cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 260 Documents
 22   23   24   25   26 
Akses terhadap Pemenuhan Hak Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam Layanan Administrasi Kependudukan Riskawati, Riskawati; Badaruddin, Sukri; Muntazarah, Fediyatun; Narwin, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77344

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana penyandang disabilitas di Kabupaten Majene mengakses hak kewarganegaraannya, khususnya dalam konteks layanan pencatatan sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yuridis-empiris, dan sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data mengikuti model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang inklusif, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang kurang memadai, stigma sosial, dan penyebaran informasi yang kurang memadai. Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada akses layanan yang kurang optimal bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif seperti kolaborasi antara Kantor Catatan Sipil dan organisasi disabilitas, serta dukungan dari tokoh masyarakat yang menghadirkan model yang menjanjikan untuk memperkuat penyediaan layanan yang inklusif.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Ramadhan, Rizki; Nurdiansyah, Rizki; Nuari, Annisa Indah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82266

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Serang Periode 2024-2029 terhadap APBD Kota Serang serta kendala dan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang dan diharapkan pembaca dapat secara lengkap memahami perkembangan dan dinamika keuangan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan hukum yuridis normatif, karena berfokus pada dimensi teoritis undang-undang yang dikodifikasi. Metodologi yang digunakan adalah normatif, mengacu pada teori-teori hukum. Ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukan bahwa Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya mengambil peran penting dalam mengatur operasi pemerintahan daerah terutama perihal APBD 1 (satu) tahun berjalan baik itu Murni dan Perubahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
ANALISIS PELAKSANAAN PLATFORM MERDEKA MENGAJAR PADA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS Kurnia, Maudy; Kasmawati, Andi; Agus, Andi Aco
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.71752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh guru Pendidikan Pancasila di SMAN 2 Wajo, dengan fokus pada fitur-fitur utama, kelebihan, kekurangan, serta hambatan yang dihadapi. Menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, studi ini memotret bagaimana teknologi pendidikan diintegrasikan dalam kurikulum merdeka di tingkat sekolah menengah. Hasil penelitian mengidentifikasi enam fitur utama yang aktif digunakan, yaitu: Pelatihan Mandiri, Pengelolaan Kinerja, CP/ATP, Perangkat Ajar, Asesmen Murid, dan Video Inspirasi. Fitur-fitur tersebut berfungsi sebagai instrumen krusial bagi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang adaptif. Dilihat dari aspek manfaat, PMM menawarkan berbagai kelebihan, di antaranya sebagai sumber referensi mengajar yang kaya, sarana peningkatan kompetensi mandiri, serta memberikan fleksibilitas waktu. Selain itu, platform ini menciptakan efisiensi administratif melalui integrasi data kinerja yang lebih terorganisir. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kekurangan signifikan, seperti proses akses yang terkadang tidak efisien, sistem yang masih sangat bergantung pada persetujuan kepala sekolah, konten yang kurang diperbarui (update), minimnya interaksi langsung dengan siswa, serta kebutuhan mendesak akan pelatihan khusus agar platform dapat dioperasikan secara optimal. Terakhir, ditemukan dua kategori faktor penghambat. Secara teknis, kendala utama adalah stabilitas akses jaringan internet di wilayah sekolah. Secara non-teknis, hambatan muncul dari manajemen waktu guru yang terbatas di tengah beban mengajar serta ketergantungan pada fitur tertentu yang menghambat eksplorasi fitur lainnya. Secara keseluruhan, PMM memiliki potensi besar meski memerlukan perbaikan sistem dan dukungan infrastruktur yang lebih stabil.
Dampak Nikah Siri terhadap Tanggung Jawab Nafkah dan Kesejahteraan Istri Sah Kelin, Kelin; Hikam, Ahmad Bahrul; Fadhi, Fakhry
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.81493

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum serta ekonomi, khususnya bagi istri sah pertama. Ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut sering berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah suami, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan tidak terdaftar terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian meliputi beberapa istri sah yang suaminya melakukan perkawinan tidak terdaftar, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terkait kondisi ekonomi dan relasi rumah tangga subjek. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak terdaftar berdampak signifikan terhadap menurunnya pemenuhan kewajiban nafkah suami, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pengabaian total. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya beban psikologis, serta menurunnya kualitas hidup istri sah. Kurangnya pemahaman hukum turut memperlemah posisi istri sah dalam memperjuangkan hak nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan tidak terdaftar memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah dan menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum serta penguatan advokasi dan bantuan hukum guna melindungi hak-hak ekonomi perempuan dalam perkawinan.
Alternatif Penyelesaian Utang Piutang Jalur Non Litigasi pada Debitur yang Menunggak Rosalia, Anisa; Qustulani, Muhamad; Fariduddin, Ecep Ishak
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80274

Abstract

Artikel ini mengkaji studi kasus penyelesaian utang piutang antara perusahaan PT Niyartha dan salah satu debiturnya yang menunggak. Permasalahan berawal dari perjanjian pembelian barang dengan tempo satu bulan dan limit awal Rp 50 juta yang selama 2-3 tahun berawal berjalan lancar. Namun, memasuki tahun keempat, utang debitur menumpuk hingga hampir Rp 200 juta. Perjanjian awal hanya didasarkan pada kesepakatan bermaterai tanpa melibatkan notaris, sehingga bukti yang dimiliki PT Niyartha terbatas pada surat bermaterai dan KTP Debitur. Keterbatasan ini menyebabkan posisi hukum PT Niyartha menjadi rentan karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung dan harus memulai proses gugatan perdata biasa. PT Niyartha berencana menempuh jalur perdata untuk menuntut pembayaran atau denda. Uniknya, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, ditemukan fakta bahwa debitur tersebut justru membeli kendaraan mewah secara tunai, sebuah indikasi kuat adanya itikad buruk atau upaya pengalihan aset untuk menghindari tanggung jawab utang. Secara yuridis, tindakan ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kompleksitas penyelesian utang piutang melaluo jalur non-litigasi dalam konteks wanprestasi dan itikad buruk debitur, serta implikasi hukum dari penemuan aset baru tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berfokus pada analisis dokumen perjanjian, catatan keuangan, dan skenario hukum yang muncul dari penemuan itikad buruk. Hasil menunjukkan bahwa penemuan itikad buruk debitur secara fundamental mengubah strategi penyelesaian dari non-litigasi murni menjadi persiapan litigasi perdata. Perubahan strategi ini meliputi pengumpulan bukti sekunder yang diperkuat dengan jejak transaksi pembelian aset baru tersebut, yang akan digunakan untuk memperkuat argumen wanprestasi yang disertai itikad buruk dalam persidangan. Pentingnya bukti tambahan dan perjanjian yang kuat menjadi krusial dalam menghadapi situasi serupa,. Implikasi dari studi ini menekankan perlunya klausul perjanjian yang ketat dan mekanisme pengawasan aset debitur dalam transaksi B2B untuk mitigasi risiko utang dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.
Implementasi Kewajiban Tarbiyah Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Siber pada Anak dalam Kerangka Hukum Keluarga Islam Muzayanah, Umuy; Putri, Renantha Meggy; Suhendra, Ahmad
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.80683

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa manfaat signifikan bagi tumbuh kembang anak, namun di sisi lain meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual siber, seperti online grooming, sextortion, dan eksploitasi seksual daring. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya literasi digital keluarga, kurang optimalnya pendidikan seksual yang berlandaskan nilai-nilai syariah, serta minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak. Kondisi tersebut menuntut penguatan peran keluarga, khususnya melalui kewajiban tarbiyah, sebagai upaya preventif dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewajiban tarbiyah keluarga sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual siber terhadap anak dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Subjek penelitian meliputi orang tua dan pendidik sebagai sumber data empiris, sementara sumber data normatif berasal dari Al-Qur’an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan lembar telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mengintegrasikan temuan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarbiyah keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk ketahanan moral, kecerdasan digital, serta kemampuan anak dalam mengenali dan menghindari ancaman kekerasan seksual siber. Pendidikan akhlak, penguatan nilai spiritual, komunikasi terbuka, dan pengawasan digital yang proporsional terbukti mampu menurunkan tingkat kerentanan anak terhadap manipulasi dan eksploitasi daring. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban tarbiyah keluarga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Hukum Keluarga Islam dan relevan sebagai pendekatan preventif yang efektif dalam perlindungan anak di era digital, serta berimplikasi pada perlunya penguatan kebijakan perlindungan anak berbasis keluarga.
Contra Legem Azas Ultra Petitum Partium terhadap Perkara Verstek Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2022/PA.Mdn, Nomor 1797/ Pdt.G/2022/PA.Mdn dan Nomor 1354/ Pdt.G/2022/PA.Mdn) Batubara, Arifin Ilham; Lubis, Fauziah; Nurcahaya, Nurcahaya
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.83188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan cerai gugat verstek di Pengadilan Agama Medan, khususnya dalam dua perkara: Nomor 3067/Pdt.G/2022/PA.Mdn, Nomor 1797/Pdt.G/2022/PA.Mdn dan Nomor 1354/ Pdt.G/2022/PA.Mdn. Asas ini melarang hakim memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam petitum. Namun dalam praktiknya, hakim memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri meskipun tidak dimohonkan secara eksplisit. Latar belakang penelitian ini didasari oleh urgensi untuk memahami sejauh mana hakim dapat melakukan contra legem atau menyimpangi ketentuan normatif demi mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mut’ah dan nafkah iddah secara ex officio dalam cerai gugat verstek meskipun menyimpangi asas ultra petitum partium, memiliki legitimasi melalui yurisprudensi, SEMA No. 3 Tahun 2018, (tentang hak istri pasca peceraian  serta Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 (tetang perkawinan). Novelty dari penelitian ini terletak pada penguatan argumen bahwa tindakan contra legem oleh hakim bukanlah pelanggaran mutlak, melainkan bentuk adaptasi progresif terhadap hukum positif demi menciptakan keadilan sosial. Kesimpulannya, praktik contra legem dalam perkara cerai gugat yang dilakukan secara proporsional dan berbasis hukum tetap dapat dibenarkan untuk melindungi hak-hak perempuan secara substantif.
Pertanggungjawaban Wansprestasi dalam Kontrak Distribusi: Analisis Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2864 K/Pdt/2024 Agnesia Ambarita, Bunga Rosa J.; Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.83184

Abstract

Kontrak distribusi merupakan instrumen hukum vital dalam aktivitas ekonomi yang mengatur hubungan kontraktual antara pemasok dan distributor berdasarkan kesepakatan para pihak. Seiring dengan kompleksitas transaksi bisnis, risiko terjadinya kegagalan pemenuhan kewajiban atau wanprestasi menjadi tantangan nyata yang memerlukan kepastian penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk serta dasar pertanggungjawaban perdata akibat wanprestasi dalam kontrak distribusi melalui tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2864 K/Pdt/2024. Sengketa ini berakar dari hubungan hukum antara CV Agro Makmur Jaya selaku distributor dengan pihak pembeli yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran transaksi pembelian barang senilai Rp1.568.887.500,00. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungjawaban wanprestasi dalam putusan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yakni adanya perikatan yang sah, kelalaian debitur, dan kerugian nyata yang diderita kreditur. Mahkamah Agung menegaskan supremasi asas pacta sunt servanda dan memberikan perlindungan hukum bagi distributor melalui penghukuman ganti rugi yang bersifat materiil. Putusan ini memberikan implikasi penting bagi praktisi hukum dan pelaku usaha untuk menyusun klausul kontrak distribusi secara lebih rigid dan preventif guna memitigasi risiko hukum di masa depan. Melalui putusan ini, pengadilan memperkuat kepastian hukum dalam ekosistem distribusi di Indonesia.
Analisis Kriminologis terhadap Motif dan Faktor Kriminogen Pelaku Kejahatan Romance Scam Angelica, Risma; Kurniasari, Rika; Budiman, Maman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82763

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis siber, salah satunya adalah romance scam, yaitu penipuan yang memanfaatkan relasi emosional korban untuk memperoleh keuntungan finansial. Kejahatan ini berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi kencan daring yang membuka peluang interaksi tanpa batas geografis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif perilaku pelaku, mengidentifikasi faktor-faktor kriminogen yang mendorong terjadinya kejahatan romance scam, serta merumuskan solusi pencegahan dan penanggulangannya berdasarkan perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan pencatatan sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi literatur, klasifikasi motif dan faktor kriminogen, analisis keterkaitan antarvariabel, serta sintesis untuk merumuskan solusi yang aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku dipengaruhi oleh dorongan ekonomi, tekanan sosial, dan rasionalisasi tindakan, sedangkan faktor kriminogen terbentuk melalui proses pembelajaran sosial, lemahnya kontrol sosial, serta peluang kejahatan di ruang digital. Penelitian ini menegaskan bahwa romance scam merupakan kejahatan yang berkembang sistematis di era digital dan memerlukan strategi preventif berbasis literasi digital, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat.
Relevansi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Buruh Industri Manufaktur Otomotif Aziz, Aldi Abdul; Fariduddin, Ecep Ishak; Laksono, Muflih Adi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.81268

Abstract

This study is motivated by the persistently low welfare of workers in the automotive manufacturing industry despite its role as a major pillar of the national economy. This condition reflects a gap between industrial growth and worker welfare. Islamic economic law offers principles of justice, balance, and social responsibility. The study analyzes the implementation of justice (‘adl), mutual assistance (ta’āwun), and the prohibition of exploitation (zulm) in improving worker welfare. Using a qualitative descriptive approach, the findings show that applying these principles enhances both material and spiritual welfare and fosters more equitable, harmonious industrial relations in the automotive manufacturing sector.

Page 26 of 26 | Total Record : 260

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue