cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 285 Documents
 25   26   27   28   29 
Akibat Hukum Ketiadaan Akta Notaris dalam Perseroan Terbatas Perorangan dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dewi, Kesuma; Rahmi, Elita; Bakar, Firdaus Abu
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.82866

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kondisi ideal yang diharapkan dari pembaharuan tersebut adalah terciptanya kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui pengakuan badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan tanpa kewajiban akta notaris. Namun secara aktual, kebijakan ini menimbulkan problematika kepastian hukum karena akta notaris selama ini dipandang sebagai alat bukti otentik yang menjamin validitas pendirian perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan serta menelaah akibat hukum dari ketiadaan akta notaris dalam perspektif peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait pendirian badan usaha berbadan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mempermudah UMK dalam membentuk badan usaha, absennya akta notaris berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan perlunya harmonisasi regulasi agar tujuan kemudahan berusaha tetap tercapai tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.
Implementasi Peran Pemda Lampung Barat dalam Pelestarian Flora dan Fauna Perspektif Siyasah Tanfidziyyah Siregar S, Muhammad Anuar; Nurnazli, Nurnazli; Topani, Iip Nurul
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 2 (April 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i2.83293

Abstract

Permasalahan kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna di Kabupaten Lampung Barat menjadi tantangan serius, terutama akibat aktivitas perburuan liar dan keterbatasan pengawasan. Kondisi ini menuntut peran optimal pemerintah daerah dalam upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pelestarian flora dan fauna serta meninjaunya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, serta pendekatan normatif-yuridis dan konseptual Islam. Subjek penelitian meliputi pemerintah daerah, aparat terkait, kelompok masyarakat seperti kelompok hutan kemasyarakatan, serta masyarakat sekitar kawasan konservasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan instrumen berupa pedoman wawancara dan catatan observasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program partisipatif, pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan, dan patroli rutin cukup efektif dalam menekan perburuan liar, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan. Disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta strategi tata kelola yang adaptif. Implementasi peran pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah tanfidziyyah. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kolaborasi multi-pihak dan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan konservasi lingkungan.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Amri, Ulil; Rusdi, Puspitasari; Muhni, Afif
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82970

Abstract

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memposisikan korporasi sebagai pihak yang cukup sentral sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara. Korporasi sebagai entitas baru dalam hukum pidana menyisakan pertanyaan mengenai konsep pertanggungjawaban dan stelsel pemidanaan korporasi dalam hukum pidana. Artikel ini membahas mengenai unsur kesalahan korporasi, sifat melawan hukum formil dan materil yang memenuhi perbuatan korporasi dan stelsel/model pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Artikel ini memberikan penjelasan bahwa ahli yang berpandangan monistis melihat bahwa pemidanaan korporasi dapat dipertanggungjawabankan hanya dengan syarat bahwa perbuatannya harus memenuhi delik dalam undang-undang yang diperkuat oleh Teori Strict Liability. Sementara dalam pandangan dualistis, korporasi dapat dipidana dengan syarat minimal terpenuhinya unsur actus reus dan mens rea. Pendapat ini dikuatkan oleh teori vicarious liability, teori directing mind, teori identification, teori agregat, dan teori budaya korporasi. Terdapat tiga jenis model pemidanaan terhadap korporasi diantaranya pengurus sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi pembuat, pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi pembuat dan korporasi yang bertanggungjawab.
Konflik Penetapan Mata Rumah Parentah Hulan Lesi dan Marayase di Desa Ureng: Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Laitupa, Siska Wati; Sialana, Fatimah; Sapulette, Marlyen Sharly
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77526

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik internal terkait perebutan hak kepemimpinan tradisional (mata rumah parentah) antara kelompok keturunan Hulan Lesi dan Marayase di Negeri Ureng, Kabupaten Maluku Tengah, melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara sengaja melalui teknik snowball sampling, yang melibatkan Penjabat Negeri, Saniri Negeri, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar konflik bersumber dari perbedaan klaim historis dan legitimasi silsilah patrilineal yang telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda tahun 1932. Konflik dipicu oleh penunjukan pejabat sementara dari luar garis keturunan sah. Dampak dari sengketa ini memicu perpecahan sosial di masyarakat serta menghambat jalannya roda pemerintahan adat akibat kekosongan jabatan raja definitif selama kurang lebih lima tahun. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui kombinasi dua pendekatan utama, yaitu musyawarah adat bersama Saniri Negeri dan penempuhan jalur hukum formal di pengadilan. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, penyelesaian ketegangan adat memerlukan penguatan kesadaran hukum dan karakter warga negara yang berbasis pada nilai Pancasila agar masyarakat mampu mengelola perbedaan sosial secara damai demi menjaga integrasi komunitas adat.
Penguatan Civic Culture dalam Pengembangan Pariwisata Masyarakat Lokal Seleky, Jimi; Abas, Aisa; Sapulette, Marlyen Sharly
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77672

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan civic culture dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal di Pantai Air Babunyi, Desa Leksula, Kabupaten Buru Selatan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah pentingnya kontribusi nilai kewarganegaraan dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata lokal. Studi ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna mengeksplorasi secara mendalam kesadaran, partisipasi aktif, serta kerja sama masyarakat dalam pengelolaan potensi wisata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic culture yang tercermin melalui partisipasi sosial, tradisi gotong royong, dan tanggung jawab lingkungan memegang peran sentral dalam keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah. Keterlibatan aktif ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam manajemen destinasi modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan budaya kewarganegaraan menjadi faktor krusial dalam mendukung pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Implementasi civic culture yang kuat terbukti mampu memberdayakan ekonomi komunitas lokal secara mandiri, sekaligus meminimalkan dampak negatif komersialisasi terhadap kelestarian ekosistem alam di Desa Leksula.

Page 29 of 29 | Total Record : 285

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue