cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 277 Documents
 24   25   26   27   28 
Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I : Proporsionalitas dan Individualisasi Irvandy, Dandy; Rusdiana, Emmilia; Mahardhika, Vita
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83705

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemidanaan terhadap pelaku sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam Putusan Kasasi Nomor 7311 K/Pid.Sus/2024. Fokus kajian diarahkan pada dua isu utama, yaitu konsistensi pertimbangan judex juris dalam menilai proporsionalitas pemidanaan serta kesesuaian persamaan pidana terhadap terdakwa dengan asas individualisasi pidana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan kasus serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari doktrin dan jurnal ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertimbangan judex juris cenderung bersifat formalistik dengan menempatkan berat ringannya pidana di luar lingkup pemeriksaan kasasi, tanpa menguji secara substantif kesepadanan antara derajat kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana maksimum yang sama terhadap para terdakwa, meskipun memiliki peran dan kontribusi yang berbeda, tidak mencerminkan prinsip individualisasi dalam pemidanaan. Putusan tersebut menunjukkan orientasi pada beratnya perbuatan semata, bukan pada diferensiasi kesalahan personal. Penelitian ini menegaskan urgensi pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur guna menjamin konsistensi proporsionalitas dan keadilan individual dalam perkara narkotika.
Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim Atas Penolakan Wali Nasab dalam Perkawinan: Studi Putusan Pengadilan Meriska, Revita; Sarjiyati, Sarjiyati; Purnama, Taufiq Yuli
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82979

Abstract

Dalam hukum Islam, perkawinan mensyaratkan kehadiran wali sebagai salah satu dari rukun pokok yang merupakan penentu keabsahan sebuah pernikahan. Secara ideal, wali nasab memiliki kedudukan utama dalam pelaksanaan akad nikah. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi dimana wali nasab tidak mengizinkan pernikahkan tanpa adanya dasar yang diakui berdasarkan syariat Islam maupun hukum positif (wali adhal). Situasi tersebut dapat menghambat pelaksanaan perkawinan dan menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perkawinan serta perlindungan hak perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji faktor-faktor hukum yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan wali hakim akibat penolakan wali nasab serta mengkaji akibat hukum penetapan wali hakim terhadap keabsahan dan pelaksanaan perkawinan. Studi ini menerapkan metode hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan undang-undang, kasus, serta konseptual. Data penelitian diperoleh dari data primer (peraturan undang-undang dan putusan hakim), serta data sekunder (buku dan artikel ilmiah). Proses pengumpulan bahan dilakukan dengan cara meneliti literatur dan dianalisis secara kualitatif menerapkan metode deskriptif dan analitis. Temuan penelitian mengindikasikan penetapan wali hakim dilakukan setelah terbukti bahwa wali nasab bersikap adhal, sehingga kewenangan perwalian beralih kepada wali hakim yang ditunjuk oleh pejabat berwenang. Penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa terpenuhinya rukun perkawinan, sehingga perkawinan dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam maupun hukum negara serta memberikan kepastian hukum bagi pihak perempuan. Penelitian ini terbatas pada analisis satu putusan pengadilan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik penetapan wali hakim dalam perkara wali adhal.
Penyalahgunaan Wewenang Rangkap Jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris BUMN Mengakibatkan Kerugian terhadap Keuangan Negara Putera, Fiqih Dwinada; Triyunarti, Wiwin; Endeng, Endeng; Nurfadlila, Aerlangga Fajrian
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82331

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan idealnya berlandaskan prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Namun, dalam praktik aktual masih ditemukan fenomena rangkap jabatan Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meskipun telah terdapat larangan normatif sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang dalam praktik rangkap jabatan Wakil Menteri serta implikasinya terhadap keuangan negara, sekaligus merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara sistematis dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta membuka peluang terjadinya inefisiensi yang berdampak pada keuangan negara. Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif sehingga belum mengkaji secara empiris besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan pengawasan untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa mendatang.
Kerangka Yuridis dan Implementasi Kebijakan Pendidikan dalam Pencegahan Perundungan Siswa Andryawan, Andryawan; Winata, Aryanti Agripina; Naftali, Kearen Elvira; Rumambi, Marcia Gladys; Kirani, Allaysha Adindaputri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83097

Abstract

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan masih menjadi isu krusial yang menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan prestasi akademik siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum nasional terkait pencegahan bullying, meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, serta regulasi daerah yang relevan. Selain itu, kajian ini menelaah implementasi kebijakan di sekolah serta faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, sehingga fokus analisis diarahkan pada norma hukum dan penerapannya dalam praktik pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia sebenarnya cukup memadai untuk mendukung upaya pencegahan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi regulasi, lemahnya budaya sekolah dalam penegakan disiplin, serta minimnya keterlibatan orang tua dalam pengawasan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komprehensif yang tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga pada penguatan pendidikan karakter, optimalisasi peran satuan tugas anti-kekerasan, serta pengembangan mekanisme pelaporan yang lebih efektif dan mudah diakses. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan.
Rekayasa Sistem Pemilu Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 dalam Negara Demokrasi Daviska, Donis; Robuwan, Rahmat; Agustian, Rio Armanda; Permatasari, Bunga
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82476

Abstract

Dalam sistem demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden seharusnya mencerminkan kedaulatan rakyat secara langsung, proporsional, dan inklusif tanpa hambatan berlebihan yang membatasi hak konstitusional peserta pemilu. Namun, di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) selama ini kerap membatasi jumlah pasangan calon dan berpotensi mereduksi pilihan rakyat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI/2024 kemudian mengubah lanskap hukum tersebut dengan meninjau ulang relevansi ambang batas dalam sistem presidensial multipartai. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis rekayasa sistem pemilu presiden pasca-putusan MK tersebut, khususnya dalam konteks negara demokrasi Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan merujuk pada pendapat para ahli, buku, serta jurnal hukum dan politik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial multipartai, presidential threshold kerap menimbulkan ketegangan antara stabilitas koalisi dan hak partai politik untuk mengusung calon. Putusan MK membuka peluang untuk mengevaluasi kembali ambang batas tersebut, meskipun masih terdapat perdebatan mengenai relevansinya ke depan. Simpulan dari tulisan ini adalah bahwa rekayasa sistem pemilu presiden perlu menyeimbangkan antara kebutuhan penyederhanaan kontestasi dan prinsip demokrasi yang partisipatif. Putusan MK menjadi momentum penting untuk mendesain ulang ambang batas yang lebih adil, serta memberikan gambaran tentang potensi perubahan proses dan partisipasi dalam pemilu presiden.
Ketahanan Keluarga Penjual Koran sebagai Kelompok Marjinal Perspektif Struktural Fungsional Muntashir, Muhammad Hanif; Fauzi, Ahmad; Nuraida, Tasya; Andiki, Andiki; Ma'arif, Khaerul
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82129

Abstract

Penurunan minat masyarakat terhadap media cetak akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi kondisi sosial ekonomi penjual koran. Pergeseran konsumsi dari media cetak ke media digital menyebabkan jumlah koran yang terjual menurun sehingga pendapatan penjual koran menjadi tidak stabil. Kondisi ini menempatkan keluarga penjual koran pada posisi ekonomi yang rentan karena penghasilan bergantung pada penjualan harian tanpa jaminan pendapatan tetap. Ketidakpastian tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mempertahankan ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi keluarga penjual koran serta strategi mereka dalam menjalankan fungsi keluarga di tengah tekanan struktural yang dihadapi.Subjek penelitian adalah keluarga penjual koran yang menjadi sumber utama data dan informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman hidup keluarga penjual koran dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, keluarga penjual koran tetap mampu mempertahankan ketahanan keluarga melalui berbagai strategi adaptif, seperti melakukan pekerjaan tambahan, pembagian peran yang fleksibel, serta memperkuat nilai kebersamaan dan dukungan emosional antar anggota keluarga
Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk) Rusli, Tami; Rabbani, M Zaidan Shamid; Fitri, Nanda Amulia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82507

Abstract

Penadahan adalah perbuatan menerima, membeli, menyimpan, menyembunyikan, atau memperniagakan barang/hasil kejahatan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dengan kesadaran bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penadahan dokumen bukti kepemilikan hasil kejahatan? Dan Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan (Studi Putusan Nomor : 756/Pid.B/2025 Pn.Tjk)?. Metode penelitian yang digunaka dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data skunder terdiri dari 3 (tiga) Bahan Hukum, yaitu, Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Data Primer adalah data yang diproleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada objek penelitian (field research). Berdasarkan hasil    penelitian    yang    didapat,    dapat    disimpulkan    bahwa Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Terhadap  Pelaku  Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk). Didasari pada beberapa poin yakni Penutut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya terhada terdakwa yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim yang lain adalah terdakwa meresahkan masyarakat dan sudah pernah dihukum dan Pertimbangan Hal yang Memberatkan dan Meringankan. Dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dokumen Bukti Kepemilikan Hasil Kejahatan Studi Putusan Nomor 756/Pid.B/2025pn Tjk yang dilakukan oleh terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa, sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1 (satu) 6 (enam) Bulan penjara.

Page 28 of 28 | Total Record : 277

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue