Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Articles
89 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 4 No. 1 (2026)"
:
89 Documents
clear
<![CDATA[Urgensi Pendaftaran Hak Merek Bagi Umkm Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Wilayah Banjarmasin ]]>
<![CDATA[Amelia, Amelia]]>;
<![CDATA[‘Azizah, Nur]]>;
<![CDATA[Nabella, Norhalisa]]>;
<![CDATA[Jamaliyah, Nur]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1616
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional, termasuk di wilayah Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Padahal, merek merupakan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomis serta berfungsi sebagai pembeda produk atau jasa di tengah persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendaftaran hak merek bagi UMKM serta bentuk perlindungan hukum yang diperoleh setelah merek terdaftar berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM, khususnya usaha fried chicken di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan merek usahanya karena kurangnya pengetahuan, minimnya informasi, kekhawatiran terhadap biaya, serta anggapan bahwa pendaftaran merek hanya diperlukan bagi usaha berskala besar. Padahal, pendaftaran merek memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum bagi pemiliknya serta mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pendaftaran hak merek bagi UMKM merupakan hal yang sangat penting guna menjamin kepastian hukum, melindungi identitas usaha, dan meningkatkan daya saing UMKM.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Jual Beli Dengan Pembayaran Tertunda Di Warung Warung Banjar ]]>
<![CDATA[Jainuddin, Akhmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1617
<![CDATA[Praktik jual beli di warung-warung makan tradisional Banjarmasin memiliki keunikan dalam pelaksanaan akadnya, yaitu konsumen makan terlebih dahulu kemudian membayar diakhir tanpa ada ijab qabul eksplisit di awal transaksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tersebut, menggali pandangan tokoh agama dan ulama setempat, serta menganalisisnya dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode lapangaan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik warung, serta salah satu tokoh agama di Banjarmasin, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab fikih dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan diterima Masyarakat sebagai kebiasaan (‘urf). Tokoh agama memandang praktik ini sah berdasarkan konsep mu’athah (jual beli dengan perbuatan), ‘urf shahih, dan prinsip taradhi (saling rela). Analisis fikih mengonfirmasi keabsahan praktik ini karena memenuhi rukun jual beli, didukung oleh pendapat Imam Malik tentang mu’athah, dan sesuai dengan kaidah “al-’adatu muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan praktik lokal yang baik tetap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Tentang Hukum Meletakkan Tali Ijuk Di Rumah/Kos Yang Dipercayai Memberi Perlindungan Dari Hal-Hal Buruk ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad Farid]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1618
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji pandangan ulama mengenai praktik meletakkan tali ijuk di rumah atau kos yang dipercayai dapat memberikan perlindungan dari hal-hal buruk seperti gangguan jin, sihir, atau energi negatif. Praktik ini merupakan salah satu tradisi yang masih terdapat di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Selatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang praktik tersebut berdasarkan perspektif para ulama dari berbagai mazhab. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan dan menganalisis pendapat ulama klasik dan kontemporer melalui kitab-kitab fiqih, fatwa, dan literatur Islam lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum praktik ini. Sebagian ulama mengharamkannya karena termasuk syirik dan tasyaul (menggantungkan harapan kepada selain Allah), sementara sebagian lainnya membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu jika diniatkan sebagai sebab (asbab) bukan sebagai pemberi manfaat hakiki. Kesimpulannya, praktik meletakkan tali ijuk untuk perlindungan spiritual harus diteliti secara mendalam dari segi niat, keyakinan, dan dalil syar’i agar tidak terjerumus dalam kesyirikan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fikih Terhadap Tradisi Adat Bemandi Pengantin Di Daerah Barabai ]]>
<![CDATA[Hakim, Lukmanul]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1619
<![CDATA[Tradisi Bemandi Pengantin di Barabai, Kalimantan Selatan, merupakan sebuah kegiatan adat pra pernikahan yang melambangkan penyucian diri dan harapan keselamatan bagi calon pengantin. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tradisi tersebut, mengkaji pandangan ulama dan tokoh masyarakat, serta menganalisis status hukumnya dalam perspektif fikih modern. Metode penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur dengan ulama, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan tradisi ini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya yang mengandung nilai sosial di dalamnya. Pandangan ulama beragam, sebagian membolehkan sebagai urf yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagian menekankan pembatasan unsur yang bisa mengarah pada keyakinan ataupun yang bisa bertentangan dengan syariat islam. Analisis Fikih modern menegaskan bahwa praktik ini sah selama tetap sesuai syariat dan mengandung maslahat sosial, sehingga menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan secara kontekstual terhadap budaya lokal.]]>
<![CDATA[Pandangan Ulama Terhadap Kegiatan Keagamaan Yang Mengakibatkan Adanya Pencampur Bauran Antara Laki-Laki Dan Perempuan ]]>
<![CDATA[Habibi, Ahmad]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1620
<![CDATA[Praktik pencampurbauran antara laki-laki dan perempuan (ikhtilāṭ) dalam kegiatan keagamaan masih menjadi perdebatan dalam kajian fikih Islam, terutama dalam konteks masyarakat modern. Fenomena ini juga ditemukan dalam berbagai kegiatan keagamaan di Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh agama terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan tokoh agama serta kajian terhadap Al-Qur’an, hadis, dan pendapat ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya ikhtilāṭ tidak dibenarkan apabila berpotensi menimbulkan fitnah dan melanggar ketentuan syariat. Namun, dalam kondisi tertentu yang bersifat kebutuhan dan kemaslahatan, ikhtilāṭ dapat ditoleransi dengan syarat adanya pengaturan yang jelas, penjagaan adab pergaulan, pemeliharaan aurat, dan pencegahan terhadap khalwat.]]>
<![CDATA[The Impact of Artificial Intelligenceon Taxpayer Compliance ]]>
<![CDATA[Suryadi, Ibnu]]>;
<![CDATA[Purba, Rebeka Meidiana]]>;
<![CDATA[Tampubolon, Amy Septrina]]>;
<![CDATA[Ersanti, Ersanti]]>;
<![CDATA[Ramadhon, Rosiana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1621
<![CDATA[The rapid evolution of digital technology has ushered in a new era of tax administration, characterized by the integration of Artificial Intelligence (AI). This research investigates the impact of AI implementation on taxpayer compliance, examining both the technical efficiency of tax authorities and the behavioral shifts among taxpayers. Using a comprehensive literature review and a conceptual framework based on the Technology Acceptance Model (TAM) and Deterrence Theory, this study analyzes how AI-driven tools—such as automated auditing, predictive analytics for fraud detection, and AI-powered chatbots—influence voluntary and enforced compliance. The findings suggest that AI significantly enhances compliance by reducing the "tax gap" through precise monitoring and by lowering compliance costs for taxpayers through simplified procedures. However, the study also highlights critical challenges, including data privacy concerns, the "black box" nature of AI algorithms, and the potential for digital inequality. This paper concludes that while AI serves as a powerful catalyst for transparency and efficiency, its success depends on the establishment of robust legal frameworks and ethical guidelines to maintain public trust. Keywords: Artificial Intelligence, Tax Compliance, Tax Administration, Predictive Analytics, Digital Transformation.]]>
<![CDATA[Penetapan Hukum Thaharah Pada Kondisi Surutnya Sungai Dalam Perspektif Tokoh Agama (Studi Kasus Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar) ]]>
<![CDATA[Raihan, Revi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1622
<![CDATA[Desa Sungai Bakung sangat bergantung pada sungai lokal untuk bersuci dalam hal ibadah. Surutnya sungai akibat kemarau menjadi perbincangan dalam fikih Syafi'i. Kondisi volume air yang minim memicu pertanyaan, sahkah air untuk bersuci di perdesaan yang minim ketersediaan air bersih. Penelitian ini difokuskan pada penentuan hukum thaharah ketika sungai di Desa Sungai Bakung surut. Pendekatan metode yang diterapkan merupakan penelitian lapangan di Desa Sungai Bakung dan diolah secara deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data wawancara dengan Tokoh Agama dan masyarakat setempat. Tokoh Agama setempat sepakat bahwa air sungai di Desa Sungai Bakung pada masa surut masih sah digunakan untuk thaharah selama bebas dari najis mutlaq dan mengalir secara terus – menerus.]]>
<![CDATA[Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif (Studi Kasus Penyebaran Film Bajakan Melalui Situs Streaming Ilegal “Indoxxi”) ]]>
<![CDATA[Salihah, Salihah]]>;
<![CDATA[Putri, Nazwa Maulina]]>;
<![CDATA[Afifah, Gusti Silma]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1623
<![CDATA[Industri kreatif adalah sektor yang berlandaskan pada inovasi, kreativitas, dan kapabilitas intelektual manusia, sehingga sangat bergantung pada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Namun, kemajuan teknologi digital juga memunculkan berbagai pelanggaran terhadap HKI, salah satunya pembajakan karya film melalui situs streaming ilegal . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap industri kreatif dengan studi kasus penyebaran film bajakan melalui situs IndoXXI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenaai Hak Cipta serta terkait peraturan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembajakan film melalui situs streaming ilegal menimbulkan dampak yang signifikan terhadap industri kreatif, baik dari segi ekonomi, sosial, hukum, maupun etika. Pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan kerugian finansial bagi para pencipta dan pelaku industri film dan juga dapat mengurangi penghargaan masyarakat terhadap karya asli. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan perlindungan hukum yang tegas serta meningkatkan kesadaran publik dalam menghormati Hak Kekayaan Intelektual.]]>
<![CDATA[Peran Hukum Ekonomi dalam Implementasi Green Banking Sebagai Upaya Mendukung Ekonomi Hijau di Indonesia ]]>
<![CDATA[Riyadi, Qurratu’ Ain Bintang]]>;
<![CDATA[Ramadhan, Diva Rizky]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Nandang]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1624
<![CDATA[Green banking plays a significant role in supporting the development of a green economy through the application of sustainable finance principles in the banking sector. In this context, economic law functions as a strategic framework to regulate and encourage the integration of environmental, social, and governance (ESG) aspects in banking activities. This study aims to examine the role of economic law in the implementation of green banking in Indonesia and to identify the legal challenges involved. This research adopts a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that regulations on sustainable finance issued by the Financial Services Authority have provided a legal basis for the implementation of green banking. However, challenges remain, including regulatory disharmony, weak law enforcement, and limited institutional capacity and commitment within the banking sector. Therefore, strengthening the role of economic law through regulatory improvement and effective supervision is essential to ensure that green banking can optimally support the realization of a sustainable green economy in Indonesia.]]>
<![CDATA[Babilangan Dalam Tradisi Basasuluh Masyarakat Banjar: Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Tokoh Agama Di Kabupaten Banjar ]]>
<![CDATA[Sa’diah, Sa’diah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 1 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sharia Journal and Education Center Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62976/ijijel.v4i1.1625
<![CDATA[Tradisi Basasuluh mengambil fase krusial dalam pra-perkawinan masyarakat Banjar yang melibatkan praktik Babilangan (perhitungan numerologi nama berdasarkan kaidah Abjadun). Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar dikenal religius, praktik ini tetap eksis dan memicu dialektika antara teks keagamaan normatif dengan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik Babilangan dalam tradisi Basasuluh serta menganalisis perspektif tokoh agama di Kabupaten Banjar terhadap hubungannya dengan pembentukan keluarga sakinah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babilangan dipandang sebagai bentuk ikhtiar manusiawi dan dikategorikan sebagai Maṣlaḥah Taḥsīnīyah serta ’Urf Ṣaḥīḥ, selama tidak diyakini secara deterministik melampaui takdir Allah SWT. Tokoh agama menekankan bahwa Babilangan berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian (ihtiyat) dan fondasi awal menuju keluarga sakinah. Jika hasil hitungan menunjukkan tanda kurang baik, solusi yang ditawarkan adalah modifikasi nama dan penguatan kapasitas keagamaan calon suami, bukan pembatalan pernikahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini tetap relevan di era modern sebagai instrumen psikologis dan kultural untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam bingkai syariat.]]>
