cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Isharyanto
Contact Email
isharyanto_fh@staff.uns.ac.id
Phone
+6281328610474
Journal Mail Official
isharyanto_fh@staff.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Department of the Constitutional Law - Building III Ir. Sutami Street Number 36 A, Kentingan, Surakarta
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 19787367     EISSN : 28098048     DOI : https://doi.org/10.20961/respublica.v8i3.85425
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik is a peer-reviewed journal published by Constitutional Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning constitutional law and democracy. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. Published exclusively in English and / or Bahasa Indonesia (will be considered), the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of constitutional law and democracy. Res Publica is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution (for libraries or individual). Users (for libraries or individual) are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol 7, no 2: agustus" : 10 Documents clear
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN Hasna Tsani Febrianti; . Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51549

Abstract

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang pengelolaan keuangan desa sebagai wujud pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan desa. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif yang  menghasilkan data deskriptif analisis pada  Desa  Adirejakulon  di  Kabupaten  Cilacap.  Sumber  data  yang  diperoleh adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa dalam pengelolaan keuangan desa untuk pembiayaan pembangunan  telah  melaksanakan  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam pengelolaan keuangan aparat desa Adirejakulon dibantu oleh pihak ketiga yaitu pendamping desa serta adanya pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dispermades, Camat dan  BPD.  Hambatan  yang  dihadapi  adalah:  1)  sumber  daya  manusia;  2) keterlambatan realisasi turunnya dana desa; 3) perubahan secara terus menerus peraturan menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa; 4) keadaan luar biasa yang menyebabkan perubahan anggaran belanja dan pendapatan desa mengalami perubahan akibat pandemi Coronavirus Disease that was discovered in 2019 atau disebut COVID-19; dan 5) kurangnya pengawasan dana desa dari lembaga tinggi negara.
ANALISIS DAMPAK RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN JEBRES KOTA SURAKARTA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DAN APARATUR PEMERINTAHAN Ayu Tri Utami; . Achmad
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.52901

Abstract

Pembentukan, pengahapusan, dan penggabungan kelurahan terkait dengan rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta yang sedang berjalan. Selanjutnya mengkaji tentang dampak positif dan negatif yang akan terjadi atas rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta pada aspek pelayanan publik dan aparatur pemerintahan.Penelitian hukum ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif, Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Teknik  pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur dari buku, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkitan dengan masalah yang diteliti serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta ditinjau dengan pengaturan pembentukan kelurahan baru yang terdapat dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, belum memenuhi salah satu persyaratan pemekaran kelurahan yaitu syarat minimal luas wilayah dari kelurahan yang dimekarkan yaitu minimal 3 km2 dimana Kelurahan Jebres memiliki wilayah seluas 3,17 km2  yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah  kelurahan  yakni  Kelurahan  Jebres  dan  Kelurahan  Kentingan  dimana ketika pemekaran terjadi luas wilayah masing-masing kelurahan tersebut adalah kurang dari 3 km2. Dampak positif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres Kota Surakarta terhadap pelayanan publik dan aparatur pemerintahan antara lain;. Pertama, pelayanan publik menjadi lebih berkualitas dan memuaskan masyarakat; Kedua, meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat; Ketiga, meningkatkan pengelolaan potensi daerah; Keempat, Penambahan sumber daya manusia aparatur pemerintah kelurahan yang berkualitas. Dampak negatif dari rencana pemekaran Kelurahan Jebres  antara lain;  Pertama, besarnya anggaran biaya pengadaan personel aparatur pemerintah dan sarana prasarana baru; Kedua, perubahan data administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang rumit; Ketiga, aparatur pemerintah yang baru cenderung belum terlalu menguasai dapat kewalahan untuk melayani masyarakat.
PERAN RESPONSIF MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PELARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019) Muhammad Anfasha Wirakusuma; Jadmiko Anom Husodo
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51982

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji Peran Responsif Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dalam uji materi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktriner) dan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah telah berperan secara responsif dalam melakukan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pada jabatan di Badan Usaha Milik Negara. Peran responsif Mahkamah ditunjukkan dengan menggunakan model penafsiran hukum responsif terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat pada saat ini. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah telah merespon fakta sosial apabila tidak ada larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri sebagaimana Menteri akan berakibat menimbulkan dampak yang massif pada perubahan dimensi budaya kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan timbulnya conflict of interest yang tanpa sadar memberi ruang terjadinya tindak Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Bidari Aufa Sinarizqi; Jadmiko Anom Husodo
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.53477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual. Penelitian sosiolegal digunakan dalam penelitian ini, sehingga jenis dan sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapat melalui studi lapangan dan wawancara, sementara data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan jurnal. Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah berupaya dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan tersedianya suatu unit pelaksana teknis untuk memberi pelayanan terpadu. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Beberapa sebab di antaranya adalah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan jejaring lembaga swadaya masyarakat, belum adanya pelembagaan yang kuat untuk pengawasan perlindungan anak, dan ketidakjelasan peraturan pelaksana untuk pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta.
EKSISTENSI KEDUDUKAN SERTA PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 Nisa Nur Islami; Agus Riwanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51932

Abstract

Kedudukan Presiden sebagai lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki tanggung jawab penuh sebagai kepala negara serta sebagai kepala pemerintahan.  Hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  Presiden  maupun  Wakil Presiden dapat melakukan pelanggaran hukum sehingga bisa diberhentikan pada masa jabatannya. Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum ialah harus ditegakkannya mekanisme checks and balances. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan (impeachment). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kedudukan serta peran Mahkamah  Konstitusi  dalam  konteks  pemakzulan  (impeachment) Presiden  dan/atau Wakil Presiden pasca amandemen UUD NRI 1945 baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dengan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan (impeachment) di dalam UUD NRI 1945 pasca amandemen terdapat pada Pasal 7B ayat (4) dan Pasal 24C ayat (2).
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT DENGAN HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA) Biondha Yusputri Angelica; Sunny Ummul Firdaus
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.52707

Abstract

Rumusan masalah yang pertama mengenai analisis implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas terkait Hak Ketenagakerjaan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, penulis akan mengkaji dan meneliti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Data dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Wawancara bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Rumusan masalah yang kedua mengenai faktor yang menghambat dilaksanakannya hak ketenagakerjaan bagi penyandang difabel, penulis akan mengkaji berdasarkan analisis berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan wawancara bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sehingga akan diketahui faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi hak ketenagakerjaan bagi penyandang difabel.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT DENGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CELEP KECA NGUTER KABUPATEN SUKOHARJOMATAN Rahma Islamey Harmoni; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51047

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep, serta mengetahui apa saja hambatan yang dialami Kepala Desa Celep ketika menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan pengambilan informasi studi tekstual untuk mengkaji data sekunder. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisa data dengan model analisis kualitatif dengan tiga komponen utama yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dikarenakan pesatnya perkembangan desa baik dari segi pembangunan maupun kependudukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa Celep dalam pengelolaan dana desa di Desa Celep sudah cukup baik dan dalam kategori sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut dikarenakan dana desa di Desa Celep sudah dikelola dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Meskipun pada praktiknya tetap terdapat beberapa hambatan, namun kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban dapat terlaksana tepat waktu. Beberapa hambatan tersebut antara lain, kurangnya sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan dana desa, sumber daya manusia yang belum sesuai kriteria, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat
EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM MENGAWASI PROSES KAMPANYE PADA PILKADA SERENTAK 2018 DI POLEWALI MANDAR fitri awalia; Agus Riwanto
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi proses kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018  serta mengkaji hambatan yang dialami  Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas pengawasan proses kampanye. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah empiris dan bersifat dekriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Eksistensi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar pada pelaksanaan proses kampanye pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018 dilakukan dengan maksimal melalui beberapa tahapan yakni persiapan pengawasan dan tahapan pelaksanaan pengawasan yang terdiri dari pencegahan dan aktivitas pengawasan. Kemudian, dalam melaksanakan proses pengawasan masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Polewali Mandar menemui beberapa hambatan yakni kekuatan eksekutorial yang lemah dalam menertibkan alat peraga kampanye, waktu yang terbatas, kesenjangan persepsi penanganan pelanggaran pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu dan penegak hukum lainnya, dan budaya hukum masyarakat yang cenderung apatis terhadap pengawasan masa kampanye pilkada.
ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN ONLINE ADMINDUK SAPIDUKCAPIL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DITINJAU DARI ASAS PELAYANAN YANG BAIK Wasis Singgih Sasono; Adriana Grahani Firdausy
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51710

Abstract

This study aims to determine the implementation of the public service bureaucracy of the online service administration of the Population and Civil Registration Information and Service Administration System (Sapidukcapil) organized by the Boyolali Regency Government, especially the Population and Civil Registration Service based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning Population Administration Services. Online which is viewed from the principle of Good Service. This research is a non-doctrinal legal research (non-doctrinal research). Types and sources of research data using primary and secondary data. Primary legal materials are in the form of Minister of Home Affairs Regulation Number 7 of 2019 concerning Online Population Administration Services, while secondary legal materials are treaties or doctrines, law reviews, and legal encyclopedias. Deductive qualitative data analysis technique. The results of this study in terms of the principle of Good Service are closer to the community, simplify, speed up, and free of charge, so that it is considered effective and efficient, however, this principle is not fully implemented and there are still discrepancies, namely still using old blanks, there is no data collection feature for adminduk vulnerable residents, and foreign applicants are not served in the Sapidukcapil online service.
ANALISIS IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SUMBER KEUANGAN UTAMA DALAM PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM Hardiansa Haruna; Maria Madalina
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 7, No 2: Agustus
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v7i2.51859

Abstract

Penulisan hukum ini mendiskripsikan dan mengkaji sistem pemilukhususnya mengenai pendanaan kampanye parpol peserta pemilu yang masihmemiliki banyak kekurangan baik dalam pengaturan maupun pelaksanaannya,serta menawarkan konstruksi hukum melalui rencana pemaksimalan APBNsebagai sumber keuangan utama pendanaan kampanye parpol peserta pemilu diIndonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yangdigunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknikpengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Teknikanalis baha hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pendanaan kampanye di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Yang mana dalam pelaksanannya, beberapa penyimpangan politik seperti praktek korupsi, politik uang, dan ketidakpatuhan terhadap laporan dana kampanye masih terus terjadi pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sehingga sudah seharusnya pengaturan pendanaan kampanye tersebut dilakukan perubahan dengan mengakomodir pemaksimalan APBN sebagai sumber keuangan utama pendanaan kampanye parpol peserta pemilu.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2026): April Vol 9, No 3 (2025): Desember Vol 9, No 2 (2025): Agustus Vol 9, No 1 (2025): April Vol 8, No 3 (2024): Desember Vol 8, No 2 (2024): Agustus Vol 8, No 1 (2024): April Vol 7, No 3: Desember Vol 7, No 2: Agustus Vol 7, No 1: April Vol 6, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 6, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 6, No 1: JANUARI-APRIL Vol 5, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 5, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 5, No 1: JANUARI-APRIL Vol 4, No 2 (2020): Mei - Agustus 2020 Vol 4, No 1 (2020): Januari - April 2020 Vol 4, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 3, No 3 (2019): September - Desember 2019 Vol 3, No 2 (2019): Mei - Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Januari - April 2019 Vol 2, No 3 (2018): September - Desember 2018 Vol 2, No 2 (2018): Mei - Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Januari - April 2018 Vol 1, No 3 (2017): September-Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Mei-Agustus 2017 Vol 1, No 1 (2017): Januari-April 2017 More Issue