cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 291 Documents
 26   27   28   29   30 
Upaya Penegakan Hukum Administrasi dengan Menerapkan Perluasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam Rangka Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Rizki Ramadhan; Annisa Indah Nuari; Oktavianus Abrianta Sembiring
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 3 (Juli 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i3.83551

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan secara konstruktif konsekuensi dari perluasan cakupan peraturan terkait penerapannya di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang terstruktur, kajian ini membedah pergeseran norma hukum secara analitis. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), kewenangan PTUN dalam memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara mengalami perluasan yang signifikan. Perubahan ini menuntut pelaksanaan fungsi pengawasan PTUN terhadap jalannya roda pemerintahan agar senantiasa terintegrasi dengan fungsi peradilannya secara harmonis melalui pendekatan analisis yuridis normatif. Secara spesifik, konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diperluas dalam Pasal 87 UU AP. Pasal tersebut menegaskan bahwa batasan KTUN kini mencakup beberapa aspek esensial, seperti perluasan penetapan tertulis hingga tindakan faktual yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan pergeseran yuridis tersebut, penelitian ini merumuskan dua rekomendasi strategis: penguatan regulasi yang komprehensif mengenai batasan perluasan KTUN, serta optimalisasi fungsi pengawasan peradilan terhadap administrasi pemerintahan demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara.

Page 30 of 30 | Total Record : 291

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 3 (Juli 2026) Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue