cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
fahmirf@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@journal.unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PUSKAPSI Law Review is an open-access, peer-reviewed scholarly law journal that publishes original articles presenting the most recent research findings, conceptual analyses, applied legal studies, and developments in the fields of Pancasila studies, constitutional law, administrative law, legislation, legal politics, public policy, and governance. The journal is intended for an audience of academics, researchers, and legal practitioners, and serves as an academic platform for critical discussion and scholarly exchange on constitutional and governance-related legal issues. New issues of PUSKAPSI Law Review are published biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atas Tidak Terpenuhinya Hak Restitusi Sona, Ircham Fahmi
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30820

Abstract

Terjadinya suatu perbuatan tindak pidana didalam masyarakat menimbulkan adanya korban tindak pidana. Pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya tindak pidana adalah korban tindak pidana tersebut. Korban dapat mengajukan Restitusi atas kerugian yang dialaminya dan hal tersebut menjadi salah satu hak korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti kerugian, tetapi pada pelaksanaannya pemberian Restitusi kepada korban tindak pidana terdapat kendala pada upaya paksa apabila pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkanya sehingga regulasi-regulasi tersebut tidak dapat berjalan maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, Jika melihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar restitusi maka harta kekayaan pelaku tindak pidana dapat disita dan dilelang. Pelaku tindak pidana juga dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Namun pemberian restitusi ini hanya diberlakukan untuk tindak pidana tertentu saja yaitu tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan kerugian korban secara langsung. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu nagaimana prosedur penentuan pemberian restitusi pada korban tidak pidana anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Hasil penelitian ini yang pertama adalah prosedur penentuan jumlah besaran restitusi pada korban tidak pidana anak dan yang kedua adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang yang tidak menerima restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga didukung dengan Putusan No. 2/Pid/2020/PTKPG yang memutus mengenai perdagangan anak, dalam amarnya memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi sebesar Rp. 1.000.000. Putusan ini juga memberikan perlindungan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harta bendanya akan disita untuk membayar restitusi tersebut.
Perluasan Praperadilan sebagai Bentuk Due Process of Law: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Ferdinan Manuel, Elkristi; Elmir, Mandira Bienna
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.31189

Abstract

Pretrial in Indonesia is interpreted by the behaviour of law enforcement officials, as an effort to change due to the failure of law enforcement in Indonesia. In its journey, there was an expansion of pretrial objects formulated by the Constitutional Court (MK). Unfortunately, the expansion of pretrial was initiated by a case of corruption. This leads to injustice, the determination of suspects which is one of the expansions of pretrial is a weapon for corruption suspects to file pretrial. Unlike the purpose of the due process of law that respects human rights. The protection of human rights has not been interpreted since the investigation process, this makes its problems that are the root of the object of pretrial applications for social justice for all Indonesians. To be able to provide solutions to these problems, researchers use normative legal research, that is prescriptive-explanatory research.
Tinjauan Psikologi Kriminal dalam Motif Tindak Kejahatan Mutilasi Permata, Chusnul Qotimah Nita; Khasanah, Nur Barokah Uswatun
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.31195

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat suatu kejahatan memang bukan suatu hal yang asing, karena pada dasarnya kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang dianggap jahat dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan teknlogi membawa kejahatan menjadi semakin beragam yang dinilai tidak biasa dalam suatu masyarakat. Kondisi perilaku atau kejiwaan seseorang pelaku kejahatan serta semua hal yang berhubungan dengan perbuatan si pelaku kejahatan dan seluruh akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat dipelajari dengan menggunakan teori yang disebut Psikologi Kriminal. Tingkah laku atau perbuatan individu yang bersifat kriminal tidak dapat dipisahkan dengan individu lainnya, karena pada dasarnya manusia satu dengan lainnya merupaka suatu jaringan yang sama. Dari zaman dahulu, tindak kejahatan mutilasi ini telah terjadi. Dewasa ini tindak kejahatan mutilasi ini telah menajdi suatu modus operandi kejahatan, dimana mutilasi ini tidak hanya dilakukan didalam suatu kebudayaan yang memiliki unsur-unsur, nilai estetika bahkan niali filosofis saja.Pelaku kejahatan mutilasi ini melakukan kejahatannya dengan tujuan agar para petugas yang bersangkutan terkelabui, selain itu untuk menyamarkan identiats korban dan juga menghilangkan jejak atas perbuatannya dengan cara memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagaian (kepala, badan, bagian lain) dan kemudian pelau membuangnya secara terpisah. Disamping untuk menghilangkan jejak pelaku kejahatan, modus mutilasi ini juga karena faktor kondisi kejiwaan pelaku dimana tedapat gangguan jiwa terhadap diri pelaku, ole sebab itu melakukan tindakan diluar kemanusiaan. Selain itu juga dapat terjadi karena faktor sosial, faktor ekonomi, faktor asmara atau bahkan keadaan Rumah Tangga pelaku kejahatan mutilasi.
Penerapan Kualifikasi Kerja Berpenampilan Menarik dalam Konteks Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial Afifatur Rizqiyah, Ayunda Nurul
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.34760

Abstract

Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan lapangan kerja. Beberapa posisi tertentu pada perusahaan juga mengharuskan perusahaan menempatkan kualifikasi tertentu pula, salah satunya adalah berpenampilan menarik. Akan tetapi, kualifikasi ini justru lebih condong pada kecantikan atau ketampanan fisik, sehingga para pelamar lain merasa didiskriminasi dan tidak ada keadilan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan memahami permasalahan untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan maupun kajian hukum kepustkaan yang ada sebagai dasar hipotesis. Hasil temuan dari penelitian ini adalah bahwa penempatan kualifikasi berpenampilan menarik tanpa penjelasan definitif menumbuhkan anggapan masyarakat bahwa penampilan menarik yang dimaksud adalah soal kecantikan dan ketampanan fisik secara mutlak, oleh karena realitanya memang demikian. Penempatan kualifikasi berpenampilan menarik memberikan konsekuensi yuridis, yaitu bahwa hal tersebut merupakan diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam UU HAM dan Permenaker Nomor 39 Tahun 2019, sehingga banyak pelamar yang kehilangan haknya untuk bekerja. Akibatnya, angka pengangguran masih tergolong tinggi hingga sekarang. Penetapan aturan yang membatasi syarat-syarat atau kualifikasi kerja adalah suatu langkah yang tepat. Aturan-aturan yang ditetapkan dihasilkan dari hasil kesepakatan antara pengusaha dengan pihak serikat buruh yang disetujui oleh Depnaker. Nantinya, sebelum, selama dan setelah proses recruitment berlangsung, Depnaker berperan sebagai pemberi izin, pengawas, dan eksekutor untuk memberi sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan berdasarkan aduan dari pelamar yang merasa dicurangi. Langkah ini dapat mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
Subtitusi Teori dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Perspektif Hukum Pidana Modern dan Humaniti Sesuai Kultur Pancasila Oktarina, Surya; Taufiqurrahman, Mohamad; Nasution, M Yamin
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.38400

Abstract

Mendekati satu abad Indonesia merdeka, namun tidak serta merta dapat melahirkan hukum yang memberikan solusi bagi isu-isu hukum yang ada. Banyak para ahli hukum melakukan perbandingan hukum hingga ke universitas internasional dengan tujuan menemukan deontologis hukum yang lebih baik, sehingga dapat menemukan ontologis lebih baik. Kalangan ahli hukum pidana Indonesia sepakat bahwa hukum pidana saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda, namun faktanya lebih dari itu, bahwa ada dua lipatan ruh hukum penjajah yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam hukum pidana Indonesia. Permasalahan yang tedapat dalam penelitian ini ialah : Apakah sistem hukum pidana dengan nas teologi nasrani, dimana dalam sejarahnya digunakan dari Era Romawi, Prancis, Belanda, Inggris (common law), kembali ke Belanda yang kemudian kembali lagi paska 1811-1816, dan diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim sejalan?, Apakah asas hukum dalam hukum pidana saat ini dan KUHPidana baru berubah dengan menggunakan asas hukum Indonesia Pancasila, atau apakah KUHPidana baru tetap memiliki asas-asas hukum nasional atau asas Pancasila?, dan Apakah Subtitusi Teori yang kami ajukan tepat untuk mengghapus sistem hukum pidana yang notabene memiliki dua, bahkan tiga lipat karakteristik penjajah akan memberikan solusi bagi kehidupan baru berbangsa dan bernegara sehingga membentuk kultur masyarakat yang lebih harmonis?. Metode penelitian yang kami gunakan melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder (library research), dengan teknik pengumpulan literature tua dari tulisan -tulisan para ahli hukum terdahulu, dimana mayoritas Professor hukum Indonesia merujuk pada ahli-ahli yang kami jadi. Hukum pidana memiliki multi fungsi, selain menghukum, fungsi lainnya adalah mencegak sebuah tindak Pidana baru. Dapat kita bayangkan bagaimana penegakan keadilan selama Indonesia merdeka dimungkinkan melanggar hukum. Hukum Pidana harus menemukan formulasi yang jauh lebih baik sehingga hukum dapat melahirkan keadilan, berkemanfaatan yang besar bagi negara dan masyarakat yang dapat digunakan dan bertahan untuk masa yang panjang,serta mampu membentuk kultur sosial yang sesuai pancasila, yaitu persatuan. Subtitusi Teori adalah penggunaan unsur teologi gabungan antara teologi islam dan nasrani, yang merujuk pada Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, modern, dengan paradigma negara simbiotik.
Analisis Yuridis Terkait Penerapan Euthanasia yang dilakukan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Sudirman, Dita Cahyani
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.38769

Abstract

Abstrak Sebagai hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan pada perubahan kehidupan manusia, pasien atau keluarga kini dapat meminta bantuan dokter atau tenaga medis untuk mempercepat kematian orang yang dicintai. Namun, permintaan kematian tersebut dilakukan karena tidak ada pengobatan medis yang dapat meramalkan atau mengurangi penyakit pasien, semua upaya dokter untuk menyembuhkan pasien gagal, dan pasien serta keluarganya tidak mampu membayar perawatan pasien. Berdasarkan penelitian penulis terhadap euthanasia dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem hukum di Indonesia belum memiliki tempat yang secara khusus dan jelas mengatur praktek euthanasia, praktek euthanasia itu sendiri belum mendapatkan tempat terhadap regulasi guna mengatur baik secara spesifik dan jelas. Bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan, meskipun ada berbagai Pasal dalam berbagai perundang-undangan baik seperti KUHP dan UUDNRI 1945 terdapat beberapa Pasal yang sedikit bersinggungan dengan euthanasia, namun perihal eksistensi euthanasia di Indonesia, masih belum mendapat tempat khusus yang secara sah dan legal. Bahwa penerapan euthanasia di Indonesia sendiri, telah terdapat beberapa kasus euthanasia yang terjadi di Indonesia, dan beberapa kasus tersebut dalam permohonannya ke ranah Pengadilan di Indonesia belum diberikan ruang dalam prakteknya, berbeda dengan beberapa negara lain yang telah melegalkan praktek euthanasia, seperti Belanda dan Amerika. Namun dalam melakukan praktek euthanasia itu sendiri terdapat beberapa syarat-syarat untuk melakukan praktek euthanasia itu sendiri. Kata Kunci : Permintaan Mati, Euthanasia, Hukum Pidana.
Reformasi Sistem Hukum Atas Penanganan Kekerasan (Cultural Violence) Bagi Pekerja Perempuan Ferdinan Manuel, Elkristi; Purba, Tri Putri
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.39087

Abstract

Violence (cultural violence) has a different meaning from crime, violence has a broader meaning that includes direct, structural, and cultural violence. Violence against women workers is still occurring, recorded as many as 17 cases/day. This concern is coupled with the existence of power relations and culture that exist in Indonesia. Victims of violence, especially women, become worried about what they experience, considering the difficulty of getting justice and reporting on what is experienced. The handling of cases that occur is deadlocked, in fact, the company does not have adequate arrangements and structures to protect victims. For this reason, reform is needed within the scope of the legal system where the substance, structure, and legal culture to answer these problems. In this study, the author uses a socio-legal research methodology that can provide a comprehensive picture not only in the normative realm but the realm of real practice.
Penyelanggaraan Sistem PTSP sebagai Strategi Pengoptimalan Pelayanan Publik dan Eliminasi Praktik Korupsi Maharani, Audila
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40193

Abstract

Pelayanan publik dari pemerintah seperti PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) diharapkan dapat berjalan efektif dan menjadi salah satu cara meningkatkan citra baik lembaga bagi masyarakat. Dibentuknya sistem PTSP di daerah bertujuan untuk menyederhanakan pelayanan perizinan dan non perizinan. Bentuk penyederhanaan tersebut berupa prosedur dalam mengajukan perizinan menjadi lebih singkat dan rasionalisasi retribusi yang lebih berbasis pada administrasi. Namun disisi lain, perilaku penyimpangan kewenangan seperti korupsi di bidang pelayanan perizinan sangat rentan terjadi, sebab adanya intensitas pertemuan tatap muka antara pemohon dengan petugas pelayanan publik pemerintah. Pada kasus ini, hukum administrasi negara berperan penting sebagai pencegah dan pengawas lembaga administrasi negara dari praktik korupsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penyelenggaraan PTSP serta sebagai upaya pencegahan korupsi ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi yuridis normatif dengan bersumber dari beragam kepustakaan.
Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan Nugroho, Fiska Maulidian; Eskanugraha, Andika Putra
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.40295

Abstract

The principle of no crime without fault is a fundamental principle, its existence does not seem to appear on the surface like the principle of legality contained in the criminal law law. However, the existence of this principle greatly influences the determination of the judge in imposing a sentence. By Indonesian criminal law officer, Romli Atmasasmita, he offers a complementary principle of the principle of no crime without error - no mistake without benefit. The references offered by Romli are very fundamental, both from a philosophical, sociological, and juridical perspective. Especially reviewing, the principle of expediency that exists side by side with two legal objectives, namely justice and legal certainty. The reflection on material criminal law offered by Romli through the reconstruction of this principle really inspires a point of view for anyone who studies the principle of guilt as the basis for criminal responsibility. It seems that it is time for legal education in Indonesia to look and reflect again, many criminal law officers in Indonesia are full of practical and theoretical experience (retired). The effect of the reconstruction of this principle should be interpreted as a legal view in the future, especially a strong legal structure by seeing and inspiring the Pancasila as the basis for balancing individual interests and the interests of society.
Perlindungan Hukum Pengguna Nomor Telepon Seluler dari Penyebaran Tanpa Hak Atas Data Pribadinya Fajrin, Belgis Octa
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.40890

Abstract

Permasalahan terkait banyaknya kebocoran terkait nomor telepon seluler yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik yang ada di Indonesa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan hak privasi pemilik pengguna telepon seluler yang tidak memiliki perlindunngan hukum yang tepat. Pemilik nomor telepon seluler merupakan seorang yang secara mutlak yang dapat memiliki akses terhadap apa yang dimilikinya atas nomor telepon seluler. Nomor telepon seluler saat ini banyak digunakan sebagai akses penting pada layanan yang ada di telepon seluler. Atas banyaknya percobaan pegambila hak yang dilakukan secara illegal membuat nomor telepon seluler banyak mendapati kerugian yang didapatkan secara materiil ataupun immateriil.

Page 3 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Mei 2021