cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wellem Hendra Balubun
Contact Email
balubunivan@gmail.com
Phone
+6281288882691
Journal Mail Official
balubunivan@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lembah Hijau (blk. Diklat), Wosi Dalam, Manokwari, Papua Barat
Location
Kab. manokwari,
Papua barat
INDONESIA
PATRIOT
Published by Universitas Caritas Indonesia
ISSN : 19797087     EISSN : 28081064     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
PATRIOT is a journal published by Faculty of Law, Caritas Indonesia University twice a year in June, and December E-ISSN: 2808-1064 . PATRIOT is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as: Indigenous and Local Knowledge; Civil Law; Criminal Law; Constitutional and Administrative Law; Customary Institution Law; Religious Jurisprudence Law; International Regime Law; Air and Space Law; Legal Pluralism Governance; and Another section related to contemporary issues in legal scholarship.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT RELASI KUASA DAN BUDAYA PADA SUKU SERUI DI MANOKWARI Roberth Kurniawan Ruslak Hammar; Donna Anivera Kareni
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui norma-norma hukum adat Suku Serui yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga akibat relasi kuasa di Manokwari, serta untuk mengidentifikasi bentuk penyelesaian yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan tersebut dalam konteks budaya lokal. Penelitian menggunakan metode normatif empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara sebagai data primer, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal sebagai data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Serui memandang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik seperti pukulan, tetapi juga mencakup kekerasan verbal seperti bentakan dan makian, serta tindakan seperti perselingkuhan. Sanksi terhadap pelaku dijatuhkan dalam bentuk denda adat, berupa piring dan uang, yang besarannya disesuaikan dengan permintaan korban dan kemampuan pelaku. Penyelesaian dilakukan melalui jalur adat, dengan melibatkan kepala suku (mambaiseng) sebagai mediator dalam forum musyawarah atau sidang adat, di mana kedua belah pihak diminta memberikan keterangan dan menyampaikan keinginan untuk mencapai solusi damai yang adil menurut norma komunitas.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR 18/PUU-XVII/2019 Carina Budi Siswani; Denis Bergkamps Wabia
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Manokwari, bertujuan untuk mengetahui proses eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 bilamana debitur wanprestasi dan perlindungan hukum bagi kreditur yang diberikan UU Jaminan Fidusia setelah putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Data yang diproses selama penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 29 sampai pada Pasal 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya putusan MK No 18/PUUXVII/2019 menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial tanpa adanya kesepakatan para pihak antara Debitur dan Kreditur mengenai konsep cidera janji atau wanprestasi, dan Debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. (2)Perlindungan hukum bagi Kreditur/ penerima jaminan fidusia ketika Debitur/pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) dalam hal Debitur tidak dengan sukarela menyerahkan objek benda yang dijadikan jaminan fidusia pasca putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, maka Kreditur/ penerima jaminan fidusia dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Siria Silubun; Marcelina Kartika Huik
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan proses restorative justice serta untuk mengetahui proses penerapan restorative justice bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, sumber data yang digunakan merupakan data primer melalui wawancara serta data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal sebagai bahan pendukung. Setalah didapatkan data melalui wawancara dan studi kepustakaan maka dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kriteria penyalahguna narkotika yang dapat diterapkan proses restorative justice adalah bagi pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan korban penyalahgunaan Narkotika, yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Proses penerapan restorative justice bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika di BNN Provinsi Papua Barat adalah dalam proses penyidikan narkotika di kepolisian terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan diri akan direkomendasikan untuk mendatangi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) untuk dilakukan asesmen untuk menentukan taraf kecanduannya sebagai penentu waktu rehabilitasinya, terhadap kasus yang ditangkap pihak kepolisian terlebih dahulu akan menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu untuk dapat ditentukan taraf kecanduannya dan untuk menentukan seseorang tersebut memang layak untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi.
PENGARUH KOALISI PARTAI POLITIK TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Billy Andre Tohatta
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengkaji dan menganalisis koalisi partai politik merupakan sistem pemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945, (2) Untuk menganalisis dan memberikan argumentasi akibat hukum pengangkatan Menteri yang didasarkan pada koalisi partai politik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis nomatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Data yang berasal dari pemelitian kepustakaan (library research), Dimana penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh Koalisi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Di Indonesia sangat berdampak pada pembentukan cabinet oleh Presiden terpilih selaku pemegang hak prerogative dalam pembentukan cabinet sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 17 UUD 1945. Selain itu koalisi mayoritas dalam rangka pengangkatan Menteri melahirkan resiko politik yang tidak sempurna. Meleburnya (blended) eksekutif dan legislative membuat keduanya berada pada relasi yang akomodatif dan kompromistis. Presiden menggandaikan Hak prerogatifnya dan Fungsi pengawasan DPR melemah. Bahkan resiko terburuk menyebabkan rezim pemerintahan terjebak godaan otoritarisme. Begitupun asumsi awal yang menegaskan kualisi gemuk akan mewujudkan stabilitas pemerintahan tidak dapat dijadikan alasan pembenar.
IMPLEMENTASI PENGAWASAN OTORITAS BANDARA MENGENAI DELAY ANGKUTAN UDARA Christian Antonius Talubun; Henrikus Renjaan
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak-hak pengguna jasa apabila terjadi delay angkutan udara di Bandara Rendani sangat penting sehingga perlu mengetahui implementasi pengawasan Otoritas Bandara mengenai Delay angkutan udara. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yang pengolahan dan analisis meliputi: reduksi data, penyederhanaan dan penyajian data, verifikasi hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum kepada penumpang akibat delay management oleh maskapai adalah dengan memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan, mulai dari kategori keterlambatan 1 dengan kompensasi berupa minuman ringan sampai dengan keterlambatan kategori 6 dengan kompensasi wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara IX terkait terhadap delay management hanya sebatas menerima pelaporan keterlambatan oleh maskapai, untuk melihat apakah penanganan sudah sesuai SOP Maskapai dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015.
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MANOKWARI George Frans Wanma; Agrend Learsi Rawung
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek vital dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pasir Putih di Kabupaten Manokwari serta menilai peran Pemerintah Daerah dalam memberikan kepastian hukum atas proses pengadaan tanah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan sosio-legal, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah TPU Pasir Putih telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun dalam praktiknya ditemukan tantangan administratif dan konflik sosial akibat keterlambatan pembayaran ganti rugi. Pemerintah Kabupaten Manokwari berperan aktif dalam menyelesaikan proses ganti rugi melalui pendekatan musyawarah serta koordinasi lintas instansi, hingga akhirnya seluruh lahan TPU dapat disertifikasi atas nama pemerintah daerah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembenahan sistem pendataan aset tanah secara terpadu dan transparan untuk menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Pemeberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari maka Metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif.
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MANOKWARI Christina Samangun; Ade Oktafia
PATRIOT Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan di Provinsi Papua Barat, pada tahun 2022 mendapatkan laporan aduan yang banyak dari masyarakat. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yakni teknik pengolahan dan analisis data kualitatif yang pengolahan dan analisis meliputi: reduksi data, penyederhanaan dan penyajian data, verifikasi hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan Implementasi Fungsi Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Manokwari adalah melaksanakan tiga jenis pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan secara preventif dalam bentuk menerima konsultasi, pengawasan represif berupa rekomendasi serta pengawasan umum yaitu berupa pengawasan dilakukan dalam sebuah proses aktifitas penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan yang melihat dari sisi pelaksanaan dan peraturan yang berlaku. Pengaruh pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat dalam pelayanan publik belum memiliki pengaruh secara signifikan dilihat dari jumlah laporan masyarakat yang terus meningkat.
IMPLIKASI HUKUM DAN KEBIJAKAN TERHADAP KASUS KERACUNAN MAKANAN DALAM PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar; Siria Silubun; Roberth Kurniawan Ruslak Hammar
PATRIOT Vol. 18 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Free Nutritious Food Program is an affirmative state policy aimed at improving the fulfillment of children's rights to adequate health and nutrition. However, in practice, this program has created serious problems, particularly related to food poisoning incidents in schools, reflecting weak oversight and law enforcement in the area of ​​food safety. This study aims to analyze the legal accountability of the state and local governments for food poisoning cases within the Free Nutritious Food Program, assess the adequacy of the national regulatory framework related to food safety and consumer protection, and examine the implications of public policy for protecting children's rights to health. The research method used is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that legal accountability for food poisoning incidents can be imposed through administrative, civil, and criminal proceedings, depending on the level of negligence and the resulting impact. Normatively, regulations in the area of ​​food safety and consumer protection are adequate, but their implementation still faces serious obstacles in the form of weak oversight, limited institutional capacity, and a lack of ongoing evaluation mechanisms. Therefore, the free nutritious food policy requires strengthening the integrated monitoring system, implementing the precautionary principle, and increasing state accountability to ensure maximum protection of children's rights to safe and nutritious food
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI PENDORONG INOVASI DAN INDUSTRIALISASI BERBASIS KEBERLANJUTAN Carina Budi Siswani; Roberth Kurniawan Ruslak Hammar
PATRIOT Vol. 18 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the position of intellectual property rights (IPR) within the national legal framework as a mechanism to strengthen innovation and accelerate the process of industrialization aligned with the principles of sustainability. The discussion focuses on reinforcing the legal protection framework for creative works and technological discoveries in relation to the achievement of Sustainable Development Goal 9 (SDG 9), which emphasizes the importance of infrastructure development, inclusive industrial growth, and the enhancement of technological capacity. This study adopts a normative legal approach through literature review of statutory regulations, international legal instruments, and national policy frameworks from various jurisdictions. The findings reveal that the conceptualization of IPR must be broadened—from a solely protective mechanism to an integral component of the legal infrastructure for development. Institutional disparities, structural barriers, and limitations in legal access continue to obstruct the strategic role of IPR in many developing countries, including Indonesia. Accordingly, there is a pressing need for policy frameworks that are open, equitable in access, and responsive to the needs of informal-sector innovators. Legal protection for IPR must be coupled with principles of benefit-sharing and distributive justice in the governance of innovation outputs. These findings suggest the urgency of redesigning the national IPR system to substantively support sustainable development objectives.
ASPEK HUKUM TERHADAP INTERKONEKSI GIZI, KESEHATAN, DAN PENDIDIKAN: MEWUJUDKAN SDGS MELALUI KEBIJAKAN MAKANAN BERGIZI GRATIS DI SEKOLAH Imanuel Inriyanto Ruslak Hammar; Yunus Tekad Kurniadi Ruslak Hammar; Bernardus Horokubun
PATRIOT Vol. 18 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Caritas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The provision of free healthy meals within school environments is one of the government’s policy measures aimed at strengthening the foundation of human resource quality from an early age, particularly at the elementary school level. This policy is rooted not only in social and public health imperatives but also carries significant legal dimensions, as it directly relates to the fulfillment of fundamental rights of citizens—especially the rights to food, healthcare, and quality education. This paper explores the legal framework underlying the interconnection between nutritional fulfillment, health conditions, and access to education within the context of the Sustainable Development Goals (SDGs), with a particular focus on Goal 2 (Zero Hunger) and Goal 4 (Quality Education). A normative juridical approach is employed to examine several regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 36 of 2009 on Health, Law No. 18 of 2012 on Food, and Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning the implementation of the SDGs. The findings indicate that the provision of nutritious food free of charge represents a tangible manifestation of the state's role in fulfilling socio-economic rights within a legal state framework. However, its implementation remains hampered by institutional challenges, weak oversight mechanisms, and limited cross-sectoral coordination. Therefore, regulatory synergy across sectors is essential to ensure the inclusive and sustainable realization of the SDGs.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Desember Vol. 18 No. 1 (2025): JUNI