cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 5   6   7   8   9 
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah) Redy Naldho
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2971

Abstract

Abstract: The formulation of the research problem is: 1) What is the urgency of conducting health checks for prospective brides and conducting health checks for prospective brides. Study in Central Bengkulu Regency? 2) How is the health check for prospective brides from the maqashid shari’ah perspective. Study in Central Bengkulu Regency. The type of research is field research. Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and citing information. This study concludes that: 1) The urgency of the need for this health check to ensure the health of the prospective bride and groom, in Bengkulu Tengah with 37 cases of malnourished infants, 7.57% of stunting cases and 4-10 HIV/ AIDS cases in 2021 -2022. The examination includes a physical examination (weight, height and blood pressure check), filling out psychological questionnaires, checking blood group, blood sugar, checking for hepatitis, HIV/AIDS, syphilis, and TT immunization vaccine (tetanus textoid) for the bride and groom. women as well as screening, laboratory examination using blood, urine or body tissue samples, treatment counseling and referrals if necessary. 2) Health checks for prospective brides from a maqashid shari’ah perspective in its implementation there are no disadvantages and more benefits, this act is included in the hajiyat level which is a secondary need that is useful as maintenance of the soul (hifzh nafs) and guarding offspring (hifzh nasl). Keywords: Keywords: Health Checkup, Bride and Groom, Maqashid Syari’ah. Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana urgensi melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah? 2) Bagaimana pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutip informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Urgensi diperlukannya pemeriksaaan kesehatan ini untuk menjamin kesehatan calon pengantin, di bengkulu tengah dengan banyaknya kasus bayi dengan gizi buruk 37 orang, kasus stunting berjumlah 7,57% dan HIV/AIDS sekitar 4-10 orang pada tahun 2021- 2022. Pelaksanaan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik (berat badan, cek tinggi badan dan tekanan darah), mengisi kuisioner tentang kejiwaan, cek golongan darah, gula darah, pemeriksaan penyakit hepatitis, HIV/AIDS, sifilis, dan vaksin imunisasi TT (tetanus teksoid) bagi calon pengantin perempuan serta skrining, pemeriksaan laboratoium menggunakan sampel darah, urine atau jaringan tubuh, konseling pengobatan dan rujukan bila perlu. 2) Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin perspektif maqashid syari’ah dalam pelakasanaannya tidak ada kemudharotan dan lebih banyak manfaatnya, perbuatan ini termasuk dalam tingkatan hajiyat yang merupakan kebutuhan sekunder yang berguna sebagai pemeliharan menjaga jiwa (hifzh nafs) dan menjaga keturunan (hifzh nasl). Kata kunci: Kata Kunci: Pemeriksaan Kesehatan, Calon Pengantin, Maqashid Syari’ah.
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Di Indonesia Orin Oktasari
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.234

Abstract

Consideration Of Judge In Religious Court Of Curup On Permitting The Polygamy Of Husband Who Do Not Eligible For Polygamy In According To Indonesia’s Positive Law. Religious Court in its task of giving a decision on the application for polygamy, guided by the rules, namely Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975 and the Compilation of Islamic Law. Examples of cases that occurred in 2013 in case No. 142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP.and Case Number: 542 / Pdt.G / 2013 / PA CRP. This paper is discussing a review of Islamic law against the decision of the permission for polygamy who do not eligible, consideration of the judge in deciding the permission of polygamy and the power of law permits polygamy who are not eligible. This type of research is normative empirical, and data analysis with qualitative methods. Collecting data using techniques of documentation, interviews and observation. The results of this study indicate first, in Islamic law, the decision on case number 142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP and case number 542 / Pdt.G / 2013 / PA CRP were determined by a panel of judges have compatibility with the context of ijtihad, and the results of its legal can be carried out without shutting down the previous law. The result of this decision is a form to fill a legal vacuum. Then, the Religious Court judges of Curup perform legal breakthrough (contralegem), because it does not apply Article 4 (2) of Law No. 1 of 1974 in the examination of the case. So the legal reasoning used by the judge in deciding the case number 142 / Pdt.G / 2013 / PA CRP and case number 542 / Pdt.G / 2013 / PA CRP is weak because it does not correspond to the reasons for the permissibility of polygamy in the legislation.
Praktik Hak Ijbar Wali Nikah di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Perspektif Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer Budiman Sepri Weli; Suwarjin Suwarjin; Iim Fahimah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5883

Abstract

Abstracts: This research is a fieldresearch, with the interview method and documentation of this research is descriptive analysis. Based on the results of this study, the implementation of the practice of the right of guardian ijbar for girls in Pasar Seluma Village, South Seluma District is based on the unwillingness of girls and the average girl who is forced to marry is still very young, The cause of the use of the right of ijbar wali marriage is due to the habit of generations who mostly get married because they are matched, therefore they still instill this custom in their children, Another cause is the factor of approaching kinship aimed at strengthening the family and also the lack of knowledge of the guardian about marriage law, the impact and influence of the arranged marriage The absence of love and affection between the two can affect the level of divorce, and if a divorce occurs, the breakdown of friendship between the two families. The application of the right of ijbar if on the basis of responsibility and according to the conditions that have been determined does not harm the child may be carried out if the application is more in the direction of ikrah forcing on the basis of harming the child should not be done because after all, the element of the right of ijbar is the willingness of the parties involved. In a special contract, the marriage contract must meet the principles or grounds that are in accordance with the law in order to determine the validity of the marriage. Keywords: Guardian's Ijbar Rights, Practice, Marriage Abstrak : Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini implementasi dari praktik adanya hak ijbar wali pada anak perempuan di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan didasari ketidak relaan dari anak perempuan dan rata rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, Penyebab terjadinya penggunaan hak ijbar wali nikah karena adanya kebiasaan dari generasi kegenerasi yang sebagian besar menikah karena dijodohkan oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor mendekatan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pegaruh dari perjodohan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian, dan apabila terjadinya perceraian putusnya silaturrahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak ijbar jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapan nya lebih ke arah cara ikrah memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak ijbar adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khusunya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan. Kata Kunci : Hak Ijbar Wali, Praktik, Perkawinan
Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah Ahmad Mukhtaramin; Khairuddin Khairuddin; Iwan Ramadhan Sitorus
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2687

Abstract

Abstract : The aims of this study are: First, to analyze equality in selecting partners from the maqasid shari'ah perspective. Second, analyze the equality of partners in building household harmony from the perspective of maqashid syari'ah. Research using the method of literature. Sources of data were obtained from books or legal materials related to Islamic family law and maqasid shari'ah. In analyzing these data, the writer used a descriptive research method. This study concludes: First, equality in the household in terms of the maqasid shari'ah aspect is in the context of creating comfort and peace of mind in living together in the household, maintaining selfrespect, getting offspring, working together in facing life's difficulties and exercising rights family rights. Islam has regulated that in choosing a partner one should pay attention to lineage, wealth, position, physique and religion. However, in choosing a partner, religion must be the main consideration. The goal is to maintain the strength of the lineage and to ensure the continuity and continuity of this noble lineage, especially with the orders of Allah SWT and His Messenger, equality must be given more attention, emphasized and maintained as best as possible. Second, the maqashid syari'ah of equality in building household harmony is in the context of creating comfort and tranquility in living together in the household, maintaining self-respect, having children, working together in facing life's difficulties and exercising family rights.Keywords: Equality, Maqhasid Syari'ah Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, menganalisis kesetaraan dalam memilih pasangan perspektif maqashid syari’ah. Kedua, menganalisis kesetaraan pasangan dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode kepustakaan. Sumber data diperoleh dari bukubuku atau bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan maqasid syari’ah. Dalam menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan : Pertama, kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumahtangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin. Kedua, maqashid syari’ah dari kesetaraan dalam membangun keharmonisan rumahtangga adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga.Kata Kunci : Kesetaraan, Maqhasid Syari’ah
PENETAPAN DISPENSASI KAWIN KARENA FAKTOR HAMIL DAN AKBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu) Wawan Noviantoro
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 4, No 1 (2019): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v4i1.2007

Abstract

The marriage dispensation is filed by the parents of the man and woman to the Religious Court which is his residence, the Religious Court after examining in court and believes that there are possible matters to grant the dispensation, the Religious Court provides the marriage dispensation with a determination. The Panel of Judges provides the stipulation under article 7 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974, with the consideration to avoid the occurrence of greater mudharat such as pregnancy before marriage.The child marriage under age due to pregnant factors base on Islamic law concerning with themarital status and the status of children born after six months of marriage have nasab, guardianship, inheritance and livelihoods of both parents. However, if the child is born before six months of marriage, it has no nasab, guardianship, inheritance and livelihood relationships from his father, unless there is recognition and proof of the child's biological relationship.
PETUNG HARI PERNIKAHAN ETNIK JAWA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Anwar Hakim
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.2995

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diambil : Pertama, bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (library resarch) dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Pertama, sistem perhitungan hari baik di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem perhitungan neptu hari dalam seminggu dan neptu pasaran lima, serta sistem perhitungan hari baik melalui proses penentuan hari geblak mbo’e, menghindarkan bulan buruk dan mencari bulan baik, menggunakan perhitungan hari mujur (halmuj). Kedua, ditinjau berdasarkan hukum Islam perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam urf shahih yang dapat diterima oleh syara’. Kata kunci: Petung Hari, Hukum Islam. Abstract: This study aims to determine the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District Mukomuko District in the perspective of Islamic law. The formulation of the problem is taken: First, how is the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District, Mukomuko Regency. Second, how is the review of Islamic law on the calculation of good days in the Javanese community in Air Rami District, MukomukoRegency. This type of research is field research (library resarch) using a historical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques using a system of interviews, observation and documentation. From the results of the research concluded: First, the system of calculating the good days in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency uses the system of calculating days in a week and five markets, and the system of calculating good days through the process of determining the day of the meblegeblak, avoiding bad months and looking for a good month, using lucky day calculations (halmuj). Secondly, it is reviewed based on Islamic law calculation of good days in the Javanese community in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency, including the valid urf that can be accepted by syara'. Keywords: Petung Hari, Islamic Law.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LEBONG NOMOR: 0059/PDT.G/2015/PA.LBG.) Sudarmadi Sudarmadi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v2i2.663

Abstract

Marriage in Indonesia is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning marriage, and  Government Regulation  of the Republic  of Indonesia No. 9 of 1975 on the  Implementation of Act No.1 of 1974. then  for the  people of Islam  also apply Presidential Instruction No.1 Year 1991 on Compilation of Islamic Law as a complement of the Law No. 1 Year 1974. In the case of the position of this research object, that the applicant as a woman (wife) feels never divorced with her husband. However, her husband believes  that she has divorced  her, so the husband marries  another woman. So the wife declared the marriage illegitimate, because it violates the provisions, namely when the husband is married to the second wife, the husband did not ask permission to the first wife, in addition  to no permission of polygamy from the Religious Courts. So the first wife applied for a cancellation of marriage to the Religious Court in order  for the second marriage to be canceled. The type of research used  is qualitative research, which referred to qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of words  or verbal from the people and behavior  observed. Based on the formulation of the problem and research objectives, the  approach method used  is the  juridical  approach. Juridically this research may  include  research on legal principles,  legal system,  legal synchronization, legal history, and  comparative law. Research location  at Lebong  Religious Court. The data used in this study consist of primary data and secondary data. The data obtained from both the literature  and the interview will be analyzed by using qualitative analysis method, a research procedure that produces analytical descriptive data.  The result  of the  research found  that the  judges  of Lebong  Religious Court on Marriage Cancellation with decision number 0059 / Pdt.G / 2015 / PA Lbg was rejected by the panel  of judges so that the marriage of the Plaintiff’s husband with the Defendant was still legally valid and the Defendant still got his wife rights. In the contents of the decision filed a petition for the cancellation at the Lebong Religious Court, which was then registered in the case  Number  0059 / Pdt.G / 2015 / PA.Lbg. which consists  of three  judges did not all agree  with the decision. One judge argued  differently from the majority of judges. Opinions differ from minority judges included in the content of the verdict called dissenting opinion. 
Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak Lahir di Luar Perkawinan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Tais Kelas II) Indah Atmanegara; Yusmita Yusmita; Nenan Julir
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.5676

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengkaji perspektif maslahah mursalah terhadap penetapan anak yang lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II. Studi ini menganalisis tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual serta kasus. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier, setelah data didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dari segi duduk perkaranya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau siri. Dipertimbangan hukumnya Hakim pada dasarnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan tinjauan maslahah mursalah terhadap penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatifnya. Positif dengan ditetapkannya sebagai anak sah, maka adanya kejelasan mengenai status anak, terjaganya hak-hak asasi anak, dan adanya kepastian hukum bagi anak sedangkan negatifnya penetapan asal usul yang tidak sesuai aturan akan menyuburkan praktik nikah siri dikalangan masyarakat. Dengan status hukum yang jelas sebagai anak sah, maka anak memiliki hak yang dapat diakui secara hukum.Kata kunci: Penetapan Hakim, Asal Usul Anak dan Maslahah Mursalah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN KETAHUN) Elda Widya
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.2962

Abstract

en telah sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen mendapat kompensasi berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun yaitu faktor eksternal dan faktor internal . faktor eksternal itu sendiri 90% disebabkan oleh faktor cuaca dimana hujan lebat di sertai angin kencang yang menyebabkan banyak pohon tumbang sehingga menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik. Dan 10% dikarenakan faktor internal seperti kerusakan pada trafo, kabel dan alat penunjang lainnya. Terkait kasus pemadaman listrik di wilayah ketahun itu 90% disebabkan oleh faktor cuaca sehingga pihak PLN tidak memberikan ganti rugi karena itu diluar dari perkiraan mereka. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, Pemadaman Listrik. Abstract: The formulations of this research are: 1) What is the form of legal protection for consumers related to power outages in Ketahun District? 2) What are the factors that cause blackouts in Ketahun District? This type of research is field research (field research). Collecting data by collecting information through in-depth interviews with a number of respondents from employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur and employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur, Ketahun Guard Office in Ketahun District and some consumers use electricity in Ketahun sub-district. This study concludes that: 1) The form of legal protection of PT. PLN (Persero) to consumers has complied with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumers are compensated based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. in Article 29 paragraph (1) letter e which states that consumers have the right to receive compensation in the event of a blackout caused by errors and/or negligence in operation by the holder of the electricity supply business license. 2) The factors that influence the occurrence of blackouts in Ketahun District are external factors and internal factors. 90% of external factors are caused by weather factors where heavy rains are accompanied by strong winds which cause many trees to fall, causing damage to the installation of electrical substations. And 10% due to internal factors such as damage to transformers, cables and other supporting equipment. Regarding the case of blackouts in the area that year, 90% were caused by weather factors so that PLN did not provide compensation because it was beyond their estimates. Keywords: Consumer Protection, Laws, Power Outages.
Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sumbang Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) Ari Saputra; Zurifah Nurdin; Nelly Marhayati
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5389

Abstract

Abstracts: The formulation of this research is: 1) What is the practice of 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency 2) How does Islamic law view customary sanctions against 'Sumbang Nikah' marriage in Sibak Village, Ipuh District, Mukomuko Regency. This type of research is qualitative research, data collection techniques using observation, interviews and documentation. This research concludes that 1) The practice of "Sumbang Nikah" in Sibak Village, Ipuh District is not permitted according to village customs because of the blood relationship factor, and the fear will be weak offspring and the marriage will not be harmonious. It is believed that a marriage between cousins can bring disaster, therefore if a marriage like this occurs, sanctions must be paid, namely a prayer to repel evil in the form of reading a prayer of congratulations or carrying out a traditional event, namely slaughtering a buffalo/goat/chicken in accordance with the kinship relationship between the bride and groom and eating together with the aim of Avoid accidents/or unwanted things. 2) In Islam, cousin marriage is absolutely permitted. This traditional sanction for a cousin's marriage has become a custom that has been carried out for generations and is interpreted as a prayer to repel evil for a cousin's marriage in Sibak Village. This customary sanction is not in accordance with the Al-Quran and Sunnah because in Islam there is no sanction for cousin marriage. By being required to pay these customary sanctions, it is feared that it will be burdensome for the bride and groom to get married. Hopefully this research can be used as a reference by the Sibak village community so that in making customary sanctions they can be more adapted to Islamic law.Keywords: Customary Sanctions, Marriage Discretion, Islamic Law Abstrak : Rumusan Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko 2) Bagaimana hukum Islam memandang sanksi adat terhadap perkawinan ‘Sumbang Nikah’ di Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik “Sumbang Nikah” di Desa Sibak Kecamatan Ipuh tidak di perbolehkan menurut pandangan adat Desa karena faktor hubungan darah dibuktikan dalam ilmu kesehatan mengatakan bahwa gen antara sepupu itu jika bertemu ada kemungkinan menyebabkan cacat fisik, Gangguan Sistem Kekebalan Tubuh, gangguan mental. Selain itu dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak harmonis. Pernikahan antara sepupu dipercaya dapat mendatangkan musibah, karena itu apabila terjadi pernikahan seperti ini maka harus membayar sanksi yaitu doa tolak bala berupa baca doa selamat atau melakukan acara adat yaitu potong kerbau/kembing/ayam sesuai dengan hubungan kekerabatan kedua mempelai dan makan bersama sama tujuan supaya terhindar dari balak/atau hal-hal yang tidak di inginkan. 2) Dalam agama Islam pernikahan sepupu dibolehkan. Sanksi adat dalam pernikahan sepupu ini sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan secara turun temurun dan dimaknai sebagai doa tolak bala untuk pernikahan sepupu di Desa Sibak. Sanksi adat ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah karena dalam agama Islam tidak ada sanksi untuk pernikahan sepupu. Dengan diharuskanya membayar sanksi adat ini dikhawatirkan akan memberatkan calon pengantin untuk melakukan pernikahan. Semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh masyarakat desa Sibak agar dalam pembuatan sanksi adat bisa lebih disesuaikan dengan hukum Islam.Kata Kunci : Sanksi Adat, Sumbang Nikah, Hukum Islam.

Page 7 of 23 | Total Record : 224

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue