cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 3 (2026)" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN WARGA KOTA MEDAN (CITIZEN LAWSUIT) ATAS PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA LAPANGAN MERDEKA Deferman Halawa; Hisar Siregar; Roida Nababan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p01

Abstract

Perlindungan cagar budaya merupakan kewajiban konstitusional negara berdasarkan Pasal 32 UUD 1945 yang dielaborasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Namun, stagnasi administratif dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan mengenai batas pertanggungjawaban negara atas ketidakbertindakan. Gugatan Warga Kota Medan terhadap perlindungan Lapangan Merdeka dalam Putusan PN Medan Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan menjadi relevan untuk menguji implementasi norma tersebut sekaligus efektivitas mekanisme citizen lawsuit. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi ketentuan perlindungan cagar budaya dan pertimbangan hukum hakim dalam menilai kelalaian pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hakim tidak menguraikan norma UU No. 11 Tahun 2010 secara eksplisit, pertimbangannya mencerminkan internalisasi kewajiban aktif pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 31, Pasal 44, dan Pasal 95. Putusan ini memperluas doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dengan mengakui ketidakbertindakan administratif sebagai dasar pertanggungjawaban, sehingga menegaskan pentingnya penguatan doktrin tanggung jawab negara dalam perlindungan kepentingan publik. The protection of cultural heritage is a constitutional obligation of the state based on Article 32 of the 1945 Constitution which is elaborated in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. However, administrative stagnation in its implementation raises questions about the limits of state accountability for inaction. The lawsuit by Medan City residents against the protection of the Merdeka Field in the Medan District Court Decision Number 756/Pdt.G/2020/PN Medan is relevant to test the implementation of the norm as well as the effectiveness of the citizen lawsuit mechanism. This study aims to analyze the application of cultural heritage protection provisions and judges' legal considerations in assessing the negligence of local governments. This research is a normative legal research with a legislative and case approach. The results of the study show that although the judge did not explicitly outline the norms of Law No. 11 of 2010, his considerations reflected the internalization of the active obligations of local governments as stipulated in Article 5, Article 31, Article 44, and Article 95. This ruling expands the doctrine of unlawful acts by the ruler by recognizing administrative inaction as the basis for accountability, thus emphasizing the importance of strengthening the doctrine of state responsibility in protecting the public interest.
PELECEHAN SEKSUAL SESAMA PEKERJA TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN MAJIKAN DAN UPAYA HUKUMNYA? Cut Aulia Zahra Rahayu; Widodo Ramadhana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik serta pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga perempuan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak korban atas rasa aman dan martabat manusia. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Majikan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum perdata apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik. Korban dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian baik secara material maupun immaterial sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. This study aims to analyze the form of legal protection for female domestic workers who become victims of sexual harassment in the domestic work environment and the civil liability of employers for such acts. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through a literature study of various laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results show that sexual harassment against female domestic workers constitutes an unlawful act that violates the victim's right to security and human dignity. In this case, the perpetrator may be held liable to provide compensation to the victim. Employers may also be held civilly liable if negligence in supervision is proven, which allows sexual harassment to occur in the domestic work environment. Victims may pursue legal remedies through civil lawsuits to obtain compensation, both material and immaterial, as a form of recovery for the losses suffered.
INDONESIA’S LEGAL PROTECTION AGAINST BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT RISKS: ANALYSING THE GLOBAL PERSPECTIVE ON CRYPTOCURRENCY REGULATION Ariella, Audrey Davita; Yusuf, Danisha Vanya; Dwi Atmaja, Bima Kumara
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p03

Abstract

The current article examines Indonesia’s legal protection through current national regulations and its sufficiency against inherent risks of blockchain technology development, especially crytocurrency, by comparing them to other regulatory approaches around the globe. The lightning-speed of cryptocurrency’s growth as a digital asset has created both economic opportunities yet legal issues, including the commonality of fraud, scams, and “rug pulls” due to inadequate consumer protection. As such, it is of no surprise that effective regulations are becoming a more combmon need. The research method applied is one of the normative legal research, implementing statute and case approaches. Primary legal materials include statutory regulations governing cryptocurrency in Indonesia, while secondary materials consist of academic literature, journal articles, and comparative regulatory studies from other jurisdictions. While Indonesia only recognized cryptocurrency as a digital, tradable asset rather than a legal tender, this function may still bring forth issues in the future as cryptocurrency is inherently decentralized. A contrario, regulatory frameworks implemented in jurisdictions such as the European Union, the United States, and Japan do recognize cryptocurrency as a legal tender and thus should face more issues. Yet, with effective strengthening of their legal framework, it may serve Indonesia to heed and take reference of those systems. In particular, Japan’s licensing-based supervisory model could perhaps offer a relevant approach for improving legal protection and enhancing regulatory oversight in Indonesia’s cryptocurrency ecosystem.
ANALISIS YURIDIS PENGANGKUTAN ILEGAL BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IJIN Gabe Putra Lumban Batu; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p04

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan tepat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Banta Rahmadsyah terbukti melakukan pengangkutan ilegal 1.300 liter BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal untuk pembelian menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu dan memerintahkan pengangkutan untuk dialihkan ke lokasi pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan hukum telah memenuhi sistem pembuktian negatif dengan menggunakan keterangan 7 saksi, keterangan ahli, bukti laboratorium, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Penelitian mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk mudahnya jual-beli surat rekomendasi, tidak adanya verifikasi identitas pembeli, dan keterlibatan oknum aparat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan tepat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Banta Rahmadsyah terbukti melakukan pengangkutan ilegal 1.300 liter BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal untuk pembelian menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu dan memerintahkan pengangkutan untuk dialihkan ke lokasi pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan hukum telah memenuhi sistem pembuktian negatif dengan menggunakan keterangan 7 saksi, keterangan ahli, bukti laboratorium, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Penelitian mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk mudahnya jual-beli surat rekomendasi, tidak adanya verifikasi identitas pembeli, dan keterlibatan oknum aparat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUMNYA ? Iin Hot Prinauli Purba; Laura Katrine Carolina Togatorop
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p05

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikis korban, khususnya perempuan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 275/pid.sus/2022/pn sby serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui penerapan pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Namun, perlindungan hukum tersebut masih bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak-hak korban seperti rehabilitasi psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Domestic violence is a form of human rights violation that causes physical and psychological suffering for victims, especially women. The State has provided legal protection through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, legal protection for victims has not been fully implemented optimally. This study aims to analyze the legal protection of victims of domestic violence in the Decision of the Surabaya District Court Number 275/Pid.Sus/2022/PN Sby and to examine the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for victims has been carried out through the application of Articles 44 and 45 of Law Number 23 of 2004 by imposing criminal sanctions on the perpetrator. However, such legal protection remains repressive in nature because it focuses mainly on punishing the perpetrator and does not fully ensure the fulfillment of victims’ rights such as psychological rehabilitation, continuous protection, and restitution. Therefore, law enforcement authorities are expected not only to punish offenders but also to guarantee comprehensive protection and recovery for victims in accordance with the objectives of the Law on the Elimination of Domestic Violence.
PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN Panri Tulus Harapan Hutagaol; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p07

Abstract

Implementasi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan kerap menimbulkan perdebatan karena norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak menghadirkan parameter yang tegas terkait makna "pembuktian secara sederhana". Kekaburan norma iini membuka ruang interprestasi yang beragam di kalangan Hakim, sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan dan mengancam kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis pengaturan dan konsep asas pembuktian sederhana serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Metodologi penelitian yuridis normatif diimplementasikan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, pembuktian sederhana menitikberatkan pada terpenuhinya dua syarat mutlak, yakni terdapat minimal 2 kreditur beserta satu utang yang sudah jatuh tempo sekaligus bisa ditagih, tanpa perlu memasuki pokok sengketa yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, interpretasi atas syarat ini masih cair sehingga berpotensi disalahgunakan. Meskipun demikian, dalam perkara a quo, asas tersebut dinilai sudah diterapkan Majelis Hakim secara tepat dan konsisten dengan semangat norma. Putusan ini menegaskan bahwa selama unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) terpenuhi dan terbukti secara sederhana, alhasil permohonan pailit haruslah dikabulkan. Hal ini mengukuhkan fungsi kepailitan sebagai mekanisme eksekusi kolektif (paritas creditorium) yang menjamin pembagian harta secara proporsional, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para kreditur. The application of the simple proof principle in bankruptcy cases often sparks debate because the norm in Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 does not provide explicit parameters regarding the meaning of "simple proof". This normative ambiguity opens up room for diverse interpretations among judges, potentially leading to a disparity in verdicts and threatening legal certainly for the parties involved. This research aims to analyze the regulation and concept of the simple proof principle and examines its application in judicial practice, specifically in Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach. The study’s findings indicate that, normatively, simple proof focuces on the fulfillment of two absolute requirements, the existence of at least two creditors and payable, without needing to delve into complex subject matter disputes. However, in practice, the interpretation of these requirements remains fluid, creating potential for misuse. Nevertheless, in the a quo case, the Panel of Judges was deemed to have applied this principle appropriately and consistently with the spirit of the norm. This decision affirms that as long as the elements of Article 2 paragraph (1) are fulfilled and simply proven, a bankruptcy petition must be granted. This reinforces the function of bankruptcy as a collective execution mechanism (paritas creditorium) that ensures the proportional distribution of assets, while also providing protection and equitable legal certainty for creditors.   
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ikbal Ikbal; Gabriella Almasari Datuan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p06

Abstract

  Lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal dalam keseimbangan yang harmonis. Jaminan atas kondisi tersebut menegaskan hak setiap individu untuk menuntut peran negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam mewujudkan serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. ABSTRACT A good, healthy, and sustainable environment is a condition that enables humans to thrive optimally in a state of harmonious balance. The guarantee of such conditions affirms every individual’s right to demand that the state play a role in preserving and improving environmental quality, which simultaneously constitutes the government’s obligation to realize and maintain a sustainable environment. Although the recognition of Human Rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of their protection and enforcement still faces various challenges, including unresolved cases of human rights violations in the environmental sector. Therefore, this study aims to formulate an appropriate concept to support the realization of a good, healthy, and sustainable environment in line with human rights principles for the people of Central Sulawesi Province.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)