cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023)" : 18 Documents clear
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga Koswara, Usep; Abdul Ghani, Muhammad Maisan; MHS, Siti Maesuroh; Abdul Wakil, Zuhal Yasin; Saepullah, Usep; Jamarudin, Ade
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2682

Abstract

Abstract : The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci: perkawinan, hukum, hakikat.
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maslahah Mursalah Murti, Anis; Hafiz, Abdul; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2691

Abstract

Abstract: Data collection techniques using the Document Method (Documentation). The conclusion results state that, 1) As for the juridical review of Issuance of family cards for unregistered married couples, this is the right policy. However, the issuance of a family card for unregistered married couples does not constitute state legitimacy in legalizing unregistered marriages, but only as an affirmative policy for the time being until marriage registration or marriage registration/certification of marriages is carried out. Family cards for unregistered spouses are a solution to population administration problems. However, the Family Card does not legalize the occurrence of a marriage, but only accelerates the population administration data collection process at the Population and Civil Registry Service. 2) Issuance of family cards for married couples who are not registered according to the perspective of maslahah mursalah is included in Al-Maslahah al-Tahsiniyah, is a maslahah whose human life needs do not reach the dharuri level, nor do they reach the hajji level, but these needs need to be met in order provide perfection and beauty to human life. Maslahah in the form of tahsini is also related to the five basic human needs. Benefit in this case is guaranteeing population administration rights for unregistered married couples, realizing the wishes of unregistered married couples in obtaining population rights, realizing orderly national population administration, collecting data on unregistered marriages to be encouraged to perform marriage certificates, and realizing population administration which is not discriminatory.Keywords: Family Card, Unrecorded Marriage, Maslahah Mursalah Perspective Abstract: Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Adapun tinjaun yuridis terhadap Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan tidak tercatat adalah kebijakan yang sudah tepat. Akan tetapi, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah tidak tercatat bukan merupakan legitimasi negara dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat, namun hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. Kartu Keluarga bagi pasangan tidak tercatat merupakan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan. Akan tetapi, Kartu Keluarga tersebut tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 2) Penerbitan kartu keluarga bagi   pasangan perkawinan tidak tercatat menurut persepktif maslahah mursalah masuk ke dalam Al-Maslahah al-Tahsiniyah, adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Kemaslahatan dalam hal ini yakni menjamin hak administrasi kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat, mewujudkan keinginan pasangan perkawinan tidak tercatat dalam mendapatkan hak-hak kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, terkumpulnya data perkawinan tidak tercatat untuk didorong melakukan isbat nikah, serta terwujudnya administrasi kependudukan yang tidak diskriminatif.Kata kunci : Kartu Keluarga, Perkawinan Tidak Tercatat, Perspektif Maslahah Mursalah
Talak Dalam Perbandingan Madzhab Nasikhin, Durotun; Nurcholis, Mujio; Sucipto, Imam
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2676

Abstract

Abstract: Divorce occurs after the marriage contract. Divorce is often undersstimed by society because talak is seen as a symbol of failure in marriage. Many people are confused about the dynamics of the issue regarding under certain circumtances the husband divorcing, whether his divorce is considered legal or illegal. From these various, conditions, laws and types of divorce will be discussed based on the opinion of jurists from various schoolsn of thought. The research method is descriptive based on literature review with primary data in the form of Bidayatul Mujtahid, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib and other supporting scientific works. The original law of divorce is permissible but can be obligatory, sunnah, makruh and unlawful depending on the backround. There are all kinds of divorces sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in and the dynamics that accompany it. It is hoped that it can help understand of the jurists regarding the point of view in differences of opinion as well as what are the terms and the law of divorces and its distribution.Keyword: Merriage, Divorce, Opinion, Madzhab Abstrak: Talak terjadi setelah adanya akad pernikahan. Perceraian sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena talak dianggap sebagai simbol kegagalan dalam berumah tangga. Banyak orang yang kebingungan dalam berbagai dinamika persoalan mengenai dalam kondisi tertentu suami menjatuhkan talak, apakah talaknya dianggap sah atau tidak sah. Dari berbagai persoalan itu akan dibahas syarat, hukum dan macam-macam talak berdasarkan pendapat para ahli fiqih dari berbagai madzhab. Metode penelitiannya bersifat deskriptif berdasar kajian pustaka dengan data primernya berupa Bidayatul Mujtahid, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Fathul Qarib dan karya ilmiah penunjang lainnya. Hukum asal talak adalah boleh namun bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram tergantung yang melatarbelakanginya. Macam talak ada sharih kinayah, sunni bid’i, raj’i ba’in serta dinamika persoalan yang menyertainya. Diharapkan bisa membantu memahami berbagai argumentasi para fuqaha mengenai cara pandang dalam perbedaan pendapat juga apa saja syarat dan hukum talak serta pembagiannya.Kata kunci: Nikah, Cerai, Pendapat, Madzhab
Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Mentari, Vennya Agna; Havid, Trio Lukmanul; Aripin, Iiz Tazul; Mufti, Zaenul; Jamarudin, Ade
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2683

Abstract

Abstract: Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.Keywords: Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama. Abstrak: Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.Kata kunci: Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.
Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah Sirajuddin, Sirajuddin; Fahima, Iim; Fadila, Aziyaty
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.5889

Abstract

Abstrac: The formulation of the problem in this research is: 1) What is the basis for the judge's considerations in the religious court decision regarding child custody in decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody in positive law? 3) What is the analysis of decision number 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn regarding child custody from a maqashid sharia perspective ?. The type of research used in this paper is library research using a case approach. This research concludes: 1) In decision No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn the panel of judges rejected the plaintiff's decision saying that in their consideration it was in the best interests of the future of the Plaintiff and Defendant's child to remain under the care of the Plaintiff and Defendant until the child reached the age of 12 years old / can decide for himself who he wants to join, if this decision is rejected, the next problem will be that the child will still be fought over by his parents. 2) Positive legal analysis of this decision. The Child Protection Law does not clearly state who the party has the right to care for. the child if a divorce occurs, whether for the husband or wife, then Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection article 33 paragraph (3) reads: "the guardian appointed as referred to in paragraph (2) must have the same religion as the child adheres to." 3) an apostate mother is not entitled to custody of a child who is not yet mumayyiz because it threatens the child's religion (ad-din), if he remains under the care of the plaintiff what will happen is that the child will follow the teachings of the plaintiff's apostate religion and change the child's faith, Even though the father who is a Muslim takes part in raising the child and the child will be taught two religions at once, it is not impossible or clearly cannot be trusted that he will not influence and damage the child's religion. Keywords: Child Custody, Apostate Mothers, Mumayyiz. Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan agama tentang hak asuh anak dalam putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn?. 2) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak dalam hukum positif?.3) Bagaimana analisis putusan nomor 833/Pdt/G/2022/Pa.Bn tentang hak asuh anak perspektif maqashid syariah?. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan: 1) Pada putusan No.833/Pdt.G/2022/PA.Bn majelis hakim menolak putusan penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun / dapat menentukan sendiri mau ikut siapa, dengan di tolaknya putusan ini masalah selanjutnya anak tersebut akan tetap di perebutkan oleh kedua orang tuanya 2) Analisis Hukum Positif pada putusan ini Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan secara jelas siapa pihak yang berhak memelihara si anak apabila terjadinya suatu perceraian, apakah untuk pihak suami atau istri, Maka di perkuat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 33 ayat (3) berbunyi: “wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan agama yang dianut Anak”. 3) ibu yang murtad tidak berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz karena mengancam agama(ad-din) sang anak, apabila tetap berada di bawah asuhan penggugat yang akan terjadi yaitu anak tersebut akan mengikuti ajaran agama pengugat yang murtad dan mengalihkan akidah anaknya, walaupun sang ayah yang beragama Islam ikut serta mengasuh anak tersebut dan anak tersebut akan diajarkan dua agama sekaligus tidak menutup kemungkinan atau jelas tidak dapat dipercaya dia tidak akan mempengaruhi dan merusak agama sang anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Ibu Murtad, Mumayyiz.
Implikasi Pembagian Waris Dalam Perkawinan Siri Pada Hukum Positif Dan Hukum Islam Abdurrahman, Abdurrahman; Andiko, Toha; Sitorus, Iwan Ramadhan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2692

Abstract

Abstract : The aims of this study are: First, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to Islamic law. Second, to describe the division of inheritance in polygamous marriages according to positive law. The third is knowing the study of the maslahah mursalah aspect of the inheritance of siri polygamous marriages. This type of research is library research with a normative juridical approach. This study concludes: First, the position of inheritance from siri marriages according to positive law, that is, does not have legal force and the position of the wife of a siri marriage cannot be recognized by the State and is not recorded in the state administration. The status of the husband or wife who is carrying out the marriage is not recorded in the population register, so that the child born cannot obtain a birth certificate, even if the biological father dies later, the child cannot claim his inheritance rights. According to Islamic law, the validity of a marriage lies in the adequacy of the conditions and pillars of marriage without the need to register a marriage before the state or an authorized official. Siri marriage becomes valid if the terms and pillars of syar'i are met. So that children born from unregistered marriages are considered valid and have the right to receive recognition from their father and their father's family and to receive inheritance rights and maintenance from their parents. Therefore, the child is still valid as the child of the heir. Second, in the view of maslahah mursalah, the problem of dividing inheritance in the case of siri marriages is included in the daruriyyat level because it relates to protecting lives and assets. In this regard, inheritance is a form of maintenance of human souls and assets. Muslims in Indonesia have an obligation to comply with the laws and regulations that apply in Indonesia.Keywords: Inheritance, Siri MarriageAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan siri menurut hukum Islam. Kedua, untuk mendeskripsikan implikasi warisan pada perkawinan siri pada hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library researh) pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, harta warisan merupakan wujud pemeliharaan terhadap jiwa dan harta manusia. Umat islam di Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hukumdan peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari mudaharatdari konsekuensi sebuah perkawinan siri, maka pemerintah menentukan pencatatan nikah sebagai syarat sahnya sebuah peerkawinan yang berimplikasi kepada hak anak. Karena itulah maka umat Islam di Indonesia wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan hidup berkeluarga. Sementara, kedudukan hak waris dari pekawinan siridalam pandangan Islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan siri menurut Islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami isteri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siriadalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang- penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Kedua, kedudukan waris dari perkawinan sirimenurut hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan isteri kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatatkan pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya. Menurut Hukum Islam, sahnya perkawinan terletak pada kecukupan syarat dan rukun nikah tanpa perlu melakukan suatu pencatatan pernikahan dihadapan negara atau pejabat yang berwenang. Perkawinan siri menjadi sah jika syarat dan rukun syar’inya terpenuhi.Kata Kunci : Warisan, Perkawinan Siri
Al-Baqoroh Ayat 29 sebagai Kaidah al-Masyaqqoh at-Tajlibu al Taisir ( Studi Fenomena Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak ) Hendri, Jul; Mahdi, Imam; Iqbal, Moch.
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.4383

Abstract

Abstracts: The phenomenon of increasing fuel oil (BBM) prices in Indonesia occurred after the government itself agreed to a policy taking into account several reasons. This does not happen because there is no underlying cause, seeing that the greater the difference between the real market price and the retail price of subsidized fuel will certainly burden the state budget. If it is not addressed, the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) will collapse. The increase in basic commodities also occurred in addition to the increase in fuel prices, giving rise to new problems for people in Indonesia, especially in the economy. However, the government should not remain silent watching what is happening in this country, they should continue to try to find steps to solve the problems that occur in society as a result of the increase in fuel prices. In this matter, the qaidah Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir (difficulty causes ease or difficulty brings ease) is a serious consideration for the government in making the right decision to eliminate the difficulties or difficulties that occur in this country by looking at the things that arise due to the increase in fuel prices itself which has negative and positive impacts on the country and the people within it.Keywords: Fuel Oil (BBM), Increase in basic commodities, Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir. Abstrak : Fenomena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) di Indonesia terjadi setelah disepakatinya  kebijakan dari pemerintah sendiri dengan mempertimbangankan beberapa sebab. Hal tersebut terjadi bukan karena tidak adanya sebab yang mendasarinya, melihat bahwa semakin besar selisih antara harga pasar riil dan harga eceran BBM bersubsidi tentunya membebani anggaran negara. Jika tidak diatasi, maka Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan jebol. Kenaikan bahan pokok juga terjadi disamping naiknya harga BBM tersebut, sehingga menimbulkan masalah baru bagi masyarakat di negara Indonesia terutama dibagian Ekonomi. Namun pemerintah juga tak seharusnya tinggal diam melihat apa yang terjadi di negara ini , mereka terus berupaya mencari langkah untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dimasyarakat akibat dari kenaikan BBM tersebut. Dalam masalah ini , qaidah Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir (kesulitan menyebabkan adanya kemudahan atau kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi pertimbangan yang serius bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghilangkan kesulitan atau kesusahan yang terjadi dinegara ini dengan melihat hal-hal yang timbul akibat kenaikan harga BBM itu sendiri yang menimbulkan dampak negatif dan positif bagi negara dan masyarakat yang ada didalamnya.Kata kunci: Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan bahan pokok , Al-masyaqqoh at-tajlibu al taisir.
Analysis of Constitutional Court Decision No.23/PUU-XIX/2021: Legal Efforts for Cassation in Postponing Debt Payment Obligations (PKPU) by Rejecting a Peace Offer from the Debtor Andaresta, Catherine Putri; Tamy Desindira, Fadhilah Rahmi; Suryanti, Nyulistiowati; Yuanitasari, Deviana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2678

Abstract

Abstract: Developments in the economic and trade sectors are increasingly rapid as well as debt and receivable problems that cannot be resolved by the Bankruptcy Law, the government has made changes to these regulations to become Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. PKPU is an effort used by both debtors and creditors in the event that the debtor considers that he is or is expected to be unable to continue paying his debts that are due and payable, in order to achieve a peace plan for the debtor and creditor. The absence of legal action against a PKPU decision can be a mode or abuse for creditors to reject the peace plan proposed by the debtor so that the debtor is immediately declared bankrupt. In the UUKPKPU it is explained that the peace plan submitted by the debtor in the PKPU is determined based on approval or voting from the creditors. Through a normative juridical approach with analytical descriptive methods, it can be seen to what extent judges apply the principle of balance in deciding a decision and the results of a decision can influence the position of the law.Keywords: PKPU, Bankrupt, Legal Review Abstrak :Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat serta permasalahan utang piutang yang belum bisa diselesaikan oleh UU Kepailitan, pemerintah melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU adalah suatu upaya yang digunakan baik oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur menilai sudah atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu tempo dan dapat ditagih, agar tercapainya rencana perdamaian bagi debitur dan kreditur. Tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU dapat menjadi suatu modus atau penyalahgunaan bagi kreditur untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur sehingga debitur langsung dinyatakan pailit. Dalam UUKPKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU ditentukan berdasarkan persetujuan atau pemungutan suara dari pihak kreditur. Melalui pendekatan Yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis dapat ditinjau sejauh mana hakim menerapkan asas keseimbangan dalam memutus suatu putusan dan hasil dari suatu putusan dapat mempengaruhi kedudukan Undang-undang. Kata kunci : PKPU, Pailit, Pengujian Undang-undang

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026) Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue