cover
Contact Name
Nur Hadiyati
Contact Email
n.hadiyati93@gmail.com
Phone
+6285668354053
Journal Mail Official
ejournalinternationalpancasila@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran III No.2 2, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia (BTI)
ISSN : 30893178     EISSN : 30893224     DOI : -
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia (BTI) adalah jurnal akademik untuk Kajian Pancasila yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republik Indonesia. Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi diskusi ilmiah maupun profesional mengenai perkembangan terkini isu-isu Pancasila di Indonesia serta mempublikasikan penelitian-penelitian inovatif tentang Pancasila. Fokus dan cakupan jurnal ini adalah isu-isu ilmu sosial dan humaniora dalam bidang: Bhinneka Tunggal Ika; Ideologi Pancasila; Hak Asasi Manusia (HAM). Secara spesifik diharapkan dapat mengkaitkan Pancasila dengan isu kekinian di kancah dunia internasional
Articles 11 Documents
Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Negara di Abad Ke-21 Rizwan, Feri
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v1i1.1

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tantangan abad ke-21 bagi Pancasila. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualtitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dalam artikel ini dapat mengetahui tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, antara lain radikalisme agama, perpecahan vertikal antara masyarakat kelas atas dan masyarakat yang merasa tertinggal, serta tenggelamnya demokrasi ke dalam oligarki. Hasil dari artikel ini menunjukkan perlu adanya konsolidasi dan aktualisasi demokrasi Pancasila sebagai upaya mencegah potensi yang dapat memundurkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Pengaruh Pancasila dan Hukum Islam dalam Perdamaian Dunia Rohman, Adbul
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v1i1.2

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini, untuk mengetahui peran dari Pancasila yang merupakan konstitusi Indonesia, dalam misi mewujudkan perdamaian dunia, dengan politik bebas aktifnya. Selain itu, penulis juga mencoba menemukan peran dari hukum Islam, dimana pada ajarannya senantiasa mementingkan persaudaraan antar sesama manusia, dengan studi kasus konflik yang terjadi pada negara Rusia dan Ukraina. Penelitian normatif penulis lakukan dengan studi kepustakaan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta surat kabar yang di dapatkan secara offline maupun online. Pendekatan kualitatif, berupa pengumpulan data-data, yang kemudian ditindaklanjuti dengan analisis, sehingga penulis mampu mendapatkan hasil penelitianyang mendekati dengan keakuratan. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa peran nilai-nilai luhur Pancasila memberikan gambaan terhadap pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Masa Esa, yaitu menjamin hak warga yang berada di lokasi konflik, supaya diperlakukan dengan berkemanusiaan yang adil dan beradab oleh penguasa (pimpinan pemerintahan) kedua belah pihak yang berkonflik tersebut. Islam mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan, sehingga perannya begitu besar apabila difamami olleh siapapun yang memeluk agama tersebut. perintah Alah SWT untuk tidak membiarkan terjadinya konflik seharusnya dapat memacu negara-negara yang mendeklasariakan diri ajaran tersebut dalam ketatanegaraannya, mendorong berhentinya konflik Rusia dan Ukraina tersebut.
Mengajarkan Pancasila secara Dialogis pada Generasi Muda Tricahyono, Danan
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v1i1.3

Abstract

Permasalahan bangsa Indonesia seperti terjadinya degradasi moral memiliki hubungan dengan pembelajaran Pancasila yang belum ideal. Pendidikan Pancasila memiliki posisi strategis sebagai matakuliah yang berkontribusi dalam penguatan karakter peserta didik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif meliputi: 1. Menyusun kerangka konseptual, 2. Menentukan rumusan masalah, 3. Memilih sampel dan membatasi penelitian, 4. Penyiapan instrumen, 5. Pengumpulan data, 6. Analisis data, dan 7. Menguji kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan jika landasan filosofis pendidikan dialogis menggunakan pemikiran Bakhtin, Vygotsky, Freire, dan Alexander. Terdapat lima langkah pendekatan dialogis yaitu 1. peserta didik diberi kesempatan dan dorongan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan mengomentari ide dan masalah yang muncul dalam pelajaran; 2. Pendidik terlibat dalam diskusi dengan peserta didik yang menggali dan mendukung pengembangan pemahaman mereka tentang isi; 3. Pendidik mempertimbangkan kontribusi peserta didik dalam mengembangkan tema mata pelajaran dan dalam merencanakan kegiatan yang memungkinkan peserta didik mengejar pemahaman mereka sendiri, melalui pembicaraan dan kegiatan lainnya; dan 4. Pendidik menggunakan pembicaraan untuk memberikan kerangka kontekstual kumulatif, berkelanjutan, untuk memungkinkan keterlibatan peserta didik dengan pengetahuan baru yang ditemui. Pembelajaran dialogis pada materi sejarah perumusan Pancasila. Sesi akhir pembelajaran peserta didik mengambil inspirasi akan pentingnya hidup bertoleransi.
Trisakti, Pancasila dan Pembangunan Karakter Bangsa Jati, Wasisto Raharjo
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v1i1.4

Abstract

Pemahaman Trisakti sebagai salah satu opus magnum pemikiran Sukarno sendiri merupakan sumbangan terbesar dalam nasionalisme kita. Trisakti yang memuat tiga kata utama yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya adalah serangkaian kata bagaimana membuat bangsa menjadi kuat dan mandiri. Hal itulah yang menjadikan Trisakti ini menjadi kata kunci menarik dalam menjelaskan konstelasi politik baik dalam maupun luar negeri, terlebih lagi dikumandangkannya tahun-tahun-tahun vivere pericoloso. Konsepsi Trisakti sendiri kemudian lenyap seiring dengan jatuhnya pemerintahan Sukarno dengan Orde Baru. Pada periode selanjutnya itulah, terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Sukarno yakni menguatnya mental inlander, komprador, oportunis, koruptif, maupun kolaborator. Maka dalam konteks kekinian, sangatlah urgen dan signifikan bila kita perlu mengedepankan Trisakti sebagai bagian narasi pemecah solusi bangsa terutama dalam merombak mental-mental terebut. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai konteks Trisakti dalam era kontemporer dihubungkan dengan menguatnya globalisasi dan pembangunan karakter bangsa.
Pancasila Philosophy as a Basis for Strengthening Religious Moderation in Indonesia Tantra, Manggala Wiriya; Santoso, Heri; Agus Siswadi, Gede
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 (2024): VOLUME 1 NOMOR 1 NOVEMBER 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v1i1.6

Abstract

The development of religious fanaticism that is not in accordance with the constitution and state ideology is certainly very dangerous. The current government has promoted a program to strengthen religious moderation as a strategic step taken. However, the source of strengthening religious moderation is considered still minimal to bring up Pancasila as a basic value as well as the philosophy of the Indonesian nation. Whereas Pancasila is a guideline for the life of the Indonesian nation that shapes the character and character and personality of the nation. The purpose of this research is to present the values of Pancasila as the basis for strengthening religious moderation in Indonesia. This qualitative research method is a literature study using a philosophical normative approach. This literature research optimizes references about Pancasila and strengthening religious moderation in Indonesia. The results of the research present Pancasila which is very rich in values that are a source in strengthening religious moderation. Key values in religious moderation are found to be very diverse and very rich in the formulation of Pancasila. The power of Pancasila as a source of strengthening religious moderation can strengthen and strengthen Indonesian society in moderate religion.
Fenomena Cyberbullying di Media Sosial sebagai Pelanggaran Sila Kedua Pancasila Brahmandika, Leonard
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): VOLUME 2 ISSUE 1, MAY 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v2i1.36

Abstract

Fenomena cyberbullying kerap kali terjadi di media sosial. Cyberbullying merupakan fenomena tingkah laku seseorang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan yang merendahkan, mengancam atau melecehkan individu maupun kelompok. Fenomena itu merupakan tindak pelanggaran terhadap nilai-nilai dari sila ke-2 Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka.  Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan tentang fenomena cyberbullying, relevansinya dengan pelanggaran Sila kedua Pancasila dalam tinjauan filsafat Pancasila dan mencari solusi dari fenomena cyberbullying sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, individu akan lebih mumpuni untuk mempraktikkan sikap yang menghormati, adil dan berempati terhadap sesama dalam dunia maya. Ada beberapa solusi dalam mencegah maupun menanggulangi tindakan cyberbullying di kalangan remaja, di antaranya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan pengamalan sila kedua Pancasila, literasi internet, meningkatkan peran serta orangtua dan pendidik, membuat kebijakan dan hukum yang ketat, serta dukungan emosional dan konseling.
Pancasila and the Politics of Representation: From Quotas to Quality in Post-Reformasi Indonesia (2019-2022) Prasetyo, Ardian; Permana, Aditya; Mulya, Debora Pruyanka
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): VOLUME 2 ISSUE 1, MAY 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/5g57h933

Abstract

Gender inequality remains a significant barrier to democratic quality in Indonesia, particularly in parliamentary representation. Although women’s political participation is constitutionally guaranteed, their presence in parliament reached only 20.35% in 2020, below the 30% global recommendation (IPU, 2020). This study explores how political party culture affects women’s representation using the Feminist Institutionalism (FI) framework combined with Pancasila values. It examines both formal institutions, i.e. electoral quotas, internal party rules, and women’s roles in party decision-making, and informal institutions like religious norms, gendered moral expectations, and patron-client traditions. The findings reveal that while formal mechanisms supporting women exist, their implementation is often symbolic, lacking meaningful impact. Informal institutions still dominate political life, reinforcing masculine leadership ideals and limiting women’s access to power. Practices such as political dynasties and patronage systems further marginalize women, especially those without elite backgrounds or financial capital. Viewed through Pancasila, there is a clear gap between foundational national ideals and political realities. While Pancasila promotes justice and equality, entrenched patriarchal norms continue to shape political participation. The study concludes that deeper cultural transformation is needed to align political party practices with the inclusive spirit of Pancasila.
Sukarno's Visionary Ideas in Formulating Pancasila as The Basis of The State Kiftiyah, Anif; Septia Wahyuningsih, Ika
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): VOLUME 2 ISSUE 1, MAY 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v2i1.38

Abstract

Sukarno's speech at the BPUPK session on June 1, 1945, was a milestone for the founding of the Republic of Indonesia. At that time Sukarno conveyed about the concept of Pancasila, that Pancasila was the thoughts and ideals through a very long process and reflection. This research is a libraryresearch with a qualitative approach and deductive frame of mind. While the analysis in this study uses historical analysis to be able to describe events that occurred in the past about the birth of Pancasila which came from Sukarno's ideas during exile in Ende. The purpose of this research is for the Indonesian people to understand that June 1945 is the creation of Pancasila by going through various phases of struggle and long thoughts from Sukarno's ideas and developing with the thoughts of Indonesian leaders. The finding of this research is that Sukarno tried to unite all the ideas of the founding figures of the nation and groups in formulating Pancasila. Pancasila was born from empirical, philosophical, and juridical formulations so that Pancasila should be used as the basis of the state and ideology of the nation. Although Pancasila was finally established on August 1, 1945, Sukarno declared the spearhead of the idea of ​​Pancasila on June 1, 1945, so that date was also commemorated as the creation of Pancasila in accordance with Presidential Decree no. 24 of 2016 as stated in letters a, b, c, d, e, and f.
Pancasila Sebagai Landasan Perlindungan HAM dalam Konflik Investasi Pariwisata Raja Ampat Nadia Imtinan Arka Salmah
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): VOLUME 2 ISSUE 1, MAY 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v2i1.40

Abstract

The conflict between tourism investment and the protection of human rights (HR) in the conservation area of Raja Ampat reflects the tension between economic development and socio-ecological sustainability. Although the tourism sector is often regarded as a more sustainable development alternative, investment practices in this region have led to human rights violations, such as the appropriation of customary land, the exclusion of indigenous communities from decision-making processes, and environmental degradation that directly affects local cultural and social life. This study aims to analyze how Pancasila can serve as a normative foundation for ensuring human rights protection amid tourism investment conflicts in Raja Ampat. This research employs a normative juridical approach, with data obtained from literature reviews, legal documents, institutional reports, and recent media coverage. The analysis is conducted qualitatively using a legal hermeneutic approach that focuses on the values of Pancasila as an evaluative framework. The findings show that the principles of Pancasila, particularly the second and fifth principles provide a strong ethical and constitutional basis for safeguarding the rights of indigenous communities, including their rights to a healthy environment, land ownership, and self-determination. Applying Pancasila in policy formulation related to tourism investment and management offers a potential alternative solution to development-related conflicts, while reinforcing social and ecological justice in strategic national areas such as Raja Ampat.
Indonesian Unity for Equitable and Fair Health Policy Tude, Ryan
Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia Vol. 2 No. 1 (2025): VOLUME 2 ISSUE 1, MAY 2025
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/bti.v2i1.41

Abstract

This article aims to examine the contribution of Indonesia’s value of unity to the development of inclusive health policies. Employing a literature review approach, the study emphasizes how the principle of unity, as mandated in Pancasila-particularly its third principle-serves as both an ethical and practical foundation in shaping policies that are responsive to Indonesia’s diverse society. The article highlights the influence of Pancasila, especially the third principle, on the formulation of inclusive health policies in Indonesia. The findings indicate that the value of unity plays a crucial role in ensuring fair and equitable access to healthcare services, particularly amid Indonesia’s geographical, cultural, and economic challenges.

Page 1 of 2 | Total Record : 11