mengkaji berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan regulasi telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi industri ini, terutama dalam aspek permodalan, transparansi, dan pengawasan. Regulasi ini menciptakan berbagai peluang, termasuk peningkatan kepercayaan masyarakat, ekspansi pasar, dan inovasi produk keuangan syariah. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kesenjangan dalam implementasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, serta persaingan dengan perbankan konvensional. Selain itu, diperlukan harmonisasi regulasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Analysis of the Role of Sharia Supervisory Boards Sri Winarsih; Anggun Okta Fitri; Muhammad Iqbal Fasa
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2025): Mei
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The role of the Sharia Supervisory Board (SSB) is becoming increasingly important in the development of Islamic banking to ensure that financial institutions operate in accordance with sharia principles. The purpose of this study, Analysis of the Role of the Sharia Supervisory Board in Enhancing Sharia Compliance in Islamic Banking: A Literature Review, is to investigate the strategic role of the SSB in supporting sharia compliance in Islamic banking institutions. Data and information were collected from various academic sources, such as journals, books, and relevant research reports in the last five years. A literature review approach was used as the research method. This study is divided into three main chapters. First, the SSB has a strategic responsibility to supervise and advise Islamic financial institutions to ensure that the principles of Islamic law are applied to all bank goods and services, including avoiding riba, gharar, and maysir. Second, this study found that the SSB faces several problems in carrying out its functions. Some of these problems include the lack of experienced human resources in the field of sharia, the lack of public understanding of the function of the SSB, and pressure from external parties that can hinder the implementation of sharia principles. Third, this study suggests several ways to improve the effectiveness of the SSB. This includes enhancing the capabilities of DPS members through continuous training, increasing collaboration between DPS and relevant authorities such as the National Sharia Board (DSN), and implementing greater transparency of sharia audits.
Analysis of Sustainability and Sharia Compliance in Fintech and E-Commerce Business Services in Indonesia Annisa Putri Maharani; Anggun Okta Fitri; Muhammad Iqbal Fasa
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2025): Mei
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted based on the economic development sector in Indonesia. Interaction between consumers and producers is now made more active and efficient, with the existence of e-commerce services and carried out digitally, there is no need to bring two parties together. not only in terms of transactions, but also in the financial services sector, where there has also been a transformation from initially transactions carried out using paper money, to now switching to using digital money with the presence of financial technology (fintech), even sharia-based ones. So with the events in these brackets, a problem formulation was created regarding how to study recording analysis and fintech as well as opportunities in sharia business in Indonesia. This research is a study of the literature in analytical descriptive type. Discusses e-commerce and Fintech from various reference sources which are collected and used as descriptions to facilitate the analysis process. The results conclude that the transformation of e-commerce and Fintech and its overall application are very beneficial for both consumers and producers, but there are still shortcomings such as fraud, protection of consumers' personal data, and unsuitable ordered goods. If you look at the competition with conventional financial institutions, of course sharia fintech still needs quite a long time, especially now that it is still in the minority so its use is not as widespread as conventional institutions.
Analysis of Operational Risk Management Literature in Islamic Banking Okta Sari; Anggun Okta Fitri
Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi dan Perbankan Syariah Vol 2 No 1 (2025): Mei
Publisher : Syamilah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Operational risk will always be faced by all financial institutions in running their business and business, and it cannot be separated by human factors, services, administrative processes and so on. The purpose of this study to examine in depth how operational risk management is applied by Islamic banking, especially in Indonesia. This research method uses descriptive qualitative approach with literature review technique to analyze operational risk management in Islamic banking. A literature study was chosen as the method to answer the research question. Data is collected through online searches. The results showed that operational management is very important for the sustainability of Islamic banks in the future, in addition to the benefits that can be received indicate the contribution of good management can be minimized due to unwanted operational errors. Islamic banks from the literature analyzed, have not shown to have developed effective solutions to manage the risks of conventional banks and face their own unique risks.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2025): November Vol 2 No 1 (2025): Mei Vol 1 No 2 (2024): November Vol 1 No 1 (2024): Mei