cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fahmi Ramadhan Firdaus
Contact Email
fahmirf@unej.ac.id
Phone
+6285785847476
Journal Mail Official
puskapsi@journal.unej.ac.id
Editorial Address
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
PUSKAPSI Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : -     EISSN : 27981053     DOI : https://doi.org/10.19184/puskapsi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
PUSKAPSI Law Review is an open-access, peer-reviewed scholarly law journal that publishes original articles presenting the most recent research findings, conceptual analyses, applied legal studies, and developments in the fields of Pancasila studies, constitutional law, administrative law, legislation, legal politics, public policy, and governance. The journal is intended for an audience of academics, researchers, and legal practitioners, and serves as an academic platform for critical discussion and scholarly exchange on constitutional and governance-related legal issues. New issues of PUSKAPSI Law Review are published biannually, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Kebijakan Kunjungan Biologis di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Wujud Keadilan Sosial Bagi Warga Binaan Pratama, Dio Akbar
PUSKAPSI Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.28093

Abstract

Konsep kunjungan biologis yang dijelaskan oleh penulis bisa menjadi salah satu poin untuk penunjang membantu proses revitalisasi sistem pemasyarakatan serta membangun wilayah bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi bersih dan melayani, konsep kunjungan biologis tersebut menurut penulis sudah sejalan dengan konsep Pemasyarakatan Indonesia dengan mengedepankan hak asasi manusia yang ada pada warga binaan pemasyarakatan sesuai yang diamanahkan di Standart Minimum Rules serta diungkapkan oleh Sahardjo ketika diumumkan pada tahun 1963 saat mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyrakatan. Penerapan Kunjungan Biologis di Indonesia sebenarnya masih memiliki kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis, untuk kendala yuridis konsep kunjungan biologis itu belum diatur secara legal disistem perundang – undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan beberapa efek negatif yang terjadi seperti terjadinya pungutan liar didalam Lapas terkait dengan Napi yang ingin menyalurkan hasrat seksualnya bahkan dengan pasangan yang tidak resmi, karena tidak ada pengaturan yang resmi didalam Undang – Undang maka oknum petugas Lapas yang melakukan hal tersebut juga sering lepas dari jerat hukuman disiplin Kunjungan Biologis dapat diperoleh oleh warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan antara lain; dapat mengajukan program kunjungan biologis adaalh yang vonis hukumannya minimal 9 bulan penjara, harus memilki pasangan yang sah dimata hukum, kasus terorisme yang ingin mengajukan program kunjungan biologis dia harus sudah menjalani program deradikalisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Jember Widiyanto, Dayfrikoe
PUSKAPSI Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v1i2.28888

Abstract

There are government policies to ensure the successful implementation of the concept of regional autonomy, once again a strong commitment and consistent leadership from the central government are needed. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government ("Law No. 23 of 2014"). Preserving culture is closely related to what the independence of this nation has aspired to, namely the ideals to "educate the life of the nation" in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). The promotion of culture itself has been regulated in Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. In order to support the mandate of Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, it is necessary for the local government to contribute to realizing cultural sustainability in each Regency/City area. Based on this description, this research was conducted to find out the local government policies that have been carried out in order to preserve traditional arts in Jember Regency.
Urgensi Keberadaan Wakil Menteri di Indonesia Aliyah, Prita; Antikowati, Antikowati
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.29250

Abstract

Abstract As President whose own the prerogative rights in order to doing governmental affairs, besides Vice President, President also assisted by Minister, it is regulated on Article Number 17 of Constitution of the Republic of Indonesia year 1945. Nor, the authority of appoint the ministers in the cabinet, President also has the authority to appoint the Vice Minister but this authority only can applied on particular circumstances which regulated on Article Number 10 of Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State. As the history told, that seat of Vice Minister is has existed since the first year of Presidency of Soekarno, after the Independent Day. Yet, by the time goes the issues about Prime Ministry has regulated in Law No. 39 Year 2008 about Ministry of State and also in Presidential Decree No. 47 Year 2009 about Formation and Organizations of State Ministries. As the factual in reality practical, the appoint of Vice Minister gain the Pros and Contras for the society, because it impress the public the imagination of being political appointee as a gift for support coalition of the cabinet. The existences of Vice Minister is to assisted the Minister with the urgency situation, supposed to assisted in particular circumstances. This article aims to understanding and explain the main issues by using normative constitutional research method and legal approach method. Keywords: The urgency of Vice Minister, Ministry Effectiveness and Efficiency, Vice Minister Appointee Regulations. Abstrak Dalam hak prerogatifnya sebagai Presiden dalam menjalankan tugasnya, selain Wakil Presiden, Presiden juga dibantu oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kewenangannya dalam mengangkat Menteri, Presiden juga memiliki kewenangan dalam mengangkat Wakil Menteri, hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam penerapannya dengan sesuai fakta terjadinya pengangkatan Wakil Menteri menuai Pro dan Kontra bagi para rakyat karena dalam pengangkatannya terkesan bahwa jabatan Wakil Menteri merupakan hadiah politik yang dimanfaatkan dan diberikan hanya untuk para koalisi pendukung kabinet. Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut penelitian ini memberikan gagasan melalui rumusan masalah berupa pengkajian hukum mengenai urgensi dan fungsi pengangkatan jabatan Wakil Menteri, serta pertimbangan upaya hukum dalam memberikan batasan dalam pengangkatan Wakil Menteri melalui pengaturan hukum mengenai persyaratan dalam pengangkatannya. Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok utama pembahasan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Dengan adanya pengaturan mengenai pengangkatan wakil menteri diharapkan untuk tidak dijadikan sebagai jabatan yang digunakan untuk mengakomodasi koalisi pendukung kabinet alias menjadikan posisi wakil menteri sebagai hadiah politik. Selain itu, dalam penerapannya Presiden selaku kepala pemerintahan semestinya mempertimbangkan syarat yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh Wakil Menteri. Maka dengan kesimpulan dalam penelitian ini membuahkan saran yaitu, seharusnya meskipun dalam kewenangannya Presiden mengangkat Wakil Menteri perlu adanya penilaian yang mempertimbangkan kefektivitasan dan keefisiensi keadaan suatu Kementerian dan seharusnya posisi Wakil Menteri harus memiliki syarat yang diatur secara tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan. Guna menghindari terjadinya rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, seharusnya pemberlakuan syarat Menteri juga berlaku bagi Wakil Menteri. Sehingga secara konstitusi terdapat batasan Presiden dalam kewenangannya.
Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Nomor : 52/G/2010/PTUN.MTR) Chairunnisa, Nur Ifani; Jayus, Jayus; Fadhilah, Nurul Laili
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.29297

Abstract

Salah satu tanda bukti kepemilikan tanah bagi setiap warga Negara Indonesia adalah berupa sertifikat tanah. Arti Sertifikat menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Jika ternyata suatu saat terjadi sertipikat tanah ini hilang atau rusak, maka bisa diterbitkan sertipikat pengganti dan subjek haknya sendiri juga sama. Dalam proses pembuatan sertipikat tanah maupun sertipikat pengganti, diusahakan dalam waktu yang singkat, namun tidak meninggalkan soal kecermatan dan ketelitian dalam penangannya. Sebab, apabila yang terjadi suatu kelalaian atau kesalahan maka timbul kegagalan dalam kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang berwewenang dalam pembatalan sertipikat hak milik atas tanah berhak melakukan pembatalan sertifikat yang telah mendapat putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Hal ini dapat diindikasikan bahwa BPN telah melakukan kesalahan dari segi administratif dan prosedural dalam menerbitkan sertipikat.
Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim) Herlangga, Armanda; Suarda, I Gede Widhiana; Nugroho, Fiska Maulidian
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30320

Abstract

This study examines the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim in a case of criminal action of terrorism. This type of research is a normative legal research. The approaches used are the legal, case, and conseptual ones. The results showed that based on Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim found that the public prosecutor was not careful in formulating the charges, the indictment of the Public Prosecutor is not in accordance with the actions that have been carried out by the defendant as stated in the Terrorism Law. The public prosecutor does not meet the requirements in making an indictment as regulated in the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code regarding the formal and material requirements in making an indictment in a criminal act that is charged to the defendant. And based on the decision in Decision Number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim, the judge's consideration is not in accordance with what was done by the defendant who considered that the defendant had attempted to commit a criminal act of terrorism as stated in the facts revealed by the trial in the decision number: 79/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim.
Kekosongan Jabatan Presiden dalam UUD 1945: Potensi, Antisipasi, dan Mekanisme Kontrol Mardika, Nando Yussele; Prabowo, Rian Adhivira
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i1.30413

Abstract

Tulisan ini berusaha menjawab potensi antisipasi dan mekanisme kontrol kekosongan jabatan Presiden dalam UUD 1945. Pengangkatan topik ini hendak menjawab isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang diiringi dengan penambahan masa jabatan Presiden. Sesungguhnya kekosongan kekuasaan disini tidak dapat dimaknai sebagai akibat dari ketiadaan Pemilu saja, melainkan terhadap hal apapun yang mengakibatkan suksesi kepemimpinan tidak dapat berjalan secara normal. Sehingga disini penulis akan memberikan tanggapan dari sudut yang berbeda. Pada satu sisi, harus diterima adanya celah kekosongan hukum dalam UUD 1945 ketika proses suksesi kepemimpinan tidak dapat dilaksanakan secara normal dan sisi yang lain, kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang hi UUD 1945 hingga lahirnya suatu rezim otoriter. Prinsipnya, tulisan ini hendak mengambil jalan tegah solusi kekosongan hukum dalam dan mengulas langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi agar tampuk kekuasaan tidak sampai kosong. Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu melalui analisis sumber-sumber peraturan perundang-undangan maupun pustaka lain yang dianggap menunjang.
Overview of Domestic Rape Jurisdiction (Decision Number 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps) Umami, Naily Kharisatul
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30633

Abstract

Sexual violence against wives that occurs in the household is better known by the general public as marital rape which is defined as rape that occurs in a marriage bond. However, a broader understanding understood by various groups regarding marital rape is a wife who receives acts of sexual violence by her husband or coercion by all against her wife to carry out sexual activities without considering the condition of the wife. Or forcing to have sexual relations in ways that are not fair or do not like the wife. In Indonesia, there have been several court decisions regarding the issue of sexual violence in the household, one of which is Decision Number 899/Pid.Sus/2014/PN.Dps which was carried out by Tohari. The panel of judges in deciding this case using Article 46 of Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence The judge's considerations are in accordance with the legal facts that have been proven by the public prosecutor that the defendant intentionally committed an act of domestic violence that caused physical injury to the victim's body and genitals. And the elements have been fulfilled, namely the element of every person and the element of committing acts of sexual violence. Of the aggravating and mitigating factors, one of the aggravating factors was that the defendant had hurt and injured the victim's witness who was the defendant's wife and the defendant did not feel guilty about what he had done. While mitigating factors are the defendant has never been convicted and the defendant is elderly. Therefore, based on the facts and legal considerations, the panel of judges sentenced the defendant to 5 (five) months in prison from the original demand of 10 (ten) months from the public prosecutor.
Pencalonan Anggota Legislatif Mantan Narapidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018) Tontrinia, Meilinda Putri Handayani; Ana, Ida Bagus Oka; Indrayati, Rosita
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30650

Abstract

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam pelaksanaanya seringkali terjadi kesalahan yang menyebabkan kurang berkualitasnya hasil pemilu. Menjelang pemilihan umum 2019 terhadap Pemilihan Legislatif Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) peraturan ini menimbulkan penolakan yang mana mengatur mengenai larangan bagi mantan terpidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi dilarang untuk mengikuti pemilihan calon legislatif. Terkait persyaratan untuk menjadi calon legislatif juga jelas disebutkan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa bagi mantan terpidana yang tidak pernah mendapat ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana masih diperbolehkan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif. Hal ini menimbulkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana.
Perlindungan Hukum Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 yang Berakibat Penyakit, Kecacatan Tubuh, dan atau Hilangnya Nyawa Pasca Vaksinasi Maulana, Agam; Nurhayati, Dwi Endah; Nugroho, Fiska Maulidian
PUSKAPSI Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v2i2.30666

Abstract

COVID -19 merupakan virus baru yang menyebabkan masalah kesehatan khususnya pada organ pernafasan dengan penyebaran yang sangat cepat . Sebagai kegiatan penanggulangan penyakit baru ini pemerintah melalui UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 15 ayat 2 melakukan program vaksinasi secara nasional. Pemberian vaksin tersebut ternyata memiliki efek samping yang tidak terduga bahkan berpotensi sampai menghilangkan nyawa.Resiko tersebut membuat keyakinan masyarakat terhadap vaksin menurun, apalagi belum ada kepastian perlindungan hukum terkait dengan kondisi pasca vaksinasi tersebut. Pertanggungjawaban hukum atas tindakan vaksinasi yang menimbulkan efek samping hingga menghilangkan nyawa sebagai kejadian ikutan pasca vaksin dan perlindungan hukum terhadap penerimanya merupakan tanda tanya besar yang perlu untuk dijawab. Berlatarbelakang hal tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelaksanaan vaksinasi sepanjang sesuai dengan tatalaksana yang berlaku dan atau tidak terjadi kelalaian yang disengaja. Sedangakn perlindungan hukum bagi penerima vaksin berupa pemantauan dan penaggulangan kementerian terkait serta pemerintah kabupaten /kota setempat terhadap kejadian pasca vaksinasi, dan kompensasi apabila terdapat efek samping penggunaan vaksin tersebut.
Kebijakan Afirmasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Masyarakat Adat Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Maulana, Rifqi Arif
PUSKAPSI Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v3i1.30690

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Distrik Mandobo, yaitu ketertinggalan pembangunan infrastruktur dan kualitas pendidikan yang belum dapat diakses dengan baik bagi para anak-anak masyarakat adat. Untuk mengurangi jarak diantara ketertinggalan tersebut, Pemerintah negara Indonesia sebagai pihak regulator dapat mengimplementasikan Corporate Social Responsibility berdasarkan Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kepada para perusahaan yang melakukan aktivitas di sekitar lingkungan masyarakat adat dengan tujuan perusahaan dapat berkontribusi untuk menjaga lingkungan serta turut melindungi kepentingan masyarakat adat Distrik Mandobo yang terdampak secara langsung. Sebagai bentuk dari perkembangan zaman, pemerintah bersama perseroan dapat bekerja sama dengan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan seperti UNICEF untuk membantu masyarakat Distrik Mandobo. Dalam catatan jejak program keberhasilan UNICEF, organisasi tersebut telah tercatat sukses melakukan beberapa program seperti perbaikan sanitasi di wilayah Papua pada tahun 2018 dan proteksi terhadap ancaman malnutrisi kepada anak-anak yang terdampak bencana alam di Aceh pada tahun 2004. Dengan demikian, kebijakan afirmasi memiliki peran yang sangat penting terhadap upaya memberikan bantuan kepada masyarakat adat karena sebagai salah satu kelompok rentan, apabila tidak terlindungi dengan baik, maka akan terdapat banyak konflik yang akan muncul seperti Gerakan Papua Merdeka yang merasakan kecemburuan terhadap perilaku pemerintah yang terkesan tidak peduli, berbeda dengan sikap di pulau Bali dan Jawa yang memiliki intensitas pembangunan serta perkembangan yang berbeda. Hal ini mendasari bahwa urgensi permasalahan ini memerlukan solusi dan tindakan yang konkrit demi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat selama ini, khususnya masyarakat yang berada di Distrik Mandobo. KATA KUNCI: Kebijakan afirmasi, UNICEF, Distrik Mandobo, Corporate Social Responsibility, Perseroan Terbatas

Page 2 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): PUSKAPSI Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): December 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): June 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): Desember 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): Mei 2021