Garuda - Garba Rujukan Digital

Tradisi Kaboro Co’i Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme Hukum (Studi Pada Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta, Bima) Ramdhani, M.; Fakhruddin, Fakhruddin; Musataklima, Musataklima
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8213

Abstract: There is a unique tradition in Bima that takes place before a wedding ceremony, known as kaboro co’i. Kaboro co’i is a communal activity in which people help a fellow resident who is about to get married by collecting funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (wedding expenses), with the aim of ensuring the smooth running of the wedding event. This research focuses on the form of the kaboro co’i tradition in Bima's wedding customs and the perspective of legal pluralism theory on this tradition. This study is an empirical legal research using a sociological approach, examining law in relation to social aspects. Data were obtained through interviews and documentation, and then processed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that: (1) The kaboro co’i tradition arises from the awareness of the Bima community, which is characterized by strong kinship and mutual assistance. This tradition provides benefits to families preparing for a wedding, particularly by contributing additional funds for the dowry, bride price, and piti ka’a (non-refundable wedding funds), to support the smooth execution of the ceremony. (2) The tradition reflects values of kinship, mutual cooperation, and customary norms. These values are the foundation for the continued practice of kaboro co’i today. (3) The kaboro co’i tradition is a clear example of strong legal pluralism within the Bima community. In the perspective of John Griffiths’ theory of legal pluralism, law does not originate solely from the state, but can also emerge from the customs and informal rules practiced in daily life. This tradition is based on natural customs followed by the community without state intervention. Therefore, the recognition and protection of customary law are essential for developing an inclusive and contextual legal system.Keywords: Tradition; Kaboro Co’i; Legal Pluralism.Abstrak: Terdapat tradisi yang unik di Bima sebelum dilaksanakannya pernikahan, yaitu tradisi kaboro co’i. Kaboro co’i merupakan kegiatan masyarakat untuk membantu salah seorang warga yang akan melaksanakan pernikahan guna mengumpulkan uang mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang untuk biaya pernikahan), yang bertujuan memperlancar keberlangsungan acara perkawinan. Penelitian ini menyoroti bentuk tradisi kaboro co’i dalam perkawinan masyarakat Bima serta perspektif teori pluralisme hukum terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan aspek sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan 391 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 dokumentasi, kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi kaboro co’i muncul dari kesadaran masyarakat Bima yang identik dengan rasa kekeluargaan yang kuat dan saling membantu satu sama lain. Tradisi ini memberikan manfaat, khususnya bagi keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, berupa tambahan dana untuk mahar, maskawin, dan piti ka’a (uang hangus) guna memperlancar acara perkawinan. (2) Tradisi ini mengandung nilai kekeluargaan/kekerabatan, nilai gotong royong, dan nilai adat istiadat. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar mengapa tradisi kaboro co’i masih dilaksanakan hingga kini. (3) Tradisi kaboro co’i merupakan contoh nyata pluralisme hukum yang kuat dalam masyarakat Bima. Dalam perspektif pluralisme hukum John Griffiths, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dapat lahir dari kebiasaan dan aturan yang dijalankan masyarakat sehari-hari. Tradisi ini muncul atas dasar kebiasaan dan aturan alami masyarakat Bima tanpa intervensi negara. Oleh karena itu, pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan kontekstual.Kata Kunci: Tradisi; Kaboro Co’i; Pluralisme Hukum.

Fenomena Bapak Rumah Tangga Perspektif Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Kasus di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi) Ardian, Dafa Achmad; Hamidah, Tutik; Izzuddin, Ahmad
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7913

Abstract: The phenomenon of “househusbands” has become increasingly relevant in the context of modern family life. This study aims to explain the dynamics of husband-wife relationships in situations where the husband assumes domestic responsibilities while the wife works outside the home, and to analyze this phenomenon through the lens of qirā'ah mubādalah, as conceptualized by Faqihuddin Abdul Kodir. Employing empirical legal research with a phenomenological and sociological approach, this research was conducted in Singotrunan Subdistrict, Banyuwangi District, Indonesia. Primary data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation from four families experiencing this role shift, along with supporting informants such as neighborhood leaders and religious figures. The findings indicate that the shift in roles does not diminish the husband's authority or self-worth within the family. These men still feel valued due to their contributions in childcare, household management, and emotional support for their partners. Wives also feel appreciated and supported in their dual roles as breadwinners and mothers. The relationship is built on mutual understanding, open communication, and shared agreements. Viewed through the framework of qirā'ah mubādalah, these relationships embody principles of justice and gender reciprocity emphasized in progressive Islamic thought. This concept reinterprets spousal roles as complementary and context-based, rather than strictly determined by gender. Thus, the househusband phenomenon is not a deviation, but rather a reflection of adaptive and equitable family dynamics.Keywords: Househusband, Qirā'ah Mubādalah, Spousal Roles, Gender Equality.Abstrak : Fenomena “bapak rumah tangga” menjadi topik yang semakin relevan dalam dinamika kehidupan keluarga modern. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana relasi suami istri terbentuk dalam situasi di mana suami mengambil peran domestik, sementara istri bekerja di ranah publik, serta menganalisis fenomena ini melalui perspektif qirā'ah mubādalah yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi dan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari empat keluarga yang mengalami pembagian peran tersebut, serta informan pendukung seperti ketua RT dan tokoh agama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran ini tidak serta merta mengurangi otoritas atau harga diri suami dalam keluarga. Para suami tetap merasa dihargai karena kontribusi mereka dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional terhadap pasangan. Istri pun merasa didukung secara penuh dalam menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah dan ibu. Relasi keduanya terjalin atas dasar kesalingan, komunikasi terbuka, dan kesepakatan bersama. Dalam kerangka qirā'ah mubādalah, relasi tersebut mencerminkan nilai keadilan dan kesalingan gender yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip Islam progresif. Konsep ini menafsirkan relasi suami istri secara setara, di mana peran dan tanggung jawab tidak ditentukan secara kaku berdasarkan gender, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, fenomena bapak rumah tangga bukanlah bentuk deviasi, melainkan refleksi dari dinamika relasi yang adil dan adaptif.Kata kunci: Bapak Rumah Tangga, Qirā'ah Mubādalah, Relasi Suami Istri, Kesetaraan Gender.

Penerapan Fikih Moderasi Beragama di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Deskriptif di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Mahad Darul Arqam Garut, dan Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis, Jawa Barat) Mustofa, Mustofa; Sadiah, Dewi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9236

Abstracts: This study aims to describe the implementation of Islamic jurisprudence of religious moderation (fiqh al-wasathiyyah) in three Islamic boarding schools in West Java, namely Cipasung Islamic Boarding School in Tasikmalaya, Darul Arqam Islamic Boarding School in Garut, and Miftahul Huda II Bayasari Islamic Boarding School in Ciamis. The study employs a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings show that the objectives of implementing religious moderation in these institutions align with their vision and mission to nurture students with noble character, broad insight, tolerance, patriotism, and a moderate attitude in practicing Islam. The methods applied in Cipasung include lectures, discussions, question-and-answer sessions, seminars, training, and supervision. Darul Arqam Garut employs exemplary behavior, habituation, advice, audiolingual practice, affection, and the reward–punishment system. Meanwhile, Miftahul Huda II Bayasari applies tahfidz (Qur’an memorization), wahdah, jama’, advice, and habituation methods. The results indicate significant behavioral changes among students, reflected in their increased tolerance, respect for others, responsibility, and moderate religious attitudes. Thus, the implementation of fiqh al-wasathiyyah in Islamic boarding schools has proven effective in shaping students’ balanced character between knowledge, faith, and morality.Keywords: Fiqh of Religious Moderation, Islamic Boarding School, Tolerance, Islamic Education, Student Independence. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan fikih moderasi beragama di tiga pondok pesantren di Jawa Barat, yaitu Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya, Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, dan Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan fikih moderasi beragama di ketiga pesantren tersebut sejalan dengan visi dan misi lembaga, yaitu membentuk santri yang berakhlak mulia, berwawasan luas, toleran, cinta tanah air, dan berjiwa moderat. Metode penerapan fikih moderasi beragama di Pondok Pesantren Cipasung meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar, latihan, dan pengawasan. Di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut, metode yang digunakan meliputi keteladanan, pembiasaan, nasihat, audiolingual, kasih sayang, serta reward dan punishment. Sementara itu, di Pondok Pesantren Miftahul Huda II Bayasari Ciamis digunakan metode tahfidz, wahdah, jama’, nasihat, dan pembiasaan. Hasil penerapan menunjukkan adanya perubahan perilaku santri menjadi lebih toleran, saling menghormati, bertanggung jawab, dan moderat dalam beragama. Dengan demikian, penerapan fikih moderasi beragama di lingkungan pesantren terbukti efektif dalam membentuk karakter santri yang seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak.Kata kunci: Fikih Moderasi Beragama, Pondok Pesantren, Toleransi, Pendidikan Islam, Kemandirian Santri.

Reservatisme Madzhab Syafi’i: Dasar Epistemologis, Implikasi & Posibilitas Praktikal Dalam Masalah Darah Istihadzah Sa'adah, Siti Zumrotus; Rahayu, Puji
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7762

Abstracts: The precautionary theory (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) is rarely found in classical fiqh references, although it serves as a fundamental basis in the legal construction of the Shafi'i school, particularly regarding issues of women's blood. However, this theory is suspected to be the reason why several practical rulings within the school appear burdensome. This article aims to examine the epistemological foundation of precautionary theory in the Shafi'i school, analyze its implications for the rulings on women's blood, and evaluate its practical applicability. Using a qualitative method that combines library research and fieldwork, along with an inductive analytical approach, this study explores the precautionary theory and tests its relevance through the lived experiences of women regarding its application in cases of istihāḍah. Data were collected through observation and interviews with 75 female students at three Islamic boarding schools (pesantren). The findings reveal that some Shafi'i rulings based on the precautionary theory appear difficult to apply, such as the ruling on mutaḥayyirah istihāḍah. On the other hand, there are rulings that are relatively easier to implement, such as the obligation to follow step-by-step procedures before prayer for mustaḥāḍah women. These findings indicate the necessity of a contextual approach in applying the precautionary theory, especially in cases involving the complexities of women’s daily lives.Keywords: The precautionary theory in Shafi'i jurisprudence, the principle of precaution, irregular istihāḍah, women’s bleeding.Abstrak: Teori reservatif (al-naẓariyyah al-iḥtiyāṭ) sangat jarang ditemukan dalam referensi fikih klasik, meskipun menjadi landasan utama dalam konstruksi hukum mazhab Syafi’i, khususnya terkait persoalan darah wanita. Namun, teori ini diduga menjadi penyebab mengapa sejumlah hukum praktikal dalam mazhab tersebut terkesan menyulitkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori reservatisme dalam mazhab Syafi’i secara epistemologis, menganalisis implikasinya terhadap hukum darah wanita, serta mengevaluasi kemungkinan penerapannya secara aplikatif. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan lapangan, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini mengeksplorasi teori reservatif dan menguji relevansinya melalui pengalaman perempuan terkait penerapannya pada kasus istihāḍah. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap 75 santri di tiga pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian hukum fikih Syafi’i yang dibangun berdasarkan teori reservatif terkesan sulit diaplikasikan, seperti hukum istihāḍah mutaḥayyirah. Namun, di sisi lain, terdapat pula hukum yang relatif mudah diterapkan, seperti kewajiban menjalankan prosedur langkah-demi-langkah sebelum salat bagi wanita mustaḥāḍah. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kontekstual dalam menerapkan teori reservatif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan dinamika kehidupan perempuan.Kata kunci: teori ihtiyāṭ dalam fikih Syafi’i, prinsip kehati-hatian, istihāḍah tidak beraturan, darah wanita.

Membangun ASN Moderat: Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Menangkal Ekstremisme di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Christianti, Antis Martin; Asnaini, Asnaini
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9381

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam membangun ASN moderat sebagai upaya menangkal ekstremisme di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dilakukan melalui sosialisasi kelembagaan, keteladanan pimpinan, dan pembiasaan budaya kerja yang inklusif. Faktor pendukung internalisasi meliputi komitmen pimpinan, dukungan regulasi pemerintah, serta partisipasi aktif ASN dalam kegiatan pembinaan moderasi. Adapun hambatannya terletak pada rendahnya literasi digital keagamaan dan pengaruh media sosial yang memunculkan polarisasi ideologis. Penelitian ini menawarkan model pembinaan ASN berbasis moderasi maqashidi, yang memadukan nilai-nilai wasathiyah Islam dengan etika profesional ASN untuk mencegah ekstremisme di sektor birokrasi. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori internalisasi nilai moderasi di lembaga pelayanan publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah untuk membangun ASN moderat, humanis, dan adaptif terhadap keberagaman.Kata kunci: Moderasi Beragama, Internalisasi Nilai, ASN Moderat, Ekstremisme, Moderasi Maqashidi. Abstract : This study aims to analyze the process of internalizing religious moderation values in developing moderate civil servants (ASN) as a preventive effort against extremism within the Bengkulu Provincial Health Office. The research applied a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving civil servants within the institution. The findings indicate that the internalization of religious moderation values is implemented through institutional socialization, leadership role modeling, and the habituation of inclusive work culture. Supporting factors include leadership commitment, regulatory support, and active participation of ASN in religious moderation training programs. In contrast, the obstacles lie in the low level of digital religious literacy and social media influences that trigger ideological polarization. This study proposes a maqashidi-based moderation model, integrating Islamic wasathiyah principles with ASN professional ethics to prevent bureaucratic extremism. The study contributes theoretically to developing the internalization model of religious moderation within public institutions and provides practical recommendations for local governments to foster moderate, humanist, and diversity-sensitive civil servants.Keywords: Religious Moderation, Value Internalization, Moderate Civil Servant, Extremism, Maqashidi Moderation.

Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata; Mahmudi, Zaenul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7916

Abstract: The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution practice in Sananrejo Village, Turen Subdistrict, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials such as the modin, as well as direct observation of the community. Thematic analysis was employed to identify practice patterns and influencing factors. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and maintaining family relationships. However, it still faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic faraidh law, leading to the neglect of justice principles in rights distribution. Village officials play a vital role as mediators, although they are not always successful in suppressing individual egos. In conclusion, the "Kertoaji" practice is a pragmatic local solution, but it requires support from Islamic legal education to achieve substantive justice and sustainable social harmony.Keywords: Kertoaji, implications, inheritance.Abstrak: Praktik pembagian warisan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melalui pendekatan "Kertoaji" yang mengonversi harta warisan menjadi nilai uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti modin, serta observasi langsung terhadap masyarakat. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "Kertoaji" efektif dalam meredam potensi konflik antarpenerima waris dan menjaga hubungan kekeluargaan, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh Islam. Hal ini berdampak pada pengabaian prinsip keadilan dalam pembagian hak. Perangkat desa berperan penting sebagai mediator, meskipun tidak selalu mampu meredam ego individu. Kesimpulannya, praktik "Kertoaji" menjadi solusi lokal yang pragmatis, namun perlu didukung oleh edukasi hukum Islam demi keadilan substantif dan harmoni sosial yang berkelanjutan.Kata kunci: Kertoaji, implikasi, waris.

Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah) El Khair, Rozien Mohammad; Sitorus, Iwan Ramadhan; Suryani, Suryani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5755

Abstract: Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of maslahah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage.Keywords: Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Maslahah Al-Mursalah.Abstrak: Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif maslahah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah.

Sanksi Adat Mayah Nagehi Perspektif ‘Urf (Studi terhadap Sanksi Adat bagi Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Smitoa, Rio
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5701

Abstract: The research method used in this study is qualitative (field research). The data collection instruments employed include observation, interviews, and documentation. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data analysis techniques applied consist of data collection, data reduction, data display, conclusion drawing, and data verification. The results of the study indicate that the implementation of the Mayah Nagehi customary sanction for individuals who become pregnant outside of marriage is a form of punishment for those who violate religious norms and customary laws in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. The imposed sanction includes one goat that meets specific requirements, an adequate amount of rice for the traditional prayer ceremony, and all other necessities for the implementation of the customary sanction, such as cooking spices, cooking utensils, and other food ingredients. All of these are arranged by the head cook according to the required quantity and needs. Once the food is prepared, the traditional leaders, village head and officials, imam, head of the Village Consultative Body (BPD), and other customary invitees will partake in the communal meal. From the perspective of ‘urf, this sanction can be classified as al-‘adah al-shahihah (a valid, proper, and good custom), as it aims to deter the offender and preserve communal welfare.Keywords: Tradition, Sanction, Premarital Pregnancy, ‘Urf. Abstrak: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (field research). Instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi adat Mayah Nagehi terhadap pelaku hamil di luar pernikahan merupakan bentuk hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar norma agama dan hukum adat di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Sanksi yang dibebankan berupa satu ekor kambing dengan syarat tertentu, beras secukupnya untuk keperluan acara doa adat, serta seluruh perlengkapan pelaksanaan sanksi adat lainnya seperti bumbu masak, peralatan masak, dan bahan makanan lainnya. Semua kebutuhan tersebut diatur oleh ketua juru masak sesuai dengan jumlah dan keperluan yang diperlukan. Setelah hidangan tersebut siap, para pemangku adat, kepala desa beserta perangkatnya, imam, ketua BPD, dan undangan adat lainnya akan menyantap hidangan tersebut bersama-sama. Dalam perspektif ‘urf, sanksi ini dapat dikategorikan sebagai al-‘adah al-shahihah (adat yang sahih, benar, dan baik), karena bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjaga kemaslahatan umat.Kata Kunci: Tradisi, Sanksi, Nikah Hamil, ‘Urf.

Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan Permata, Helda Diah; Sauni, Herawan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7896

Abstracts: Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state).Keywords: protection, farmers, welfare.Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara law in book dan law in action. Secara kualitatif, dengan metode survey studies, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (welfare state).Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan.

Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online Yudi, Rizki Maulana; Fardiansyah, Ahmad Irzal; Tamza, Fristia Berdian
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.9608

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of Lottery Online.Keywords: Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA