Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan diterbitkan oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana secara berkala tiga kali setahun. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum Kenotariatan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Kenotariatan dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen, serta peneliti yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah dalam bidang Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria (Pertanahan) dan Hukum Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Terkait Notaris/PPAT; Cyber Notary; Hukum Perdata; Hukum Perusahaan; Hukum Jaminan dan Perbankan; Hukum Bisnis; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Kepariwisataan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik;
Articles
30 Documents
<![CDATA[Autensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Sempurna Dalam Mencapai Vis-Probandi Dari Perspektif Asas Kesesuaian ]]>
<![CDATA[I Kadek Mahardika Rangga Dhinata]]>;
<![CDATA[I Made Walesa Putra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p12
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait keautentikan akta PPAT dalam konteks kekuatan pembuktian (vis probandi), yang timbul akibat ketidaksesuaian antara Pasal 1868 KUHPerdata dan PP No. 24 Tahun 2016. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis, kajian ini menyoroti kekaburan norma mengenai status akta PPAT sebagai akta otentik. Adapun hasil penelitian ini bahwa Akta PPAT memiliki kedudukan sebagai akta otentik yang memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata, meskipun bentuknya diatur melalui peraturan di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri/Kepala BPN, berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, akta ini berfungsi sebagai alat bukti otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (vis probandi) dalam hukum tanah nasional, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk memastikan kesesuaian dengan asas dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diperlukan rekonstruksi norma terkait akta PPAT agar kedudukannya setara dengan akta notaris yang telah diatur jelas dalam undang-undang. Penyelarasan ini penting untuk menghindari kekaburan norma dan memperkuat perlindungan hukum atas hak-hak tanah dalam sistem hukum nasional.]]>
<![CDATA[Pembuktian Akta Perjanjian Yang Terdapat Substansi Nominee Berkaitan Dengan Penguasaan Hak Milik ]]>
<![CDATA[Anak Agung Gede Kresna Dalem]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p6
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai suatu perjanjian nominee dalam peralihan hak militk atas tanah yang dilakukan oleh WNA. Tujuan dilakukan suatu penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian akta yang terdapat suatu unsur nominee dalam melakukan penguasaan hak milik atas tanah tersebut. Metode normatif dengan titik focus kepada undang-undang menjadi landasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian merupakan pembuktian akta perjanjian yang terdapat substansi nominee terkait dengan penguasaan hak milik atas tanah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan terdapat perbuatan melawan hukum, serta tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian bersubstansi nominee dalam penguasaan hak milik atas tanah merupakan tanggungjawab hukum berdasarkan kode etik notaris, tanggungjawab hukum pidana, serta tanggungjawab secara administrasi yakni pemberhentian sementara ataupun pemberhentian secara tidak hormat.]]>
<![CDATA[Peranan Jaksa dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Terhadap Perjanjian Kredit Notaris oleh Nasabah Bank BRI cabang Bitung ]]>
<![CDATA[Leony Ghuusbertha Marpaung]]>;
<![CDATA[Kadek Agus Sudiarawan]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p1
<![CDATA[Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah dan untuk menganalisis peranan jaksa saat menangani penyelesaian kredit bermasalah pada Perjanjian Kredit Perbankan yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang diterapkan bersifat empiris, mengingat pengamatan dilakukan terhadap penerapan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat. Berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis maka ditemukan hasil bahwa dalam praktiknya kredit bermasalah tidak dapat dihindari dalam hal ini pihak bank menempuh beragam upaya penyelamatan, termasuk menjalin kemitraan dengan institusi hukum seperti Kejaksaan. Dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak maka proses pembuatan perjanjian kredit melibatkan Notaris. Saat menghadapi kredit bermasalah antara nasabah Bank BRI Cabang Bitung dengan pihak bank, jaksa pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara mengambil langkah penyelesaian melalui jalur non-pengadilan dengan mengutamakan pendekatan negosiasi dimana jaksa berperan sebagai penghubung antara pemberi dan penerima kredit. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, data menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati. Ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh dua faktor utama: kebangkrutan usaha akibat situasi pandemi COVID-19 serta persoalan pribadi seperti meninggalnya pihak yang bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[TATA CARA PEMBUATAN DAN KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS (STUDI PADA KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN AKTA AUTENTIK NOTARIS DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Apsari Hadi]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Ratna Artha Windari]]>;
<![CDATA[Ni Putu Ega Parwati]]>;
<![CDATA[Nastiti Lestari]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p2
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan dan keabsahan tanda tangan elektronik akta autentik oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan wawancara dengan notaris serta masyarakat di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah diperbarui, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan masih rendah. Budaya lokal yang lebih mengutamakan kesatuan ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat terhadap perjanjian ini. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan antara notaris dan Pegawai Pencatat Perkawinan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya peran notaris dalam memberikan pemahaman hukum serta memastikan bahwa akta perjanjian perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat melindungi kepentingan pasangan suami istri, terutama dalam hal kepemilikan harta dan tanggung jawab keuangan. Regulasi yang lebih jelas terkait pencatatan dan publikasi perjanjian perkawinan diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum di masa depan.]]>
<![CDATA[Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Akibat Terjadinya Perkawinan Campuran ]]>
<![CDATA[Aditya Putera Ardhana]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Yoga Raditya]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 02 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p11
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah yang timbul dari pe`rkawinan campuran. Pe`ne`litian ini me`nggunakan pe`ne`litian hukum normatif de`ngan me`ne`liti Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pe`rkawinan me`nggunakan pe`nde`katan pe`rundang-undangan dan konse`ptual te`rkait hak ke`pe`milikan tanah. Sumber hukum yang digunakan me`ncakup sumbe`r prime`r, se`kunde`r, dan te`rsie`r yang re`le`van de`ngan masalah yang dite`liti, de`ngan hasil yang dinilai se`cara kualitatif dalam format de`skriptif. Hasil penelitian menunjukkan pe`raturan yang me`ngatur hak ke`pe`milikan tanah bagi warga ne`gara Indone`sia yang me`nikah de`ngan warga ne`gara asing me`wajibkan pe`ngalihan ke`pe`milikan, me`larang warga ne`gara asing untuk me`miliki tanah. Ole`h kare`na itu, tanah te`rse`but harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah te`rse`but akan ke`mbali me`njadi milik publik. Akibatnya, pe`rjanjian pranikah sangat pe`nting untuk me`nce`gah konve`rsi prope`rti yang dimiliki se`cara individu me`njadi prope`rti be`rsama setelah menikah. Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, kepemilikan harus disampaikan.]]>
<![CDATA[Sifat Autentik Suatu Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan terhadap Proses Takeover Kredit Bank ]]>
<![CDATA[Gede Agung Dharma Mahadita]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p14
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keautentikan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam proses takeover kredit bank dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan yang fokus mengkaji UU Perbankan, UU Hak Tanggungan serta menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan konsep SKMHT. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa sifat autentik akta SKMHT yang dibuat berdasarkan bukti pelunasan dan permohonan surat roya dalam take over kredit bank atas jaminan yang masih dibebani Hak Tanggungan adalah sah atau tetap autentik sepanjang dalam prosesnya didahului dengan pengecekan sertifikat terlebih dahulu. Akibat hukum apabila tidak dilakukan pengecekan sertifikat adalah menyebabkan pembebanan SKMHT ini menjadi suatu bentuk pelanggaran hukum yang berakibat pada adanya kecacatan hukum yang akan mendegradasi keautentikan akta notaris dan menyebabkan SKMHT sebagai perjanjian accessoir-nya menjadi tidak sah.]]>
<![CDATA[Pengaturan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris dalam Penggunaan Media Sosial ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Krisna Pratama]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p7
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui kesesuaian antara Kode Etik Notaris dan kewajiban serta larangan UU ITE bagi Notaris yang mengunggah konten penyuluhan hukum di media sosial dan kepastian hukum atas ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Jabatan Notaris serta menggunakan suatu pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penyuluhan hukum oleh notaris melalui sarana media sosial belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut Notaris turut menyelipkan unsur promosi diri, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris. Akibat hukum notaris yang melakukan promosi dengan dalih penyuluhan hukum melalui media sosial notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, peringatan keras, pemeberhentian sebagai notaris dalam melakukan jabatannya.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum atas Ketiadaan Penerjemah Resmi dalam Pembuatan Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani Jelantik]]>;
<![CDATA[I Nyoman Bagiastra]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p9
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk mengetahui validitas akta yang dibuat tanpa melibatkan penerjemah resmi serta aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak atas ketiadaan penerjemah resmi. Dalam penelitian ini diterapkan metode yurids normatif yang berorientasi pada analisis regulasi terkait permasalahan yang diteliti, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penggunaan penerjemah tidak resmi dapat mengancam validitas akta notaris yang kedudukannya terbatas sebagai akta dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta notaris yang tidak menghadirkan penerjemah resmi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan pada dampak yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut secara perdata yaitu berupa ganti kerugian serta pertanggungjawaban secara administratif yaitu teguran lisan hingga pemberhentian notaris.]]>
<![CDATA[Kepailitan PT. Sritex: Tanggung Jawab Pengurus, Notaris, dan Pemenuhan Hak Buruh ]]>
<![CDATA[Farah Nizrina Aulia]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p6
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepailitan PT. Sritex dalam perspektif hukum perusahaan dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada dua aspek: (1) tanggung jawab hukum direksi atas keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian perusahaan; (2) keterlibatan peran notaris dalam kepailitan suatu perusahan dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak normatif buruh dalam proses kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan fungsi manajerial. Notaris juga memiliki peran untuk memberikan nasihat hukum terhadap kemampuan debitor dalam melakukan restrukturisasi di saat kepailitan mengancam kondisi perusahaan debitor. Sementara itu, karyawan PT. Sritex yang mengalami ketidakpastian pemenuhan hak normatif meskipun secara hukum memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perusahaan, profesi hukum (notaris), dan hukum ketenagakerjaan diperlukan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum dalam kasus kepailitan perusahaan.]]>
<![CDATA[Urgensi Pembatasan Kewenangan Notaris Pengganti dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi ]]>
<![CDATA[Tirza Sharonly Magdaline]]>;
<![CDATA[Aminah Aminah]]>
<![CDATA[ Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol. 10 No. 03 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i03.p2
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris pengganti yang menggantikan NPAK dalam pembuatan akta pendirian koperasi dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta urgensi diperlukannya pengaturan tentang pembatasan kewenangan bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK. Metode dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil kajian penelitian ini bahwa secara umum, notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama dengan notaris (Pasal 15 UUJN). Namun, secara khusus tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan ataupun syarat bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK dalam hal pembuatan akta pendirian koperasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa adanya konflik norma antara UUJN dan Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 jo. Kemenkop UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Sehingga pembatasan kewenangan bagi notaris pengganti yang menggantikan NPAK dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang akan mendirikan koperasi. Langkah tersebut merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi kesalahan atau kelalaian dari notaris pengganti.]]>
