cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
fahmirf@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@journal.unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PUSKAPSI Law Review is an open-access, peer-reviewed scholarly law journal that publishes original articles presenting the most recent research findings, conceptual analyses, applied legal studies, and developments in the fields of Pancasila studies, constitutional law, administrative law, legislation, legal politics, public policy, and governance. The journal is intended for an audience of academics, researchers, and legal practitioners, and serves as an academic platform for critical discussion and scholarly exchange on constitutional and governance-related legal issues. New issues of PUSKAPSI Law Review are published biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 61 Documents
 3   4   5   6   7 
Unsur Citra Diri Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pencegahan Electoral Malpractice: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHP.BUP-XIX/2021 Kiswah, Maftuha; Wicaksono, Demas Brian; Soetijono, Irwan Kurniawan
PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v4i2.60009

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi di tingkat daerah yang harus menjunjung prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, terdapat celah regulasi akibat dualisme definisi kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang mencantumkan unsur citra diri, sementara UU No. 6 Tahun 2020 perubahan ketiga tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak mengaturnya secara eksplisit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus pada putusan MK No. 87/PHP.BUP-XIX/2021, yang mengungkap penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19 oleh salah satu calon kepala daerah untuk kampanye berbasis citra diri yang menyebabkan malpraktik pemilu. Hasilnya menunjukkan bahwa citra diri, seperti gambar, nomor urut, dan nama pasangan calon, diatur dalam UU Pemilu dan regulasi teknis, tetapi belum masuk dalam UU Pilkada. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk memperluas pengawasan enam bulan sebelum kampanye dan penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran oleh pejabat negara. Langkah ini bertujuan memperkuat tata kelola Pilkada dan memastikan integritas pemilu yang adil dan demokratis.
Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Konservasi Satwa: Analisis Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025 Puteri, Olga; Indawati, Yana
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60008

Abstract

Aksi Kriminalitas terhadap spesies satwa langka teridentifikasi sebagai salah satu kasus yang terus mencatatkan angka di setiap tahunnya. Guna menanggulangi problematika tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan penyempurnaan terhadap undang undang konservasi yakni UU No. 32 Tahun 2024 yang menetapkan batas pidana paling rendah untuk pelaku pelanggaran hukum terhadap satwa. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan diperkuat oleh pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Temuan dari analisis mengindikasikan bahwa pada praktiknya, ketentuan pidana minimum sebagaimana ditetapkan oleh UU No.32 Tahun 2024 khususnya pada pasal 40A ayat 1 belum sepenuhnya diterapkan. Terdapat sebuah putusan dalam perkara tindak pidana penyimpangan dan pengangkutan sisik trenggiling yakni Putusan Nomor 10-K/PM.I-02/AD/II/2025, di mana majelis hakim menetapkan keputusan untuk mengenakan pidana penjara masing-masing dalam jangka waktu 1 tahun kepada para terdakwa. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap penerapan aturan pemidanaan yang telah mengalami pembaruan melalui mekanisme revisi undang-undang terkait delik pidana penyimpanan dan pengangkutan sisik trenggiling, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap spesies satwa dilindungi.
Penataan Sistem Kepartaian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pemilu (Electoral Threshold) Wattimury, Eivandro
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60010

Abstract

Munculnya gelombang multi partai pada awal reformasi 1999, telah mendorong para pengambil kebijakan agar memikirkan Kembali model penataan sistem kepartaian di Indonesia. Salah satu upaya menata sistem kepartaian dilakukan dengan menggunakan model ambang batas partai politik (electoral threshold) pada pemilu 2004. Namun usia electoral threshold tidak bertahan lama karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pada waktu yang berbeda, terdapat pengaturan ambang batas parlemen (parlementary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), dan ambang batas pencalonan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diatur dalam rezim UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah, juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan norma ambang batas tersebut telah berpengaruh terhadap sistem politik ketatanegaraan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini fokus pada penataan partai politik peserta pemilu pasca gelombang putusan mahkamah konstitusi tentang electoral threshold. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis masalah yang hendak dikaji. Hasil dan pembahasan menyimpulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma pengaturan ambang batas pemilu, seperti (i) parlementary threshold, (ii) presidential threshold, dan (iii) ambang batas pengusulan pasangan calon Gubernur, Bupati, dan Walikota. Telah membawa gelombang perubahan yang bersifat demokratis terhadap sistem politik ketatanegaraan. Arah perubahan sistem politik yang demokratis telah digariskan dalam beberapa putusan monumental tersebut, yang membatalkan ambang batas pemilu telah membawa sistem kepartaian ke arah yang lebih kompetitif, terbuka, dan demokratis. Putusan tersebut diharus dipandang oleh pembentuk undang-undang sebagai upaya penguatan sistem kepartaian. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan penataan sistem politik melalui rekayasa konstitusional (constitutional engineering) terhadap paket Undang-Undang Politik melalui legislasi baik dengan metode single law atau dapat menggunakan metode omnibus law guna menyelaraskan materi muatan yang terkandung di dalamnya sebagai upaya memperkuat sistem politik ketatangeraan yang lebih demokratis.
Pertisipasi Politik Perempuan di Indonesia Pasca Reformasi: Dinamika, Tantangan, dan Efektifitas Kebijakan Afirmatif Nasrin; Zulfikar Putra; Hibali, Wa Ode Sri Rejeki
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60012

Abstract

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi sejak era reformasi, representasi perempuan dalam lembaga politik masih menghadapi kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara kuota dan representasi substantif, efektifitas kebijakan afirmatif masih dalam perdebatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan menggali tantangan dan faktor kontekstual partisipasi politik perempuan dari hanya sekedar angka pada statistik. Menggunakan teknik purposive sampling yaitu memilih informan yang mempunyai pengalaman langsung yang terdiri dari 12 informan yang terdiri dari 3 anggota DPRD perempuan, 3 pengurus partai perempuan, 2 aktivis perempuan, dan 2 akademisi gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah kursi perempuan akibat kebijakan kuota 30% tapi tingkat keterpilihan caleg perempuan stagnan di 17-22% pada Pemilu 2019 dan 2024, hambatan kultural seperti patriarki, keterbatasan akses pendanaan, dan budaya partai politik yang tertutup masih menjadi tantangan utama. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan kuantitas representasi harus diimbangi dengan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan reformasi internal partai politik.
Proporsionalitas Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dao, Fiktorius
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60014

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang kebebasan berekspresi sekaligus meningkatkan potensi konflik hukum terkait perlindungan reputasi di ruang siber. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, opini, dan partisipasi politik secara terbuka. Dalam konteks Indonesia, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu ketentuan yang paling sering digunakan dalam perkara pencemaran nama baik berbasis elektronik. Meskipun memiliki tujuan yang sah untuk melindungi kehormatan dan reputasi seseorang, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan persoalan karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional, khususnya terhadap kritik yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam perspektif kebebasan berekspresi serta merumuskan model proporsionalitas dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada rumusan norma yang bersifat multitafsir, tetapi juga pada praktik penegakan hukum yang masih menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam penyelesaian sengketa reputasi di ruang digital. Penelitian ini menawarkan model proportionality balancing melalui penerapan public interest test, penguatan asas ultimum remedium, dan penerapan uji proporsionalitas secara eksplisit dalam proses penegakan hukum agar perlindungan reputasi tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis.
Problematika Pemajakan Penghasilan YouTuber dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia Fardati Nailulfari; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Siti Marwiyah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60015

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola penerimaan penghasilan, termasuk melalui platform YouTube yang menghasilkan pendapatan bagi kreator konten dari Google AdSense, sponsor, dan afiliasi. Namun, pengaturan Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik penghasilan digital tersebut, sehingga menimbulkan ketidakjelasan klasifikasi pajak, baik sebagai objek pajak progresif maupun berpotensi final. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengenaan Pajak Penghasilan terhadap YouTuber di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi dalam sistem perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penghasilan YouTuber termasuk objek Pajak Penghasilan, ketiadaan pedoman teknis yang spesifik menyebabkan disharmoni norma dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemajakan. Kondisi ini diperburuk oleh karakter penghasilan digital yang fluktuatif, berbasis algoritma platform, serta melibatkan transaksi lintas negara, sehingga menyulitkan penerapan mekanisme self-assessment secara konsisten. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa permasalahan utama bukan pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada absennya instrumen teknis yang menghubungkan norma umum UU PPh dengan realitas ekonomi digital. Penelitian ini juga menekankan perlunya integrasi kebijakan perpajakan digital berbasis data serta harmonisasi dengan standar internasional. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak khusus digital creator, integrasi data platform digital dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta penyesuaian kebijakan nasional dengan prinsip BEPS Pilar 1 untuk memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemungutan pajak di era ekonomi digital.
Hakikat Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Manab, Abd; Muhammad Hoiru Nail; Moh. Khalilullah A. Razaq
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60016

Abstract

Partai politik memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi, namun keterlibatannya dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang telah menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah berkembang dalam hukum pidana Indonesia, pengaturan mengenai partai politik sebagai subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi masih belum jelas dan menimbulkan perdebatan baik secara teoritis maupun praktis. Kesenjangan penelitian (research gap) terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis dasar legitimasi pemidanaan partai politik sebagai korporasi serta formulasi kebijakan hukum pidana yang dapat mengakomodasi karakteristik khusus partai politik dalam rezim pemberantasan korupsi dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan arah pembaruan hukum yang relevan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan filosofis. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi pertanggungjawaban pidana partai politik melalui lima landasan analisis yang terintegrasi, yaitu landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, dan politik hukum pidana, sebagai dasar untuk menempatkan partai politik sebagai subjek delik korporasi dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik secara konseptual dan yuridis memenuhi karakteristik korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum secara memadai mengakomodasi karakteristik korporasi berbentuk badan hukum politik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Penelitian ini merekomendasikan amandemen ketentuan korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan regulasi khusus mengenai pemidanaan korporasi yang mengatur model pertanggungjawaban, jenis sanksi, serta mekanisme penegakan hukum terhadap partai politik.
Integrasi Algoritma dalam E-Litigation dan Transformasi Hukum Acara Peradilan Modern Muslimin, Nurul Hikmah; Fikri, Muhammad; Rahman, Abd.; Djufri, Ismi Azizah; Al Hakim, Winanda Fajri
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60018

Abstract

Transformasi digital dalam sistem peradilan menjadi isu penting seiring berkembangnya e-court dan e-litigasi yang mengintegrasikan algoritma dalam proses administrasi dan persidangan. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis implikasi normatif penggunaan algoritma yang dalam hal ini didefinisikan sebagai seperangkat instruksi komputasional terstruktur yang mengotomasi alur kerja yudisial terhadap transformasi hukum acara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap regulasi dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi algoritma di Indonesia masih bersifat administratif-prosedural, khususnya dalam pengelolaan perkara, penjadwalan sidang, dan pertukaran dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022. Integrasi tersebut telah mengubah prosedur hukum acara dari model konvensional berbasis interaksi fisik menjadi sistem digital yang lebih terstruktur dan efisien. Secara teoritik, penelitian ini berkontribusi dengan merumuskan konsep alghoritmic procedural transformation sebagai kerangka analisis baru untuk memahami perubahan struktural hukum acara akibat otomasi digital. Transformasi ini sekaligus menimbulkan tantangan terhadap prinsip due process of law, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan konstruksi normatif yang adaptif untuk memastikan integrasi algoritma tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Webtoons dari Praktik Scanlation dihubungkan dengan UU No. 28 Tahun 2014 Narayana Khamil; Dewi Mayaningsih; Ikhwan Aulia Fatahillah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60019

Abstract

Perkembangan industri kreatif, khususnya subsektor penerbitan komik digital (Webtoons), menghadapi ancaman serius di era digital berupa maraknya praktik scanlation, yakni pemindaian, penerjemahan, dan penyebaran komik secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap komik digital (Webtoons) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengidentifikasi kendala penegakannya, serta merumuskan upaya hukum strategis untuk mengatasi tindakan scanlation. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis data kualitatif dari sumber primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Webtoons sah dilindungi secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, sebagai karya seni dan karya tulis. Terdapat beberapa kendala dalam penegakannya yang dibagi menjadi kendala yuridis, teknis dan sosiologis. Guna menanggulanginya, pemegang hak cipta dapat menempuh upaya preventif serta upaya represif. Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan sinergi lintas institusi antara pemerintah dan platform digital, serta edukasi kesadaran hukum yang masif kepada masyarakat guna memutus rantai ekosistem pembajakan tersebut.
Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Asas Erga Omnes dan Problematika Implementasinya Wicaksono, Demas Brian; Eskanugraha, Andika Putra; Sultoni Fikri; Ananta, Ahmad Rizal Roby; Istikhomah
PUSKAPSI Law Review Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review
Publisher : PUSKAPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v6i1.60021

Abstract

Penelitian ini menelaah kedudukan strategis Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat kekuasaan kehakiman dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi di Indonesia. Permasalahan yang dikaji berfokus pada belum efektifnya implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun secara hukum memiliki sifat final and binding serta berlaku umum (erga omnes). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut serta merumuskan alternatif solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual, yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya mekanisme eksekusi yang memadai menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum dan menurunnya otoritas peradilan konstitusi. Selain itu, implementasi putusan juga kerap mengalami inkonsistensi akibat perbedaan interpretasi serta kepentingan antar lembaga negara. Sebagai solusi, penelitian ini mengusulkan penguatan pengawasan konstitusional, penetapan batas waktu pelaksanaan putusan (constitutional deadline), pemberian sanksi terhadap ketidakpatuhan, serta pengembangan dialog konstitusional antara Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi serta mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Page 5 of 7 | Total Record : 61

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 4 No. 2 (2024): PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Mei 2021