Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)
Tujuan: Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) bertujuan menjadi wadah ilmiah nasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, mahasiswa, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan untuk mendiseminasikan hasil penelitian, kajian konseptual, dan praktik terbaik di bidang pariwisata dan kewirausahaan. SNPK mendorong pertukaran gagasan inovatif yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, transformasi digital, serta peningkatan daya saing destinasi dan bisnis, khususnya dalam konteks Indonesia dan kawasan berkembang. Selain itu, SNPK bertujuan memperkuat kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor guna menghasilkan rekomendasi kebijakan, model pemberdayaan masyarakat, serta solusi aplikatif yang relevan dengan tantangan aktual industri pariwisata dan kewirausahaan di era digital dan ekonomi berkelanjutan. Scope: Proceeding SNPK menerima artikel hasil penelitian empiris, kajian konseptual, studi kasus, maupun laporan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tema besar pariwisata dan kewirausahaan, meliputi namun tidak terbatas pada bidang-bidang berikut: 1. Bidang Pariwisata (Pariwisata berkelanjutan dan pengembangan destinasi, Pariwisata budaya, heritage, dan berbasis komunitas, Pariwisata gastronomi dan kuliner lokal, Ekonomi kreatif berbasis pariwisata, Smart tourism dan transformasi digital pariwisata, Pengalaman wisata, kepuasan, dan loyalitas wisatawan, Branding destinasi dan komunikasi pemasaran pariwisata, Kebijakan pariwisata dan tata kelola destinasi, Pariwisata halal dan pariwisata inklusif) 2. Bidang Kewirausahaan dan UMKM (Kewirausahaan dan inovasi bisnis, Literasi keuangan dan manajemen keuangan UMKM, Digital marketing, e-commerce, dan adopsi teknologi UMKM, Inovasi produk dan pengembangan model bisnis, Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, Green entrepreneurship dan ekonomi berkelanjutan, Keuangan inklusif dan akses pembiayaan usaha, Perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Kolaborasi multipihak dalam penguatan ekosistem wirausaha 3. Bidang Pendukung (Komunikasi bisnis dan pemasaran, Manajemen sumber daya manusia, Akuntansi dan keuangan bisnis) 4. Bidang Hukum (Hukum bisnis dan perlindungan konsumen, Regulasi UMKM dan pariwisata, Hak kekayaan intelektual produk kreatif, Legalitas usaha dan perizinan, Hukum lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, Kebijakan publik terkait pariwisata dan kewirausahaan) 5. Bidang Teknik dan Rekayasa (Teknologi tepat guna untuk UMKM dan pariwisata, Rekayasa infrastruktur pariwisata, Sistem informasi dan aplikasi digital bisnis, Smart city/smart village pendukung destinasi wisata, Teknologi pangan dan pengolahan hasil lokal, Rekayasa lingkungan dan pengelolaan limbah usaha) 6. Bidang Kesehatan (Kesehatan masyarakat dalam kawasan wisata, Keamanan pangan dan higienitas produk UMKM, Wellness tourism dan health tourism, Sanitasi lingkungan destinasi, Edukasi kesehatan berbasis komunitas, Kesiapsiagaan kesehatan dalam industri pariwisata) dan lain lain
Articles
486 Documents
<![CDATA[ANALISIS TIMBULAN DAN KOMPOSISI SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN SNI 3964-2025 DI KELURAHAN KLENDER, KECAMATAN DUREN SAWIT, JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Daffa’ Mu’ayyad Fawwaz]]>;
<![CDATA[Bayu Dwi Fachruzy]]>;
<![CDATA[Riko Arifian]]>;
<![CDATA[Muhamad Ulul Akhlam]]>;
<![CDATA[Andre Yansya]]>;
<![CDATA[Muhamad Fahmi Akbar]]>;
<![CDATA[Renold Ramadhan Putra]]>;
<![CDATA[Evelyne Hanaseta]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.551
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis timbulan dan komposisi sampah rumah tangga berdasarkan SNI 3964:2025 di RT. 05 RW. 03, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penentuan jumlah sampling dilakukan menggunakan rumus alternatif 2 SNI 3964:2025 dengan jumlah penduduk 89.900 jiwa, sehingga diperoleh 4 kepala keluarga (KK) sebagai sampel. Pengambilan data primer dilakukan selama 8 hari berturut-turut terhadap 4 kepala keluarga yang mewakili kelas ekonomi atas (1 KK), menengah (2 KK), dan bawah (1 KK). Metode yang digunakan adalah pengukuran timbulan sampah dengan teknik berat sesuai SNI 3964:2025, termasuk perhitungan rata-rata timbulan per kelas ekonomi dan total timbulan sampah di sumber. Hasil penelitian menunjukkan total timbulan sampah untuk sumber rumah tangga sebesar 6,82 kg/hari. Komposisi sampah didominasi oleh sampah makanan (35,03 %), plastik (28,39 %), kertas/karton/kardus (13,44 %), dan Nappies (13,49 %).]]>
<![CDATA[KEDAULATAN DIGITAL DAN HARMONISASI HUKUM SIBER DI ASEAN PASCA PEMBENTUKAN ASEAN DIGITAL ECONOMY FRAMEWORK AGREEMENT ]]>
<![CDATA[Putri Ramadhanti]]>;
<![CDATA[Prilia Diva Nazwatin]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.552
<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan melampaui USD 300 miliar pada tahun 2024 mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat integrasi digital kawasan. ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) dibentuk sebagai framework agreement yang menetapkan komitmen negara anggota untuk menyelaraskan regulasi digital sesuai asas pacta sunt servanda dan konsekuensi consent to be bound. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa perbedaan pendekatan terhadap kedaulatan digital, keragaman sistem hukum siber, dan ketimpangan kapasitas regulatif antarnegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara kedaulatan digital dan harmonisasi hukum siber dalam perspektif Hukum Perjanjian Internasional. Sejalan dengan itu, kawasan Asia Tengga mengalami transformasi digital yang pesat dengan pertumbuhan e-commerce lintas batas yang signifikan, namun masih menghadapi fragmentasi regulasi dan ketimpangan insfrastruktur digital antar ASEAN yang menghambat integrasi ekonomi digital secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DEFA berpotensi menjadi mekanisme koordinasi hukum siber kawasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan negara menyeimbangkan kedaulatan digital dengan kewajiban harmonisasi sebagai konsekuensi perjanjian internasional. Konsep shared digital sovereignty dipandang relevan sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan tersebut, serta di dukung oleh upaya penguatan infrastruktur, logistik, Dan keamanan siber di kawasan ASEAN.]]>
<![CDATA[PERAN INOVASI PRODUK DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING STROBERI LOKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PRODUK DESA LEBAKMUNCANG CIWIDEY ]]>
<![CDATA[Nafisah Yuliani]]>;
<![CDATA[Diah Pramestari]]>;
<![CDATA[I Gede Agus Suwartane]]>;
<![CDATA[Nana Trisnawati]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.553
<![CDATA[Desa Lebakmuncang, Ciwidey, Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra produksi stroberi di Jawa Barat yang menghadapi permasalahan ketergantungan pada penjualan buah segar dengan umur simpan singkat dan fluktuasi harga yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing stroberi lokal melalui diversifikasi produk serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) dengan survei kuesioner terstruktur kepada 15 responden pelaku UMKM stroberi, didukung wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan minat diversifikasi berada pada kategori sangat baik (77,08%), manfaat dan dampak diversifikasi sangat baik (84,58%), faktor pendukung dan penghambat dalam kategori baik (72,5%), serta faktor penentu strategi diversifikasi dalam kategori baik (71,6%). Inovasi produk terbukti mampu meningkatkan nilai jual stroberi hingga 2–3 kali lipat dibandingkan penjualan buah segar. Faktor-faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan bahan baku, antusiasme masyarakat, dukungan kelompok tani, dan permintaan pasar dari wisatawan. Diversifikasi produk stroberi melalui inovasi merupakan strategi krusial dalam pengembangan agroindustri yang berkelanjutan di pedesaan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN EKOSISTEM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PADA SEKTOR EKONOMI KREATIF DAERAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045 ]]>
<![CDATA[Febri Noor Hediati]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.555
<![CDATA[Pada Ekosistem kekayaan intelektual memiliki peran strategis untuk mendorong lahirnya sebuah inovasi yang dituangkan kedalam bentuk kreatifitas. Ekosistem tersebut dijadikan sebuah siklus yang berkelanjutan yang menggabungkan komponen pokok utama yaitu menciptakan kreasi dalam bentuk kreatifitas, proteksi perlindungan hukumnya dan utilisasi atas produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan. Ketiga komponen pokok utama tersebut mendorong lahirnya wirausahawan-wirausahawan kreatif yang memiliki daya saing, melindungi karya karya kreatif sehingga memiliki hak eksklusif sehingga mempunyai nilai, dan melibatkan kolaborasi oleh pencipta, akademisi, pemerintah dan industri kreatif. Penelitian ini dilatarbelakangi lemahnya penguatan ekosistem kekayaan intelektual dimana masih minimnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas industri sebagai dasar mengembangkan ekonomi kreatif daerah menuju Indonesia emas 2045. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini antara lain implementasi pada ekosistem kekayaan Intelektual dengan melakukan literasi terkait Kekayaan Intelektual, perlindungan hukumnya, komersialisasi atas produk yang berbasis kekayaan intelektual, pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual, penegakan hukum dan kolaborasi dari berbagai sektor. Upaya pengembangan kewirausahaan sektor ekonomi kreatif daerah yang dibagi menjadi sektor unggulan dan sub sektor potensial. Adapun upaya mengembangkan ekonomi kreatif daerah dengan dibentuk komite ekonomi kreatif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ATAS PEMUNGUTAN BEA DAN CUKAI TERHADAP BARANG BAWAAN PRIBADI (PERSONAL USE) BANDARA SOEKARNO-HATTA ]]>
<![CDATA[Sifa Silvia Amalia]]>;
<![CDATA[Liza Marina]]>;
<![CDATA[Fahririn]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.557
<![CDATA[Pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kerap menimbulkan dinamika terkait kepastian dan jaminan hak-hak warga negara. Permasalahan utama bersumber pada kekaburan norma mengenai kriteria barang pribadi (personal use) serta tingginya diskresi pejabat kepabeanan dalam menetapkan nilai pabean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penumpang secara umum dalam pelaksanaan pengawasan kepabeanan, serta merumuskan upaya-upaya hukum yang progresif sebagai solusi atas sengketa yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perlindungan hukum bagi penumpang saat ini belum optimal, mengingat mekanisme keberatan yang bermuara pada Pengadilan Pajak dinilai tidak proporsional dan tidak efisien untuk sengketa barang bawaan. Sebagai upaya penyelesaian dan wujud perlindungan hukum yang komprehensif, artikel ini menawarkan solusi berupa rekonstruksi regulasi melalui adopsi parameter objektif World Customs Organization (WCO) untuk mendefinisikan personal use, pembatasan diskresi penaksiran harga berbasis Big Data, serta pembentukan panel penyelesaian sengketa administratif kilat (fast-track adjudication) di kawasan bandara.]]>
<![CDATA[PERAN KONFERENSI TINGKAT TINGGI JEPANG-INDIA 2025 SEBAGAI SOLUSI KEKURANGAN TENAGA KERJA DI JEPANG ]]>
<![CDATA[Burhan Jandu Alkausyar]]>;
<![CDATA[Naura Cinta Darjono]]>;
<![CDATA[Rahmi Erwin]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.558
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji Konferensi Tingkat Tinggi Jepang–India 2025 sebagai salah satu respons utama Jepang terhadap krisis demografi berupa penurunan angka kelahiran dan peningkatan populasi lansia yang memicu kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor strategis. Melalui kesepakatan pertukaran hingga 500.000 orang dan penempatan sekitar 50.000 tenaga terampil India, kerja sama ini diposisikan untuk menopang kebutuhan ekonomi dan struktur pasar kerja Jepang di tengah perubahan komposisi penduduk. Dengan menggunakan perspektif sosiologi, khususnya terkait homogenitas budaya dan integrasi sosial, tulisan ini menganalisis bagaimana ideologi tan’itsu minzoku, narasi “Japanese First”, serta konsep tabunka kyousei membentuk penerimaan dan resistensi masyarakat terhadap masuknya pekerja asing, terutama dari India. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisa sosial-budaya, kebijakan imigrasi, serta pandangan buruk masyarakat jepang terhadap imigran India. Hasil kajian menunjukkan bahwa KTT Jepang–India 2025 berada di persimpangan antara kebutuhan ekonomi yang mendesak dan ketegangan sosial-budaya, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat Jepang mengelola dampak demografis, memperbaiki mekanisme integrasi sosial, dan menegosiasikan ulang identitas kolektif di tengah meningkatnya keberagaman.]]>
<![CDATA[DARI REGULASI KE REFORMASI: MENINJAU ULANG KEBIJAKAN HUKUM PARIWISATA DAERAH DALAM ERA DIGITAL, KREATIF, DAN BERKELANJUTAN ]]>
<![CDATA[Andriana]]>;
<![CDATA[Dessy Sunarsi]]>;
<![CDATA[Liza Marina]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.559
<![CDATA[Perkembangan pariwisata global menunjukkan pergeseran menuju paradigma digital, kreatif, dan berkelanjutan yang menuntut penyesuaian kebijakan hukum di tingkat daerah. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini semakin relevan seiring penguatan kebijakan nasional yang menempatkan pariwisata sebagai ekosistem terintegrasi berbasis inovasi dan kewirausahaan lokal. Namun, banyak regulasi daerah masih berbasis pendekatan administratif konvensional sehingga kurang adaptif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pengaturan, implementasi, serta dampak kebijakan hukum pariwisata daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kebijakan hukum yang didukung studi literatur terhadap peraturan dan kajian akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang dikaji memiliki karakter progresif secara normatif, namun masih lemah dalam aspek kepastian hukum, harmonisasi kewenangan, dan teknik legislasi. Pada aspek implementasi, ditemukan kesenjangan antara norma dan praktik akibat keterbatasan kapasitas institusional serta beban kepatuhan pelaku usaha. Dari sisi dampak, regulasi memberikan peluang penguatan branding dan ekonomi lokal, tetapi juga menimbulkan risiko multitafsir dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi kebijakan menuju model regulasi yang responsif, adaptif, dan terintegrasi dengan ekosistem pariwisata digital dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pariwisata daerah berbasis integrasi digitalisasi, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT DAN TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN DI PANTAI LOANG BALOQ KOTA MATARAM ]]>
<![CDATA[Muhamad Sayuti]]>;
<![CDATA[Mimi Cahayani]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.560
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pariwisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal serta menilai tingkat kepuasan wisatawan di Pantai Loang Baloq, Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengurus Pokdarwis, pelaku usaha, wisatawan, dan pemerintah kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat melalui terbukanya peluang usaha di sektor informal seperti kuliner, penyewaan, dan jasa lainnya. Namun, kontribusi tersebut masih bersifat fluktuatif tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Tingkat kepuasan wisatawan tergolong sedang, dengan keunggulan pada aspek panorama, suasana, dan keramahan masyarakat, namun masih terdapat kekurangan pada fasilitas publik seperti kebersihan toilet, tempat sampah, dan penerangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan fasilitas, penguatan kapasitas masyarakat, serta koordinasi antar-stakeholder untuk mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[KESESUAIAN PERSYARATAN KESEHATAN KERJA (TES BUTA WARNA) DENGAN PRINSIP NON-DISKRIMINASI HAM DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ikhwanul Ichsan Rasjid]]>;
<![CDATA[Husin Lutfi]]>;
<![CDATA[Muhammad Hikmal Suherlan]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.561
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji fenomena diskriminasi sistemik terhadap penderita buta warna parsial dalam persyaratan rekrutmen kerja di Indonesia yang mensyaratkan "bebas buta warna total maupun parsial" secara absolut. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis konstitusional dan HAM internasional, penelitian menemukan ketegangan normatif antara Permenkes No. 52 Tahun 2019 dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2), serta disharmoni dengan ICCPR, CRPD, dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Praktik ini merupakan indirect discrimination dengan disparate impact yang mempengaruhi 7-10% populasi laki-laki usia produktif (10,5 juta orang), menyebabkan kerugian ekonomi Rp 67,4 triliun/tahun. Hasil uji proporsionalitas menunjukkan tes Ishihara tidak relevan untuk 78,4% pekerjaan non-visual. Indonesia tertinggal dibanding ASEAN dalam risk-based testing. Direkomendasikan reformasi melalui 3-tier risk classification, revisi Permenkes, Job Accommodation Plan wajib, dan Presidential Regulation on Inclusive Recruitment Standards untuk paradigma social inclusion.]]>
<![CDATA[KONVERGENSI PARIWISATA, LINGKUNGAN, DAN TRANSFORMASI DIGITAL DI INDONESIA: ANALISIS BIBLIOMETRIK TERHADAP TREN PUBLIKASI DAN AGENDA RISET KONTEMPORER ]]>
<![CDATA[Darma]]>;
<![CDATA[Fadly Yashari Soumena]]>
<![CDATA[ Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Vol. 5 (2026): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Sahid University Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36441/snpk.vol5.2026.562
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konvergensi antara pariwisata, lingkungan, dan transformasi digital di Indonesia melalui pemetaan tren publikasi dan agenda riset kontemporer selama periode 2016–2025. Studi ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan memanfaatkan data publikasi ilmiah yang terindeks dalam basis data akademik bereputasi. Analisis dilakukan terhadap berbagai unit kajian, meliputi dokumen, sumber, penulis, organisasi, dan negara, guna mengidentifikasi struktur pengetahuan, pola kolaborasi, serta perkembangan topik penelitian secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi yang mengkaji keterkaitan antara sektor pariwisata, isu lingkungan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pemetaan bibliometrik mengungkap beberapa klaster tematik utama, antara lain pariwisata berkelanjutan, smart tourism, digitalisasi destinasi wisata, pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, serta peran inovasi digital dalam meningkatkan daya saing pariwisata. Selain itu, analisis juga menunjukkan adanya penguatan jejaring kolaborasi antarpeneliti dan institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional, meskipun kontribusi penelitian masih terpusat pada institusi tertentu. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan sistematis terhadap lanskap keilmuan yang mengintegrasikan pariwisata, lingkungan, dan transformasi digital di Indonesia. Temuan ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian, khususnya terkait integrasi kebijakan, pemanfaatan teknologi yang inklusif, dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang]]>
