cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 4   5   6   7   8 
Hukum Keluarga Islam di Negara Maroko Afdol Dinel Hakki; Abrian Tanjung
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7691

Abstract

Abstract: Morocco is a kingdom located in northwest Africa. Islam is the official religion of the country, although the constitution does not mention Islamic sharia. Islamic law, especially from the Maliki school of thought, applies to Muslims only in certain areas, namely marriage, inheritance, and endowments. This paper will discuss is Islamic family law in Morocco. The writing method used is library research. The data collection technique is documentation. Furthermore, the data that has been collected is analyzed using a descriptive method, namely presenting or describing the data that has been collected as it is without intending to make conclusions that apply to the public or generalizations. The results of the study show that: Political power influences the development of Family law which was originally still contained in fiqh books into implementable laws, Efforts to make Islamic law contained in books into implementable laws require political will from the government, otherwise the effort will be in vain, The family law system in Morocco is influenced by the French legal system, because it was once a French protectorate. Keywords: Family Law, Religion, Islam, Morocco. Abstrak : Maroko adalah sebuah negara kerajaan yang terletak di bagian Barat laut Afrika. Islam menjadi agama resmi negara, meskipun dalam undang-undang dasar tidak disebut-sebut syari’ah Islam. Hukum Islam, terutama dari madzhab Maliki, berlaku bagi umat Islam hanya dalam bidang-bidang tertentu, yakni perkawinan, pembagian warisan, dan perwakafan. Tulisan ini akan membahas tentang bagaimanakah hukum keluarga Islam di Maroko. Metode penulisan yang digunakan adalah library research. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Kuasa politik berpengaruh terhadap perkembangan hukum Keluarga yang semula masih termuat dalam kitab-kitab fikih menjadi undang- undang yang implementatif, Upaya menjadikan hukum Islam yang termuat dalam kitab-kitab menjadi undang-undang yang implementatif, diperlukan political will dari pemerintah, jika tidak, maka upaya itu akan menjadi sia-sia, Sistem hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh sistem hukum Prancis, karena pernah menjadi negara protektorat Prancis.Kata kunci: Hukum Keluarga, Agama, Islam, Maroko.
Hakikat Perlindungan Anak Dan Perlindungan Perempuan Vennya Agna Mentari; Trio Lukmanul Havid; Iiz Tazul Aripin; Zaenul Mufti; Ade Jamarudin; Usep Saepullah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 1 (2024): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i1.2881

Abstract

Abstract: This paper discusses the importance of protecting women and children from violence and harassment. This article emphasizes the role of education in shaping the character of future generations and highlights the need for preventive action to ensure the safety and well-being of women and children. This article also examines the legal framework for protecting women and children and the various forms of violence they may face. The methodology used in this article is normative legal research, and the discussion is focused on human rights perspectives and expert opinions. The legal basis for the protection of women and children is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The definition of a child is based on age, but there is no agreement on an age limit. Child protection is mandated by various laws, including the Convention on the Rights of the Child. The function of law is to create a harmonious, balanced, peaceful and just relationship between legal subjects. Preventive legal protection aims to prevent violence and crimes against women and children. Law enforcement is not only about implementing regulations but also about implementing court decisions. Child protection is very important for the future of a nation, and it involves the whole society. Child protection includes their physical, mental and social development. Protection of human rights, especially for women and children, must be done fairly and politely. The basis for legal protection is outlined in various laws, including those related to sexual violence and domestic violence.Keywords: Legal protection, women, children Abstrak: Tulisan ini membahas pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan dan pelecehan. Artikel ini menekankan peran pendidikan dalam membentuk karakter generasi masa depan dan menyoroti perlunya tindakan preventif untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Artikel ini juga membahas kerangka hukum untuk melindungi perempuan dan anak-anak serta berbagai bentuk kekerasan yang mungkin mereka hadapi. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, dan diskusi difokuskan pada perspektif hak asasi manusia dan pendapat para ahli. Basis hukum untuk perlindungan perempuan dan anak-anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Definisi anak didasarkan pada usia, tetapi tidak ada kesepakatan tentang batas usia. Perlindungan anak diamanatkan oleh berbagai undang-undang, termasuk Konvensi Hak Anak. Fungsi hukum adalah menciptakan hubungan yang harmonis, seimbang, damai, dan adil antara subjek hukum. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan peraturan tetapi juga tentang menerapkan keputusan pengadilan. Perlindungan anak sangat penting untuk masa depan sebuah bangsa, dan melibatkan seluruh masyarakat. Perlindungan anak meliputi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak-anak, harus dilakukan dengan adil dan santun. Dasar perlindungan hukum diuraikan dalam berbagai undang-undang, termasuk yang terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumahKata kunci: Perlindungan hukum, Perempuan, anak
Legal Construction of the Fatwas of the Tarjih and Tajdid Councils Muhammadiyah Regarding Family Law Rizki Mustakim; Muhammad Fahmi Sanusi; Rita Sukendar; Ruhiyat Kumbara; Tresna Mugni Abdillah; Ade Jamarudin
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.2673

Abstract

Abstracts: At the beginning of the 20th century, Islamic organizations such as Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama and others were born, which of course were very concerned with Islamic law. Each organization has a special council in charge of religious fatwas which are practically a guide in everyday life. Family Law is an interesting part of community practice for discussion, among which are the fatwas of the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah. The assembly in charge of religious fatwas has a progressive view in several family law cases, such as unregistered marriages or marriages under the hand. This assembly is of the view that marriages that are not registered at state institutions are invalid. Religious texts (bayani) are prioritized in this fatwa and are supported by social science (burhani), and place marriage as a sacred contract ('irfani) which needs to be institutionalized according to legal certainty in order to maintain maqashid al-shari'ah which is fostered by five things: guarding religion, soul, mind, lineage, and wealth Keywords: Legal Construction, Fatwa, Tajdid Muhammadiyah, Family Law Abstrak: Di awal abad XX lahir organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Naahdhatul Ulama dan lain-lainya yang tentu saja sangat konsen dengan Hukum Islam. Setiap organisasi memiliki majelis khusus yang membidangi tetang fatwa-fatwa keagamaan yang secara praktis menjadi tuntunan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Keluarga adalah bagian dari pengamalan masyarakat yang menarik untuk didiskusikan, di antaranya adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Majelis yang membidangi fatwa keagamaan ini memiliki pandangan yang progresif dalam beberapa kasus hukum keluarga, seperti nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Majelis ini berpandangan bahwa nikah yang tidak dicatatkan di lembaga negara adalah tidak sah. Nash-nash agama (bayani) menjadi prioritas dalam fatwa ini dan didukung dengan ilmu pengetahuan sosial kemasyarakatan (burhani), serta menempatkan pernikahan sebagai akad sakral (‘irfani) yang perlu dilembagakan sesuai kepastian hukum demi menjaga maqashid al-syari’ah yang dibina atas lima hal: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.Kata Kunci : Fatwa, Tajdid Muhammadiyah, Hukum Keluarga 
EKSISTENSI ALAT BUKTI DALAM PENGADILAN (STUDI KOMPARATIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA) Syahrul Azwar
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i2.1308

Abstract

The formulation of this research  is: First, How is the existence  of evidence  in the judiciary according  to Islamic law? Second  What  is the existence  of evidence  in court  according  to positive  law in Indonesia? Third,  how  do  you compare the existence  of evidence  according  to Islamic law and  criminal procedural law? This type of research  is library research  (library research). Data collection uses reading techniques, citing information. This study concludes  that: First, according  to Islamic law, evidence  is anything  that has something  to do with an act, the evidence  can be used as evidence  to raise the confidence of the judge over the truth of a criminal act committed  by the defendant. Second, the evidence  according  to positive law is witness testimony,  expert  testimony,  letters, instructions  and  information from the defendant. Whereas  the positive law stipulates  that only legal evidence  instruments can be used  for verification.  Third, the position  of evidence  in Islamic law and  Positive Law is a tool to assist the process  of verification in criminal proceedings and  help the judge to obtain  confidence in an alleged act. Islamic law and positive law have several similarities, namely  the law governing  actions that are related to the soul or members of the body,  such as killing, injuring and so on
Implikasi Kertoaji sebagai Pendekatan Tradisional dalam Pembagian Warisan terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur Putra Pandu Dinata Nurdiansyah; Zaenul Mahmudi
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7916

Abstract

Abstract: The practice of inheritance distribution plays a crucial role in maintaining family harmony and social stability. This study aims to analyze the traditional inheritance distribution practice in Sananrejo Village, Turen Subdistrict, Malang Regency, through the "Kertoaji" approach, which converts inherited assets into monetary value based on family consensus. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with village officials such as the modin, as well as direct observation of the community. Thematic analysis was employed to identify practice patterns and influencing factors. The findings show that the "Kertoaji" approach is effective in reducing potential conflicts among heirs and maintaining family relationships. However, it still faces challenges due to the community's limited understanding of Islamic faraidh law, leading to the neglect of justice principles in rights distribution. Village officials play a vital role as mediators, although they are not always successful in suppressing individual egos. In conclusion, the "Kertoaji" practice is a pragmatic local solution, but it requires support from Islamic legal education to achieve substantive justice and sustainable social harmony.Keywords: Kertoaji, implications, inheritance.Abstrak: Praktik pembagian warisan memainkan peran penting dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tradisional pembagian warisan di Desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, melalui pendekatan "Kertoaji" yang mengonversi harta warisan menjadi nilai uang berdasarkan kesepakatan keluarga. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa seperti modin, serta observasi langsung terhadap masyarakat. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola praktik dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "Kertoaji" efektif dalam meredam potensi konflik antarpenerima waris dan menjaga hubungan kekeluargaan, namun masih menghadapi kendala berupa minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh Islam. Hal ini berdampak pada pengabaian prinsip keadilan dalam pembagian hak. Perangkat desa berperan penting sebagai mediator, meskipun tidak selalu mampu meredam ego individu. Kesimpulannya, praktik "Kertoaji" menjadi solusi lokal yang pragmatis, namun perlu didukung oleh edukasi hukum Islam demi keadilan substantif dan harmoni sosial yang berkelanjutan.Kata kunci: Kertoaji, implikasi, waris.
PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Titi Aiza
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.2981

Abstract

Abstract: The purpose of this study was to reveal the marriage procedures and household construction of sakinah, mawaddah and warahmah for members of the Bengkulu Regional Police according to Islamic family law. This research was conducted with a qualitative descriptive approach (Library research) using data collection tools for direct interviews with informants, namely the Bureau of Human Resources, Civil Servants, members of the National Police and added with observation and documentation of the location of the research, then continued with analysis using the Milles and Hubberman analysis model, namely data reduction. , display data, data verification and conclusion, then do a SWOT analysis to get the strengths and weaknesses. The findings of the study reveal that the procedure for conducting pre-marital hearings for members of the Polda Bengkulu is that members of the National Police who wish to marry are required to complete the required documents, seen from the point of view of Maslaursah Mursalah that it is highly recommended to hold a prenuptial procedure trial for members of the National Police, because in terms of Islamic law, pre-marriage guidance has been implemented optimally and quite effectively, in order to support members of the National Police and prospective husband or wife in forming Sakinah, mawaddah, wa rahmah families. The concept of the sakinah family is to build the foundation of a sakinah family with a strong religion, planning a strong marriage to a sakinah family by getting married in adulthood, managing family conflicts by understanding the perspective of conflict and the principle of problem solving. Keywords: Marriage Procedure, Sakinah Family, Mawaddah, Warohmah. Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh anggota Kepolisian Daerah Bengkulu baik berupa surat surat maupun syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Library researh) mempergunakan alat pengumpulan data wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota Biro Sumber Daya Manusia Polda Bengkulu serta di tambah dengan observasi awal dan dokumentasi lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mempergunakan model analisis Milles dan Hubberman yaitu data reduction, data display, data verification dan conclusion, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prosedur perkawinan bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan,perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tengtang perubahan atas Pertauran Kapolri nomor 9 Tahun 2010. dilihat dari sudut pandang Maslahah Mursalah sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang pra nikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolsian tersebut akan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat , Dalam hukum Islam (Maslahah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu. Kata kunci : Prosedur Perkawinah, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah
PERAN POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMELIHARA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu) Haryanto Haryanto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2662

Abstract

Abstract: The formulation of the problems that will be raised in this study are: 1. What is the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? 2. How is the Islamic Law Review of the role of women politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province? The type of research used in this study is empirical juridical legal research. This study concludes that: 1. Based on the results of the author’s research, it can be concluded that the role of female politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party Bengkulu Province is as follows: In serving with her husband, Mrs. Mardensi and Mrs. Mega Sulastri did it intensively every time, Even though as members of the legislature, Ms. Mardensi and Ms. Mega Sulastri are still like other mothers, such as preparing breakfast for her husband and children, preparing all the husband’s needs if there is an outside service. For every holiday, try to travel with the family and cook food according to the tastes of the children and husband. , Give each other attention by giving birthday gifts to husbands and Establishing communication and being honest and open to husbands and creating a pleasant atmosphere in the family. 2. Review of Islamic Law on the Role of Women Politicians in maintaining household harmony in the Regional Leadership Council of the Golkar Party in Bengkulu Province. Basically, Islam does not prohibit women from participating in both the domestic and public spheres. The obligatory role of women in the domestic sphere is as a wife to her husband and mother to her children. Meanwhile, as a member of the community in matters of muamalah in the public domain, they are punished with an emergency rukhshah. This means that even though it is permissible, women must still follow existing Islamic rules, including when leaving the house they have to cover their private parts, get permission from their husbands and always prioritize the aspect of benefit both for the household and for the community. If it causes more harm to the family then professions outside the home must be abandoned considering something that is an emergency cannot leave things that are mandatory. Keywords: Women, Family, Politics Abstrak: Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu? 2.Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap peran politisi perempuan dalam Memelihara keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu?Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa:1.Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Dalam pelayanan dengan suami Ibu Mardensi dan Ibu Mega Sulastri melakukannya dengan intesnsif setiap kali, Walaupun sebagai anggota Legislatif Ibu Mardensi maupun Ibu Mega Sulastri tetap seperti ibu-ibu yang lain seperti menyiapkan sarapan untuk suami dan anak, menyiapkan segala keperluan suami jika ada dinas luar, Untuk setiap hari libur berusaha untuk berwisata keluarga dan memasak makanan sesuai selera anak dan suami, Saling memberikan perhatian dengan memberikan hadiah ulang tahun untuk suami dan Menjalin komunikasi dan bersikap jujur dan terbuka kepada suami dan menciptaskaan suasan yang menyenangkan di dalam keluarga. 2.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Politisi Perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhshah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib. Kata Kunci : Perempuan, Keluarga,Politi
Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga Muhammad Maisan Abdul Ghani; Usep Koswara; Siti Maesuroh MHS; Zuhal Yasin Abdul W
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i2.3829

Abstract

Abstract: The first time the law was born together with the existence of humans themselves, where there are humans, there is a law that binds them and also has its own relationship with the law that is currently in effect and also the law that was in force before. Human life is no exception, which has experienced many legal events that are not the same as the others, where the legal events that occur are passed by humans, including birth, death and also other legal events that have been passed by humans themselves, one of which is is a very sacred marriage done. So that marriage law is a law that always applies and must be owned by all Indonesian people. Life in the household or the pursuit of life in marriage is a hope and also a reasonable and healthy intention for all young people when they grow up. In this case there is a bright hope and an encouragement that gets stronger when they are physically and spiritually healthy where they already have things that are able to support their lives in the future and have built a household that they hope for, including having a stable job, having a potential partner they love and so on.Keywords: marriage, law, essence. Abstrak: Pertama kali hukum lahir bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri, dimana adanya manusia maka disitu terdapat sebuah hukum yang mengikatnya dan juaga memiliki keterkaitan sendiridengan hukum yang berlaku saat ini dan juga hukum yang berlaku sebelumnya. Tak terkecuali kehidupan manusia yang telah banyak mengalami kejadian hukum yang terbilang tidak sama dengan lainnya, dimana adanya kejadian hukum yang terjadi tersebut dilewati oleh manusia diantaranya ialah kelahiran, kematian dan juga kejadian-kejadian hukum lainnya yang telah banyak dilalui oleh manusia itu sendiri, salah satunya ialah pernikahan yang sangat sacral dilakukan. Maka dengan begitu hukum perkawinan merupakan sebuah hukum yang senantiasa berlaku dan pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kehidupan dalam rumah tangga atau sebuah pengejaran kehidupan dalam pernikahan ialah adanya sebuah harapan dan juga niat yang wajar serta sehat bagi seluruh kalangan muda saat dirinya bertumbuh dewasa. Dalam hal ini adanya harapan yang cerah dan sebuah dorongan yang kian kuat saat mereka sehat secara fisik maupun rohani dimana sudah memiliki hal yang mampu mendukung kehidupan mereka kelak sudah membangun sebuah rumah tangga yang mereka harapkan, diantaranya mempunyai pekerjaan yang stabil, mempunyai calon pasangan yang mereka cintai dan sebagainya.Kata kunci:  perkawinan, hukum, hakikat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP NIKAH FASID DAN DAMPAKNYA (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Feity Meiryana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.963

Abstract

The purpose of the research  is to know the judge’s consideration, the impact of the judge’s decision and the review of Islamic law against  the marriage  of the fakid in the Religious Court of Bengkulu.  Research  type is normative. The research approach is the  case  approach. Data  collection  techniques used  are  literature  techniques from primary  legal materials  and secondary legal materials.  The analysis used  is qualitative  analysis. The result of the research  is that the judge in deciding  the case of marriage  cancellation  has been  in accordance with the Laws Regulation,  because the judge in this case is guided  by the Compilation of Islamic Law and Positive Law. In addition, the impact of the decision of the cancellation  of marriage  is; since the issuance  of the Decision of the Religious Courts that the marital relationship is abolished and  is considered never to carry out the contract of marriage, while the child who has been  born to the marriage  remains  guardian to his father and for the needs  of his life is still the responsibility  of his parents, especially the father. The inheritance of the cancellation  of the marriage  remains joint property.  While fasid marriage  in view of Islamic law is a marriage  that must be canceled because of the terms or pillars of marriage  is not met and violate the rules set by sharia law
Hukum Perkawinan Sirri yang ditinjau dalam beberapa Aspek (Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Mursalah) Rozien Mohammad El Khair; Iwan Ramadhan Sitorus; Suryani Suryani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5755

Abstract

Abstract: Currently, many marriages are conducted solely based on religious law or personal beliefs without involving government officials, and therefore are not legally recognized by the state. In Indonesia, marriages must comply with two inseparable regulations: religious law and state law. Marriage registration is not only an administrative requirement but also a means to ensure social order and public welfare. If a marriage is valid according to religion but not registered with the Office of Religious Affairs (KUA) or an authorized official, it is not legally valid in the eyes of the state. This study aims to answer three main questions: (1) the impact of unregistered (sirri) marriages on population administration, (2) the inhibiting factors in the juridical review of sirri marriages from the perspective of maslahah al-mursalah, and (3) the role and effectiveness of government institutions in implementing marriage registration laws and their influence on societal practices. The research uses a library study approach with a statutory method. The findings show that sirri marriages are valid under Islamic law but do not meet the formal legal requirements of the state, and therefore are not recognized and do not produce legally protected consequences due to the absence of authentic proof of marriage.Keywords: Sirri Marriage, Juridical, Population Administration, Maslahah Al-Mursalah.Abstrak: Saat ini, banyak pernikahan dilakukan hanya berdasarkan hukum agama atau kepercayaan pribadi tanpa melibatkan pejabat pemerintah, sehingga tidak diakui secara hukum negara. Di Indonesia, pernikahan harus memenuhi dua regulasi yang tidak terpisahkan: hukum agama dan hukum negara. Pencatatan pernikahan bukan hanya persyaratan administratif, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kemaslahatan bersama. Jika pernikahan sah menurut agama tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh pejabat berwenang, maka tidak sah secara hukum negara. Penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Dampak nikah siri terhadap administrasi kependudukan, (2) Faktor penghambat kajian yuridis nikah siri dari perspektif maslahah al-mursalah, dan (3) Peran dan efektivitas lembaga pemerintah dalam pelaksanaan pencatatan nikah siri serta pengaruhnya terhadap praktik masyarakat. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memenuhi persyaratan formal hukum negara sehingga tidak diakui dan tidak menimbulkan akibat hukum yang dilindungi negara akibat tidak adanya bukti otentik perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan Sirri, Yuridis, Administrasi Kependudukan, Maslahah Al-Mursalah.

Page 6 of 23 | Total Record : 224

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue