Mizan: Journal of Islamic Law
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Articles
250 Documents
<![CDATA[HAK MINORITAS DALAM KONTEKS ISLAM ]]>
<![CDATA[Aravik, Havis]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 1 (2017): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i1.20206
<![CDATA[Studi ini membahas tentang bagaimana hak minoritas dalam konteks Islam. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa hak minoritas merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi kaum muslimin dan Islam dalam konteks kekinian. Padahal, hakminoritas sudah diatur dalam Alquran dan dipraktekkan Nabi Muhammad Saw ketika memimpin Negara Madinah dan dikukuhkan dalam bentuk the constitution of medina, serta para sahabat-sahabatnya dalam pemerintahan Islam dengan baik dankomprehensif. Bahkan, non muslim diperlakukan lebih dan menguasai pemerintahan serta sektor ilmu pengetahuan. Maka, sebuah argumentasi yang tidak bertanggungjawab jika ada yang menyatakan bahwa Islam tak mengenal hak-hak minoritas.]]>
<![CDATA[DASAR-DASAR PARA ULAMA DALAM BERIJTIHAD DAN METODE ISTINBĀŢH HUKUM ]]>
<![CDATA[Ningrum, Ita Sofia]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 1 (2017): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i1.20207
<![CDATA[Setiap mazhab baik Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali mempunyai keunikankeunikan masing-masing. Keunikan-keunikan tersebut terletak dalam metode serta aplikasi dari Istinbāţh hukum yang digunakan masing-masing mazhab dan dasar yangdigunakan. Seperti misalnya Imam Syafi’i mempunyai metode yang berbeda dengan imam-imam mazhab lainnya dalam menetapkan hukum, yaitu sangat menekankan sunnah, nash dan ra’yu. Selain itu, dalam menetapkan hukum Iman Syafi’i memiliki dua pendapat yang dikenal dengan istilah Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Studi ini mengkaji tentang dasar-dasar para ulama dalam melakukan ijtihad dan metode Istinbāţh hukum, khususnya pada periode Tabi’-Tabi’in dan Ulama Mutaakhirin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dan bersifat deskriptis analitis yang akan menggambarkan, memaparkan dan membandingkan bagaimana sesungguhnya dasar-dasar para ulama dalam berijtihad dan metode Istinbāţh hukumnya.]]>
<![CDATA[DARI MAHAR POLITIK HINGGA MENTAL POLITIK TRANSAKSIONAL: KAJIAN KOMPARATIF TENTANG KORUPSI DI ERA MILENIAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ahmad, Supriyadi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 1 (2017): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i1.20208
<![CDATA[Pilkada serentak di Indonesia memunculkan sejumlah perilaku koruptif seperti mahar politik, mental politik transaksional, dan lain-lain yang mengindikasikan maraknya korupsi di era millennial. Semua transaksi politis atau modus lain yang dapat merugikankeuangan dan perekonomian negara, karena menguntungkan pribadi, atau orang lain, atau korporasi adalah korupsi. Islam memandang korupsi sebagai tindak pidana yang haram, dan pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban di akherat. Dalam perspektif Hukum Positif, korupsi adalah tindak pidana yang harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Jika terbukti bersalah, pelakunya harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[DISARTIKULASI FUNGSI HUKUM; DARI ALAT PEREKAYASA SOSIAL HINGGA PEREKAYASA KEBIJAKAN POLITIK ]]>
<![CDATA[Yunus, Nur Rohim]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 1 (2017): JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i1.20209
<![CDATA[Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, slogan yang terkenal yang pernah disampaikan Satjipto Rahardjo dalam hukum progresifnya. Selain itu hukum juga memiliki fungsi sebagai alat perekayasa sosial. Akan tetapi fungsi ini kerap disalahgunakan dalam hal perekayasa politik. Sehingga hukum dijadikan sebagai alat kepentingan belaka. Oleh karenanya, diperlukan semacam lembaga hukum yang melaksanakan fungsi sebagai sarana pengintegrasi masyarakat. Guna dapat berjalannya fungsinya, hukum harus diterima masyarakat.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI JUAL-BELI TERLARANG; GHISY ATAU TADLIS KUALITAS ]]>
<![CDATA[Fauzi, Ahmad Sofwan]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20211
<![CDATA[Penelitian ini menjelaskan tentang konsep tadlis dalam perspektif Hukum Islam, Tadlis artinya praktik transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menyembunyikan informasi terhadap transaksi jual-beli. Tadlis terbagi dalam empat kategori, yaitu tadlis dalam kuantitas, tadlis dalam kualitas atau ghisy, tadlis dalam harga, dan tadlis dalam waktu penyerahan. Ghisy merupakan penyembunyian cacat barang dan mencampur antara barang-barang yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menghindari ghisy ini, di antaranya mewaspadai potensi adanya kemudaratan dan kedzaliman. Secara substansi praktik ghisy atau penipuan ini tertuang dalam klausul pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (pasal 1). Undang-undang ini pun menjadi payung hukum pemerintah dalam melindungi penjual atau pembeli dari transaksi yag mengandung unsur penipuan, yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen.]]>
<![CDATA[KONSEP UANG DAN KEBIJAKAN MONETER DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM ]]>
<![CDATA[Annisa, Annisa]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20212
<![CDATA[Uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Uang merupakan publics goods, uang yang tidak produktif (idle asset) akan dikenakan pajak sehingga jumlahnya akan berkurang, oleh karena itu uang harus dimanfaatkandi sektor produktif/sektor riil (flow concept) Sejumlah intrument kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam seperti Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base, equity based type of securities masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, sepanjang sesuai dengan prinsip transaksi syariah antara lain adalah Wadiah, Musyarakah,Mudharabah, Ar-Rahn, maupun Al-Ijarah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS IUS CONTRA LEGEM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA; ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Sayani, Ayi Abdurahman]]>;
<![CDATA[Kosim, Ahmad Mulyadi]]>;
<![CDATA[Sutisna, Sutisna]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20213
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan metode Seiddel dan Janice McDrury. Penelitian ini menggunakanperpaduan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yakni penelitian yang mengumpulkan data-data di lapangan, kemudian menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakimPengadilan Agama Kota Depok dalam penerapan asas ius contra legem dalam Putusan No. 2506/Pdt.G/2014/PA.Dpk adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, jika pasal sembilan puluh tujuh kompilasi hukum islam diterapakansecara letterleg pada kasus ini adalah tidak relevan. Majelis berpendapat prosentase tujuh puluh lima untuk tergugat dan duapuluhlima untuk penggugat sangatlah adil mengingat sumber dana untuk membangun rumah yang menjadi obyek sengketadidominasi dari kontribusi istri, termasuk ada di antaranya adalah hibah dari orangtua istri.]]>
<![CDATA[KONSEP AGAMA DAN SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[Sunandar, Muhammad Nandang]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20214
<![CDATA[Artikel ini bertujuan melihat hubungan antara agama dan sistem pemerintahan. Melihat dari kacamata Islam, beberapa pakar berpendapat bahwasanya agama dan negara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Walaupunpada dasarnya berbeda, tetapi saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lain, dan itu benar terjadi dalam negara berbasiskan Islam. Seperti halnya pada masa nabi Muhammad, Khalifah Rasyidin, Dinasti-Dinasti Islam, Kesultanan Islam seperti Turki Ustmani, Samudera Pasai dan Banten, sampai pada sekarang ini. salah satu negara yang masih menggunakan Islam sebagai dasar hukum negaranya ialah Arab Saudi.]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARATIF KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT IMAM SYAFI-I DAN IMAM HANAFI ]]>
<![CDATA[Chaerunnisa, Nida]]>;
<![CDATA[Mukhtar, Mukhtar]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20215
<![CDATA[Wali nikah ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Dalam mengenai wali nikah, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi’Imengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi'i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya" Tidak sah menikah tanpa adanya wali". Oleh karena itu imam syafi'i mempunyai pandangan bahwa wali adalah salah satu rukun dari pernikahan. sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar walinasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya" Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak bolehdinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya". Oleh karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya adalah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi’imengatakan bahwa menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) walidalam akad pernikahan, dengan syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekufu. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan dan untuk mengetahui pandangan imam syafi'i dan Imam Hanafitentang kedudukan wali dalam pernikahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Melalui jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam sumber penelitian yang penulisbutuhkan.]]>
<![CDATA[PERANAN WANITA KARIR DALAM MEMBANTU KEBUTUHAN KELUARGA MENURUT MAZHAB SYAFI-IYYAH ]]>
<![CDATA[Qudsiah, Wifa Latifah]]>;
<![CDATA[Gustiawati, Syarifah]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMU SYARIAH Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[IBN KHALDUN BOGOR ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/mizan.v5i2.20216
<![CDATA[Karir adalah usaha yang di sumbangkan dalam rangka untuk mensejahterakan dan menyelamatkan kehidupan manusia. Namun terjunnya wanita untuk berkarir merupakan isu diskursus yang sering menjadi perbincangan dikarenakan keterlibatan wanita untuk berkarir dikhawatirkan akan memberikan ruang yang bebas bagi kaum wanita. Sementara kaum wanita dalam Islam sangat dijunjung tinggi martabat dan kehormatannya dan juga kemungkinan seorang wanita akan mengabaikan fungsi kodratiyah nya Namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan kehidupan yang semakin meningkat, berkarir ibarat suatu keharusan untuk membantu suami merespon kebutuhan rumah tangga. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga suami yang berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan keluarga, tetapi tidak ada salahnya wanita membantu suami dalam merespon kebutuhan rumah tangga. Namun permasalahannya masih sedikit masyarakat yang belum paham bagaimana hukum bantuan istri atas hasil kerjanya yang diberikan kepada suami. Untuk menjawab segala permasalahan yang timbul karena peranan wanita karir akan di pandang oleh pendapat ulama Mazhab Syafi’iyyah. penulis memilih pandangan Ulama Mazhab Syafi’iyyah karena pendapar Mazhab Syafi’iyyah pemikirannya selalu berdinamika dan tetap mengedepankan kajian fiqih dalam menghadapi berbagai macam persoalan, Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif dengan jenis Penelitian studi literature, melalui Jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam bahan sumber penelitian yang penulis butuhkan.]]>
