cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Akibat Hukum Ketiadaan Akta Notaris dalam Perseroan Terbatas Perorangan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Kesuma Dewi; Elita Rahmi; Firdaus Abu Bakar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82866

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi ideal yang diharapkan dari pembaharuan tersebut adalah terciptanya kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pengakuan badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan tanpa kewajiban akta notaris. Namun secara aktual, kebijakan ini menimbulkan problematika kepastian hukum karena akta notaris selama ini dipandang sebagai alat bukti otentik yang menjamin validitas pendirian perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan serta menelaah akibat hukum dari ketiadaan akta notaris dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait pendirian badan usaha berbadan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mempermudah UMK dalam membentuk badan usaha, absennya akta notaris berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi agar tujuan kemudahan berusaha tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.
Implementasi Peran Pemda Lampung Barat dalam Pelestarian Flora dan Fauna Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Muhammad Anuar Siregar S; Nurnazli Nurnazli; Iip Nurul Topani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83293

Abstract

Permasalahan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna di Kabupaten Lampung Barat menjadi tantangan serius, terutama akibat aktivitas perburuan liar dan keterbatasan pengawasan. Kondisi ini menuntut peran optimal pemerintah daerah dalam upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pelestarian flora dan fauna serta meninjaunya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, serta pendekatan normatif-yuridis dan konseptual Islam. Subjek penelitian meliputi pemerintah daerah, aparat terkait, kelompok masyarakat seperti kelompok hutan kemasyarakatan, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan catatan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program partisipatif, pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan, dan patroli rutin cukup efektif dalam menekan perburuan liar, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta strategi tata kelola yang adaptif. Implementasi peran pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi multi-pihak dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan konservasi lingkungan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ulil Amri; Puspitasari Rusdi; Afif Muhni
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82970

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memposisikan korporasi sebagai pihak yang cukup sentral sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara. Korporasi sebagai entitas baru dalam hukum pidana menyisakan pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban dan stelsel pemidanaan korporasi dalam hukum pidana. Artikel ini membahas mengenai unsur kesalahan korporasi, sifat melawan hukum formil dan materil yang memenuhi perbuatan korporasi dan stelsel/model pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Artikel ini memberikan penjelasan bahwa ahli yang berpandangan monistis melihat bahwa pemidanaan korporasi dapat dipertanggungjawabankan hanya dengan syarat bahwa perbuatannya harus memenuhi delik dalam undang-undang yang diperkuat oleh Teori Strict Liability. Sementara dalam pandangan dualistis, korporasi dapat dipidana dengan syarat minimal terpenuhinya unsur actus reus dan mens rea. Pendapat ini dikuatkan oleh teori vicarious liability, teori directing mind, teori identification, teori agregat, dan teori budaya korporasi. Terdapat tiga jenis model pemidanaan terhadap korporasi diantaranya pengurus sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.
Konflik Penetapan Mata Rumah Parentah Hulan Lesi dan Marayase di Desa Ureng: Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Siska Wati Laitupa; Fatimah Sialana; Marlyen Sharly Sapulette
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik internal terkait perebutan hak kepemimpinan tradisional (mata rumah parentah) antara kelompok keturunan Hulan Lesi dan Marayase di Negeri Ureng, Kabupaten Maluku Tengah, melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja melalui teknik snowball sampling, yang melibatkan Penjabat Negeri, Saniri Negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari perbedaan klaim historis dan legitimasi silsilah patrilineal yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda tahun 1932. Konflik dipicu oleh penunjukan pejabat sementara dari luar garis keturunan sah. Dampak dari sengketa ini memicu perpecahan sosial di masyarakat serta menghambat jalannya roda pemerintahan adat akibat kekosongan jabatan raja definitif selama kurang lebih lima tahun. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui kombinasi dua pendekatan utama, yaitu musyawarah adat bersama Saniri Negeri dan penempuhan jalur hukum formal di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penyelesaian ketegangan adat memerlukan penguatan kesadaran hukum dan karakter warga negara yang berbasis pada nilai Pancasila agar masyarakat mampu mengelola perbedaan sosial secara damai demi menjaga integrasi komunitas adat.
Penguatan Civic Culture dalam Pengembangan Pariwisata Masyarakat Lokal Jimi Seleky; Aisa Abas; Marlyen Sharly Sapulette
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan civic culture dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di Pantai Air Babunyi, Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya kontribusi nilai kewarganegaraan dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata lokal. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam kesadaran, partisipasi aktif, serta kerja sama masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic culture yang tercermin melalui partisipasi sosial, tradisi gotong royong, dan tanggung jawab lingkungan memegang peran sentral dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah. Keterlibatan aktif ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam manajemen destinasi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya kewarganegaraan menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Implementasi civic culture yang kuat terbukti mampu memberdayakan ekonomi komunitas lokal secara mandiri, sekaligus meminimalkan dampak negatif komersialisasi terhadap kelestarian ekosistem alam di Desa Leksula.
Batasan Konstitusional Open Legal Policy Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Aerlangga Fajrian Nurfadlila; Wiwin Triyunarti; Siti Hamimah; Fiqih Dwinada Putera
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82388

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) idealnya berfungsi sebagai negative legislator. Namun, pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, muncul tren judicial activism yang agresif di mana MK bertindak sebagai positive legislator dengan mengintervensi norma open legal policy. Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman "hiper-diskresi" yudisial yang berpotensi mereduksi kedaulatan legislatif dan menciptakan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan konstitusional open legal policy guna menjaga prinsip pemisahan kekuasaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kebaruan penelitian ini adalah perumusan parameter konstitusional yang rigid (Prinsip Negara Hukum, Demokrasi, dan Asas Presidensial) sebagai instrumen bagi MK untuk menerapkan judicial restraint. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi MK terhadap syarat usia jabatan publik telah melampaui batas kewenangan yudisial. Riset ini menawarkan kerangka kerja (framework) baru bagi MK untuk menentukan ambang batas (threshold) kapan sebuah kebijakan dapat diintervensi, sehingga mencegah subjektivitas hakim. Implikasinya, penguatan parameter ini krusial untuk menjaga harmoni antara kehendak politik pembentuk undang-undang dan keadilan konstitusional.
Kesenjangan Regulasi Kebijakan Hukum Bisnis Digital di Indonesia terhadap Kepastian Hukum Startup Siti Syarifah Wafiqah Wardah; Syarifuddin Syarifuddin; Herman Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82972

Abstract

Kebijakan hukum bisnis digital di Indonesia diharapkan terciptanya ekosistem startup yang memiliki kepastian hukum, standar kepatuhan yang seragam, serta koordinasi kelembagaan yang solid. Namun, regulasi yang berlaku masih menunjukkan fragmentasi norma, disharmonisasi kebijakan, dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat keberlanjutan dan daya saing startup. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum bisnis digital dalam menjamin kepastian hukum bagi startup, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta merumuskan arah kebijakan yang lebih koheren dan adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis regulasi terkait transaksi elektronik, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, serta perizinan berbasis risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sektoral menimbulkan standar kepatuhan dan pengawasan yang tidak seragam, sehingga melemahkan kepastian hukum startup. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan penerapan regulasi adaptif yang responsif terhadap dinamika bisnis digital. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang masih normatif dan belum mengintegrasikan data empiris dari pelaku startup secara luas. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah perlunya penelitian lanjutan berbasis empiris untuk mengukur efektivitas regulasi, serta pengembangan kebijakan yang lebih partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan ekosistem digital. Dengan demikian, arah kebijakan hukum bisnis digital di Indonesia dapat lebih menjamin kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan dan inovasi startup.
Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan AI dalam Pembelajaran PKn dan Implikasinya terhadap Sikap Integritas Akademik Andi Samsul Alam; Sukri Badaruddin; Muhammad Asriadi; Nurkhalida Nurkhalida
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.75932

Abstract

Tujuan penelitiian ini untuk memahami dan menganalisis persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar terhadap penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat memengaruhi sikap integritas akademik mereka, baik dalam hal kejujuran, tanggung jawab, maupun orisinalitas berpikir. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam persepsi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar terhadap penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), serta implikasinya terhadap integritas akademik mereka. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta analisis tematik yang dilakukan secara interaktif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pemaknaan mahasiswa terhadap AI tidak hanya sebagai alat bantu teknologis, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan nilai akademik di era digital. Lokasi dan subjek dipilih secara purposive untuk memastikan relevansi konteks, mengingat mahasiswa tersebut merupakan calon pendidik yang memiliki tanggung jawab moral dalam membentuk generasi berintegritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menunjukkan potensi positif dalam mendukung pemahaman mahasiswa, khususnya bagi mereka yang memiliki literasi digital tinggi dan menjunjung tinggi integritas akademik. AI digunakan sebagai sarana eksplorasi, refleksi, dan pendalaman materi secara etis. Namun, di sisi lain, rendahnya literasi digital pada sebagian mahasiswa menyebabkan penggunaan AI secara tidak bertanggung jawab, yang berdampak negatif terhadap karakter dan kejujuran akademik. Oleh karena itu, peran dosen sebagai fasilitator etika digital dan penguatan regulasi institusional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya meningkatkan efisiensi belajar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan kewarganegaraan dalam lingkungan akademik.
Pengaruh Profesi Wanita Karir terhadap Ketahanan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam Ryas Maududdin; Kurniati Kurniati; Abd. Halim Talli
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71285

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh profesi wanita karir terhadap ketahanan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam. Fenomena meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik memunculkan dinamika peran ganda yang berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, problematika, serta upaya wanita karir dalam mempertahankan ketahanan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi dan wawancara terhadap guru di Ranu Harapan Islamic School, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir memiliki kontribusi positif dalam mendukung ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas hidup, namun juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan waktu, konflik peran, serta potensi disharmoni keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, wanita diperbolehkan berkarir dengan syarat tidak melalaikan kewajiban domestik dan mendapat izin suami. Upaya menjaga ketahanan rumah tangga dilakukan melalui manajemen waktu, komunikasi efektif, pembagian peran, dan dukungan keluarga. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi analisis empiris dengan perspektif hukum Islam dalam konteks lokal lembaga pendidikan Islam.
Perlindungan Kesehatan Pekerja Pengangkut Sampah dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja Ratna Salong; Titus Gaite; Susi Anita Patmawati
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77527

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas pengumpulan sampah di Kota Ambon berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tujuan utama penelitian adalah menilai sejauh mana regulasi K3 diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan observasi terhadap petugas pengumpulan sampah serta pihak terkait, dan data sekunder dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah dilaksanakan dengan cukup baik, melalui penerapan prosedur K3 dan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja sesuai ketentuan hukum. Temuan penelitian mengungkap adanya keterbatasan sarana pelindung diri, kurangnya pengawasan rutin, serta rendahnya kesadaran pekerja terhadap pentingnya keselamatan kerja. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada Kota Ambon, sehingga generalisasi hasil ke daerah lain perlu dilakukan dengan hati-hati.

Page 29 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue