cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardi Putra Wirman
Contact Email
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Phone
+6281374931757
Journal Mail Official
hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id
Editorial Address
Jl. Kanang Bawah No. 12, Bonjo Alam, Kelurahan Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia; Kode Pos 26134
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Published by Yayasan KIPS Sumbar
ISSN : 31099157     EISSN : 31099157     DOI : 10.65980
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
KIPS Journal is published by KIPS Institute as a forum for academics, researchers, and practitioners in the field of islamic, politic and social sciences (not implicitly) to disseminate their research results so that they can benefit stakeholders. All publications in KIPS Journal are open access, allowing articles to be freely available online without the need for a subscription. KIPS is a national journal in Indonesian and/or UN Official Languages (English and Arabic) with e-ISSN: 3109-9157, in the process of submitting, and the process of editing or reviewing is free of charge from the Author. KIPS is published periodically three times, namely; January-April, May-Augustus, September-December. KIPS has been indexed by Google Scholar, PKP Index, One Search, Base, ISJD, Garuda, Open Aire, Crossref, and Dimension. In addition, all accepted articles will be provided with a DOI. Published articles must follow the guidelines according to the KIPS Journal template
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 27 Documents
 1   2   3 
Partisipasi Generasi Milenial Dalam Mengawasi Tahapan Pemilihan Umum 2024 Noer Apptika Fujilestari; Arlan Siddha; Risyah Aprimayanti
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i1.92

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang partisipasi generasi milenial dalam pengawasan pemilu sebagai upaya memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia. Kompleksitas tahapan pemilu memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, peran, dan tantangan partisipasi milenial dalam pengawasan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka, yang merujuk pada buku, peraturan, dan artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki peran strategis sebagai pengawas partisipatif dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memantau tahapan pemilu dan melaporkan potensi pelanggaran. Partisipasi seperti ini meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, meskipun hal ini dibatasi oleh terbatasnya literasi pemilu, kapasitas kelembagaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi politik dan dukungan kelembagaan sangat penting untuk mengoptimalkan partisipasi milenial dalam mencapai tata kelola pemilu yang akuntabel dan demokratis.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN SAMBUTAN KOTA SAMARINDA Adella Utri Rahmadani; Jauchar. B; Melati Dama
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.66

Abstract

This article discusses the effectiveness of the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Sambutan Village, Samarinda City, focusing on aspects such as timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness. This research was conducted in Sambutan Village, Samarinda City. The type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods from Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. The results of the study show that the implementation of the BPNT program in Sambutan Village has been effective. Based on five aspects: timeliness, targeting, quality, quantity, and usefulness, three of them have been achieved. Meanwhile, the aspects of timeliness and targeting have not been achieved.
DEMOKRASI: KETERLIBATAN JARINGAN ORGANISASI DALAM PROSES SELEKSI KOMISIONER KPU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT 2023-2028 Daffa Al Kautsar; Aidinil Zetra; Doni Hendrik
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.117

Abstract

Organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Lima anggota panitia seleksi dan komisioner KPU terpilih masing-masing memiliki latar belakang organisasi, dan terdapat kesesuaian antara latar belakang organisasi panitia seleksi dan komisioner KPU. Individu yang terlibat dalam jaringan organisasi dianggap memiliki koneksi dan jaringan politik yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU periode 2023-2028 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah (1) calon komisioner KPU, (2) panitia seleksi, (3) tokoh organisasi, (4) komisioner KPU, dan (5) partai politik. Jaringan politik dalam penelitian ini adalah jaringan desentralisasi. Selain itu, jaringan organisasi cenderung lebih condong ke rekomendasi dari organisasi lain, tetapi ada organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasi mereka dan ada unsur ketertarikan untuk memberikan rekomendasi kepada para komisioner KPU. Kata kunci: Jaringan, Organisasi, Seleksi, Komisioner KPU
POLITIK ISLAM DI TENGAH DEMOKRASI: ANTARA NILAI, KEPENTINGAN, DAN POLITISASI AGAMA Elis Octaviani; Ganjar Eka Subakti
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.124

Abstract

Penelitian ini mengkaji relasi Islam dan demokrasi dalam dinamika politik Indonesia pasca-reformasi. Agama tidak hanya berperan sebagai nilai spiritual, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan politik masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan Islam dan demokrasi serta dampak penggunaan identitas keagamaan dalam praktik politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan penelitian terdiri atas mahasiswa aktif organisasi keagamaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dipahami sebagai pedoman moral dan sosial dalam kehidupan bernegara. Namun, penggunaan simbol dan identitas agama dalam kontestasi politik cenderung memperkuat politik identitas, memicu polarisasi sosial, dan mengurangi rasionalitas publik dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada instrumentalitas agama untuk kepentingan politik pragmatis, bukan pada keberadaan agama dalam ruang publik.
RESTITUSI ANAK KORBAN PENCABULAN DALAM PENETAPAN NOMOR 1/RES.PID/2022/PN BUKITTINGGI (Perspektif Hukum Pidana Islam) Mutiara Nurul Islamy; Bustamar
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.139

Abstract

This study analyses the application of restitution for child victims of sexual abuse in Judgment No. 1/Res.Pid/2022/PN Bukittinggi and its assessment from the perspective of Islamic criminal law (fiqh jinayah). Using a normative juridical method through literature review, this study utilises primary sources in the form of Judgment No. 39/Pid.Sus/2022/PN BKT and three restitution judgments, supplemented by secondary sources comprising legislation and academic literature. The analysis was selected purposively, focusing on Judgment No. 1 as a representative of the three identical judgments. The research findings reveal two main conclusions. Firstly, restitution is processed separately from the criminal judgement, whereby the court only granted (Rp1,025,000 out of Rp4,525,000) of the amount claimed, rejected prospective costs as unrealised losses, and did not provide an enforcement mechanism when the defendant declared an inability to pay. Secondly, from the perspective of Islamic criminal law, such criminal acts fall under the category of jarimah ta’zir, whilst the obligation of restitution stands on its own as haqqul adami. This restitution is most appropriately likened to the concept of diyat. Islamic law offers a more comprehensive system of victim protection through a multi-layered safeguard mechanism comprising ‘aqilah and bayt al-mal, which fills the legal void present in Indonesian positive law.
ANALISIS KASUS PEMBUNUHAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Luky Dasmita; Hardi Putra Wirman
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.140

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana pembunuhan yang terjadi sebanyak delapan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman yang mengakibatkan peningkatan kasus pembunuhan di daerah tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kasus pembunuhan, dan bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dalam peningkatan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field empiris) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Satreskrim Polres Padang Pariaman dan tokoh masyarakat Padang Pariaman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan pertama, faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan kasus pembunuhan disebabkan oleh beberapa faktor berupa faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, dan faktor pendidikan, dari ketiga faktor ini didominasi oleh faktor pendidikan berupa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Kedua, dalam perspektif sosiologi hukum Islam dalam peningkatan kasus pembunuhan di Kabupaten Padang Pariaman memiliki pandangan bahwa norma agama juga berfungsi sebagai pengendali sosial, menjadikan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan menerapkan sanksi hukuman tindak pidana pembunuhan dapat menjadi pengendali sosial agar tidak terjadi kasus pembunuhan selanjutnya.
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus: Penganiayaan Sopir Truk Sawit di Polres Siak) Fajrin Siregar; Miswardi
Jurnal Kajian Islam dan Politik Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Publisher : KIPS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65980/journalkips.v2i2.143

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penegakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan retributif seringkali tidak mampu menyelesaikan permasalahan sosial akibat tindak pidana penganiayaan, khususnya di wilayah Kecamatan Minas yang berada dalam yurisdiksi Polres Siak, sehingga diperlukan pendekatan Restorative mengedepankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polres Siak, serta menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan metode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Polres Siak, dengan data dikumpulkan melalui wawancara bersama Kepala Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Siak, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis memperoleh kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertama, sejak diberlakukannya Restorative Justice pada tahun 2021, Polres Siak telah menyelesaikan kurang lebih 19 kasus pidana, termasuk penganiayaan dan pencurian ringan, melalui tahapan pemenuhan syarat formil-materiil, pengajuan permohonan perdamaian, pelaksanaan gelar perkara khusus, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), yang terbukti efektif menekan angka overcrowding lembaga pemasyarakatan menurunkan tingkat residivisme. Kedua, dalam tinjauan hukum pidana Islam, sanksi denda yang disepakati dalam mekanisme Restorative Justice tidak dapat dikategorikan sebagai diyat karena besarannya tidak mugaddarah (baku secara syariat), melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai uqubah ta'zir mal, dan secara substansial penerapan Restorative Justice ini memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip ash-shulhu serta magashid al-syariah, khususnya dalam mewujudkan hifdz al-nafs, hifdz al-'aql, hifdz al-mal, hifdz al-nasl, dan hifdz al-din bagi para pihak yang berperkara.

Page 3 of 3 | Total Record : 27

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 2 No. 1 (2026): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 2 (2025): KIPS - Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial Vol. 1 No. 1 (2025): KIPS : Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial