cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686536X     DOI : 10.29300/qys.v10i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan pernah mengalami kerusakan servers jurnal secara total (di hack), yang mengakibatkan semua artikel yang sudah dipublish mulai Vol.1 No.1 2019 s-d Edisi tahun 2023 hilang semua. Maka untuk menghindari kekosongan artikel tim pengelola melakukan upload ulang artikel tersebut secara quicksubmite. Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan di tahun 2022 telah merubah institusi/lembaga penerbit dari IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan status IAIN Bengkulu menjadi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 224 Documents
 7   8   9   10   11 
Upaya Pencegahan Poligami di Negara Muslim (Tunisia, Pakistan, Malaysia, Iran, dan Indonesia) Yasrianto Yasrianto; Gempa Maulana
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5375

Abstract

Abstracts: This research is structured to find out what polygamy is, the legal basis of polygamy in Islamic law, and what is the law of polygamy in several Muslim countries. In several Muslim countries, the issue of polygamy is considered important because it involves the rights of a woman, and they are feared to injure human rights. This study concludes that first, polygamy is a marriage where one party is married to the opposite sex at the same time, or polygamy is a practice where a man has more than one wife. Polygamy is a phenomenon in people's lives when a man feels capable and knows how to treat his wife well. Second, the naqli argument that is always used to justify the legality of polygamy among some Muslims is Surah An-Nisa verse three which also contains a discussion of orphans. Surat an-Nisa, one of the letters that were revealed in Medina, consisting of 176 verses, is the longest letter after al-Baqarah. The letter is named an-Nisa because it contains many explanations on topics related to women. Finally, most Muslim countries prohibit polygamy and polyandry, with reasons to consider the rights of women and children, but several countries allow polygamy but still do not provide free space for the practice of this polygamy by providing difficult administrative requirements, but this turned out to be the trigger for the occurrence of sirri (illegal) polygamy. This study is directed at library research and data collection is carried out using the documentation method which originates from documents relevant to the problem under study. The analysis used is content analysis.Keywords: Prevention, Polygamy, Muslim Countries. Abstrak : Penelitian ini disusun untuk mengetahui apa itu poligami, dasar hukum poligami dalam hukum islam dan seperti apa hukum poligami di beberapa negara muslim. di beberapa negara muslim masalah poligami ini di anggap penting karena menyangkut hak seorang perempuan, dan ditakutkan mencederai hak asasi manusia. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pertama, Poligami adalah  perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lawan jenis pada waktu yang sama, atau poligami adalah praktek dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Poligami merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat  ketika seorang laki-laki merasa mampu dan tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan baik. Kedua, Argumen naqli yang selalu digunakan untuk membenarkan legalitas poligami di kalangan sebagian umat Islam adalah surat An-Nisa ayat tiga yang juga berisi pembahasan anak yatim. Surat an-Nisa, salah satu surat yang diturunkan di Madinah, terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang setelah al-Baqarah. Surat tersebut diberi nama an-Nisa' karena memuat banyak penjelasan tentang topik yang berkaitan dengan wanita. Yang terakhir, Sebagian besar negara muslim melarang poligami dan poliandri, dengan beralasan mempertimbangkan hak perempuan dan anak, namun ada beberapa negara yang membolehkan berpoligami tetapi tetap tidak memberikan ruang gerak yang bebas untuk praktek poligami ini dengan memberikan persyaratan administratif yang menyulitkan, akan tetapi hal tersebut ternyata menjadi pemicu terjadinya poligami sirri(ilegal) . Kajian ini diarahkan pada penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah analisis isi.Kata kunci: Pencegahan, Poligami, Negara Muslim.
SINERGITAS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU DAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU DALAM PENGELOLAAN ZAKAT Wiwit Anggraini
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.968

Abstract

The formulation of this research  are: First, how the management of zakat at Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) of Bengkulu Province?  Second, what is the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province in the management of zakat at the National  Amil Zakat Agency of Bengkulu Province?  Third, how is the synergy between  the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu  Province  and  BAZNAS of Bengkulu  Province  in the manage- ment of zakat? The research  method used is evaluative  method.The study concluded that: first of zakat management at the National Zakat Agency Bengkulu province include charity fund rais- ing, distribution and utilization of zakat. Second, the role of the Regional Office of the Ministry of Religious Bengkulu province in Zakat Management Agency National  Zakat Bengkulu province  is the founder, partner, facilitator, coordinator and motivator  for the management of zakat that is professional  and trustworthy,  strive to increase  the role of zakat to be a professional  institution, transparent trusts and guidance to the empowerment of zakat functionally includes preparation of the materials empowerment of zakat,  preparation of materials  institutional  accreditation zakat,  preparation of materials  certification  institutional  charity, management Unit Gatherer zakat and collect data with regard to the management of zakat on Unit Gatherer zakat in the Office of Religious Affairs Regency  / City. Third,  form synergy  in zakat management is Unit Gatherer Zakat Regional  Office of the Ministry of Religious Bengkulu Province  has been  collecting zakat, infaq and  sadaqah from across the Civil Service through  a system of payroll deductions, held activities in cooperation with the National  Zakat Bengkulu province,  conducting monitoring activities zakat fund management at the national  zakat Agency se City District of Bengkulu province,  Amil zakat Development of technical  guidance and  assistance  Operational national  zakat Agency in accordance with the province  and  the availability of funds each  year
Perlindungan Hukum Petani Dalam Menggapai Kesejahteraan Helda Diah Permata; Herawan Sauni
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7896

Abstract

Abstracts: Rural farming communities are generally in a weak position, both economically and legally, especially in critical land areas that rely solely on rain-fed agriculture. Therefore, they require legal protection, both preventive and repressive. This study employs a socio-legal approach combined with normative legal analysis to highlight the distinction between law in book and law in action. Using a qualitative method with survey studies, this research provides a description of the government's efforts to provide legal protection for farmers in the pursuit of welfare (welfare state).Keywords: protection, farmers, welfare.Abstrak: Masyarakat petani di pedesaan pada dasarnya berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis, terlebih di daerah lahan kritis yang hanya mengandalkan tadah hujan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif maupun represif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dipadukan dengan kajian normatif, sehingga terlihat perbandingan antara law in book dan law in action. Secara kualitatif, dengan metode survey studies, penelitian ini menghasilkan deskripsi mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap petani dalam rangka mencapai kesejahteraan (welfare state).Kata kunci: perlindungan, petani, kesejahteraan.
Tindakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memotong Upah Pekerja Sepihak Karena Perusahaan Merugi Akibat Terdampak Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 Yovinda Hermita; Agus Mulya Karsona; Sherly Ayuna Putri
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2976

Abstract

Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in a decline in economic activity, causing companies to suffer losses. To maintain business continuity, the company conducts unilateral wage deductions for workers, which violates workers’ rights and harms workers. Therefore, this study is intended to find legal actions against companies that cut wages unilaterally because they are affected by COVID-19 and to find legal protection for affected workers. The research method used is normative juridical, namely using data sources based on positive legal sources. Based on research, unilateral wage cuts due to COVID-19 are not based on the law and cause rights disputes. There has been no definite legal action against the company, but workers can report the company to the local manpower office if their wages are cut unilaterally. To protect workers’ wages, the Decree of the Minister of Manpower No. 104 of 2021, where wages for workers who are WFO, WFH or laid off are still paid. If it turns out that the company is unable to pay, changes in the amount of wages can be made based on an agreement with the workers. Keywords: Wage Deduction, COVID-19, Employment. Abstrak: Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Untuk menjaga kelangsungan usaha, perusahaan melakukan pemotongan upah pekerja sepihak, yang mana melanggar hak pekerja dan merugikan pekerja.Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tindakan hukum terhadap perusahaan yang memotong upah sepihak karena terdampak Covid-19 dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang terdampak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber data yang didasarkan pada sumber hukum positif.Berdasarkan penelitian, pemotongan upah sepihak karena Covid-19 tidak berdasarkan hukum dan menimbulkan perselisihan hak. Belum ada tindakan hukum yang pasti pada perusahaan, namun pekerja dapat melaporkan perusahaan pada dinas ketenagakerjaan setempat jika dipotong sepihak upahnya. Untuk melindungi upah pekerja, dikeluarkan Kepmenaker No. 104 Tahun 2021, dimana upah pekerja yang WFO, WFH ataupun yang dirumahkan tetap dibayarkan.Jika ternyata perusahaan tidak mampu membayar, dapat dilakukan perubahan besaran upah berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Kata Kunci: Pemotongan Upah, Covid-19, Ketenagakerjaan
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP UPAH PEKERJA DIBAWAH UMR Yafiz Arya Dharma; Arifuddin Muda Harahap; Miftahul Hasan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 8, No 1 (2023): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v8i1.2658

Abstract

Abstract: Wages are very important for the workers or laborers. Wage workers or laborers can meet their needs. Importance of wages also followed with a complex problem. One of the problems of wages that employers or employers who do not pay wages in accordance with existing regulations, its becaused workers as the weaker party by employers. Government as the most important preformance working relationships required to protect workers as the weaker party. Therefore in Law No. 13 of 2003 on employment set wage policy that protects the interests of workers or laborers, among others, about the minimum wage, overtime, wages do not come to work because of something, and others. All the above remuneration shall be implemented by employers and the government must watch so as to create a good wage sistem.Keywords: Wages, matters pertaining to manpower, worker. Abstrak: Upah merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja/buruh. Dengan upah, pekerja/buruh dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pentingnya upah juga diikuti dengan masalahnya yang kompleks. Salah satu masalah upah yaitu majikan atau pengusaha yang tidak membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan peraturan yang ada. hal itu dikarenakan kedudukan pekerja yang dianggap lemah oleh pengusaha. Pemerintah sebagai pihak yang sangat penting dalam hubungan kerja wajib melindungi tenaga kerja sebagai pihak yang lemah. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ditetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi kepentingan pekerja/buruh antara lain seperti penetapan upah minimum oleh pemerintah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena suatu sebab, dan lain-lain. Semua pengupahan diatas wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pemerintah wajib mengawasinya sehingga tercipta sistem pengupahan yang baik.Kata Kunci: Upah, Ketenagakerjaan, Buruh.
"SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DILUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPUTEN REJANG LEBONG " Habib Saputra
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3008

Abstract

Abstrak : Pada penelitian ini terdapat beberapa masalah pertama, Bagaimanakonstruksi penetapan sanksi Adat bagi pelaku zina yang hamil menurut hukum Islam di Kabupaten Rejang Lebong. Kedua, Bagaimana Pelaksanaan sanksi Adat bagi pelaku hamil di Kabupaten Rejang Lebong. Ketiga, Bagaimana presfektif hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku hamil diluar nikah di Kabupaten Rejang Lebong. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) dimana datadata telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi yang dilakukan oleh ketua adat/kutei di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Pertama, Pelaku zina cuci kampung. Kedua, Pelaku zina didenda kutei 6 Real s/d 12 Real. Ketiga, siri sesagen berbuah. Keempat, Pelaku zina dipukul dengan 100 lidi. Kelima, tepung setawar. Dalam perspektif hukum Islam terhadap sanksi adat di Kabupaten Rejang Lebong bahwa pertama, Belum masuk dalam hukum Islam bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, sanksi keduri menyampaikan keleluhur harus dihilangkan dan didihapus. Ketiga, sanksi hanya diberlakukan dengan cuci kampung. Keempat, Sanksi yang dalam Islam dirajam/didera 100 kali, sedangkan hukum adat adanya makna filosofinya hanya dipukul sebanyak 100 lidi dengan pukulan 18 kali. Kelima, kemaslahatan dan kemanfaatannya diberlakukan sanksinya tidak ada, karena tidak ada efek jera. Kata kunci: Sanksi Adat, Pelaku hamil diluar nikah, Perspektif Hukum Islam Abstract : In this study, there are several problems first, How is the construction of the determination of Customary sanctions for adulterers who are pregnant according to Islamic law in Rejang Lebong Regency. Second, how the implementation of traditional sanctions for pregnant actors in Rejang Lebong Regency. Third, what is the perspective of Islamic law on customary sanctions for pregnant women out of wedlock in Rejang Lebong Regency. The method used in this research is field research where data has been collected through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the sanctions imposed by the customary leader / kutei in Rejang Lebong Regency are as follows: First, the perpetrators of adultery washing the village. Second, Adulterers are fined for 6 Real to 12 Real. Third, series of sesagen bears fruit. Fourth, Adulterers were beaten with 100 sticks. Fifth, setawar flour. In the perspective of Islamic law against customary sanctions in the Regency of Rejang Lebong that first, Not yet included in 45 Islamic law is contrary to Islamic law. Secondly, sanctions imposed on the ancestors must be removed and boiled down. Third, sanctions are only applied by washing the village. Fourth, sanctions which in Islam are stoned/ beaten 100 times, while customary laws have philosophical meaning only beaten 100 sticks with a blow 18 times. Fifth, the benefit and usefulness of the sanction is not applied, because there is no deterrent effect. Keywords: Customary Sanctions, Perpetrators of pregnancy outside marriage, Islamic Law Perspective
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Resor Musi Rawas) Samsul Samsul
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 3, No 1 (2018): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v3i1.959

Abstract

The results of this study are 1) Proof of crime, domestic  violence in the perspective of Islamic law using 4 evidences namely  iqrar  (existence  of recognition), Bayyinah  (testimony),  Qasamah (oath),  and  Qarinah (signs or guidance), 2) proof (Article 184 of the Indonesian Criminal Code)  using 6 Legal evidence  of witness testimony,  expert  statement, letter, guidance, and description  of the defendant 3) similarity of proof of crime Domestic Violence between  Islamic law And the positive law of the two laws equally uses testimony of witnesses or testimonies,  evidence  of guidance, testimony of the accused  or acknowledg- ment,  and  oath,  4) the difference  in the way of proofing  the crime of domestic  violence  between  Islamic law and  positive law lies in the witness (testimony)  , And proof of crime in Islamic law does  not use proof of letter, expert  witness or expert  witness testimony,  4) criminal acts Domestic Violence (KDRT) in the jurisdiction Police Resort Musi Rawas caused  by economic factors, drug problems, frequent  drinking, gambling,  and infidelity
Regulasi Poligami dan Relevansinya terhadap Hak Perempuan Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia Siti Nuril Azkia; Ahmad Muzakki; Ramdan Wagianto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 1 (2025): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i1.7751

Abstract

Poligami merupakan isu yang kompleks dalam masyarakat Muslim modern. Kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda: Tunisia melarang poligami secara tegas, sementara Indonesia mengizinkannya dengan syarat yang ketat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum dan dampaknya terhadap kesetaraan gender. Kode Status Pribadi Tunisia (1956) melarang poligami, dengan alasan keadilan dan modernitas. Undang-Undang Perkawinan (1974) mengizinkan poligami dengan persyaratan yang ketat, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, namun mendapat kritik karena berpotensi mendiskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara regulasi poligami di Tunisia dan Indonesia, serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan membandingkan kerangka hukum yang berlaku di kedua negara dan menjaminnya terhadap kesetaraan gender. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana reformasi hukum di negara-negara dengan mayoritas umat Islam mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, serta pentingnya perdebatan dalam menetapkan kebijakan yang lebih adil.
ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA CERAI TALAK NOMOR 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN HUKUM ISLAM Rina Puspita Sari
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.2967

Abstract

Abstract: This study discusses two main studies of the case, namely: 1) What is the Status of Case Number 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn in Law Number 50 of 2009? 2) What is the position of Case 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Nebis In Idem review? 3) What about Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn in the Perspective of Islamic Law?. These three issues are discussed using a normative legal research type with a literature study. The approaches used in this research are case approach, statutory approach, and analytical approach. The results of this study are 1) The position of the decision of the case Number 1098/ Pdt.G/2021/PA.Bn in the perspective of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, is textually contrary to Article 70 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts. 2) The decision on the talak divorce case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn, when viewed from the ne bis in idem principle, has fulfilled the requirements for the application of the ne bis in idem principle in this case. 3) Decision on Case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Islamic Law Perspective, the position of the decision on case Number 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn which has been determined by the Bengkulu Religious Court Judge Class 1 A is in accordance with the law Islam, because in the legal considerations of the decision, the judge avoids more severe harm if the marriage is continued, then the judge seeks benefit and prioritizes justice by continuing to accept the case by setting aside statutory regulations solely for the sake of justice, certainty and benefit of the parties. Keywords: Judge’s Decision, Divorce Divorce, Nebis In Idem Principle, Law Number 50 Year 2009, and Islamic Law. Abstrak: Penelitian ini membahas dua kajian pokok perkara yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/ PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009? 2) Bagaimana kedudukan Perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan Nebis In Idem? 3) Bagaimana Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Perspektif Hukum Islam?. Tiga permasalahan ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini ialah 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas ne bis in idem, telah memenuhi syarat berlakunya asas ne bis in idem dalam perkara ini. 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu dilanjutkan, maka hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak. Kata Kunci : Putusan Hakim, Cerai Talak, Asas Nebis In Idem, UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Hukum Islam
Analisis Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Manna Kelas II No. 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna) Iwanto Iwanto
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 1, No 1 (2016): APRIL
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v1i1.227

Abstract

Abstract: Analysis Of Legal Considerations On Household Violence As A Factor Causes Of Divorce (Case Study Of Religious Courts Verdict In Manna Class II No. 0018/Pdt.G/2014/PA.Mna dan No. 0466/Pdt.G/2014/PA.Mna). Based on reports of the National Commission for Women gathered from Religious Court, it shows that the Religious Court is the first door to reveal the household violence. This study will address whether the acts of household violence may be a reason to file for divorce? And what is to be considered by Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence? This research is a qualitative juridical normative approach to legislation and case study approach. The result shows thathousehold violence can be used as an excuse to initiate divorce (Law No. 23 Year 2004 concerning the Elimination of Household Violence Article 5, 44, 45). It can be linked to the Marriage Act jo Government Regulation No. 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (Presidential Decree No. 1 of 1991 Section 19 (b) and (d) of Government Regulation No. 9 of 1975 and Section 116 (b). Manna Religious Court in deciding a divorce case by reason of household violence, namely the decision number: 0018 / Pdt.G / 2014 / PA.Mna, the contested divorce, the legal basis for its consideration, namely, Article 39 paragraph (2) of law No. 1 Year 1974 Jo. Section 116 (g) Compilation of Islamic law. Accordingly, the plaintiff had been grounded and is not against the law. However, the decision in its consideration of the judges did not mention about the mediation process. 

Page 9 of 23 | Total Record : 224

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): OKTOBER Vol 10, No 1 (2025): APRIL Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER Vol 9, No 1 (2024): APRIL Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue