cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER" : 12 Documents clear
AL-ILHAAD WATATSIIRUHU ALAA ZUHURI AL-EILMANIA (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية) Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20300

Abstract

Filsafat abad ke-19 dan ke-20 melahirkan ateisme. Ateis Orang-orang modern termasuk Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Penyangkalan keberadaan Tuhan dikemukakan oleh tokoh-tokoh di setiap abadAbad ke-19 dan ke-20 memiliki argumen dan latar belakang masing-masing. Maka untukMendapatkan manfaat dalam konteks saat ini membutuhkan penelitian mendalam. Lord Ludwig Itu adalah ciptaan impian manusia. Karl Marx, agama adalah candu rakyat. Lord Nietzsche Dead Sigmund Freud percaya bahwa agama adalah ilusi berdasarkan sifat psikologisnya. Sigmund Freud, jika ada dewa manusia, lupakan saja. Tolak keberadaan Tuhan membuktikan melalui citra ilmuwan modern yang tidak mereka percayai Tidak ada Tuhan sama sekali, karena mereka tidak pernah meminta Tuhan ada atau tidak ada. Pala Ilmuwan menyangkal keberadaan Tuhan karena kebangkitan Manusia adalah agama tempat mereka hidup dan menyaksikan kemajuan peradaban.
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Arwanto, Bambang; Bahirah, Adillah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20301

Abstract

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta- akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atasberbagai perbuatan hukum. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak dikecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadapakta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa penelitian terhadap norma hukum tertulis dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.
KETAHANAN KELUARGA DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KECAMATAN CENGKARENG Fadhlillah, Fikry; Hadi, Firdaus; Ramadhena, Gilang; Fauziah, Gina; T, Nur Asia
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20302

Abstract

Penelitian ini membahas tentang ketahanan keluarga dalam meminimalisir terjadinya perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Cengkareng. Pandemi Covid-19 berdampak besar pada berbagai sektor kehidupan dan kini merambah pada ketahanan keluarga. Hal tersebut disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Akibatnya, banyak muncul masalah dalam keluarga yang berujung pada perceraian. Hal ini mejadi latar belakang kami mengangkat tema tersebut dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif untuk menguraikan permasalahan dan solusi yang dilakukan dalam mempertahankan keluarga. Permasalahan yang muncul di masa Pandemi cenderung pada permasalahan ekonomi yang berujung pada perceraian. Dampak perceraian tersebut paling besar dirasakan oleh anak korban perceraian. Menurut perspektif Islam salah satu kunci mempertahankan keluarga yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga.
URGENSI PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI TINDAKAN PEMBLOKIRAN DAN PERAMPASAN ASSET SEBAGAI STRATEGI PENEGAKAN HUKUM KORUPSI Saputro, Heri Joko; Chandra, Tofik Yanuar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20303

Abstract

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menetapkan kebijakan bahwa kerugiankeuangan negara harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery). Tindakan pemulihan (Asset Recovery) penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk menjaga agar negara tidak selalu dirugikan dan terabaikan hanya dengan pemidanaan hukuman badan (penjara) saja. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Hasil penelitianmenyatakan bahwa perlunya rumusan kebijakan dan langkah aksi yang konkrit, dikarenakan prosedural asset recovery meliputi pelacakan, pembekuan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri/hasil kejahatan kepada korban kejahatan/negara.atas Asset yang dimiliki dan diduga berasal dari keuangan negara yang telah dicuri berupa uang maupun tabungan dalam rekening pelaku ataupun benda dapat dilakukan melalui penelusuran untuk kemudian dilakukan Pemblokiran dan dilakukan Perampasan Asset.
PERANAN NEGARA MENGANTISIPASI TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Hasbiyulloh, Irvan; Rahim, Abdur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20304

Abstract

Transgender merupakan isu yang tengah banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia, ditambah lagi dengan maraknya promosi atau iklan kaum Transgender di media sosial. Hal inilah yang menjadi keberagaman sudut pandang masyarakat mengenai isu transgender. Mereka melihat dari latar belakang agama, sosial budaya dan kelompok mereka.Dalam pandangan masyarakat transgender dianggap sebagai penyelewangan norma kehidupan, karenanya Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantasipasi hal ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bahan penelitiannya mengunakan sumber buku, jurnal, undang-undang dan penelitian sebelumnya yang terkait. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan analisa deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Transgender di Indonesia dalam Perspektif hukum Islam adalah haram dilakukan. Peranan negara dalam mengantisipasi transgender dalam perspektif hukum Islam dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender, serta menerapakan peraturan yang tegas disertai dengan sanksi bagi pelakunya agar dapat kembali berperilaku normal.
KORELASI KONSEP KEMENTERIAN (WIZARAH) MENURUT IMAM AL-MAWARDI DAN IMPLEMENTASINYA DI KEMENTERIAN INDONESIA Haq, Isa Anshori Al; Rohmah, Siti Ngainnur
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20305

Abstract

Kementerian merupakan salah satu lembaga penting dalam pemerintahan. Fungsinya adalah membantu tugas Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kementerian di Indonesia dibentuk oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sejarahnya, dunia Islam pernah ada tokoh yang mengemukakan konsep Kementerian, tepatnya padamasa kekhalifahan Abbasiyah. Pemikir tersebut bernama Imam Al Mawardi. Konsep Kementerian menurut Imam Al Mawardi dituangkan di dalam karyanya yang berjudul AlAhkam Al-Shulthaniyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab klasik karya Imam Al-Mawardi dengan judul Al-Ahkam Al-Shulthaniyah dan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Imam AlMawardi membagi konsep wizarah (Kementerian) menjadi dua, yaitu wizarah tafwidh dan wizarah tanfidzh. Dari kedua konsep Imam Al Mawardi tersebut terdapat korelasi antara konsep wizarah (Kementerian) tanfizh dengan konsep Kementerian di Indonesia. Perbedaannya tidak adanya partai politik pada masa Imam Al-Mawardi, sedangkan pada pemerintahan Indonesia ada partai politik.
HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARABAHAN NOMOR: 0018/PDT.G/2017/PA.MRB DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR: 1476/PDT.G/2017/PA.JT) Kamarusdiana, Kamarusdiana; Aini, Najla Nurul; Helmi, Muhammad Ishar
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20306

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang hadhanah kepada ibunya dan Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT yang mana anak kedua yang belum mumayyiz di bawah asuhan bapaknya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadanah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hadhanah semata-mata mendahulukan kepentingan sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuaikehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak karena dinilai mampu untuk memelihara anak berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.
NILAI KEADILAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI TENGAH MARAKNYA PERDAGANGAN E-COMMERCE Mufidah, Mufidah; Hardian, Michell Eko; Nugraha, Adhy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20307

Abstract

Era globalisasi merubah tatanan sosial berbasis digital, terutama dalam pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih dinamis dan praktis.. Perubahan tersebut terjadi pada praktek jual beli konvensional menjadi digital atau yang disebut dengan e-commerce. Ecommerce semakin nyata dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan ekonomi di Indonesia, tentu ini merupakan angin segar dalam pertumbuhan ekonomi, namun seperti dua sisi mata uang yang berbeda e-commorce juga menciptakan ketimpangan dalam masyarakat seperti kesenjangan digital di kalangan masyarakat, kemudian juga padapelaku bisnis UMKM lokal, meliputi kendala dalam permodalan, pengetahuan teknologi, serta jangkauan akses internet yang terbatas. Dengan konsep tidak memerlukan toko maka tentu pengangguran juga bertambah. Kompetisi lokal juga menjadi dampak yang harus diperhatikan mengigat pemilik modal memiliki peluang dalam melakukan branding produk agar terkesan menarik dan berkelas, yang berakibat pada intimidasi pengusaha mikro atau retail. Pemerintah sebagai regulator memiliki peranan strategis dalam langkah preventif maupun represif untuk membuat kebijakan yang berdasarkan atas nilai keadilan.
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN SERANG DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI MASA PANDEMI COVID 19 Najmudin, Najmudin; Syihabudin, Syihabudin; Fatoni, Ahmad; Saleh, Sujai
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20308

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Serang. Objek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model analisis data Miles dan Huberman. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa Pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Serang dilakukan melalui programbantuan modal usaha kecil (BMUK) yang diberikan kepada tujuh jenis usaha mikro kecil (UMK) yaitu warung, pengrajin golok, pedagang, terapi herbal/pedagang herbal, kuliner, pembuatan nama sendal dan travel. Bantuan modal usaha kecil (BMUK) disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad qardul hasan (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman), apabila terjadi kebangkrutan usaha akibat adanya wanprestasi dari pelaku UMK, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menyelesaikannya melalui mitra dari aparat desa setempat, tetapi apabila kebangkrutan tersebut terjadi tanpa ada unsur wanprestasi, maka BAZNAS Kabupaten Serang akan menghapus UMK dari nominative jika waktu bantuan sudah melampaui 5 tahun.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PINJAM MEMINJAM UANG TANPA AGUNAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Octarina, Nynda Fatmawati; Malasari, Artin Dwi
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20309

Abstract

Penelitian ini bertujuan pertama mengetahui dan menganalisa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum bagi kreditur pinjam meminjam uang tanpa agunan berbasis teknologi informasi bila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dalam pinjam meminjam uang tanpa agunan berkedudukan sebagai kreditur konkuren, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 BW merumuskan asas pari passu prorate parte yang mana hak yang sama untuk menuntut pemenuhan piutang terhadap segala harta kekayaan kebendaan debitur baik kebendaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan upaya meminimalisir terjadinya masalah pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang paling utama adalah melakukan pengecekan bahwa Penyelenggara Fintech Lending tersebuttelah terdaftar/berizin di OJK, ajukan pinjaman hanya pada penyelenggara yang telah terdaftar/berizin di OJK.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue