cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 285 Documents
 25   26   27   28   29 
Ganti Rugi Plagiasi Karya Digital Melewati Non-Fungible Token (NFT) Dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata Khaulani, Namira; Mayaningsih, Dewi; Kurniawan, Wawan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82646

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain dan aset digital Non-Fungible Token (NFT) telah membuka peluang baru dalam industri kreatif, namun juga menimbulkan kerentanan terhadap praktik plagiasi karya digital. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus plagiarisme karya digital yang dikonversi menjadi NFT tanpa izin pencipta asli, serta ketiadaan regulasi khusus yang mengatur mekanisme perlindungan hukum dan ganti rugi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ganti rugi atas plagiasi karya digital melalui NFT berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata serta mengidentifikasi bentuk-bentuk pertanggungjawaban perdata. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan (KUHPerdata, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021) serta sumber data sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa plagiasi NFT memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti rugi berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata. NFT berfungsi sebagai alat penguat bukti kepemilikan, namun tidak menggantikan perlindungan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya pengaturan regulasi khusus yang komprehensif mengenai NFT di Indonesia serta penguatan mekanisme verifikasi keaslian karya (pre-minting validation) dan penerapan kebijakan KYC (Know Your Customer) pada platform NFT untuk melindungi hak-hak pencipta.
Kebijakan Hukum Pidana Islam dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Pekerjaan di Media Sosial Nasution, Hasmar Husein; Azizah, Noor; Siregar, Andika Rahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83194

Abstract

Media sosial menjadi sarana pencarian kerja yang aman dan terpercaya. Namun kenyataannya, platform tersebut justru dimanfaatkan untuk penyebaran penipuan berkedok lowongan pekerjaan secara masif. Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) OJK mencatat sekitar 18.220 laporan kasus sepanjang November 2024 hingga Oktober 2025, menunjukkan bahwa fenomena ini telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran penipuan lowongan kerja di media sosial, mengidentifikasi faktor penyebabnya, dan menganalisis respons hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, mencakup pendekatan perundang-undangan, syar'i, dan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, dan regulasi perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (kitab fikih jinayah, buku hukum Islam, dan jurnal ilmiah), yang dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan secara normatif dengan menelaah konsep tadlis, gharar, dan ta'zir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan ini dipicu oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan platform, dan anonimitas pelaku di ruang digital. Hukum pidana Islam mengkategorikan perbuatan ini sebagai tadlis dan gharar yang dikenai sanksi ta'zir, dengan penekanan pada pencegahan berbasis nilai kemaslahatan. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa validasi empiris lapangan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan mixed method yang melibatkan putusan pengadilan dan wawancara lapangan.
Pemaknaan Efisiensi Perusahaan sebagai Justifikasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Kerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XI/2021 Djawa, Grace Santri; Usak, Usak; Sengi, Ernest
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83372

Abstract

Salah satu alasan yang sering digunakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, alasan efisiensi ini masih menimbulkan polemik karena terdapat perbedaan penafsiran, terutama terkait apakah efisiensi harus selalu diartikan sebagai penutupan perusahaan atau dapat pula berupa langkah restrukturisasi tanpa menutup usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan efisiensi perusahaan sebagai dasar justifikasi PHK tenaga kerja dalam perspektif hukum, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, sehingga analisis dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa frasa “efisiensi” dalam Pasal 164 ayat (3) harus dipahami sebagai tindakan penutupan perusahaan, baik secara permanen maupun sementara, dan bukan sekadar pengurangan tenaga kerja untuk menekan biaya. Dengan demikian, PHK karena efisiensi hanya sah apabila perusahaan benar-benar tutup, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja secara sepihak. Penafsiran ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pekerja, agar hak konstitusional mereka sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tetap terlindungi. Analisis ini menunjukkan bahwa konsep efisiensi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan tenaga kerja, bukan semata-mata kepentingan ekonomi pengusaha.
Mekanisme Adat Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh Singkil: Tinjauan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Jakaria, Jakaria; Yazid, Imam; Azizah, Noor
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83102

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat desa terhadap pelaku non-warga di Desa Kampung Baru, Aceh Singkil, dengan meninjau kesesuaiannya menurut hukum positif Aceh dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis melalui studi lapangan dan wawancara dengan aparatur desa serta tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian adat terhadap pelaku non-warga desa masih dilakukan meskipun secara normatif kewenangan peradilan adat desa dibatasi hanya terhadap penduduk setempat. Praktik tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelampauan kewenangan peradilan adat yang berdampak pada melemahnya asas kepastian hukum dan legalitas dalam penegakan hukum jinayat. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme adat dapat dipahami sebagai bentuk ta‘zir dan ‘urf yang dibenarkan, namun penerapannya dalam kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan tujuan maqashid al-syari’ah, khususnya dalam aspek pencegahan kemafsadatan dan perlindungan kehormatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penataan hubungan antara hukum adat dan hukum jinayat agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan Substantif dalam penerapan syari’at Islam di Aceh.
Urgensi Regulasi Spesifik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan Upah Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM): Studi Kasus pada Klinik Garuda Sentra Medika (GSM) Fizriah, Hanan; Azizah, Mila; Suhendra, Ahmad; Fariduddin, Ecep Ishak
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80184

Abstract

Profesi Ahli Tenaga Laboratorium Medik (ATLM) memiliki profil resiko infeksi biologis tinggi akibat paparan langsung dari spesimen infeksius. Meskipun kerangka hukum positif terkait perlindungan K3 dan kesejahteraan tenaga kesehatan telah tersedia, terdapat kekosongan klausul spesifik yang mengikat untuk profesi ATLM, terutama pada fasilitas kesehatan berorientasi korporat. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi regulasi hukum spesifik untuk menetapkan standar upah berbasis resiko dan penjaminan biaya penuh program K3 preventif maupun responsif. Subjek penelitian terdiri dari informan kunci yang merupakan praktisi ATLM aktif pada jaringan klinik GSM di tiga lokasi berbeda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dengan desain studi kasus kualitatif tunggal. Instrumen pengumpulan data meliputi studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan (data sekunder) serta diskusi kualitatif mendalam dan pengalaman observasi lapangan (data primer). Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kesenjangan hukum (gap analysis) dengan membandingkan norma hukum positif terhadap fakta implementasi lapangan. Temuan menunjukkan adanya celah hukum pada skema kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/Mitra yang digunakan instansi berbasis korporat ini untuk memberikan upah yang hanya mengacu pada UMK setempat tanpa kompensasi resiko. Selain itu, ditemukan kegagalan implementasi K3 preventif berupa pelaksanaan dan pembebanan biaya vaksin Hepatitis B serta Medical Check-Up non-fungsional dan K3 responsif dimana unit K3/PPI hanya bersifat administratif  dan non-fungsional, sehingga alur pasca paparan tidak berfungsi  aktif. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa regulasi yang bersifat umum gagal menciptakan perlindungan komprehensif di fasilitas kesehatan berorientasi korporat seperti klinik GSM. Dari hasil penelitian ini merekomendasikan urgensi regulasi hukum spesifik yang mengikat untuk menetapkan standar upah berbasis resiko dengan mengadopsi acuan dari organisasi profesi (PATELKI) serta penjaminan biaya penuh K3 preventif dan responsif.
Keadilan bagi Korban dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Indonesia: Suatu Analisis Hukum Pratama, M. Ilham Wira; Adha, Muhammad Yogie; Kurniawan, Lendra Dika
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82969

Abstract

Sebagai pengganti KUHP (WvS) peninggalan kolonial Belanda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia) telah mengatur hal-hal pokok yang menjadi fokus pembaharuan hukum pidana yakni tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, namun masih terdapat persoalan pada tujuan pemidanaan tersebut yakni mengenai aspek rasa keadilan bagi korban sebagai tujuan pemidanaan. Sehingga hal tersebut perlu untuk dikaji agar dapat memberikan kontribusi secara akademis dalam menjelaskan tujuan pemidanaan KUHP Indonesia bagi korban tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dengan pendekatan studi kepustakaan, kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan KUHP Indonesia didasarkan pada teori relatif/tujuan yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan nilai dalam masyarakat dan perbaikan diri pelaku tindak pidana. Namun demikian, tujuan pemidanaan KUHP Indonesia sama sekali tidak berorientasi pada memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana. Padahal, persoalan yang selama ini terjadi justru rasa keadilan bagi korban tindak pidana seringkali terabaikan. Sehingga, tujuan pemidanaan dalam KUHP Indonesia masih belum menjawab persoalan rasa keadilan bagi korban tindak pidana yang selama ini seringkali terabaikan, sebab aspek tersebut tidak diatur secara jelas dan eksplisit pada Pasal 51 KUHP Indonesia yang berisi mengenai tujuan pemidanaan.
Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS Islam No. 1099 Tahun 2023 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah di Tingkat Kecamatan Fahrol, Muhammad; Milhan, Milhan; Nas, Zulkifli
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83246

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) di Kantor Uurusan Aagama Kecamatan Medan Marelan, meliputi proses komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Medan Marelan berupaya menjalankan seluruh komponen GKS seperti sosialisasi, publikasi, pelatihan, dan pembinaan keluarga, namun implementasinya tidak dapat berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kendala fasilitas fisik. Faktor pendukung yang ditemukan antara lain komitmen internal KUA, dukungan BP4 dan tokoh masyarakat, kemudahan publikasi, serta kerja sama lintas kelembagaan. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di tingkat lokal, serta pentingnya dukungan struktural dan anggaran agar kebijakan berjalan efektif. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi studi implementasi kebijakan keluarga berbasis masyarakat, serta rekomendasi bagi penguatan kelembagaan KUA dalam pelaksanaan GKS secara berkelanjutan.
Akses Hak Cuti Melahirkan: Studi Fenomenologi Perempuan Pekerja di Perusahaan Ritel Banyumas Humaira, Jasmine Alifa; Wuryaningsih, Tri; Lestari, Soetji
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83371

Abstract

Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya ketidaksesuaian antara aturan hukum mengenai hak cuti melahirkan dengan praktik yang terjadi di lingkungan kerja. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengalaman perempuan pekerja dalam memperoleh hak cuti melahirkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, berupaya menggali makna pengalaman informan. Informan dalam penelitian ini adalah perempuan pekerja yang pernah mengambil cuti melahirkan, serta informan pendukung dari pihak HRD. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pekerja dalam mengakses cuti melahirkan tidak seragam. Sebagian informan hanya menjalani cuti sekitar 45 hari di rumah, sementara sisa waktu cuti tetap diisi dengan bekerja. Informan juga tetap terlibat dalam pekerjaan selama masa cuti berlangsung. Pemahaman terhadap hak cuti melahirkan dipengaruhi oleh pengalaman kerja, interaksi dengan atasan, serta situasi di lingkungan kerja. Selain itu, perempuan pekerja menghadapi beban ganda antara tanggung jawab kerja dan domestik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak cuti melahirkan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh pengalaman nyata pekerja dalam memaknai dan menjalankannya di lingkungan kerja. Karena itu, diperlukan adanya pengawasan serta sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pekerja agar hak tersebut dapat diakses secara optimal. Penelitian ini berkontribusi untuk memperkaya kajian sosiologi dengan menunjukkan bahwa akses terhadap hak cuti melahirkan tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman sosial, relasi kerja, dan situasi sehari-hari pekerja.
Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan di Era Digital terkait Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Ardianto, Randi Trionendra; Usman, Usman; Syamsir, Syamsir
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82867

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk pelaksanaan jabatan notaris. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya terkait kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik pada pembuatan akta, serta mengkaji kebijakan hukum positif Indonesia terkait penerapan tanda tangan elektronik dalam praktik kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap notaris dalam penggunaan tanda tangan elektronik masih bersifat terbatas. Selain itu, belum adanya pengaturan teknis dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait tanda tangan digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris di Indonesia.
Implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Della, Vitta Vira; Nurnazli, Nurnazli; Putri, Rizky Silvia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83132

Abstract

Masyarakat di Desa Bukoposo mengharapkan perbaikan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih merata dikarenakan banyaknya jalan desa yang mengalami kerusakan cukup parah yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat berkendara akan tetapi fakta yang terdapat di   dilapangan pembangunan infrastruktur jalan desa ini belum sepenuhnya merata masih terdapat banyak jalan-jalan desa yang memerlukan perhatian serta perbaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai pembangunan insfrastruktur jalan desa dan meninjau impelementasi tersebut dari sudut pandang hukum islam, terutama dalam konteks Siyasah Tanfidziyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang diperoleh dalam kajian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang mendukung yaitu kepala desa, dan masyarakat desa. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang mendukung. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari prinsip umum atau premis yang diyakini benar untuk menghasilkan kesimpulan yang spesifik dan logis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa Bukoposo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan perspektif siyasah tanfidziyyah. Keterbatasan temuan pada penelitian ini yaitu terletak pada lokasi, objek serta metode yang digunakan.

Page 27 of 29 | Total Record : 285

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue