cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
syarifah@fai.uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : https://doi.org/10.32832/mizan
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies. This journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesian Lawyers). Editors welcome scholars, researchers, and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before being accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 250 Documents
 7   8   9   10   11 
OPERASI PLASTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Aravik, Havis; Amri, Hoirul; Choiriyah, Choiriyah
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i2.20238

Abstract

Studi ini membahas tentang bagaimana operasi plastik dalam perspektif hukum Islam. Hasil studi ini menyatakan bahwa operasi plastik merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer. Operasi plastik secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni operasi plastik yang diperbolehkan karena untuk tujuan pengobatan dan operasi plastik yang diharamkan karena untuk mempercantik diri. Keharaman operasi plastik untuk mempercantik diri karena mendatangkan banyak mudharat tidak hanya bagi si pelaku, juga perbuatan itu termasuk dari perbuatan merubah ciptaan Allah SWT.
DISPENSASI PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0049/PDT.P/2017/PA.JP DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT Muttaqina, Hikmah Mi’raj; Sutisna, Sutisna
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i2.20239

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi nikah dibawah umur terkait dengan penetapan perkara Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.JP. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk melindungi martabat keluarga dari segala perilaku yangmenyimpang dari nilai-nilai Agama, serta agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar. Salah satu batas umur yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 bahwasanya bagi laki-laki usia menikah yakni 19 tahun dan bagi perempuan yakni 16 tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta apa saja pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang dipergunakan adalah data primer yaitu penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor perkara 0049 Pdt.P/2017/PA.JP, mengenai data penelitian penulis memperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedurpengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan, Yakni Meja I, Kasir, Meja II, Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua Pengadilan, Penetapan Panitera Pengganti (PP), dan Penetapan Hari Sidang (PHS). Adapun yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah yakni kompetensi relatif kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PP. No. 9 Tahun 1975 atas penjelasan mengenai UU. Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Kaidah Fiqh, lalu dasar kaidah fiqh Dar’ul mafasid muqaddamun ’ala jalbil mashalih Serta kaidah fiqh “Tasharruful imaam ‘ala raa’iyati manuutun bil mashlahat”. Pertimbangan hukum selanjutnya yakni atas dasar kepastian bahwa perempuan tersebut telah hamil diluar nikah dan mendesak untuk segera dinikahkan agar terhindar dari kemudhorotan yang lebih besar.
PERTIMBANGAN HUKUM KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARUNG KABUPATEN BOGOR MENGENAI NIKAH HAMIL Nabawi, Muhammad; Arif, Suyud; Sobari, Ahmad
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i2.20240

Abstract

Pernikahan adalah salah satu ikatan yang membuat wanita dan pria halal menyalurkan insting seksualnya. Hubungan yang tidak berdasarkan ikatan pernikahan dilarang oleh Allah SWT. Karena tindakan itu adalah perzinahan, hasilnya adalah kehamilan di luar nikah yang akan mengakibatkan keluarga dan anak-anak yang dikandungnya. Kehamilan di luar nikah adalah aib, oleh karenaitu untuk menjaga nama baik keluarga dan anak-anak dalam kandungan, pernikahan menjadi solusi terbaik bagi pelaku. Pernikahan dalam keadaan wanita hamil karena perzinahan disebut pernikahan hamil. Kasus perkawinan hamil merupakan objek utama penulis untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor tentang analisis pandangan KUA Kepala Kecamatan Kabupaten Bogor tentang perkawinan hamil, termasuk dasar hukum yang digunakan dan alasan pada ibu hamil yang menikah, apakah itu sesuai dengan aturan hukum Islam atau tidak. Penulis menyimpulkan bahwa pandangan Kepala KUA Kecamatan Parung Kabupaten Bogor terhadap pernikahan nikah telah sesuai dengan hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku.
ELECTION PRACTICES BASED ON MONEY POLITICS IN THE DIMENSIONS OF STATE POLITICAL THOUGHT Sholeh, Muhammad; Yunus, Nur Rohim; Susilowati, Ida
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i2.20241

Abstract

Keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan hal penting dan harus ada, karena ia merupakan perwujudan demokrasi yang sebenarnya. Warga negara terlibat langsung dalam proses pembuatan keputusan, melaksanakan keputusan,mempengaruhi proses pengambilan keputusan, mempengaruhi kebijakan pemerintah, termasuk berkaitan dengan keterlibatan aktif maupun keterlibatan pasif setiap individu dalam hierarki sistem politik pemerintahan. Semua keterlibatan ini dikenal sebagai bentuk partisipasi politik. Penelitian ini ingin membangun kembali partisipasi politik sebagai teori dasar dalam pemikiran politik negara. Sehingga dengannya dapat ditarik benang merah antara peran partisipasi politik masyarakat dengan kesuksesan demokrasi itu sendiri.
MENELAAH HADIS TENTANG SANKSI PIDANA MATI BAGI MURTAD Yono, Yono
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v6i2.20242

Abstract

Perbuatan keluar dari Agama Islam dalam ajaran Islam merupakan tindakan kejahatan hudud yang diancam hukuman mati. Hal ini tentu terlihat bertentangan dengan prinsip Islam yang dikenal sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, makalah ini ingin menjawab beberapa persoalan, bagaimana kandungan hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad? bagaimana validitas hadis tentang pidana mati bagi pelaku murtad? Bagaimana ulama memaknai hadis-hadis tersebut? Apabila dipahami secara harfiah hadis-hadis nabi tersebut menunjukan perintah hukuman mati bagi pelaku, namun apabila dipahami secara kontekstual orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya saja dan orang yang melakukan pengkhianatan kepada kaum muslimin saat berperang dengan bergabung kepada kaum kafir. Terjadi perbedaan pendapat dalam memahami hadis ini antara ulama tradisional dan ulama modern. Dalam pandangan ulama tradisional pelaku murtad berdasarkan hadis itu harus dihukum mati apapun bentuk murtadnya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ASURANSI Muhaimin, Abdul Wahab Abd
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20243

Abstract

Asuransi secara umum merupakan jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana ditetapkan dalam polis (surat perjanjian) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya dengan tertanggung dengan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Sedangkan Asuransi Syariah merupakan usaha kerjasama saling melindungi dan tolong-menolong, di antara sejumlah orang dalam menghadapi sejumlah resiko melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong disebut dengan ta’awun, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan tolong-menolong atas dasar Ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu, premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan, biaya, dan tabarru’.Pembahasan dalam artikel ini lebih kepada analisa bagaimana Hukum Islam menjawab permasalahan asuransi yang berkembang saat ini.
PEMIKIRAN TENTANG HUKUM KEPERDATAAN ISLAM DALAM DIMENSI FILSAFAT ILMU Tamrin, Abu
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20244

Abstract

Secara garis besar Hukum Islam mengatur dua hal, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt berupa ibadah, dan mengatur hubungan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, berupa hukum keluarga seperti pengaturan hubungan dalam hidup rumah tangga dengan perkawinan yang sah dan hukum keperdataan Islam. Ada perbedaan karakteristik antara syariah dan fiqh. Pembahasan Hukum Keluarga antara lain; Munakahat (perkawinan), prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan, asas perkawinan dalam Alquran, sahnya perkawinan, syarat dan rukum perkawinan, hak dan kewajiban bagi suami isteri. Disamping itu membahas faraid (kewarisan); Pengertian, kewarisan, asas-asas kewarisan dalam Islam. Pembahasan Hukum Keperdataan Islam: pengertian harta, harta menurut ahli,unsur-unsur harta, manfaat harta, transaksi dalam Hukum Keperdataan Islam: transaksi jual beli, sewa menyewa dan upah (ijarah), kerja sama (syirkah). Pembahasan makalah diakhiri dengan kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.
PENERAPAN ASAS AUDI ALTERAM ET PARTEM PADA PERKARA JUDICIAL REVIEW DI MAHKAMAH AGUNG Hidayat, Asep Syarifuddin
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20245

Abstract

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang berkata lain. Oleh karena itu, judicial review persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum. Apabila proses persidangan judicial review ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan judicial review bersifat tertutup, karena dalam judicial review perlu adanya keterbukaan atau asas audi alteram et partem atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai pembuat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undangsehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan.
PEREKONOMIAN ISLAM PADA MASA DINASTI FATIMIYAH Zamzam, Fakhry; Aravik, Havis
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20246

Abstract

Artikel ini membahas tentang perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknis analisis deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perekonomian Islam pada masa Dinasti Fatimiyah mengalami kemajuan pada masa khalifah al-Mu’izz, al-‘Aziz dan al-Hakim. Dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya seperti perpindahan pusat pemerintahan dari Tunisia ke Kairo, penggalian sumber pemasukan ekonomi dalam segala bidang, pengelolaan bidangbidang Pertanian, Perdagangan dan Industri secara terpadu, kepedulian yang tinggi terhadap Ilmu Pengetahuan, hubungan harmonis dengan non-Muslim danpemberian toleransi yang sangat tinggi terhadap masyarakat. Dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran ekonomi pada masa khalifah al-‘Adhid hingga diserang Dinasti Ayyubiyah yang dipimpin Salahuddin al-Ayyubi.
AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Kamarusdiana, Kamarusdiana
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 1 (2019): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i1.20247

Abstract

Akses keadilan bagi masyarakat kepulauan di Indonesia berbeda dengan akses keadilan bagi masyarakat yang tinggal di daaratan. Masyarakat kepulauan yang ada di Kabupaten Kepulauan seribu memiliki karateristik tersendiri karena dalammengakses keadilan di KUA mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk biaya transportasi, begitu pula dalam memperoleh akses keadilan yang ada di Pengadilan Agama, masyarakat kepulauan seribu harus menambah biaya transporasi dan penginapan karena keberadaan Pengadilan Agama yang ada di Plumpang Jakarta Utara. Namun demikian, pihak pengadilan agama telah memberikan akses keadilan yang sama dalam pelayanan Sisdukcapil, sehingga masyarakat kepulauan Seribu dapat memiliki akses yang sama dengan masyarakat lainya.

Page 9 of 25 | Total Record : 250

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Mizan: Journal of Islamic Law Vol 13 No 1 (2025): JUNI Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER Vol 12 No 1 (2024): JUNI Vol 11 No 2 (2023): DESEMBER Vol 11 No 1 (2023): JUNI Vol 10 No 3 (2022): DESEMBER Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 10 No 1 (2022): JUNI Vol 9 No 3 (2021): DESEMBER Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER Vol 9 No 1 (2021): JUNI Vol 8 No 2 (2020): DESEMBER Vol 8 No 1 (2020): JUNI Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER Vol 7 No 1 (2019): JUNI Vol 6 No 2 (2018): DESEMBER Vol 6 No 1 (2018): JUNI Vol 5 No 2 (2017): DESEMBER Vol 5 No 1 (2017): JUNI Vol 4 No 2 (2016): DESEMBER Vol 4 No 1 (2016): JUNI Vol 3 No 2 (2015): DESEMBER Vol 3 No 1 (2015): JUNI Vol 2 No 2 (2014): DESEMBER Vol 2 No 1 (2014): JUNI Vol 1 No 2 (2013): DESEMBER Vol 1 No 1 (2013): JUNI More Issue