cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
fahmirf@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@journal.unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PUSKAPSI Law Review is an open-access, peer-reviewed scholarly law journal that publishes original articles presenting the most recent research findings, conceptual analyses, applied legal studies, and developments in the fields of Pancasila studies, constitutional law, administrative law, legislation, legal politics, public policy, and governance. The journal is intended for an audience of academics, researchers, and legal practitioners, and serves as an academic platform for critical discussion and scholarly exchange on constitutional and governance-related legal issues. New issues of PUSKAPSI Law Review are published biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Refleksi Peraturan Bupati Kabupaten Jember Atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Sebagai Pajak dan Retribusi Daerah Dengan Pungutan Liar Arifiansa, Luyzha Dita; Tausha, Syahrany Nisrina Arifah; Wibowo, Alvisi Patricia
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43821

Abstract

Pelayanan parkir tentunya menjadi pengalaman berbeda dengan pandangan yang berbeda pula di setiap sudut masyarakat. Ada yang berpikiran bahwa parkir adalah kewajiban mereka untuk membayarnya kepada juru parkir yang ada sebagai ganti balas budi, namun sebagaian juga merasa dibodohi oleh juru parkir karena menurutnya membayar jasa parkir bukanlah kewajiban karena kewajiban masyarakat adalah membayar pajak motor yang di dalamnya telah ada biaya jasa parkir yang telah dibebankan. Hal tersebut merupakan sebuah anomali dalam sistem pemerintahan daerah, terjadi ketimpangan antara hukum dan pengetahuan yang tidak sejalan di setiap daerah-daerah di dalam satu kabupaten/Kota. Sebelumnya diketahui bahwa biaya parkir merupakan pajak yang disediakan oleh pemerintah daerah atas usahanya menggunakan retribusi parkir sebagai pelayanan yang diperuntukkan kepada masyarakat umum. Namun, didalam peraturan yang menghubungkan isu tersebut dengan pelayanan publik dan prinsip-prinsip pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya, muncul anomali yang terjadi karena kurangnya pengawasan dan ketidakpahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut. Buktinya masih ada pemahaman masyarakat terhadap pungutan liar yan terjadi di setiap daerah-daerah di kabupaten/kota. Sehingga hal tersebut memunculkan pemahaman bahwa sistematika pemerintah daerah adalah hanya untuk kesewenang-wenangan dan cari untung semata. Namun adanya hal tersebut tidak bisa dijauhkan pula oleh pemerintah karena masih banyaknya juru parkir ilegal yang tanpa haknya memberikan pungutan tanpa pengetahuan dari daerah bahwa ia ditugaskan untuk hal tersebut. Lagi-lagi pemerintah harus dihadapkan dengan konsep keadilan sehingga mau tidak mau pemerintah hanya dianggap buruk tanpa mengerti bagaimana konsep peraturan yang dibuatnya. Maka dari itu, adanya kebaharuan pemikiran ini diperuntukkan kepada masyarakat agar mampu memahami dan meminimalisir anomali yang terjadi sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kejanggalan bagi masyarakat dan berkeadilan.
Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Securities Crowdfunding sebagai Upaya Melindungi Investor dari Infomasi yang Menyesatkan Asshidiq, Abdullah Widy
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43932

Abstract

Abstrack The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information. Keywords: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, false information. Abstrak Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangan nya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahir nya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu. Kata Kunci: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.
Legal Protection Copyright of Non-Fungible Token-Based Painting Works (NFT) in Indonesia Yustisio, Rifki; Asshidiq, Abdullah Widy; Wafi, Muhammad Syafiq
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43954

Abstract

In the midst of increasingly massive digitalization and modernization, the use of technology and information in producing masterpieces has brought new problems, one of which is related to digital-based copyright protection. In the background of this, this research then produces 2 (two) problem formulations that need to be researched, namely: how is the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia? And what are the obstacles in the protection of copyright of Non-Fungible Token (NFT) based paintings in Indonesia?. This research is empirical research, with a sociological approach research method. The results showed that, Non-Fungible Token (NFT) as a digital work of art, civilly categorized as "rights" according to article 499 of the Civil Code, by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, is still recognized as one of the protected objects. More than that, the obstacles found by researchers related to copyright protection of digital-based paintings, based on the results of interviews at the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and the Special Criminal Investigation Directorate of the Yogyakarta Police, among others: Regulatory Factors, Law Enforcement Factors, Supporting Facilities and Facilities, Individual, Environmental and Community Factors. Keywords: Non-Fungible Token, copyright protection, technology
Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child Sari, Agrita Permata; Floranti, Diantika Rindam
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i2.43990

Abstract

Maraknya kasus kejahatan jalanan yang terjadi tentunya memerlukan penegakan hukum agar pelaku merasa jera dan tidak mengulangi kejahatan tersebut. Namun, hal ini menjadi dilema tersendiri mengingat pelaku kejahatan jalanan merupakan anak. Hal tersebut karena Indonesia telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang memberikan implikasi pada penerapannya. Di dalam konvesi tersebut disebutkan pula terkait prinsip best interests of the child. Sebagaimana di dalam General Comment No.14 Tahun 2013 bahwasanya prinsip best interests of the child ini mengingatkan kepada semua pihakyang terlibat dalam pelindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran apalagi kepentingan orang dewasa sehingga segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak agar tidak mencederai hak-hak anak. Meskipun begitu, hukum tetaplah harus ditegakkan agar dapat menekan jumlah kejahatan jalanan anak. Mengingat sampai saat ini kejahatan jalanan dengan pelaku merupakan anak masih terus terjadi bahkan mengalami keberulangan. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi benturan antara aturan yang diberlakukan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukan penerapan prinsip best interests of the child di Indonesia masih belum maksimal. Maka diperlukan suatu terobosan terkait konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep penanggulangan kejahatan jalanan anak yang ideal berdasarkan prinsip best interests of the child. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan hukum di Indonesia masih belum selaras dengan konsep ideal dari prinsip best interests of the child yang diatur di dalam intrumen hukum internasional. Guna melindungi hak-hak anak maka diperlukan perbaikan substansi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perbaikan birokrasi di lingkungan penegak hukum, dan perbaikan budaya hukum akan stigma anak yang buruk sebagai pelaku kejahatan jalanan.
Perbandingan Melalui Pendekatan Hukum terhadap Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Fasilitas: Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir Kurnia, Eyda
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.47804

Abstract

Aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas merupakan isu krusial di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendekatan hukum yang diadopsi oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Mesir dalam memastikan penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ketiga negara tersebut telah menerapkan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia mengandalkan peraturan khusus tertulis, Amerika Serikat menggunakan undang-undang komprehensif, dan Mesir menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan di ketiga negara. Data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara telah menunjukkan komitmen dalam memastikan aksesibilitas fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, seperti kesenjangan kepatuhan, mekanisme penegakan yang lemah, dan kurangnya kesadaran masyarakat.
Peluang Reformulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Samudra, Lintang Akbar
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48107

Abstract

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur bagaimana persaingan usaha yang sehat. Dalam perkembangannya antara tahun 2021 – 2022 terdapat persaingan usaha yang tidak sehat terhadap minyak goreng berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan sebagaimana sebagaimana Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022. Terdapat permasalahan yang mendasar pada undang-undang a quo khususnya terhadap batasan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat serta ketidakjelasan ketentuan jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha ketika hukum administrasi atau perdata kurang efektif. Berdasarkan latar belakang hal tersebut, pada penelitian ini kemudian menghasilkan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana implikasi penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana aturan hukum yang ideal demi mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum pidana persaingan usaha. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis-normatif dengan mengkaji data-data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbatas mengatur ketentuan pidana jika pelaku usaha tidak melaksanakan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagaimana Pasal 44 ayat (4), lebih lanjut tidak terdapat ketentuan siapakah yang berhak melakukan penyelidikan atas pelanggaran tindak pidana pada Pasal 48 dan Pasal 49, serta terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak memiliki norma pengaturan untuk melakukan penyelidikan. Oleh karena itu dirasa perlu untuk dilakukan pembaharuan hukum Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopol dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengakomodir keseluruhan permasalahan tersebut maupun mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pada Masa Keadaan Darurat Uz Zaman, Muhamad Nafi
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48309

Abstract

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sering terjadi pada saat keadaan darurat, karena pemerintah menggunakan keadaan darurat sebagai dalih untuk menyimpangi berbagai peraturan hingga konstitusi. Oleh sebab itu kekuatan masyarakat berperan sebagai penyeimbang dalam pembentukan undang-undang yang dihasilkan oleh "dictatorial leaders" pada saat krisis. Namun partisipasi masyarakat dalam keadaan darurat mengalami keterbatasan. Hal ini disebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, pengurangan hak-hak warga negara hingga penyimpangan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Melalui pendekatan doktriner dan literatur review serta analisis terhadap berbagai pengaturan kedaruratan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan dalam pembentukan undang-undang pada masa keadaan darurat, partisipasi masyarakat cenderung terbatas bahkan ditiadakan. Pemerintah biasanya mengeluarkan Perpu yang secara konsep tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat. Namun dalam perkembangan hukum modern, masyarakat dapat menempuh upaya hukum sebagai bentuk kontrol untuk mengkoreksi aturan dalam keadaan darurat. Misalnya melalui mekanisme lembaga legislatif dengan menggunakan fungsi pengawasan oleh parlemen sebagai bentuk checks and balances kepada eksekutif, serta melalui mekanisme lembaga yudikatif seperti pengujian undang-undang (judicial review) di Mahkamah Konstitusi dan gugatan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana langkah hukum tersebut telah ditempuh masyarakat pada masa keadaan darurat kesehatan Covid-19 yang lalu. Poinnya adalah sekalipun terjadi keadaan darurat, partisipasi masyarakat seharusnya tetap dilakukan sepanjang masih bisa dijalankan dengan berbagai penyesuaian tergantung keadaan darurat yang dihadapi.
Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Vidi Adhar, Meuthia Syaharani; Sugiharti, Dewi Kania; Cahyandani, Amelia
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48330

Abstract

ABSTRAK Pengakuan cryptocurrency (yang selanjutnya disebut Aset Kripto) sebagai komoditi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menimbulkan konsekuensi hukum berupa pengenaan Aset Kripto sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan PPN atas Aset Kripto terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. PMK tersebut mengatur mengenai objek, subjek, taatbestand, serta tarif dari PPN Transaksi Aset Kripto. Pengaturan mengenai pajak materiil PPN Aset Kripto dalam PMK tersebut tentu menimbulkan permasalahan, karena Pasal 23A Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pengaturan pajak diatur dalam Undang-undang. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menganalisis prinsip kepastian hukum dalam pemungutan PPN terhadap Aset Kripto di Indonesia berdasarkan PMK No.68/PMK.03/2022 serta praktik pemungutan PPN Aset Kripto agar secara efektif dapat meningkatkan Penerimaan Negara Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap asas-asas pembentukan hukum perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan Penulis akan mengurai hasil analisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PMK 68/PMK.03/2022 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, dalam meningkatkan penerimaan negara yang dilakukan melalui pemungutan PPN Aset Kripto, Kementerian Keuangan dapat melakukan upaya-upaya kerjasama dengan stakeholders lain dan melakukan optimalisasi arsitektur teknologi. KATA KUNCI: Kepastian Hukum, Pajak Pertambahan Nilai, Aset Kripto, Arsitektur Teknologi ABSTRACT The recognition of cryptocurrency (hereinafter referred to Crypto Assets) as a commodity by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) creates legal consequences in the form of the taxation of Crypto Assets as a Taxable Item (BKP) that can be subject to Value Added Tax (VAT). The regulasi of VAT of Crypto Assets is regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 68/PMK.03/2022 on Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions. The PMK regulates the object, subject, compliance, and rate of VAT on Crypto Assets. The arrangement regarding the material tax of PPN Crypto in the PMK certainly causes problems, because Article 23A of the 1945 Constitution pof the Republik of Indonesia explicitly states that the tax arrangement is governed by the law. Therefore, this research tries to analyze the principle of legal certainty in the collection of VAT on Crypto Assets in Indonesia based on PMK Number 68/PMK.03/2022. As wlell as the practice of collecting VAT on Crypto Assets do effectively increase Indonesia’s State Revenue. The method use in this research is normative jurisprudence by studying the principles of the formation of taxation law and legislation in the field of taxation. The data obtained is then analyzed qualitatively and the author will describe the results of the analysis descriptively. The results on this research show that PMK 68/PMK/03/2022 does not meet the principle of legal certainty in the information of legislation and regulations in the field of taxation. In addition, in increasing the state’s revenue through the collection of Crypto Asset VAT, The Ministry of Finance can make efforts to cooperate with other stakeholders and optimize architecture of technology. KEYWORD: Legal Certainty, Valued Added Tax, Crypt Assets, Architecture of Technology
Politik Hukum Dalam Program Legislasi Di Indonesia: Legal Politics In Legislative Programs In Indonesia Arfandy, Muh Farhan; Maharani, A Rafika
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i1.48357

Abstract

Penyusunan undang-undang yang demokratis harus menggambarkan peran hukum sebagai alat untuk memfasilitasi dinamika masyarakat. Dengan cara ini, peran hukum dalam negara yang sedang mengalami perubahan dapat mencakup semua kompleksitas masyarakat seperti Indonesia. Perkembangan teknologi dan industri menuntut kehadiran suatu kerangka hukum yang mampu mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang politik hukum dalam pembentukan undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan Konstitusi, sehingga dampaknya sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari artikel ini antara lain, untuk mengetahui bagaimana aspek yang mempengaruhi legislasi di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana Politik Hukum Legislasi di Indonesia. Adapun metode penelitian yang akan digunakan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menghasilkan kualitas yang berbeda dengan kualitas legislasi saat ini membutuhkan proses dalam menghasikan produk tersebut, yaitu undang-undang, tanpa perubahan dalam mekanisme tersebut maka tidak bisa lagi kita berharap terjadi perubahan kualitas dengan mesin proses yang sama. Kekuasaan politik yang dijalankan oleh pemerintah bersama lembaga-lembaga kenegaraan lainnya, harus sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama demi tegaknya negara hukum. Dalam hal ini semua komponen bangsa, baik organisasi politik, harus secara sadar melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum.
Analisis Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Perspektif Pancasila Sukmayanti, Made Sinthia; Sudirga, I Made; Rusmana, I Putu Edi
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.60006

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan perspektif Pancasila sebagai dasar negara dan sumber nilai hukum nasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-doctrinal, dengan menelaah norma hukum positif, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila serta relevansinya terhadap konsep keadilan restoratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak merupakan perwujudan nilai kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Proses hukum yang mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan sosial mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila, sehingga hukum tidak lagi dipandang sebagai alat pembalasan, tetapi sebagai sarana pemulihan harmoni sosial. Di sisi lain, mekanisme diversi dan mediasi penal yang diterapkan dalam praktik hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah bertransformasi menjadi instrumen hukum positif yang humanis dan berkeadilan. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma penegak hukum, sehingga direkomendasikan penguatan pendidikan hukum berbasis Pancasila bagi aparat dan lembaga peradilan untuk mewujudkan sistem hukum yang benar-benar humanis dan berkeadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif merupakan bentuk aktualisasi Pancasila dalam praktik hukum nasional yang menjunjung tinggi martabat manusia dan mengarahkan bangsa menuju cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 4 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Mei 2021